Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
- Nomor
- 15
- Tahun
- 2023
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
www.peraturan.go.id 2023, No.799
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk:
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2023 MENTERI DALAM NEGERI ttd. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. ASEP N. MULYANA www.peraturan.go.id Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat bertujuan memastikan efektivitas pembangunan di daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, dengan melakukan sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan antarpemerintah daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana kerja pemerintah tahun 2024 dimaksud merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis serta menyelesaikan isu permasalahan yang dilaksanakan oleh masing- masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hid up manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Penyusunan rencana kerja pemerintah tahun 2024 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan program yang memiliki manfaat dan bukan hanya merupakan tugas fungsi kementerian/lembaga yang bersangkutan, namun dapat dipaduserasikan antarkementerian/lembaga terkait. Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerin tahan yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka penyusunan APBD, pemerintah menyusun Pedoman Penyusunan APBD setiap tahun yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD, dan hal khusus lainnya. RUANG LINGKUP PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2024 LAMPI RAN PERATURAN MENTER! DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2024 2023, No.799 www.peraturan.go.id pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan, dengan bersama sama melakukan pemenuhan capaian target prioritas antara pusat dan daerah dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah secara spesifik. Terna rencana kerja pemerintah tahun 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", maka fokus pembangunan diarahkan kepada 1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; 2) peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan; 3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan; 4) penguatan daya saing usaha; 5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi; 6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;-7) percepatan pembangunan lbu Kota Nusantara (IKN); dan 8) pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024. Rencana kerja pemerintah tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi kementerian dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2024. Rencana kerja Pemerintah daerah digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran (TA) 2024. Selain rencana kerja pemerintah, Pemerintah juga menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran 2024 yang memberikan desain arah kebijakan makro dan fiskal sebagai salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024. Penyelarasan dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dapat meningkatkan sinergisitas kebijakan fiskal nasional yang antara lain berupa keselarasan target kinerja makro dan kinerja program, kepastian pendanaan program prioritas dan pemenuhan belanja wajib, serta keselarasan arah pelaksanaan anggaran. Terna kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", maka fokus kebijakan fiskal nasional difokuskan pada 1) penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan peningkatan akses infrastruktur dasar; 2) penurunan stunting; 3) pengendalian inflasi; dan 4) peningkatan investasi. Selain itu untuk mempercepat akselerasi transformasi ekonomi maka dalam jangka menengah Pemerintah juga mendorong untuk terus dilakukan penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan nilai tambah sumber daya manusia. Berdasarkan rencana kerja pemerintah tahun 2024 dan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota harus melakukan sinergitas dan penyelarasan kebijakan Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat, guna mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui arahan utama Presiden dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah yang telah diselaraskan dengan target dan sasaran kinerja pelayanan publik tiap- tiap urusan pemerintahan serta menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Selanjutnya, dengan berpedoman pada prioritas pembangunan yang telah dituangkan dan ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024 serta kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan 2023, No.799 www.peraturan.go.id fiskal Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 yang telah ctisinergikan dengan rencana kerja pemerintah tahun 2024, sedangkan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 masing-masing kabupaten/kota yang telah ctisinergikan dan diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah tahun 2024 dan rencana kerja Pemerintah Daerah provinsi tahun 2024. Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah serta tidak ctilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antarperangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan subkegiatan yang menjacti kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja mandatory spending serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan subkegiatan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 dan rancangan kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota memperhatikan:
Selanjutnya, dalam penyusunaan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mencantumkan:
2023, No.799 www.peraturan.go.id
1) hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih; 2) kewajiban Pemerintah Dae.rah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; dan 3) penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ a tau pengeluaran yang akan diterima kembali, pada Tahun Anggaran yang bersangkutan atau pada Tahun Anggaran berikutnya.
1) pendapatan daerah; dan 2) penerimaan pembiayaan daerah.
1) belanja daerah; dan 2) pengeluaran pembiayaan daerah.
C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAE RAH Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 didasarkan prinsip sebagai berikut:
B. PRINSIP PENYUSUNANAPBD 2023, No.799 www.peraturan.go.id
1) pendapatan daerah; 2) belanja daerah; dan 3) pembiayaan daerah.
1) pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. 2) penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus, antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dana desa, dana kapitasi, bantuan pemerintah dari Kementerian/Lembaga dan pendapatan lainnya yang penerimaan pendapatannya tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan pencatatan/notifikasi atau pengesahan pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) klasifikasi kelompok pendapatan asli daerah diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, subrincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Sadan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-uridangan. 4) klasifikasi kelompok pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, subrincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
1) belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-rnasing tingkatan Pemerintah Daerah, kemampuan pendapatan daerah, dan fokus pada pencapaian target pelayanan publik. 2) belanja daerah dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi paling sedikit meliputi: 2023, No.799 www.peraturan.go.id a) penghapusan kemiskinan ekstrem antara lain: ( 1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat.
b) penurunan stunting antara lain: ( 1) kegiatan yang mendukung intervensi gizi spesifik seperti pemberian suplemen dan makanan tambahan bagi ibu hamil, bayi dan balita.
dengan memprioritaskan belanja utamanya untuk kegiatan yang mendukung pemberian makanan tambahan dan suplemen gizi terutama untuk ibu hamil, bayi dan balita. c) pengendalian inflasi antara lain: ( 1) peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis.
d) peningkatan investasi antara lain:
e) penguatan kualitas sumber daya manusia; f) pembangunan infrastruktur; dan g) peningkatan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA). 3) Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang konkrit dan tidak absurd untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab. 4) dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD, Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan. 5) belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain: a) standar harga satuan untuk belanja daerah disusun berdasarkan Standar Harga Satuan Regional (SHSR) dan standar harga satuan selain yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai SHSR ditetapkan oleh kepala daerah dengan memperhatikan prinsip kebutuhan, efi.siensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran serta diimplementasikan dalam aplikasi Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI). b) analisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk 2023, No.799 www.peraturan.go.id 6) standar harga satuan berfungsi sebagai: a) batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD); b) referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan c) bahan penghitungan pagu indikatif APBD. 7) dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan: a) batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran kegiatan dan subkegiatan. b) batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran yang satuan biayanya berfungsi sebagai estimasi, namun dalam pelaksanaan anggaran dapat dilampaui sepanjang didasarkan atas bukti pengeluaran riil. 8) belanja daerah yang berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaanya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9) klasifikasi kelompok belanja operasi yang terdiri atas: a) belanja pegawai; b) belanja barang dan jasa; c) belanja subsidi; d) belanja hibah; e) belanja bantuan sosial; dan f) belanja bunga; diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, subrincian objek yang dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah dan satuan kerja perangkat daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10) klasifikasi kelompok belanja modal diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, subrincian objek yang dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 11) klasifikasi kelompok belanja tidak terduga, dan kelompok belanja transfer menurut jenis, objek, rincian objek, subrincian objek yang dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1) pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ a tau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada tahun-Tahun Anggaran berikutnya. 2) klasifikasi akun pembiayaan daerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, subrincian objek dikelola melaksanakan suatu kegiatan baik bersifat fisik maupun nonfisik yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah serta diimplementasikan dalam aplikasi SIPD-RI. c) standar harga satuan dan analisis standar belanja harus dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)sebelum ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. 2023, No.799 www.peraturan.go.id
1) pajak daerah dan retribusi daerah. a) jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam struktur APBD disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:
ii. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); iii. Pajak Alat Berat (PAB); iv. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
vi. pajak rokok; dan vii. opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). (b) pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
ii. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); ui. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT); iv. pajak reklame;
vi. pajak mineral bukan logam dan batuan; vii. pajak sarang burung walet; viii.opsen pajak kendaraan bermotor; dan ix. opsen bea balik narna kendaraan bermotor.
iii. pelayanan parkir di tepi jalan urnurn; iv. pelayanan pasar; dan
(b) retribusi jasa usaha, rneliputi:
berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. 4) pembiayaan netto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran. 2023, No.799 www.peraturan.go.id ii. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; iii. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; iv. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
vi. pelayanan jasa kepelabuhanan; vii. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; viii. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; ix. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
(c) retribusi perizinan tertentu, meliputi:
ii. penggunaan tenaga kerja asing; dan iii. pengelolaan pertambangan rakyat. b) penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang disusun berdasarkan: ( 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk target penerimaan sampai dengan paling lama 4 Januari 2024; dan
c) dalam hal peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 belum ditetapkan sampai dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang APBD, penganggaran atas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Untuk itu, pemungutannya baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. d) peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 masih dapat berlaku paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024, sedangkan khusus untuk peraturan daerah terkait pajak kendaraan bermotor, bea batik nama kendaraan bermotor, mineral bukan logam dan batuan masih berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025. e) peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mulai berlaku paling lambat tanggal 5 Januari 2024, sedangkan khusus untuk ketentuan pajak kendaraan bermotor, bea batik nama kendaraan bermotor, mineral bukan logam dan batuan beserta opsennya efektif mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2025. 2023, No.799 www.peraturan.go.id f) dikecualikan untuk ctianggarkan dalam APBD atas penerimaan jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut:
Pengecualian ini juga berlaku untuk jenis pajak dan retribusi daerah lainnya, apabila diatur lain dalam peraturan perundang-undangan. g) penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sectikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. h) selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan: ( 1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
(a) kemampuan membayar wajib pajak dan wajib retribusi; (b) kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/ a tau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak; (c) untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro; (d) untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau (e) untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional, sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
(a) operasional penggunaan alat utama meliputi tank, panser, kendaraan angkut tank, kendaraan penarik meriam, kenda.raan pat.roli khusus, t:Iuk/bagian dari t.ruk tempur dan angkut hewan, kendaraan penarik radar kendaraan komando, kendaraan taktis {rantis), kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc, kendaraan pena.rik pelu.ru kendali, pesawat terbang (fixed wings, rotary wings, dan pesawat terbang tanpa awak}, alat berat khusus {alat be.rat zeni/ alberzi serta alat be.rat lain yang ditetapkan}, kendaraan penjinak ranjau, radar darat, radar laut dan radar udara, radar perlengkapan bermesin, dan kapal atas air dan kapal bawah air; dan (b) operasional penggunaan komponen utama/ penunjang alat peralatan pertahanan keamanan meliputi ambulan, Landing Craft, Vehicle, Personel {LCVP), landing craft machine, hydrofoil, dan kapal rumah sakit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. i) untuk mendukung pelaksanaan proyek st.rategis nasional, kepala daerah sesuai dengan kewenangannya dapat tidak memungut atau mengenakan tarif 0% {no! persen) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas proyek strategis nasional sesuai maksud Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek St.rategis Nasional. j) dalam rangka efektivitas pemungutan pajak daerah yang terkait dengan legalitas perijinannya mempertimbangkan hal sebagai berikut: ( 1) kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi/badan yang memiliki ijin atau belum/tidak memiliki ijin dan telah memenuhi kriteria sebagai objek pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka orang pribadi/badan terse but ditetapkan sebagai wajib pajak.
k) penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 ten tang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. 2023, No.799 www.peraturan.go.id 1) dalam rangka optimalisasi penerimaan dari retribusi jasa usaha atas layanan pemanfaatan aset daerah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah, sepanjang pemanfaatan aset tersebut tidak mengganggu/menyebabkan terhentinya penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan aset tersebut. m) penganggaran pendanaan atas penyelenggaraan layanan yang retribusinya telah dirasionalisasikan seperti cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, layanan tera/tera ulang, serta pengujian kendaraan bermotor, tetap dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. n) penerimaan atas pelayanan yang merupakan objek retribusi yang dipungut dan dikelola oleh badan layanan umum daerah serta penerimaan atas pemanfaatan aset daerah dianggarkan dan dicatatkan sebagai retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. o) kerjasama pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. p) Pemerintah Daerah harus memenuhi ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya, yakni sebagai berikut:
(a) penanaman pohon; (b) pembuatan lubang atau sumur resapan; (c) pelestarian hutan atau pepohonan; dan (d) pengelolaan limbah. q) dalam ha! Pemerintah Daerah tidak memenuhi ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. r] dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi. s) dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah Daerah agar menetapkan:
dan
t) penganggaran insentifpemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan dengan uraian sebagai berikut:
2) kebijakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. a) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. b) kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/ atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain: ( 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-u ndangan. 3) kebijakan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas: a) hasil penjualan badan milik daerah yang tidak dipisahkan; b) hasil kerja sama daerah; c) jasa giro; d) hasil pengelolaan dana bergulir; e) pendapatan bunga; f) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah; g) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah; h) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
u) kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada subkegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah. 2023, No.799 www.peraturan.go.id i) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; j) pendapatan denda pajak daerah; k) pendapatan denda retribusi daerah; l) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; m) pendapatan dari pengembalian; n) pendapatan dari badan layanan umum daerah, yang hanya digunakan untuk mencatat pendapatan dari badan layanan umum daerah yang bukan merupakan objek retribusi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; o) pendapatan hasil pengelolaan dana abadi daerah; dan p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1) pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. 2) Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3) dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2), penggunaannya belum sesuai dengan petunjuk teknis tahun 2024, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. 4) penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah tersebut berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) pendapatan transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat dan transfer antardaerah, yang diuraikan: a) transfer pemerintah pusat meliputi:
(b) kebijakan pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta pajak bumi dan bangunan dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil-pajak Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil-pajak Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan 2023, No.799 www.peraturan.go.id realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi dana bagi hasil Tahun Anggaran sebelumnya. (c) dalam hal peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri serta pajak bumi dan bangunan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri serta pajak bumi dan bangunan Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana bagi hasil pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri serta pajak bumi dan bangunan dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. (d) kebijakan pendapatan Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian dana bagi hasil-cukai hasil tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian dana bagi hasil-cukai hasil tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dana bagi hasil-cukai hasil tembakau didasarkan pada realisasi dana bagi hasil- cukai hasil tembakau Tahun Anggaran sebelumnya. (e) dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian alokasi dana bagi hasil-cukai hasil tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai rincian alokasi dana bagi hasil-cukai basil tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun 2023, No.799 www.peraturan.go.id Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana bagi hasil-cukai hasil tembakau dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. (f) penerimaan dana bagi hasil-cukai hasil tembakau, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah. Pelayanan kesehatan dimaksud baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas antara lain mendukung upaya penurunan angka prevalensi stunting, penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan, dan/atau pembayaran iuran jaminan kesehatan nasional yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. (g) dalam hal terdapat pendapatan lebih dana bagi hasil- pajak kecuali dana bagi hasil-cukai hasil tembakau Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan Tahun Anggaran 2023, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. (h) dalam hal terdapat pendapatan kurang dana bagi hasil-pajak kecuali dana bagi hasil-cukai hasil tembakau Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan Tahun Anggaran 2023, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran Tahun Anggaran 2024. (i) dalam ha! terdapat alokasi dana bagi hasil-cukai hasil tembakau yang penggunaannya sudah ditentukan (earmarked) kurang bayar pada Tahun Anggaran 2022 yang belum terealisasi pelaksanaannya di Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2024 mendahului perubahan APBD, dengan melakukan 2023, No.799 www.peraturan.go.id perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. U) pendapatan dana bagi hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan cukai hasil tembakau untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
(b) dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan terdiri dari iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH), provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi. (c) Pendapatan yang bersumber dari dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. (d) dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit tersebut didasarkan realisasi 2023, No.799 www.peraturan.go.id penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2022, dan Tahun Anggaran 2023. (e) dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, serta perikanan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, serta perikanan Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan kecuali dana bagi hasil sumber daya alam dana reboisasi, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, serta perikanan dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. (f) dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBDTahun Anggaran 2024. (g) penggunaan dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit ditujukan untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (h) dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun 2023, No.799 www.peraturan.go.id Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan untuk dana bagi hasil sumber daya alam dana reboisasi ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan untuk dana bagi hasil sumber daya alam dana reboisasi Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan untuk dana bagi hasil sumber daya alam dana reboisasi dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. (i) penggunaan dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan untuk dana bagi hasil sumber daya alam Dana Reboisasi (DR) ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan kegiatan pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (i) Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari:
(k) Kegiatan penunjang meliputi:
ii. biaya tender; iii. honorarium fasilitator kegiatan dana bagi hasil- dana reboisasi yang dilakukan secara swakelola; iv. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
(m) pendapatan Pemerintah Aceh dari tambahan dana bagi hasil-minyak dan gas bumi yaitu bagian dari pertambangan minyak sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan bagian pertambangan gas bumi sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dialokasikan untuk membiayai pendidikan di Aceh dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dialokasikan untuk membiayai program pembangunan yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Program pembangunan yang sudah disepakati bersama dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (n) pendapatan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya sebesar 70% (tujuh puluh persen) yang pembagian antara provinsi dan kabupaten/kota diatur secara adil, transparan, dan berimbang dengan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dengan memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah yang tertinggal dan orang asli papua sesuai dengan ketentuan mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya, dengan penggunaan untuk 35% (tiga puluh lima persen) untuk belanja pendidikan, 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja kesehatan dan perbaikan gizi, 30% (tiga puluh persen) untuk belanja infrastruktur, dan 10% (sepuluh persen) untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat sesuai dengan ketentuan mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. (o) dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya 2023, No.799 www.peraturan.go.id serta tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalu portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2024 tersebut didasarkan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2022, dan Tahun Anggaran 2023. (p) dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam un tuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resrni mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertarnbangan minyak bumi dan gas alam un tuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBDTahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2024 dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. (q) dalam hal terdapat pendapatan lebih dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan kecuali dana reboisasi, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan Tahun Anggaran 2023, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau 2023, No.799 www.peraturan.go.id ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. (r) dalam hal terdapat pendapatan kurang dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan kecuali dana reboisasi, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan Tahun Anggaran 2023, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran Tahun Anggaran 2024. (s) dalam hal terdapat alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan untuk dana bagi hasil-dana reboisasi, dana bagi hasil perkebunan sawit, dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh yang penggunaannya sudah ditentukan (earmarked) kurang bayar pada Tahun Anggaran 2022 yang belum terealisasi pelaksanaannya di Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. (t) pendapatan kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(b) alokasi pendapatan atas penggunaan dana alokasi umum terdiri atas bagian dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (c) pendapatan dana alokasi umum dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi umum Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. (d) dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi umum Tahun Anggaran 2024 melalui 2023, No.799 www.peraturan.go.id portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan dana alokasi umum didasarkan pada alokasi dana alokasi umum Tahun Anggaran 2023. (e) dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana alokasi umum ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi umum Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana alokasi umum dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. (f) penggunaan bagian dana alokasi umum Tahun Anggaran 2024 yang ditentukan penggunaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan mengenai ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2024. (g) dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan rincian kegiatan mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. (h) dalam hal terdapat selisih lebih bagian dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi penggunaan dana alokasi umum dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. (i) dalam hal terdapat sisa bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaanya Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali sisa bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaanya Tahun Anggaran 2023 tersebut dalam APBDTahun Anggaran 2024 untuk bidang yang sama.
(b) dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, pendapatan dana alokasi khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah ten tang APBD Tahun Anggaran 2024. (c) dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Alokasi Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan, atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana alokasi khusus dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. (d) kebijakan dana alokasi khusus fisik
iii. dokumen RK dana alokasi khusus fisik yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan Kementerian/Lernbaga digunakan sebagai dasar dalam Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Revisi atas Lampiran Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. iv. terhadap dana alokasi khusus fisik yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024, pelaksanaan dana alokasi khusus fi.sik tersebut berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Pera tu ran Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Revisi atas Lampiran Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. Penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerin tah Daerah yang didanai melalui dana alokasi khusus fisik antara lain bidang pendidikan, bidang perumahan dan permukiman, bidang sanitasi, bidang air minum, bidang pertanian, bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM), bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), bidang infrastruktur energi terbarukan.
i) bidang pendidikan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan pada provinsi dan kabupaten/kota dianggarkan dalam program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD yang menangani urusan pendidikan, yaitu: (i) satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Negeri) dianggarkan pada kelompok belanja modal, 2023, No.799 www.peraturan.go.id ii) bidang perumahan dan permukiman kegiatan pada bidang perumahan dan permukiman yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat berupa bantuan stimulan penyediaan rumah dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang perumahan dan permukiman pada kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat dan subrincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. iii) bidang sanitasi kegiatan pada bidang sanitasi yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menangani sanitasi dalam kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan subrincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. iv) bidang air minum kegiatan pada bidang air minum yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan air minum dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan subrincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. v) bidang pertanian kegiatan pada bidang pertanian yang dilaksanakan melalui metode swakelola padat karya (cash for work) yang melibatkan jenis belanja modal dengan objek, rincian objek dan subrincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (ii) satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat/ swasta dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis, objek, rincian objek dan subrincian objek belanja berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2023, No.799 www.peraturan.go.id vi) bidang Industri Kecil dan Menengah menu kegiatan dana alokasi khusus fisik bidang IKM meliputi: (a) pembangunan sentra IKM; dan (b) revitalisasi sentra IKM, dalam hal kegiatan-kegiatan tersebut di atas menghasilkan barang/jasa yang diserahkan langsung dan digunakan oleh IKM di dalam sentra IKM termasuk revitalisasi ruang/ area produksi dan atau mesin/peralatan sebagaimana amanat petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggarkan pada SKPD yang menangani bidang IKM dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang, rincian objek belanja dan subrincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. vii) bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pelaksanaan dana alokasi khusus fisik bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan koperasi, UMKM, dan wirausaha dalam aspek operasional, SDM, pemasaran, akses pembiayaan, dan kelembagaan. dana alokasi khusus bidang UMKM terdiri dari menu pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKMdan Revitalisasi PLUT KUMKM. Pada Tahun 2024 dilaksanakan di provinsi/kabupaten/kota sesuai lokasi prioritas yang ditentukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan menyesuaikan ketersediaan alokasi anggaran. viii)bidang Infrastruktur Energi Terbarukan kegiatan pada bidang Infrastruktur Energi Terbarukan dilakukan melalui tender yang dianggarkan pada SKPD yang menangani infrastruktur energi terbarukan dalam kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak partisipasi petani, kelompok tani/ gapoktan/ P3A/GP3A dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pertanian dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan subrincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. 2023, No.799 www.peraturan.go.id lain/masyarakat dan subrincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. vi. Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi per jenis per bidang/subbidang/tematik dana alokasi khusus fisik untuk mendanai kegiatan penunjang sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. vii. dalam hal terdapat sisa dana alokasi khusus fisik, Pemerintah Daerah memperhatikan ketentuan: i) dana alokasi khusus fisik pada bidang/ subbidang yang output belum tercapai, yaitu: (i) untuk sisa dana alokasi khusus fisik 1 (satu) Tahun Anggaran sebelumnya, digunakan dalam rangka pencapaian output dengan menggunakan petunjuk teknis pada saat outputnya belum tercapai, Pemerintah Daerah menyesuaikan sisa dana alokasi khusus fisik dimaksud untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah ten tang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; atau (ii) untuk sisa dana alokasi khusus fisik lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan dana alokasi khusus fisik pada bidang/subbidang tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah menyesuaikan sisa dana alokasi khusus fisik dimaksud untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah ten tang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah ten tang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. ii) dana alokasi khusus fisik pada bidang/ subbidang yang outputnya telah tercapai, sisa dana alokasi khusus fisik digunakan dalam rangka mendanai kegiatan dana alokasi khusus fisik pada: 2023, No.799 www.peraturan.go.id tertentu sesuai di Tahun Anggaran Tahun Anggaran (i) bidang/ subbidang yang sama di Tahun Anggaran berkenaan dan Tahun Anggaran berikutnya; dan/atau (ii) bidang/subbidang kebutuhan daerah berkenaan dan berikutnya, dengan menggunakan petunjuk teknis Tahun Anggaran berkenaan, dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. viii.dalam hal dana alokasi khusus fisik per jenis per bidang/subbidang tidak disalurkan seluruhnya atau disalurkan sebagian, pendanaan untuk penyelesaian kegiatan dana alokasi khusus fisik dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus fisik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. (e) kebijakan dana alokasi khusus nonfisik
ii. ketentuan mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 ten tang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah. iii. Pemerintah Daerah wajib menganggarkan perubahan atas alokasi dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah, Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASN Daerah, dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASN Daerah dikarenakan adanya penyaluran dana cadangan dari Pemerintah, dan/atau penghentian atau penyesuaian jumlah salur, dengan berpedoman pada surat rekomendasi penyaluran dana cadangan atas hasil verifikasi kebutuhan dan usulan Pemerintah Daerah, dan/ atau surat rekomendasi penghentian atau penyesuaian salur yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atas hasil verifikasi pelaporan realisasi pelaksanaan 2023, No.799 www.peraturan.go.id tunjangan guru ASN daerah melalui dana alokasi khusus nonfisik. iv. Pemerintah Daerah menganggarkan perubahan atas alokasi dana TPG ASN Daerah, TKG ASN Daerah, dan Tamsil Guru ASN Daerah sebagaimana dimaksud butir iii, dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBDTahun Anggaran 2024 atau yang telah menetapkan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
Selanjutnya, dalam hal peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan masih terdapat sisa dana alokasi khusus nonfisik yang merupakan bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dianggarkan kembali pada jenis dana alokasi khusus nonfisik yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBDTahun Anggaran 2024. vi. Pemerintah Daerah dapat menganggarkan pendanaan BOSP dalam APBD diluar dana alokasi khusus nonfisik yang diatur dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023. (f) dalam hal penyaluran dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus nonfisik belum ditransfer ke RKUD sesuai tahapan penyaluran, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan kas yang tersedia untuk melakukan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus nonfisik yang capaian kinerjanya (realisasi fisik dan keuangan) telah memenuhi persyaratan penyaluran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; (g) program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus (dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus nonfisik) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 2023, No.799 www.peraturan.go.id klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyesuaikan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
(b) penganggaran insentif fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi insentif fiskal Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. (c) dalam ha! Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Insentif Fiskal ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi insentif fiskal Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBDTahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi insentif fiskal dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
(b) dana otonomi khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi dana otonomi 2023, No.799 www.peraturan.go.id khusus Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. (c) dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana otonomi khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran dana otonomi khusus tersebut didasarkan pada alokasi dana otonomi khusus Tahun Anggaran 2023. (d) dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Otonomi Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana otonomi khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana otonomi khusus dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. (e) alokasi dana otonomi khusus Pemerintah Aceh untuk Tahun Anggaran 2024 disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan penggunaannya ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (f) alokasi dana otonomi khusus Papua disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan penggunaannya ditujukan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah dengan berpedoman pada rencana induk terkait pengelolaan pendanaan dalam rangka otonomi khusus. {g) alokasi dana otonomi khusus provinsi-provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua setara dengan 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional Tahun 2023 dibagi:
i) pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik; 2023, No.799 www.peraturan.go.id ii) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan iii) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
i) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan; ii) paling sedikit 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan; iii) pemberdayaan ekonomi masyarakat. (h) terhadap SiLPA yang bersumber dari sisa dana otonomi khusus Tahun Anggaran 2023, penggunaanya dalam APBD Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada butir (g).i dan butir (g).ii, dengan ketentuan:
iii. SiLPA yang berasal dari efisiensi pencapaian target kinerja, digunakan untuk mendanai program, kegiatan, subkegiatan prioritas Tahun Anggaran berkenaan dan/atau dapat disisihkan untuk dikelola sebagai dana abadi daerah. (i) pendapatan dana otonomi khusus provinsi-provinsi di wilayah Papua yang bersifat specificgrant dianggarkan pada masing-masing APBD kabupaten/kota di wilayah Papua berdasarkan hasil evaluasi rencana anggaran dan program yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, sedangkan pada APBD Provinsi berdasarkan hasil penilaian atas rencana anggaran dan program yang dilakukan oleh Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang keuangan bersama Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan nasional, serta Menteri/ pimpinan Lembaga 2023, No.799 www.peraturan.go.id pemerintah nonkementerian terkait. Dalam hal penganggaran tidak sesuai hasil evaluasi dan/atau hasil penilaian, Kepala Daerah melakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. U) Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dalam rangka otonomi khusus provinsi-provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua
ii. Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat menggunakan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi DTI untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pembangunan yang didanai dari DTI untuk Tahun Anggaran berkenaan, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. iii. pelaporan pemanfaatan sisa DTI mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. iv. DTI dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DTI Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
(b) pendapatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersumber dari dana keistimewaan, digunakan untuk melaksanakan urusan keistimewaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
ii. kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; iii. kebudayaan; iv. pertanahan; dan
(c) pendapatan dana keistimewaan dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi dana keistimewaan Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. (d) dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Keistimewaan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan, atau informasi resmi mengenai alokasi dana keistimewaan Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana keistimewaan dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. (e) dana keistimewaan digunakan dengan memperhatikan keselarasan terhadap prioritas nasional, prioritas daerah, dan pencapaian target outcome pusat-daerah. (f) penggunaan dana keistimewaan agar tetap menjaga keselarasan dan konsistensi dengan Peraturan 2023, No.799 www.peraturan.go.id Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 sebagai rujukan dalam perencanaan.
(b) penggunaan DD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain mengarahkan pemerintah desa dalam rangka optimalisasi perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk desa melalui dukungan kegiatan penyisiran, sosialisasi dan advokasi perluasan kepesertaan Program jaminan kesehatan nasional. (c) DD dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai rincian DD Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. (d) dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai rincian DD Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran DD tersebut didasarkan pada penganggaran DD Tahun Anggaran 2023. (e) dalam hal Peraturan Presiden Mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian Dana Desa ditetapkan dan/ a tau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai rincian DD Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. b) Transfer Antar Daerah meliputi:
(b) pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil 2023, No.799 www.peraturan.go.id pajak daerah dalam APBD Pemerintah Daerah provinsi Tahun Anggaran 2024. (c) dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2024, penganggarannya didasarkan pada penganggaran bagi hasil pajak daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah TA 2022. (d) dalam hal terdapat bagian Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Daerah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
(b) pendapatan bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:
ii. pendapatan bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu. (c) pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima pendapatan bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang- undangan, yaitu:
ii. bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi; iii. bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan iv. bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota. (d) penganggaran pendapatan bantuan keuangan harus berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang tercantum dalam peraturan daerah tentang APBD pemberi bantuan keuangan dimaksud. (e) dalam hal pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan bantuan keuangan bersifat umum diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan pendapatan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. 2023, No.799 www.peraturan.go.id (f) dalam hal pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan bantuan keuangan bersifat khusus diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan pendapatan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
1) lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain PAD dan pendapatan transfer. 2) kebijakan penganggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah memperhatikan kebijakan: a) pendapatan hibah ( 1) pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(a) operasional kesamsatan terkait dengan kebutuhan samsat dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ); dan (b) kebutuhan tim pembina samsat tingkat provinsi dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor serta SWDKLLJ yang mencakup:
in. pengembangan SAMSAT unggulan; iv. pelaksanaan SAMSAT keliling;
vi. pemberian apresiasi kepada wajib pajak; dan vii. kebutuhan operasional tim pembina samsat tingkat provinsi. (c) pengadaan stiker berpengaman sebagai bukti pembayaran PKB, kios layanan mandiri dan sosialisasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2023, No.799 www.peraturan.go.id
b) lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan pen.mdang-undangan pendapatan bonus produksi panas bumi.
(a) realisasi bonus produksi panas bumi selama 3 {tiga) tahun terakhir; dan {b) rencana produksi pengesahan panas bumi pada tahun berkenaan, sehingga anggaran dimaksud dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pada 1 {satu) Tahun Anggaran berkenaan, baik yang bersifat kontraktual maupun nonkon traktual.
(a) besaran prioritas pemanfaatan bonus produksi dialokasikan paling sedikit sebesar 50% {lima puluh persen) untuk masyarakat sekitar PLTP; {b) pemerintah kabupaten/kota menyusun ketentuan terkait kriteria masyarakat sekitar daerah penghasil panas bumi untuk tingkat kecamatan dan/atau desa; {c) pemanfaatan pendapatan bonus produksi diprioritaskan untuk bidang infrastruktur antara lain penyediaan air minum (SPM), Pengelolaan Air Limbah (SPM), pembangunan jalan, penerangan {penyediaan listrik), penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan bidang lain sesuai kebutuhan masyarakat setempat; {d) ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf {a), huruf (b) dan huruf (c) diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. {e) penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari bonus tanda tangan (signature bonus) yang diterima oleh Pemerintah akibat penandatanganan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) minyak dan 2023, No.799 www.peraturan.go.id
1) Belanja Pegawai a) belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil gas bumi wajib dibagihasilkan kepada Pemerintah Aceh sebesar 50% (lima puluh persen) dan Pemerintah sebesar 50% (lima puluh persen); (f) Penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada tahap kegiatan operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah Pusat dan 6% (enam persen) kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi. (g) bagian Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 129 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara sebagai berikut:
ii. Pemerintah Daerah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen) ditetapkan dengan peraturan daerah /peraturan kepala daerah masing-masing berdasarkan hasil kesepakatan Pemerintah kabupaten/kota penghasil; dan iii. Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2% (dua persen) ditetapkan dengan peraturan daerah /peraturan kepala daerah masing-masing berdasarkan hasil kesepakatan Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama di luar pemerintah kabupaten/kota penghasil. (h) bagian Pemerintah Daerah dimaksud diperhitungkan mulai awal tahun kalender berikutnya setelah tahun diterbitkannya IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian. (i) penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari jumlah pembayaran tetap (Lumpsum Payment) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi 1 terdiri dari PBB (IPEDA), Pajak dan Pungutan daerah yang telah mendapat pengesahan oleh Pemerintah Pusat dan pungutan administrasi umum untuk sesuatu fasilitas atau layanan yang diberikan pemerintah. 2023, No.799 www.peraturan.go.id kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c) kebijakan kompensasi antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian dan belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD. d) belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk diantaranya insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. e) belanja penerimaan lainnya bagi pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. f) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Selanjutnya, belanja pegawai dimaksud termasuk untuk ASN, kepala daerah, dan anggota DPRD, serta tidak termasuk untuk Tamsil guru, TKG, TPG, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya. berkaitan dengan itu, dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. g) penganggaran belanja pegawai bagi: ( 1) kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada sekretariat daerah;
h) kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:
Persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS; ii. penentuan kriteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/ a tau pertimbangan objektif lainnya; iii. pemberian TPP ASN ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah; iv. dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri Dalam Negeri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; dan
(b) berdasarkan amanat Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 2023, No.799 www.peraturan.go.id Pidana Korupsi, Pemerintah Daerah berpedoman pada rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menganggarkan TPP ASN, sebagai berikut:
ii. mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN; in. pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara {LHKPN), menguasai a tau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/ daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat/ APIP; dan iv. memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ) mengacu kepada hasil evaluasi jabatan, mengingat relatif tingginya resiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/ jasa. (c) kebijakan TPP untuk Tahun Anggaran 2024, yaitu:
ii. dapat melebihi nominal alokasi Tahun Anggaran sebelumnya sepanjang: i) merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/ a tau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada Tahun Anggaran sebelumnya; ii) merupakan pemberian TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal; iii) merupakan pemberian TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil; iv) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja yang diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi; v) merupakan pemberian TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka; vi) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja diberikan kepada pegawai 2023, No.799 www.peraturan.go.id ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/ a tau inovasi; vii) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan meliputi: (i) insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah, (ii) insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah, (iii) TPG, TKG, Tamsil Guru yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 melalui dana alokasi khusus nonfisik, (iv) jasa pelayanan kesehatan, (v) honorarium, dan (vi) jasa pengelolaan BMD. viii)terhadap besaran pemberian TPP dengan pertimbangan objektif lainnya berupa honorarium bagi penanggungjawab pengelola keuangan, pengadaan barang/jasa dan perangkat UKPBJ, Pemerintah Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. iii. alokasi anggaran TPP bagi inspektur lebih kecil dari sekretaris daerah dan lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya, dan jabatan administrator dan pengawas serta jabatan fungsional tertentu pada inspektorat daerah lebih besar dari jabatan administrator dan pengawas serta jabatan fungsional tertentu di perangkat daerah lainnya. (d) Pemerintah Daerah tidak mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN Tahun Anggaran 2024 kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal:
ii. terdapat kenaikan pagu total TPP ASN akibat adanya penambahan jumlah ASN. (e) dalam hal terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah memperhatikan ketentuan dan tahapan sebagai berikut:
iii. pengajuan permohonan persetujuan TPP ASN harus sesuai dengan hasil verifikasi dan tidak melebihi pagu anggaran yang tertuang dalam peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 diajukan melalui SIPD-RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya diberikan persetujuan permohonan TPP ASN kepada Pemerintah Daerah.
2) Belanja Barang dan Jasa a) belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD pada SKPD terkait. b) belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat. c) kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:
(a) belanja barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. {b) belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD 2023, No.799 www.peraturan.go.id dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah. (c) penganggaran belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan:
ii. memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait; dan iii. usulan atas barang dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima. (d) pengadaan belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
(a) penganggaran jasa kantor antara lain:
ii. penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain telepon, air, listrik, internet, dan jasa-jasa lainnya; dan iii. penganggaran jasa kontribusi asosiasi digunakan untuk menganggarkan iuran dan kegiatan asosiasi pada SKPD terkait antara lain asosiasi Pemerintah Daerah provinsi, asosiasi Pemerintah Daerah kabupaten, asosiasi Pemerintah kota, asosiasi DPRD provinsi, asosiasi DPRD kabupaten, asosiasi DPRD kota dan asosiasi lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. (b) penganggaran iuran jaminan/asuransi dengan ketentuan:
ii. mendaftarkan dan melaporkan perubahan data PNPNSD sebagai peserta jaminan kesehatan 2023, No.799 www.peraturan.go.id nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; iii. menganggarkan iuran jaminan kesehatan selaku pemberi kerja untuk kepala desa dan perangkat desa yang menerima gaji/upah dan dianggarkan dalam APBD dan mendaftarkan ke BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; iv. pembayaran iuran 1 % (satu persen) kepala desa dan perangkat desa melalui mekanisme intersep Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran luran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
i) berkontribusi dalam membayar iuran bagi Penerima Bukan Iuran (PBI) jaminan kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bi dang kesehatan pemberi pelayanan kesehatan; ii) menganggarkan kontribusi pada SKPD berkenaan sebesar kebutuhan peserta PBI jaminan kesehatan untuk pembiayaan 1 (satu) Tahun Anggaran; iii) menganggarkan iuran dan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembiayaan 1 (satu) Tahun Anggaran; iv) menganggarkan atas pembayaran Bantuan Juran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; v) menganggarkan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara mandiri untuk pembiayaan 1 (satu) Tahun Anggaran; vi) menganggarkan atas kewajiban tunggakan atas luran Wajib (IW) bagi peserta pekerja upah Pemerintah Daerah, iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta Penerima Bantuan luran (PBI), iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP dan iuran bantuan iuran PBPU mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dalam hal tunggakan dimaksud belum dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian/perubahan peraturan kepala daerah ten tang penjabaran APBDTahun 2023, No.799 www.peraturan.go.id Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; vii) dalam rangka mewujudkan UHC mencapai minimal 98% dari total penduduk pada tahun 2024 sebagaimana telah diamanatkan pada RPJMN 2020-2024, maka Pemerintah Daerah: (i) menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain Pekerja Penerima Upah (PPU) dan PBI; (ii) wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan jaminan kesehatan nasional melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran jaminan kesehatan nasional; dan (iii) penganggaran atas kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 ten tang Jaminan Kesehatan, dan Peraturan Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan. vi. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) jaminan kesehatan daerahnya dengan manfaat yang sama dengan jaminan kesehatan nasional, termasuk mengelola sebagian jaminan kesehatan daerahnya dengan skema di luar program jaminan kesehatan nasional (skema ganda). vii. kategori pengelolaan jaminan kesehatan di luar program jaminan kesehatan nasional yang dikategorikan sebagai skema ganda dan tidak diperkenankan untuk dianggarkan pada APBD, yaitu: i) penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau 2023, No.799 www.peraturan.go.id seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam program jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan ii) penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan program jaminan kesehatan nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus nonaktif karena menunggak iuran. iii) penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang belum terdaftar menjadi peserta jaminan kesehatan nasional. iv) dikecualikan dari angka i], masyarakat yang belum terdaftar jaminan kesehatan nasional namun langsung didaftarkan oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan sebagai peserta PBPU BP Pemerintah. viii. kategori pengelolaan jaminan kesehatan di luar skema jaminan kesehatan nasional yang dikategorikan bukan skema ganda, antara lain: i) penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta jaminan kesehatan nasional; ii) pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program jaminan kesehatan nasional (seperti biaya ambulance peserta jaminan kesehatan nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya), biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam jaminan kesehatan nasional, biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota; iii) manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat jaminan kesehatan nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah; dan iv) kategori bukan skema ganda dapat dianggarkan dalam APBD dengan menggunakan kode rekening pembayaran layanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS Kesehatan; (c) pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan e e, 2023, No.799 www.peraturan.go.id "ii • ~e,:e te~.!!• ..,~ :s~• -- ·c: • • • S c:J:IIE • ~-~ ! a~f~ ~i~I~ - lilt!c:~32 ~ . - ~~~~ s£,, si:: ~•:a . "Cl ::s -e • -e - • l i.fef~ioe .f~~ .&3 e ,!! :!: e ;i e 6 &)~ ~~- e,.~ : ~i'o.!! ee4 - >. 6 - ·- = ~ ~ 1! -e .:( - -· .. ~ ~~.~·~10~ -~i "i~ ~eii'alj22 i.!!~ ~-,.., ~ss. i~ w z"' """ ~~1~~£.f~~~ii~:l! .!:.i'S r~.E~!~.e.r!1 R P; = l ,ac:g- N .c.:icc:•c: xc•c: !l~'=gc: • -·· cc- • Eil-5 !e~'§_2i~ 12ir ~il~·E ,1 l!ie ~ol! ~ :So.!!. .• 3:s ! e i.,.ij e~i ~ S !ells ..,;; e ~~ KS Ii s a :}' !2 ~ ! !ei e i! e i!! ~e0 e e"! ~ § ... !l. § .,... ~ lj_ ~ l j ~it~!~ i ! .s '* i! ~ ""' x ti:s -~ ~l! !l.W~ Ew.S? !l., R P; 'r "' = ;; c:~ ... ~ ~!!.]! ~ i 1 .: ~ !!.~j e~2 ~·sc:s c: e e •-!,H i .!!.,. ~ ·~·;,. -· - .!c:- l'~c: J=xjlii:S: i·~~!;i_8 :.t.i~ ~2'!! ~['!! b.i eE-jl i N~:S~~SK d:: .!! !l. ~ l! ' !l. ~ " i! ~ 2i ~~~ "'"' '. . ~ c 'l! ~! .; I !!.O 2 cl! e ,: i'o .; ~ Ii ~ !!.! c:-e- •22 i cl! ii ,: • ~m~ .!:!l~ ~§ ~a 88 ...; ~ ~~ NO ~~ o- ...:o 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id "i 1 ~i ~~~~i i]~~1~ ~ -~ -im•a e ~~ ~ .x l!i:!]! A ' 6 ~~- .. -'V ,1$ i2!!'•e ,.al-i;; ·i o ~ ~5, e~xO ! •J j.c?i-~• m.! ~e! ~. i•C ..... •.~ el ~i jl! • .x,:c:,~• ~r2.c:e; i~:3e4 2·a1i~t~i "5!50!!.•~~a"'~''!!'f~.2 !!'• l .f~I~~~ rs !.i; !!. ..... -i !!.2'R.! ... ~ • e • .x • c .:,t cio" •.:.: ,a ! .:t e co caox ,a c J:! - e ! "i i ~;g : "ic ~ •sc~....,e~cs •• c cs~·!• !!..J ~2!!.1li~~2 !.~~,!!. ~2!.i!;~ eo o !!.-=· ·~ !!' -ei:1§. .- •a.., --l! ... ~ si i J~ - j~;;: 2 j~ ~ li;'§J f.2 e ii;'c j K e.l1 • ie Ii e-E - - -,:- -~ x •. "3_g_ -i l •• c:,f; ~ :;;j 2.e-1!' xa=x!!'se. ?J =x!!'e Ii e,:•'s - .aa=:s .c'Vs:• 1! f ij'i~~~"i~ai~J~-e2,]i~!JJ~ 2 i~ !!'i ilft;-eil!.l! ! i ke~~~j-~,a51~l-~S~-~j~~~-s~~~> ! x E;; .!La,Kjj S > ;:;- t~ f"is ~!' .c:.:- l'~.x ~ l'~3 : !!. 611 2~ ~- !!.~ 1 = 1i~~}2j ~ 25 e e e~-E .- j e e i-cs t'•!! - : ~ i c- !! J e ~ !!':,01 - ee= "!!' i !if. if ~~ ~i i•3::'i!!;2i•"i 0 ~25 ·;;~ ~!!.l!~!!!t e~.!fl!~ su ~i el!'!~.x¢.!-c Jj~~.lt.l!- d:'.~ Ki;;~-~ E tx.l! - d:'.~ K~ .l1, KS - i! ::, .. !E e !!. =m • • 25 "' .i:: • s.i:: ..... .l! Ii .! e=:'3i ~i ~lt~! .. e !!. • •• s .c .... c= •i e :g ~ E "'~~ .. e • .a • ; .r:: 1ie=:-3 .!! e is x cl! ~ ,1$ -: °' ~§ §a - .. ~8 §~ ~i ~a o- ..:o 2023, No.799 www.peraturan.go.id e:~e .e e e; .::i!e!'• 6 • .!!• c ~z•R ! ~6 8 •• - z ~ z ·1:1-6~ "Cl §-c .. .C: 3l ei .C:NjN esi , ese~'"' l!c: E l!c::s-c Iii ~ -e .. !!''§},: ~ -c,: 6 ~ -i ,.., !-~~·Sii! i ; ~l*~i.1:1~1~ ; = ".a ' p • ~ !!. • • c:: -- • .:( • . ...,. ,.,, i ll'il~ !1'6 ~ • s ' •' • •1 E • -e i"' ~. - ! .!. ·= • s: •i ~ .,- ?-C ? ~ 15 i ~ l! 0 i !. ~ E'~ * ~ o.~te "c c eo.~jc"il · ~ ll i!e Ii c: ~c:E • :es ij~ I! c:-c• •• o.s..e .. e!.aol! ;.a • e ~. Ill Ill ~c: ... li~§e.!,i.i-;, s •~.!ii Cl s c:: - ~- -• .! e --.~a·" "!"•!" j"i~a· x: !!. ' 6 c'j ! ~ j 6 c'j ~ !!. ' ~~- .· ~ ·. ~· . --~c:: -.!! f j i.. J '3 ~ :, I! :9 i.. :, - a j E J ~ j c: e 6 ~ S-.: e E ~~ E-.: f E !.~ S ~~~e.l1Sll!.~§:llsf~3~~*~~~i ~'il s ~~~.i: ~~~~~.!1'6 s ;. ;;;- = ;. 'il i t~) • ~1ra.~ ~t- ii e e.!lt-:::i:ij c e c -E eS elaoS'.2 • = 'i ,;- ·- .!\i•'g• i~~i-}f ]i,~ j c'j. ~~ ~!i,i!.!!t; i·~!!'!~ e!eei2IL2 d::.!!~"i~ll-~e~ill d:: ~ ~ ~ ~.liE .2 t; ~ &! ~ i~i ' "i~!!~ ~~j!!' "")! !!.. ~ i~i ' !!' !! ~ ~ j !!' ~ !!. ·~c !.'il • 'iS ~ !!'. fij ~§ §a ~;;; !:ig §~ - .,. ·g ~C! o- ...;~ 2023, No.799 www.peraturan.go.id 1 ii~~gr f; c: !' e e tp"i .J::. ,i:: c c: c .!,~ ~,s~~2a.~ ;; --~ . s:i-6• i-6:jl .a~-'2 i ~a.u, e:e..e .., - rs -z 11-c-a _j;:- .. .. e j 1 "' • .,=" s -e i~ =i:: ii:_~ ,,,~ !!J 'li • e ~ -e 4C: i •.;~~,, tt !' £1o. •el,,, ·~r·.c 1-, ·-=~-~--i I~~!=~:!!?.; s § iii;,'"' e- '-~~ • il:.ctila:o:~! ,g II; .I: ,g ~ Ill .f :11 ;f iii j Ii] =i~·i~Ei~ii~6 !'F-.: i! E ~ !'~ e=:.-c:iF"8e1! ~=F1! f! e .x ~ ~ i ~P~ ~i ~ !ii: .!'. K !Ui.!Ui.~ !.!'.~~.ae.!'.KKKK~~~KK~~ .... • - • • -2 ~j B.!i~]~d:'. 5.~]:aCI) ;:; - ,:; ;:; - ,:; - - ~ --~- !''" e i l~it .! ~= E• ej ! cc • e .. ~ f'., I .,. • c: j;;;~ ~&. ... _-: i = c'].., ~ e'Ha.=!i; !'~i!e~c .!'.K~~je] .!'.11.KK~; :! " !' ,~ • & = Ii ~ = ... :! zl ~·i i'a i~ -1i'' ".to &U!~ § .c • .c:: r?S • E • ~~ f ·-· -'C='i - ]}) s =.ill sfj ].! . .2'l!.! !!'~ ~!~ ~"' ~~ • i .. "'~E •- ... i •-o. i!'..2 KKK¥ .. x ¥ d::,ij K.£~ >-e,ij:a .. e ~ e s•c: • . ~ E 'i li• i, .. .0 s !!' :,: '-'.t~ I!! .. e ~ c: s•-= • . ~ E 'i ! § !!'i:;1 Iii!! e ~ 3! ! .., . !~ 2023, No.799 www.peraturan.go.id - ;. - ;. ;;, y - - c ~ !i 2"' c2 2:,, .. "i ;_ ;:, 2 .a ~ ~ c c f ./l .. 5 .. 5cl! • • i-:! e li -,=s • c __ ~.=ci - . -,, -e c 5~ ~~, i-:;;~ i Tj :g_, = 15 ~ r= "i • ~ !. c {j ~ ~i~E - ~j !l.i!l. t.=,'!~l!.a ~ 5 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id ls .... • e ~ ~ • x e l' e ,£ r:: r:: e ~ ~· -a e ... .a = •e~ .I-~! • • i;; !. a~J~i ~,~!~i0~ii s~lcE! ..,-= z 0~~§~~~~~~ ~ 0 -~··10 .!! • ii]~~~~~ ~!i~ eii!l-ce Ra :s e :, i .:ac; •.., . - ; C • ,.- ~ ~ ,.d: ~ e ~ ~ 6 \. : ~ ~"ii~i'"·!~s·e~s ~c~!. iJc.afeti • •0 •s ~oe:s:S ~ 1e s ~ ~- e ii~E!i~E~i~ ~~i~lii~~i~ii 'Iii-~ = - - T' i. i!.. .., • • e e e s -·~ ~c: • c:e.:i:c: c:•~c: :SC::lil· rs, §•e,••i~ .a i •eE' :i, .. .a f: "-l: ~ • t'e.;-:ll®l:l f -e 2 it•-' S"' f.; .& = B ~l - -e .l! .§a.51e :8 ,t .;.e·-; c:"" • c:: ~"jj ~~Nli-' ~ ·- . "" e 1i jiJe~ 1i i ::':s .l!o2 0: ~> .I!. !!.~ = ~isl .sl~ £" e .r::.r::c: ec:•.x!• .r:: oe~ec: e s -ac:b ~ ·~• :s•t;:, i • f•e:s• ~ ~ s. w !!=.B -B. =~ - oi" ij" ~~i te ~oj• ~11 = !!':, ~ - .. - """ ~~ ..3! ;:, • •t I!'" 0 !!'" '!! ~. ~ ., -. t;5¥rwg£~ e~ .~~~.~~]Es~ Eic~t~~ umr.s 3! • o. .o e, .o e o. • Ceo.~E~v.i~E~"Cle.~~E"Cl:s~.e~ tO o o. • o.CO "Cl e N ~ ::::;- N ;;;- ::::;- N " e c::.c -a::itc: i= ~ e::i; ·}~ ... iv.i .. s= -e • • CCl)"CJ e ec: c: "":s i'e ~ .. ~ l!-.; e- ,f I-.• 11 - 1l;peJ6"i.xj"i:s! l!'ael!':1! E!!:s ll ...... .§ ,t § !!. !!. s !!. a::~2 el li~ 6 j j c ':. :. 8 " iij~~iiiJ. ...-i "s.~i ~"Cl ~!~"Cl•j .. .., ,t - . .o .o c:: t~ • • J o. - - • c: • e I! I ~ 6.J!c ~ci6 =E~ cto ~-=~j.c• -~3~•~tE!!'•E~ c flii}if[t!tJ!Rill1iil,,liil!~~i}l1!1!jfj ~ ~::::- N M :0 U 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id c:.x C:- i~ :t> "'~~Bi iN!'~!nc' ::, - . . .. l: ...:i C:""!!l·~r Ilil:,E ;;' c~ c c:-•c:e~ i c~c:c:~· c: ,ac:cc:..cc:, .~f ~ 2c~~•J • ~~~~~j ~ e , ~--::,~.> f-j,i!!-e J!:S.- . •:ti -"~e . o:s.2~6 . .l! • :s! -:si. "' '!! Ii II. i3 .,. ii '!! .2 - - Ii ;; '!! '!! £"-'!!'.a 6~1 "'&elt i i3 ;.i·"'f2~~ ~!lj!!',e~ i ~~ ~ :!! e e-" il • e j i i3] e K, i il I e e e ~ ~ til I e 8- ~ .. . - s • r! r! ~li-!lti-ltt~ i ~ii! 2 ~fit ~~i rJ§ ~~,1~~E ~-~=~.> -"~61:a~ :s a.r~~ ~i! ~ .Ii E ~j ! ~ 6 c ' ! ii i3 • e e i- e .l! ~• _,, I .l! !!'.; ;; •!Ji~.; .;}§1.:i15£ • e i3 ~ ~ . - e ···-· .l! .l! • _,, I .l! !!'.; • •"ii~.; ~lit.1i15£ ii -e • e e s- .l! - I .l! .. ;s -i•e- -a ,~· ,ii ~ :,: ill ,E ~~ §a ---: ~ ~8 §~ --·g ~q o- ...;~ 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id ... - ii i "' . • ' t • !'j I e ~c 8 ]! •• r e~ ~;!i.!,ii ~.... f ... cs- = ,..o•c e~ ' :! '"' s e e-~·" .i! •-e- ~ec.a~ -~~~~=jJ .a'ii:s! .a'i•b.oe.ac: z~i:j.•-ei'.S!l!. c;;,.!! e 1• li ~-o. Ii. -: ct- l! ct-i..x~• -! i _e.:.:-i~ l!t!i E t, ..N_ "'",f'i =>o~~...::,N-~ ·i) e_c:V>~-N-t,;.id:::!!.c: _!t.;~~ale:_e .!- .('I ! .- E. -- 4 e c :i ~" 6... • .. e ... t- E e ... - • i r=v j -' ii r~ ~ "" - .:J ~ •t- ~!! - .• xses.l! isi"'~·Sil"' g=•·~~ ... ~Ne~t~· ~J!l!iid!~~~:,.ll ,,~ £l!~ ~~£,.i~i~Ei~~~~i~li = - - ii"N "' =~ ,, •; 1;i1i~~~ =1;i ~ %~ ~g ~-it~~-!!. ~.a,~ ~ -Ci E ? ~~ ! c::E*c .... ~=! -~ e5 •.c !.§ ";:iii ~~ii" e] '• ~·- i . e R6 ~s •s• -•.i• ,~· .••s·.~R t !-i:,§l!~~·t• ~Ec-e~"'·~~ =-~~· • • cc l!•lie ·~ ce~- ~!~t~~ ~e.-~ -~~ ~·8 0.....X -~..X 0.• et-.O::i: e.o.:ac ..._e..o~.! r..0....:it.O j'...::,c = ;. ;;; e . ~ !.! ~ ..x c:: .... = • cl,, "'~ 2 ! je-e c -e ~ '2 r ,;!!.~~.!! ' !t ~. ' .. . e;: 1 a.!!i=j ";:..::-::. .t:i.c =- ·ll~ ·=,i.• 'e .Be ... • • • ej a=- 'a e • = ~-e ! ~ •= !!'-@ e ~ :!' l g :9 ~l = ~ -c;• ="Eii-=2 ~ .l!~ E 00¥ K¥"i.l! ~ ! Koo~ .IL~ E.i i!,; • ! ~ ~ i .. c -e !!. •• ~ .:it ..x! .i::-e ... - ·--=• ;::, .:s! .'.S!.; = b .'ti ... "S: ~ .;,.;!s.E~i"' ii .. c -e !!. •• ! .:.: ...::( !! ;:.~·i~ S: -~ ·~ II ~;iiil.e] i i-e . "'. - -- .:it '.S!,-e ... =v-~ = gi~ ·~ i ~;is,e£ s -: "'g~ ..;~ ~a e- -t s-, g:g ~~ ~g ~i o- ..;o 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id - - c .. c i ;f !! e u -, :. ... en c .. ~ 1 c .. c s ;f !! Ii -, :. ... en c i 1 2023, No.799 www.peraturan.go.id _.,., f'~~ . "c. ~ ~ !!. 6scl!!' jl~ J-i'""] ~~i~ce~ ::- e- - ~ e~ ::" • , e R ' • -e g • • • ·~ ! • ~ • .!! e • t .. c !!. ,,s 11:;; Ii e II j ~ -a-c:~:f -e s -=~~~.,.~ s s ,,.5~ i s'i!,, 11" ~s._.,. .i,e"'""' t'~-e~a·;~ecjlZic ~ ~~jjl 6~~z'lj .5 c::a -.i-s:I '!!•-e,; R "'£~~]m~1 ... ~l?!i.2!~6c6ii!ri;:.~i0 uuun~ E • o.,:,.x • :s EB E.x.o o.»,:,.x E"CI ~ ....:.!!:s •• je~~s =.:,a:-a~'"':se•s'"' • = &c:~ c~S~~~xg:j•i,x•~6ll!';~jm"i~§ill2o~~~. •a, li~!i!i~lt~~~~]~l.1~~l~i~i~~I ~~~~~f~~~ ;;' - .;- .. "'.i::~~ ... .i:: :s ...... .i:: • e 4 c: e ... 4 ... , -· ~ •• 8 • c11s_•, -•11 • Ii' • :! - i.!x >.~ c!ix ci~xi-; !-i~• ,~c:! l; ~ t x e i - l. i x Jr~ It- ~ ... ~ t j § ~ • ~ i i~~!~,-i~~!~~,i~~tili~-r~.,ts!Ir •.:ii: o.:s.o~ r.n.x- o.:s.o o.:s:.o._. -~ >,.~.O. -.X • .x >,. ;;' " .;- e.i: e-.::- c:.i:: e:.i:: c::-=- c:.;- i-a s ;;_ ! !!.1.i s! ! ~.;e~ ~ s! !,-a,~ ::, fl! ;..!! r~ i- •.a~~ • l! -e -:i::cc::2 -!~ .l!Ecc l~j s~.- 2. c~~ E id! . ·- ! 2 ccx;iid! ee• c:ti • i~ r c.c j! - cic:"i : 'g ' • il,m --s_ -- c.c -e -1!;. ~1l 00}lsfj i~ -:5!,-;:,~1!;.! ~~~:_eO ~~- ·~-. c O ,!'. !(~~ !Ll .r IL [ x E E !L., C:j c:ii-.X .!'. !L~-!L~ E IL.ls i! ::, I!' c • ,:ii ... il, ii 2"ij .;:!~o 2 • "' e ii ~ ~ ooJ ~ct Cl) !!.a- c,: !~ x O cli iii" I!' U) ! 2. c-2 .!: 5d! q "' ~! ~~ - .. ,, - "'0 ~a ~~ ,, - ~~ o- ...;~ .o ~a o ... ...;~ 2023, No.799 www.peraturan.go.id -ll!sl: I!' cj ·=··c b"' -~ c c Ii Ii s_.,. !!. ~ e~ ! ·~ e ,!!. -ll -ll ~i i ~- 0 • i::wc , f5 • ·Oi j11 ,c ~ c J:1 18"' · • • ze i}J~•i i i J .c::•i• Ii • · 60:e- i! ~ ~ii!'•= ~2 .2 ~ ·•" tll!!'25 llig~i~£c!jl,;1 •!!.j'Sg r'" aJ1 i: ii sflrJ·~2" Ii 6 !~ II,! llix~lii~i~~tls~~ ~£~.ti~ ~!3~i!~ ~l. ;;; :::' s: ;i C •= 4 ,a .c: I! cjO _§ lji • i i ! ? e i e i~ .:i: i !. e ~ ii ·~! I 51• a~-·~ I~ • c,. -e "-"'!'" ~6l-lllc~ ii~ ~ilf!i Ii~ e ~'6 ei Ii ei ,:~ ~~~ ~~~ ~~A~~----~~~~ ::::' "' •' A • t .. !!"-l !!' ~11~~~-~-t~Ji~~~1arJtl~:!!~t~~,~g ti• ~-·!i~·=·~~-~~·~·se•!·~~~~1·•-X•..:t>-. ..:t-~ >-.-~ ~x >-.~~ x - .!IC ~ = e e • ~ l- '311e •'?l• ~ "' " • ! e _ c - .. - ~.5:;; .~-! .r.~- t., !!'~ ! "i ~~'i £ irriie.~1£ ........ -e -- ~, !f-~..:,: 2.o ·!;..~!;~-a ~j 2.o ;;'il i .. [li ~:!!"5 =s ~ t ~i :i ,~ ~ ~ ~ -" b~ E.!!.!'l! i fl.!!.; b :,_.!!.!!'!!Ii £ R~i~ ~jj} j-"~ili~•o]"Cl _._ xx .. i & i~ ..c: .t! ~ ?5 i cl' .. .;~~ .. - Ecc.xct-~j ~ & ;Ji di !!.i5 !di • •ii a a s s As • !!. is :.C.,c:JS- !!' .. .!! !!' • 15 "'c &~~~ .£: 50,1; =cil~..c: i r IOC s: I! i 15 &~&~ - ::! X 0. OC.X C10 • .0 .0 • "Cl :S 1,,, le.X eel 1,,, • "' = N c:.;- i-! s1-~ ! """ :s :s •.:.!"l! i!• .::,: ..... "Cl- ... ~-= i a-: :zs x 1 l -c cil-•00 ,i • •-i e cc:• ct 22c: =~:S ~. -"i i'ii 8._i.;] !!' .. i i?"l!- ""l!-. :s c ,. a.. 0. 0. .0 0. -e -= a. 0. 0....0 0. ..¥ 0. -e -= A 0. .:,: 0. • .:,: s-, = "' "" c:,:.:,:11e- -1 li~~iiiii~~i~l~ii~~¥ :;- • .!! e .!! .l!C 110. 0. i !H! .. i .!! I, .!! • ,a -..! .! e x. e 'ii c i~i-& .. 6 =~i- ~ ••x i ••" • ~~ oc•.:ic icc•r c li.::ic ~ c~ c ••-,- ;·~!i!~ .. ·~! ~·•e • - - ... •• ·~a _ :2 W .ceE • C-c~,:,C,:, .t:!i •sC 'al! ._&;i 1 .l rrrrn .lJ ?iii~i!I~!it!!irl~Jitf • " .... f.c 0. "C .:ic a..-c~a..o...o... •.t:! 0."Cl.::,CC.. a..,:,.::ic.:ic_o._o.:,.o...a..a..~a..~.:ic -0.-~ = "' = "" .c .c e ,!! .. !.'3 • ··~ ~ if.5 II' ~!- £ .a.': k c c c: i Ii • ii - '•lHI' !f• .. !! l?~ ~.xl? . :,: ... ,, 1!!~'6;1 ""'! .... ~ urn ~c,..:ic~1i o-3fi _ .. c e 8. j • - ~ ;": ... e = c ._ c e ~!'il .. i~, ,,,11 ~i!J~ s!~~~.:ol?eS E i• -cc-ccfc-cl~,:,'jJ~ ~j~ici~i~¥,£a~£~~ ~ _=:ie,c O .. c !'.!! ,, c::, ¥ --i•'llj~i ,~ jj • .. s~ !ii'.2-= :2~e -•1! c!:,;:,"Cfc-C'jJ• ~£.!!i-3¥~~la,3£~i c ii Ii i,Ci ~ - ~ !! -~·.! - .B •1. Is, ~ ~ '!! ,.'!!.:- Q~ e ! ..x 15. i: ~s ;.:ie[ ~i ~:z1-s • L c. s si,g ~ .~. =~ ~-" ·~ ~ !cflti E e !!''ii e • 'ii ~ f. II. Ii~ I 1;"!U."- 2 i~ !,J Ri [§J~ ~ c. = o~ e e o~ i i" e~ e e e e;~e ~-~ ~.;~. ~ ... ~ ~!!'-~. - e~ C•• ••• ~ ea.,. si••-~ t•.x1e_,. 'iie21E [ -~;; : 'S' !i~~=t~~•;;;i!~:§ '3!~.::!:sit~e ~i •-1. ii r~ t =~ ~ii!lt!!5lfii!1Ei!1!!El~~!grj, 11.~. ~ ~ .c o...x 0. c..A.o o.,:, o...x o._..xc...o.o o.:,; E • o.ta.. o.o.-..x'Q E..x..x »,:,..x Cl. O.'Q " = "" =- = e - • l!':i: e !!' .!! 2 ll 2 ~rr~~~ ~ 1;1'- e e e ee~ ~ '-!~~--!· !! E •, ,~ !,J ,!; '.!? ~ !,J ii ;,:jj e5 !l.:s?! es !l.~ - . "' --e" ,-ell. ~1' ~::!
.:! '* ~Ii ,ij ~...x1'~j~ 2023, No.799 www.peraturan.go.id .,.. e 2 = ~:, 5 .. 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id !.'~'!=!.'. - - "' fl.o o.: c...x o._f: K&.-.x~ e E.x~ :.~.x ii RRN t?° .!2:i:2.¥ e 2 i:sa:s2 .:! "' ties=., " :s ~ . - - c i•;; .x-a .¥ :..:j~ E£=! • E - • c: .- "ti .f! 18 = 15 ·- !!''6 -:: iw i~ R~ RiR . i ! • •- ·i !i ' .}s. !l. = !ill~!!] e ~! • . .a !i ' ) e ~ 5 tl!t! 2023, No.799 www.peraturan.go.id ·,;3- IO CIO C: ... i:'"'• ti-~ i ~ i ~ ~ ~. ~ -~ ~ c ~ i- ~ = ·~-· j c ~•c: e -•tnse s ee ~= . .. ~~ :~-~~~~ ;~~1ijb~0~-~~s~ .~~ ~c1::?i ... ..,e '.5! s: c:c:•·t ~ 2 e c: ~ I~ i e f ! t ~ t~ c b e ~i Is z ~ r~ i ~ ~ "; f-" s !I 111,°5 ~-i9".~ i~~~· jzi'"•Jt"~"•i" .Eo:.: ~i!~l~J!5~~!1~~:~i~:~i! t~i,~ .ii!lil " "' " ;;;' • •I-, c . .,;. :i!f .c:;-e.a= ii • •-c e i:!' §~ ~·!!'- ~ i je•"'l! ·1-~ s• t"',• · .! • 5!1 • ,: 11,• ~ i~ j!-e&~•jJ_ je~~~-1-&e§• b. =• t t·t"· ~ ~~ -t· I .... ~ i ...& ii., ;. e i5 i5 • 3 6 ti.; ~ ~ ~. ii~ ~., i fll ~ c:~&.rK::.:.o..:a:.e.c:.a.'QO...X O."Cl•.2:-"CI..X"C-.X r,j !!.,::, - N ;; e; s e s s ..:c:•s:::c: .. e ..x e I ! ~~ ~ei:3 j~E~~ i ~ 2 ~ • -·~ , • -e .g e s i s:e - .,..x ~ ! •11, c• e e i R e Ii ..: e :Ii e ~ !\Ii .!! .! te e c Zc: .ie~·· i! ~-ei'~ .r.,ii I~ •J .. -·~ ""e. e l\i 11.1\e ~ ii,.!!! ~ J!E°~Ej -25!.!! c fo.!! e ~ .Ii § e i l! !.E i!'E=s..xo [.x .x[c:"" = er ~r~s3,e ~-e:ii.E~11.~Re~li .ii~~ e] c! t .E-c..x .:,:: c! c- • '.Si =~ e ~it~ Ci..c c: e r.• ,: i-i I\~ ~ ~ J" • ~ 1 i 1 6 ! ..! ~ ~ r ;.a.6.l!·-.e···..,u, u,:t !!JS ~ .. ~ ~ e cc. ~ ! I} .c Se •i-it~.:.:; li s: 1"- ... - • .!!cie•j1!6- ~.e:1i~iclla0::E.l! 6-::- i ~ 2 1i 11.-a .. !1!"'"te:ss::E•• rl1e116j ~~dScM:e SC! ~8- -' "'i SC! -' og ~ C'! c. !ie:J: ! - •!I.. .c:~- !-ee-!•~ :l,C;:;. .. ., 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id .. ii u R e "'• e - • ! i-.i::: !!. e"~~ft'! = • c= ~l~].i::e .i::e .!:: cl! .!:: cl! .!:: : g tnr)~;))I - "' .., § "' "' ... E § § § § § §0 qns z i tnr18'9:t)I "' "' "' "' "' "' "'0 0 0 0 0 0 0 " .. .. .. .. .. .. .. c .. 6. unulloJd "' "' "' "' "' "' "'0 0 0 0 0 0 0 .. "" mtfl\ln 1uup,a "' "' "' "' "' "' "'0 0 0 0 0 0 0 mtfl\ln - - - - - - - '= ;; s :i~ -60 ! c' "' £ .s s c :;i i j s .s s.c : ~ • • • ~ 0 .!! ::, ::, ::, "' :z: -~ s -8 -8 -8 "' a :, :, 'a g c e e Ill Ill :. :. :. .. & g c c c c c c c s s .!! ~ s .!! ~z it .. .. .. .. :a .. "!i, -~ -5 -5 -5 -5 -5 • -5 -5 • • • • :id • •.. 6 .. .. .. .. .. .. " "" "" "" "" ""c "" "" c .., c c c c c c.. g_g E .. i ~ .. .. .. t t t :ii i a .!:: " " "s .!! .!! s .!! 1! .!! s .!:: it it .!:: .!:: .!:: it .!:: 0 - "' .., ., "' "' ... z c .. c i ~ .!l s -, :g a. en c .. ~ E it s 0 .. --5 a ::, J> ::! .,, .. ~ " f .. a c .. ;; ti .. ~ :! .. Q a c i it .. ~ l en c .. .. ll f :;;- "'0 "'C! 2023, No.799 www.peraturan.go.id ~ ~§ c _. c • z e.!'·-•o "' !:~ d: ii, ~ !1!. ,!! cc .t: .., d: d:.. .5 E i s ~ ll " ~ 6 c g c i :l !1!.
.. E I E 'C , ~ in s • g 1 c c ,!! ,!! c .9 • .:; "c ] c c !;, ~ ;::; :l 6.. § E c Q ~ .!! ~ ! ~ d: Si E .. ~ inc " :!!. B :, ~ :!!. !1!. a E "' " E :::> z .. "' :, 5 3 • "' " e s in ac ::l, j .. ::l, c c c .D.. 0 ~- i i ~ E f .. z " ::l, , .. i~ >, c 'O " c "8 " d: >, i it: a c c .. ! E e :::> .. e ~.. ~ "-"... ~ c. .!:! .. ,. .. ..,. Q .. aQ e e .. .. e >, .. s ~ .!:! .!:! .. .. 5 c ..., " ::;..., c. l (/) c(/) "e .. .. .; .. 6.; E c. ... ..c. ;;; a c :a; a s·.9 ~ 1 1::; ;; .. ~ s: .c:c " " " " "-C I! II I! c I! • ~~ "' " . " I " .. " ci cOc c " ~ - ~~ gc .. "' [ = ga c6 a ::s cs .. 'O .!!! .. 'O .!! .9 .!! .9 i oO i i~ .2 lj .2 ~~ - .. ~'O ~a- ~ec c c c c f c .. c > d: d: d: d: d: 0 .!! d:o d: 0 i ., e- 0 - "' § § 8 8 8 .... "' "' N "'0 0 0 0 0 ... ... ... ... ... .... .... .... N .... 0 0 0 0 0 .... "' "' .. "'0 0 0 0 0 - - - - - • 0.,. .!! • !I 1: -c ~ .s c ~ c 'O 0 i ~g .9 " ] ""' c-c -e 'O . -i .'!!! e i ~ -e i .D ~ :!. .... -e aJ~-- a.1 .ct o0c c .c c l!. .cc 5.c .cE~E~e ..... = cii1ir,~]l! ~ c ~ ~2 j s_g. s-a =i ei;:; ~I .. ';~ .!! " .. ]~ E i.'"E l"c ., E .a,,£1:: ; 15 a e~ls!e " .. .!:: .!:: :1 .!:: "Si~.!::~ ~-, ~ ...,~> -5.S O .!:: ~::..: i.~a: ~~~ ~ ~ .!: li"j -~1 c -li a 1~ c c .• l" tf] c =""~.i .. " Ii 3 .D .., .c .D ~ .., ~1 11- .. "' 15 " g ~i.t£ :::, ..... ~ - e; !Iii:. "' ill "';;cl!- I .i:: ic i s .s j.s !:!. c .. .!:: c ~& ~ I'! .. ·-.!: =i s-, c -.s:: ~ :; -:;: "' a " a = .. - ~ ~,, l c .. i1~:.!.!: ·; ~ c i:'~.!: c1 5" ~ 5 = " ~= ?. iJ _ !., o. E ~ 0 l-.i !I -- g -5~-li; a e s § E ~iaia,. I'! • - .c li:1~~ -== i!J s a .. "' .c c ~ fi~= ! ·.:.i:~- a ~ s c !JI il ;.,..c -s: .c ~i ~, ~~~a ~ 0 tfl.!: I'- if ~ .!: ~ .ll I'- .!: ~o:1 "' - " .., I'- "' .!! ti .. c :, a "' .c a;;: cc .C. CO";i cc .. a c ~ s I .l! ~ " "ci ~ -e ~ li .a ~s c .. ~ .c ~ii ~., .., 0 !e .a t "' c ~::..: "' .. e "'"' c -"' 2 c" E c. ·- .!: • ~ ·;; c .!: ~ :, .. 6 ::! .., • ::! .!:: .!: "' c 8. .5 j-~ c .. .5 8 i~ ;; a cf ,, ! .... l = a ~ ~ - .. ~ -5 ! ~-" :l E • ~ s a, .§ ~ 1 .§] .!I ii' ., .!? s E=c c -e • .c d E ";.c 1! c :1 [ ~ C- -c [E2f i&l [E :1 .!:: .. 0 .!:: .ll oil::.!:: .!:: = .. oil::(/} ~ :c ca "' ,. .c I- 0 - § "' .... ., "'- 8 8 8 8 88 "' .., .., .., .., .., .., .., "! "! 0 "! "! "! "! "! - - - - - - - - "' "' "' N N "' "' "'0 0 0 0 0 0 0 0 g 3 3 3 3 g g g - - - - - - - - 2023, No.799 www.peraturan.go.id "'0"'0"'0"'0"'0"'0"'0 - - .., 8888 0 11 .l! .2 ~ 11 .l! .2 " "' 2023, No.799 www.peraturan.go.id c.. _ I~ .!! [_ e If ~(I) Ii'. z .-~ 'C ::,t, -i >,.~ .... ~. jD t D <> t ~i -.:,-.:,U c -a ,<>Ecll .9.>,~ ~~ !"' ...... 0::,: E~e~~ii ec~2Je i.S :,D E e sc a1j.g E~cccc .::,t.gL, :, :s .. .!:: :,; "' "' ~~~E~::w!~ ~ ~ .!:: .!:: ~ .!:: ~:,;~.!::~&! a ~~,:i~ .., "' "' ~ .., "' ~~ Ig·t~ c • a ~le ~ a t; c- .. " ~i ;:i.a~ ~!.c "' ~ " i " c ~ ii , ~ .. Jaaia ~:,, 1 c .. - c ,I c s.. c . .. - ~ -e c l! c ~ "' .. ,,,1aec!l "' Ii .. :, e l! E j -.o.c !II ~~~~i 0 !l .. 0 ~ =,.c.6,.! .96e·c.s .:ii - s a"' ~ -s=· ~"''::, le'"' .a::S g .. ~,, s a .. ~" = "' .0 b c.fls-" ~.fl~l G~i ]" .l! 3::!E !!! - !Li:,; ~ £ ,:! r~~ ::w!~ r"~:Z:'C ~ ! .. ~,:! ~o c E :it c ·co• c c • ~ c:, .. .... "i cc i ;!O_glj t~" c s~ ~ " .8 -8 ~ t ,, £ § ;:! g ~ .. cc- j i .,, ~ ,, ~ ., !c j ;ii I - c -8 s ; e s .!:: ~ :, .. &~ :l 0 :, 0 D "' a "' j ca:: "' .!:: c E a " ,I ~- - - .. ~ c " - a ia .!:: - c c c c j c -~~ ~~- !l :tgea~ ::! .. ::! Ii ... s .. ::ii ~j-g ·- s ~ :ii a a a - .c; "' a .. i! 'ii !E !ii!~ _glli.o .9~il .. ,, ,, ,, .... J ~! J :,; :z: ~ ls l~ !! "' "' "' "' "' § 0 § "' 8 8 8 8 $ $ $ 8 8 8 8 ... ... ... ... ... ... ... $ $ $ $ $ $ $ 3 3 3 3 3 3 3 - - - - - - - 2023, No.799 www.peraturan.go.id ~ ... ... ... .. j j j a u .2 .2 . .2 v c c ~ .. .. .. ~ "' "' "' ~ a ~] ~ s ~] ~] a-; a " s -; . a " ; :, .c • c .c • c • c ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ .!:: .!:: .!:: .!:: .!:: .!:: .!:: .!:: .!:: .!:: ,: ! ,, I s: .s: ,: ,: i~ i~ ie !~ !~ !I:::, :, "' "' "' "' c
, ..... '";~;; •ic ~ • ae " a 5 !!.~ cj c i~ ~ ii l~~~"il.Dl;t il .D c ... .. i ... l i!' :, l; f',~ .. ,, ~ ~ • s: .; > , "" :,; d: .., .8 "" ]! j" "Q ~~ 's j ~~ ; 'Cl ; s: :::, ~~ j:, ~ .D e ~~i c ~ ... " s: .. !~ !!.~ ~u Ii j~s j i}s ::s ...... ~ ~3 " c s ei::: c; I s "' ~ .. ell s"'~~s .!:: - 0 ~::, 0 c:, d::o !!.j 0 !!. K.& !!,111 ~ g,_i c~ c = ~ c "' "" ""' "" ~ ~-;~ca i~ I -~~ ,1 ci >. ~ c_8-€~ tS E ~ s .,. .. i:: E f :j2 ~~ i . .. i.or "' - i =- e E f .... ~ ~ .. i!l =lla,, :il!!.~ i:, ~~~ii ~ e'iii-" cj~cl~ a """'"!'! .. :, .D !'! :, b -~.D .CJ j~ .0 :§1£3 "' i "" ::! ~ill£! ~?!£~ ~~i!l ~2 ~£~ ~213 =s c c s jj]s lf=s c c c !! .C'QC E ,: "Q .. ]-e O -a 3.-e O ~.:!]' ! .. a~o .0 ,..,x O .D u .. ~ " 0"" -e 5 ~ i j O:.: Io"" "' :::, c!;.!iii:? ~ >.i"' .. _ :.:- ca: ::, ~ £ "' 6 "' ii c ~~c ~ c::; E ~ ~ .... ~ d: d::,;1.!::~ :, i ::i? i1; ji "' a~ i ~ ~ s a :, ~"' ~ .D .D .D ll> E "" .D ~~;! .. "" a ::! .. "f - c "1::! iJ~ 1 '°.R ~"" .D c j E ~-a~ .. '--" i~j~ lo "'E - lj E ~ E a• e= i a ; a ~~-a"',i £i "'!ju = !i .. _g .D !!. ' !1£1 .0 ~ ~~ ::s .D!'!.o" !"'~ !"' i£::1 11!£ !~!~! 22~! ... ., § 0 - ... 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ... ... ... ... ... ... s s s s s s 3 3 3 3 3 3 - - - - - - 2023, No.799 www.peraturan.go.id sssgg 2023, No.799 www.peraturan.go.id E1..~ .~a e c .,o~ cc.o e a ~~ E oo~ ~::, c E c i==r-=Ul:lll! ~ :, :,s ... - ... u e1i1i"ll ~~~ :ll:§ 5 ti ~ 5 If'.:"" a a 8 ti "' :;;z.,. - :, "' - U>:;; c " c -" .&. " c.. ;a a G e': E ... c E" Q. c I! :ll :, "Q .. :ll... J:] Q .. 5 c.> 1 qns 8 ;; ;; i 0 0 0 0 0 "' - - - - lfC11?!&ll q q q q - - - - UlllJ8oJd "' "' "' "'0 0 0 0 unsrun If) .,, .,, .,, l!trCp!8 0 0 0 0 unsrun - - - - c =- i~s "' .... c eel.~.. >, ... ~~~e't, ""N s :! 5 0 c ~8 c: cJO.. E E :, ~~ Eo,::. .!l tz~ as u c :ic u.::; o: eu.., a.. ..:.: 'O ::> 0 -z {j "0. "-e ;;; 8. -" e ] ~ I!.. .. .. ] ::;; ~ "I! c ::;; .. i .. c c !ie ::, c ::;; ""c :, c "' "" ... .6 i t 1ic :, c Q. 'O 8 cc :e "Q t e e c ::, E :, 8 ::, E E ::, c c;;..:, 8 .8 c E ;; ::, c ~~I u c ti ~ "' bl CJ.::: - "' "c c .8 • - u .. .. ~ ,e ~ E r- E u .. B~c ... s .. c c E ~ u I! ~ !l "' ... 5 ... :ll:ll ti .. 8 "' Q ... c :ll c ".. c.. c ~ Q .. c >, .. s ;;; i t Q. .!l>, 5s .!l t c- .., ..... .. .., c ::;; fi ;; Q. ::;; e Ul .., Q. Q. c l tn .&. "c .. s en .. - u .. c Ec i; 1i t ".. ll 6ti 6 Q. Q. Q. ";;, 2023, No.799 www.peraturan.go.id "'0"'0 .,, 0"'0"'0 "'0"'0 .... 0"'0 0 ,.; "'0 .., 0 .. 0 .. u•t1•Jlb)I qns ~ :! .. Q s c ~s !I O .....
" c- ... c- u 8. .., ::, «! .0 "' ::! .c c " " -.. .s u t ~~ :;; 8 e ::, E ::, c 2 i: u ~ c "E t ii ti "' .. 1 c .iJ .c t e Q c e a I! d: c " "" ~ c ... 0. ~ .. e o~ "' .8::, ;o cc a s.. ::, ~- c e ......
'° 8 0 N C! - ,... 0 "'0 - 2023, No.799 www.peraturan.go.id a~ ~ 1 -s s E .!!E -~i1.. eo -e ,. c'" _., c.3,acclj,. c.S v~ c -- e" -c 5! ~ "'~ li i !i - ........ .:..: • c ct,; Cf-c 2oc sss -s g~ .5 s ~"C :l'l:i c ~ii .. .,;:,~ !:l ~·c!icc~ !! ~!:lzE~""a"a-"'"8. L."'z ::s"'-o c O - C >..'O j c ::, ~E o~-c ~ .g ~ z~ 3.=i 8.~ ~.g "-' Zr, Si ,. .,, Cl) ~ d: ,. ::!; Cl) a c I g; a 1 .. c. • .. .. ~ c ~e ~ .. ·g a a 0 3, I". ~ ] z e .. ! v u a ~-s .c c c .. i ~~ "' • ~ ~ ~ c c E c O t !:l c.. ,. .a,!: !:l ~i "' f c c ~ ~ ~ c j ! i .. E c .. ,!: i c 1 .. .. ~ :a s ~r :! € 0 ~ ~ ~-e 1 .. ~ .., ,, E ~ ~ ,. :, i~ ... ::!: ~ .. .. ~ .E ~ .. ,, c. - .. ~ : 6 ~ ,. ~ - I~ f O.c .E ~~ a ,:i .. ! e ~ .c ti lj .. c ~ I .. s 0 a" w v .. c .. : j :, .l! ,. eas c a !( 6 3 fi a c .., ~ :, ~ u a ~ f £ ! c ~.., e 3 -e 1 c ~ fa .. ii ~ ~.g -e .. :, ~ a I ~ I e s~s ~ l! c,. c 8 = 3 -e a ~ JI I ~ :! t ·;; 1 ai c :,J a ,. -e .a c ~ Cl) ~ 1 :! c s ~ 0 'a - !- Cl) c~C!I a e ,! I g ~ .. .. = :a i J i ~ 'E ,!: ai "ll .3 8 .., ~ ~ "ll J Jj -- .., 6 =c -] 6 i ~ c Ii, I ~ i~ ~ ..:S ca "' g -E = 0 ~.., ... g ,!: ~ "' ~ -8 .., c ~!.?! ,. .. - ~ j s ~c =e ~ .. "' "' ,!S ~ ~1 E" a ~ ('. " e 2 -8 .. :, e-:a §§ t_.l! ! ~ -" a c- Ee ~ ~.c ! ] s :! ! j -:, 2 c .. c ~e ~:, ct ~ ~t o~ e t !! il .. !! .., irca ..... ~f ,!: 0 E ~ .., 0 ~ ... "' .c -8 a-~ "' !! ]f ~ i c c .3 -8,, 2 i ,. .c r ~ !:l c~ c i! ~ _.: a~ c ~~ .:s c"c • c !! a ·2 lie~ . c .; r e E .. c i ,!!-~ e =~ cc ".5 ~ :! c ... li ~~ .. !:l :, 0 .. e :, :, .. -g ~ :, .. 11 t ~f :~ -8 f I~ 1~ ... i,a• ~ ~ '3 .., .. i; 2~~~ 'a .. Ii, .!I ~u ~.B ~ e i! !:, ~ c e a ·a~ vi! ca c c.!I c• c c ~5 c .. c .. .SI c,, ~~~~ ~.., ~~ ~~& ~ .l! ~ ~~ ~~ ~~ ~ ~,. ~,. • i1~ c c:J"' cc ;.!"'c•; ... l!.i ; .. .. -e .. ;;,!:.c€~l;>v c·s-e u ~ >. c u --· - c • c - c c - c .c i!:.se ii: K -8 .ll !:l 1! ,!: !!. -8 j 1! ,!: ,!: -8 j .ll ('I .., ... "' 2023, No.799 www.peraturan.go.id :; ~ cl·2acl ~(/):i 2 ~? "'~i ::, .,. !, !l .~ :!: _g • .!! :i2 s ,!'. l t c 11 ~ E a. .. ~ ia • Cc .... ii .. 1 :Ii "'C 3 'C 'i " ~ i
_c .,, .t: • 09 c c " .:- a. ,I! e j .. c "' £ ,!'. .. .. \-ii I c ::. c] 'i 11 ~ :! e c a .!! " s -E ~ c"' .!: ,!'. .. ~ .. .., 0 .. .. ~ -& 2.0 " - 1 ~ " - .., i:' !, ~ g g ~ c::i g I ii:~ c.i: c.i: c ,!'. cl! ii: ii a -l!- 3,~ ~i t 1 ~I .5 c.., es s a ~! ... a ~ a c .., c l~ 0.., " "~ .. c c ~ c~ ts ii: " ~c -a- .. ... s ::. ~~ ::. .., ~ 1l "1: c -l! >, ia jB "·c .0 ,!'. "' .. ,. ~ .. 8 .l! l! ac __ ~e 1l :it c ~- so ~~ - e c ,!'. "11 l~ :1 c !t ~~ .. ~ . ~ ~~ ~ a~ iE £~ ~l .. >, i~ .. .!:~.!: -a i': c 11 :it:;; .. ~i - ::. "'i ,§ ;ali li e !!. 1l ii a & c.c c .. .,, .. e a E ii: ·a ljE .., ii: -e ii: ,!'. '!! ii! Ke .s -e .. 'C ! .. "' ~: ".. - .. - a~ :it~ 1! ;:i 0 !;: o·- • .. a j~ c .5 s c :, i :it .. i~ f: s Ee :al! .. c c.., l ~ c .., ii: bl e :ri = ~:;; e- c :Ii .. :::. ~1.. .. c ~ ,i e ·;; ~ " 8 & -e , l c .. .s >, cl:s cl: .. .. 5 5 -, -, l l en c en .. c .. .. ti .. ~ti ~ e, ... ;; 'iS' 2023, No.799 www.peraturan.go.id al -" =- - al -" = .. ;;; ::, .,, .. - -! ;; ::, e:i ·- ~ ] J .. = ] .. 5 ~ c .f ~~ ~ e .. -c ·i:: ~e ., e ·i:: Ii- .. "' ~ "' "' ~ "' c.,, .c 0 Q .. "' ;~ :I: 0 Q if- .J, I ; : ;f ~ a. - .J, I ; ;E e e ~ :;; i .. c :g ea :;; i .. =~ - .::: ~ -" ;; ~ -" ;; I -.!:I ... 1 .. 2!' 2 .. ~ ::l ~~ . .. 1 .. 2!' : c cl1a: = c ::, .. .. 5 = c ::, .. g I! : .l: x :B ~ d! '6..: :, .c ,:! Q. E 31 a .., .. E ,3 ... c !'! c- c r 1& i .. 5 :i: 1'a' -~ -3 cl! c .; .. " E .; ~::. " ~ ~ .. cu .siOS: c s i ~ =! .;: E , c E E E = C1$ c_ -"' E g.c ~ c c c .!l cl! cl! cl! cl! cl! ... "'-3 -e cl! ':,(.~~ cl! cl! cl! cl! cl! .., ..,. ., '° ... .. 0,0 - - "' .., ..,. "' 88 8 88 8 80 0 8 8 88 8 00 0 00 0 00 0 0 0 00 0 q q q qq q qq q C! C! ~~ C! - - - - - - -- - - - -- - 1515 15 1515 15 1515 15 8 8 88 8 '° -e '° '° '° -e -e '° '° -e -e -e '° 00 0 00 0 00 0 0 0 00 8 - - - - - - -- - - - -- - c ·- c- C:: CL - " -il"' " .!! -3 .. Es .., ., !:8 c ·= ci c .8!l, - .... !l, c " -~ c .!!lg_ §c:! " - " " E i:JC ..c=f!Cc::•:, .,, E .. c !!!, :.!!-=-iJ-n 2 ~.s i:, .9 .9 .c.,5 .. b~"i""!s~.X CiC1 CL-O CL -. CL "O .0 ..:W:: "' 2023, No.799 www.peraturan.go.id • c ... .., U1HrtUO lhnrp1e ~ =i .. Q i c i ~ .. ~ l en c .. .. u ! 7i 2023, No.799 www.peraturan.go.id ~ Iii l. i c I .c s c s .. e "C " ::! •... c 3: c ~ it: _gi !; ..: ..: c .. 1 c e " ' , s~"'--·~. - ·- :, -· •'"Ell c~II iE·--~~~i·c -aa_~~~cc c 'c -c Elee !~~ •( ?~c-••s~ia;]~~··§ I ~· ,~~ E ; c •.~E-o'O~a.E• $.-o-o • t ~d~~KiK'6b~~a~wjK551j.t~s~j~55s t ~ c i f i. .c 3 c c -e u .f .c- -3 ~ c c-3 ~ 1 ·c a. o g_ ~~:,:ii,: .53-i ...0 .. ~j ... "" ~ § .c -e- i ~ 3-;; C.5 2 cc ~-: 6 ·- s.-o- -; .. c.., el 'i c c .... .5 3 ~1 ~~~ .t .. 0 !! .::t~--oa. "' = 0 .c i c = aiz 3_ c ex 2"' ~ si~ --c. -c• E ::s • -- c ·gi • ~ u.,, .. :-- :, "l! a eca~"Ct c :, .t b ·a .t K K »I~ i ~ "',, -8 .f c c :, ... i ti! 2 :, 0 z 2023, No.799 www.peraturan.go.id o .§ aec ~. e .. .. - ~ ~ -~ r x 14) " E K._ " a "8 c •"O·- ::ic:-c~ .... c ~ c " ::l.c.c =-a~c i .:; aj-~~ ~a-1:;;a '"i "' .. "'e·c-c ~ ~6..,a c li!iil1iliiill .. c. 2cc :~c c. 5c::.::: c e c ~ • e·• • 1! ~ -1i1~j~ i•11t=~1 i-!1111 a ::! --li.>:~ -eEi lE •c"• 1 c 6 ,X ~C~L1~1=~e e ·'C~'Ct-•c·~~ ~c ~ 2 cCc c cc c cc li - ~J1•ji~~s~"iK;~ ~·~t.i~~iat~KmE~ -" = e.o ~ x_ ~ ~ • •"O~ ~ !i .!: ~ ~e~$;~:se~ ~ v-g ~ K K.i b - ~ "' c f- c .; .. - a]§ l.c a i ii] ... 1 ~ ...• 2 -a- - -j 1a= ic8.-S_., cc~ iE- -ia :, - e c"' : ..,.., -eE~i li"'l - .. e• e~ cc ~x Qce£j~=~§"·~ - QL•ig·~'C c -c- c~ia ljc -c-~ c5as.CE.CcCll[c"' ;c .'O'O::,t::,t =.a 'O ~ .tl ,.; .. ,= .. ~ "" f-. c .. c 5c• - ; ~0c _ c~ c ~ • 2 .c &,i!; ~] .. .c ": ~3,~-0 ~ c ~-~i ~3! ·- el•E~&~12 1~1•111~~& i 1:§ 1~1:, -·cc ~~~~b~~}~cjl~l~l~c~~~S§~~~2~~~c 'c -c I ~: K!~~~~~Ql~.n~~!K~~~~~le~t~~~~~ • ~ ~ ,.; 0( ~ ~ c i f i. .c 3 0 c ·c .. .f .c- 3 I; c-3 1 ·c a. o q" ""' ::, !Ill:: - .f .00 .. ... "" ~ § .c i ~ 3,; cc 6 ·-.. c.., efc ..... ~~~ .t "' = 0 .c lit z 3_ 2"' ~ c. :, 1! ·gi c :, i ~ .t .0 ~ .f c c :, .0 ii ti! 2 :, 0 z 2023, No.799 www.peraturan.go.id a ..c -a -a = ~ °' c .c 'Cr,... cc~ a g-,:::; °' c .:: - c c ..c c "C ~? ~ !e;blco~e~r,...5~~ ~~15~~ ~P-a~i ~ ..ca.'3c. N]..,t..6C"' _u ..c-= a e = elca~~Zl~~Jzc~ie•~ .C ~ .• r x il~c -,:::; : E~ x~~ c - c c ti ~.!:: ss cc~~ 2"5 ~-al c K ~ " J1!liea~ c~ii:lci~o~ 3 ~;- ~ iJ .:; l~ct3c~i..~~ cg:s.c-,:::;~;9~ .ca,5c:ea "§~ "' E~· t~2~sa2J~ ·~I §~~G~ctt~~e .. u ta1cE- ~e ~~c 6 · .ce S•t.,, ~a-- .,~06u~··~~·~OijOu•·~teKC ui ~-ou,-o z-~ c~ o z ... z~c~ ~u,· ~~ N c c • "o ,a~- -g ~- s! ~ "iii~l ;~c2cl i a e1 s~s j i 1 c 6 a a_ °§-.!!~ e- c._ ~ e c E ii·- .,, c a§. ., -a = -e a ~ I"·a !I, "C ~ ·c .• • !i li - .- "~ ~~~ "" - c ufu-u,. - e[ ~:~tt.,,~t~Jl,15~a[ ~j•ie~eJl~a~ !i .!:: ~ t.t. ~ f./) -C~fu,e; c:c"' i d::'. t ie:i Q -g c$;0Q~~-C~~~ -~~"O"O"O ~ C ~~"O ~ "' ~.i ~ ~ .. -' ~ c c 2 .. c O 1!' :I.cl! - -a J- 2 -a- m .... • "1,a ..c ..c • :, - e i 2 i~. ~ ! ; 1 :a ~ :a a .i ] .!! ! E ~ E .c a-~cc c .:- ""c•§;:ett1i=a-:~-iia~ 1t1=I:~- I el ii!~~!l!{§R~~~]~!~~1iii!!lt]~! • ~ a d:'. .= b....: ,.; d: -' ~ -- c i • - a "" -- :ti c .. :I, i :::~ .. c :;: 0 '6 ··- s ;; l ··s t=.l!:io __ .. ~ -- c- -x • • "' j .... .l1 s a~ ~ c : a i ~ :e ! ~ e !! ~ • ~ _ e S • c ~~ S c,(.il"" ~ s .8 c l'.a "'"-e~-a •:= "'~ t! = ••. ~ e '"inJ.Q.E ·~ s-,0 c e=- ~c - cac: ca· •• c~ = -e ~= ~.!~:Kr.>;i 9 b~ ~x KJ ~ c !c {' ~~~ ~,~ Eu 2 ~]~~.!::~ A d::.l!-8 Jb~ ~~ .,; -' L- "' c ~3 l; liceJ c-3 l -e 8. o i~~s"ll :!: " ~ "' !:: l~ if:Ej~ .P!:;i( !I i § '5-. .,. c i ~ :;j c E •a. c .E e~~-a ~ occ"' ]f ~=ea.a.ec •"' ~~~ .!:: ~;~;~K "' .. 0 c ~ d; e~ ca·z -a 2! § E; e a· e ~a , ]i tcc;i ic;e Q.~ :, "ll c!!i,c c:s.2 _l!c c :, ~c];-;;~c:KlisK; t • .!:: .,; e - -a c ~ i c c .8 C-- :, ,, i E • E ~2 u ... « • c :, ~ i! ~.; 0 ..; z 2023, No.799 www.peraturan.go.id i l .r; s c -e j 2023, No.799 www.peraturan.go.id Cli L~i ~jeii i~~,; ~c~,,~ Z'" b ~ 1 .. 1 .... " ,, b ,r" , ~ u -~ ~.le a a~i-~ ~· c. a~- 1~c11~ c ; " xe) •1f~ JEI •K~~. t e c ~~i!!.a •"'s c _g~~:;if0 ~~s "" • c 1 "" cc a _. i-i~ • Ge 0C ~"z°'~ c ..c -.i O ~-..•z~ c~ t c~i cc ..ci EE~~ ~El..c~ ~ct e.el ~:~a:ie ~K s:; l so]i,c~1 ~ Es~ c_ 4,)-C- c c('to ~z~~ ~ .oK-.i cct-c;,.S..xc-c~a~i -cc.;;.c2~~c .. Ea~~~~ e]]! lEEil~c"e~~§e s "" ~a~~K~~Ke~ [ .. K~~~~1~~~~~~~~ ~ ... ·- .. 1 ·· a aa" · .c a 3, n! c~c 5e ~ ~c.,. ~-!f~ ~!!~ a ;ic ~ ~;;.-a.:;; ~95 e "':;; ~ 1 "6 ~ .0 ~J ' ! 'C .§ c C ! . O .0 c C E~ ~~~eEc3] c~-~~ece]&i~~~E ~ .tE ~-E~~ZE~E~~~~~~~~£l~~~~~~ " ~=K~~~~a~e~ ~ ~ "" ..: f,. c .. 3 aci ... 2 .c 3, c-'i c · c] [ ~c.JI ~-jc[ ~ ·- c ~;ic ~"'g_;;.~ .... s :2~5 -1 lils :., :, -·cc c 'c -c !i~f!a~~~!~if~]~~!j]!]~j~ I el • ~ ~ Ea~ZE~e~.t.,, .. .t .t.ts ~:.:~.t .t ~ ~iKb.t~.t&.t..: N ~ c i ] .. -~ 3, .s . ~ a ~ a ~aia a f
0 c c E a ~C3E~a3~:~c~af~ecej&i~f~e·c ~-~.. ~~E~~aE~2~~~ .. ~~~~£ ~~~~~~ .f <J ~=K~~~~a~e~ ~ .c- s :; c-s 1 ·c a. o q"":s::.i:: - .f .00 .. "' ""~ § .c i ~ S-; cc 6 ·-• c.., efc • "' ~~~ .t "' = 0 .c aiz s_ 2"' ~ c .. :, "l! ·gi c :, i ~ .t .0 ~ .f c c :, .0 ii ti! 2 :, 0 z 2023, No.799 www.peraturan.go.id z ~ z "' ~ e I- Q -e :g :g -e ::i: :, :g ~i-E5~faf-:i; i3 3 a" oxc~~ ~~b~s ccgcga ~ fz ~ a O §l~l~~ c ,.o ·c .!:: ~ ~ ~ E .a E-" a -' t ~cc!]~ i i:~.i::~.i::~ 1 r a "z .... ~ • - :a a • • a - ~ ~caerc~ Ec&•a cic~j-S ~ ~ .. s -~- - -c ~-~ i e ~· I.a c~J Jes~~ ~~.!::d~Ez:5~ ~~B~ ~ s,aJb .. .. .c a s~ 1 "6 ~ E~ ~ .tl " ~ ~ f-. c • 2 .c ·- :, -·cc c 'c -c I ~· • .!:: t ~ c i f i. .c s 0 c ·c ~ .f .c- s I; c-s 1 ·c a. o q" ""' ::, !Ill:: - .f.,,0 .. ... ~ ~ § .c i ~ S.; cc 6 ·-.. c.., elc ..... ~~~ .t "' = 0 .c s t '; s_ 2"' a c. :, ~ ·gi c c i 1 .t .D ~ .f :5 c .D ii ti! 2 :, 0 z 2023, No.799 www.peraturan.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)