DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2013

Nomor: 7
Tahun: 2013
Ditetapkan: 11 Januari 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Muara Enim, perlu dilakukan pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan;
c.bahwa pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah;
d.bahwa . . .
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan; Mengingat : 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 52), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
4.Undang-Undang . . .
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); Dengan . . . Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Provinsi Sumatera Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagai Undang-Undang, yang wilayahnya telah dikurangi dengan Provinsi Lampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Pengganti . . . Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang, Provinsi Bengkulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4.Kabupaten Muara Enim adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang, yang wilayahnya telah dikurangi dengan Kota Pagar Alam berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam di Provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan kabupaten asal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB II

PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

(1)Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Muara Enim yang terdiri atas cakupan wilayah:
1. a.Kecamatan Talang Ubi;
2. b.Kecamatan Penukal Utara;
3. c.Kecamatan Penukal;
4. d.Kecamatan Abab; dan
5. e.Kecamatan Tanah Abang.
(2)Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Muara Enim dikurangi dengan wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

(1)Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mempunyai batas- batas wilayah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Desa Setia Jaya, Desa Sungai Dua, Desa Sindang Marga Kecamatan Sungai Keruh, Desa Danau Cala Kecamatan Lais, dan Desa Bay Langu Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
2. b.sebelah . . .
3. b.sebelah timur berbatasan dengan Desa Sungai Medang, Desa Tanjung Dalam, Kelurahan Payu Putat Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, Desa Talang Nangka Kecamatan Lembak, Desa Siku, Desa Baturaja Kecamatan Rambang Dangku, dan Desa Danau Rata, Desa Suka Cinta, Desa Sukarami, Desa Petar Dalam, Desa Danau Tampang, Desa Kasai, Desa Sungai Rotan, Desa Suka Merindu, Desa Tanding Marga, Desa Muara Lematang Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim;
4. c.sebelah selatan berbatasan dengan Desa Padang Bindu, Desa Pagar Jati Kecamatan Benakat, Desa Gunung Megang Dalam, Desa Lubuk Mumpo Kecamatan Gunung Megang, dan Desa Berugo, Desa Teluk Lubuk, Desa Bulang Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim; dan
5. d.sebelah barat berbatasan dengan Desa Talang Mandung, Desa Rukun Rahayu Kecamatan Tebing Bulang, dan Desa Trianggun Jaya, Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.
(2)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah lengkap dengan titik- titik koordinat dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang- Undang ini.
(3)Penetapan batas wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lambat 5 (lima) tahun sejak peresmian Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 6

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan . . .
(2)Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota di sekitarnya.

Pasal 7

Ibu Kota Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berkedudukan di Kecamatan Talang Ubi.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8

Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mencakup urusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 9

Peresmian Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan pelantikan Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 9 (sembilan) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1955

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956

Undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950

Peraturan turunan (6)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten PALI Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten PALI Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten PALI Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten PALI Nomor 6 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1955

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956

Undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950

Peraturan turunan (6)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten PALI Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten PALI Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten PALI Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten PALI Nomor 6 Tahun 2019