DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 Februari 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sehubungan dengan ditetapkannya pemekaran wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai daerah otonomi baru, maka dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dibidang pertanahan serta untuk meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat, perlu dibentuk Perwakilan Kantor Pertanahan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan; Menimbang MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANGj KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANGj KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, WILAYAH KERJA, TUGAS DAN FUNGSI PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
5.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
6.Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Provinsi Sumatera Selatan; Mengingat

Pasal 1

Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang selanjutnya disebut Perwakilan Kantor Pertanahan adalah bagian dari Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim sebagai Kantor Pertanahan Induk dan merupakan satu kesatuan organisasi, administrasi dan keuangan yang tidak terpisahkan ke beradaannya dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan kepada masyarakat. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, WILAYAHKERJA, TUGAS DAN FUNGSI PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN.

7.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
8.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694); Menetapkan Pasal 4

(1)Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Perwakilan adalah pejabat struktural serendah- rendahnya Pejabat Eselon IV di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, yang memiliki dedikasi, kemampuan dan pengalaman yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 3

(1)Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa koordinator yang menangani urusan:
1. a.Tata Usaha;
2. b.Survei, Pengukuran dan Pemetaan;
3. c.Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
4. d.Pengaturan dan Penataan Pertanahan;
5. e.Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
6. f.Sengketa, Konflik dan Perkara.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, koordinator dapat dibantu oleh beberapa staf sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 2

(1)Untuk memenuhi kebutuhan dalam pelayanan pertanahan disamping Kantor Pertanahan Induk, dibentuk Perwakilan Kantor Pertanahan.
(2)Perwakilan Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang pejabat serendah-rendahnya setingkat pejabat eselon IV dan dibantu oleh beberapa koordinator.
(3)Pejabat Perwakilan, Koordinator dan Staf Perwakilan Kantor Pertanahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 7

Tugas dan fungsi di luar wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, serta tugas dan fungsi yang berkaitan dengan urusan keuangan dan kepegawaian, tetap menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan Induk. Pasa16 Perwakilan Kantor Pertanahan melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Induk dalam lingkungan wilayah kerjanya, kecuali untuk urusan keuangan dan kepegawaian. BABIV TUGAS, FUNGSIDANKEWENANGAN PasaI5 Wilayah kerja Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasall meliputi:

a.Kecamatan Talang Ubi;
b.Kecamatan Penukal Utara;
c.Kecamatan Penukal;
d.Kecamatan Tanah Abang; dan
e.Kecamatan Abab.

(2)Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, yang memiliki dedikasi, kemampuan dan pengalaman yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

BAB III

WILAYAHKERJA

Pasal 10

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan berwenang:

a.memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Induk untuk menyiapkan peralihan dokumen atau warkah-warkah tanah yang termasuk wilayah administrasi Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dari Kantor Pertanahan Induk.
b.menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembentukan organisasi, wilayah kerja, tugas dan fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan. Pasa19

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pertanahan Induk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Induk sesuai dengan ketentuan yang berlaku selambat-larnbatnya minggu pertama bulan berikutnya. Pasa18 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Induk dan wajib menggunakan stempel Kantor Pertanahan Induk dan membuat laporan bulanan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Induk dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 14

(1)Perwakilan Kantor Pertanahan setelah menjalankan operasional pelayanan selama 1 (satu) tahun diusulkan menjadi Kantor Pertanahan Definitif. pertanahan dari Kantor Pertanahan Induk ke Perwakilan Kantor Pertanahan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
(3)Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Kantor Pertanahan Induk, baik secara sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab untuk mempersiapkan pelaksanaan Peraturan Menteri ini paling lamb at 6 (enam) bulan terhitung sejak tang gal ditetapkannya Peraturan Menteri ini. pelayanankegiatanpenyelenggaraan(2) Pengalihan

Pasal 13

(1)Kepala Kantor Pertanahan Induk berkewajiban membimbing dan mengawasi setiap kegiatan yang dilimpahkan kepada Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan.

Pasal 12

Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)Kantor Pertanahan Induk.

Pasal 11

Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Induk. EPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 239BERITA NEG DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ~ Diundangkan di Jakarta padatanggal 15 Februari 2016 MENTERI AGRAR DAN TATA RUANGj KEPALA BADAN P ANAHAN NASIONAL, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2016 pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerin tahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 17 Tahun 2015

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 20 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 17 Tahun 2015

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 20 Tahun 2015