Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2025
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 20
Ringkasan
Mengatur susunan APBD Prov. Kepulauan Riau TA 2026 beserta rinciannya dalam lampiran Perda
Mengatur susunan APBD Prov. Kepulauan Riau TA 2026 beserta rinciannya dalam lampiran Perda
6736); - 2
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); - 3 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
2 2 . Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepuiauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 63); - 4
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! KEPULAUAN RIAU dan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026. Pasal l Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
- 5
Anggaran pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp3.312.655.778.935,00 (tiga triliun tiga ratus dua belas miliar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah), yang bersumber dari:
Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rpl.467.066.533.000,00 (satu triliun empat ratus enam puluh tujuh miliar enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri alas pendapatan transfer Pemerintah Pusat.
Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rpl.337.343.525,00 (satu miliar liga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas pendapatan hibah.
Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp3.544.209.624.327,00 (tiga triliun lima ratus empat puluh empat miliar dua ratus sembilan juta enam ratus dua puluh em pat ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
(I) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, direncanakan sebesar Rp2. 733.004.570.387,82 (dua triliun tujuh ratus tiga puluh tiga miliar empat juta lima ratus tujuh puluh ribu tiga ratus - 7 delapan puluh tujuh koma delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
(I) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurufb, direncanakan sebesar Rp305.032.230.994,16 (tiga ratus lima miliar tiga puluh dua juta dua ratus tiga puJuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat koma enam belas rupiah), yang terdiri atas:
- 8
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, direncanakan scbesar Rp19.899.274.750,02 (sembilan belas miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh koma dua rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)
Dokumen