DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023

Nomor: 15
Tahun: 2023
Ditetapkan: 25 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); www.peraturan.go.id 2023, No.799
6.Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2.Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

(1)Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, meliputi:
1. a.sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;
2. b.prinsip penyusunan APBD;
3. c.kebijakan penyusunan APBD;
4. d.teknis penyusunan APBD; dan
5. e.hal khusus lainnya.
(2)Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
(2)Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, www.peraturan.go.id 2023, No.799 belanja dan pembiayaan.
(2)APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan subkegiatan yang diuraikan masing-masing ke dalam akun pendapatan, belanja dan pembiayaan serta dijabarkan ke dalam kelompok, jenis, objek, rincian objek, subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk:

a.mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap capaian target pelayanan publik;
b.mengutamakan penggunaan alokasi anggaran melalui rasionalisasi belanja daerah yang belum menjadi prioritas guna meningkatkan kualitas keluaran belanja daerah; dan
c.mengalokasikan anggaran yang memadai guna percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2023 MENTERI DALAM NEGERI ttd. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. ASEP N. MULYANA www.peraturan.go.id Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat bertujuan memastikan efektivitas pembangunan di daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, dengan melakukan sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan antarpemerintah daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana kerja pemerintah tahun 2024 dimaksud merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis serta menyelesaikan isu permasalahan yang dilaksanakan oleh masing- masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hid up manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Penyusunan rencana kerja pemerintah tahun 2024 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan program yang memiliki manfaat dan bukan hanya merupakan tugas fungsi kementerian/lembaga yang bersangkutan, namun dapat dipaduserasikan antarkementerian/lembaga terkait. Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerin tahan yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka penyusunan APBD, pemerintah menyusun Pedoman Penyusunan APBD setiap tahun yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD, dan hal khusus lainnya. RUANG LINGKUP PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2024 LAMPI RAN PERATURAN MENTER! DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2024 2023, No.799 www.peraturan.go.id pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan, dengan bersama sama melakukan pemenuhan capaian target prioritas antara pusat dan daerah dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah secara spesifik. Terna rencana kerja pemerintah tahun 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", maka fokus pembangunan diarahkan kepada 1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; 2) peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan; 3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan; 4) penguatan daya saing usaha; 5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi; 6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;-7) percepatan pembangunan lbu Kota Nusantara (IKN); dan 8) pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024. Rencana kerja pemerintah tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi kementerian dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2024. Rencana kerja Pemerintah daerah digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran (TA) 2024. Selain rencana kerja pemerintah, Pemerintah juga menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran 2024 yang memberikan desain arah kebijakan makro dan fiskal sebagai salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024. Penyelarasan dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dapat meningkatkan sinergisitas kebijakan fiskal nasional yang antara lain berupa keselarasan target kinerja makro dan kinerja program, kepastian pendanaan program prioritas dan pemenuhan belanja wajib, serta keselarasan arah pelaksanaan anggaran. Terna kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", maka fokus kebijakan fiskal nasional difokuskan pada 1) penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan peningkatan akses infrastruktur dasar; 2) penurunan stunting; 3) pengendalian inflasi; dan 4) peningkatan investasi. Selain itu untuk mempercepat akselerasi transformasi ekonomi maka dalam jangka menengah Pemerintah juga mendorong untuk terus dilakukan penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan nilai tambah sumber daya manusia. Berdasarkan rencana kerja pemerintah tahun 2024 dan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota harus melakukan sinergitas dan penyelarasan kebijakan Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat, guna mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui arahan utama Presiden dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah yang telah diselaraskan dengan target dan sasaran kinerja pelayanan publik tiap- tiap urusan pemerintahan serta menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Selanjutnya, dengan berpedoman pada prioritas pembangunan yang telah dituangkan dan ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024 serta kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan 2023, No.799 www.peraturan.go.id fiskal Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 yang telah ctisinergikan dengan rencana kerja pemerintah tahun 2024, sedangkan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 masing-masing kabupaten/kota yang telah ctisinergikan dan diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah tahun 2024 dan rencana kerja Pemerintah Daerah provinsi tahun 2024. Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah serta tidak ctilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antarperangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan subkegiatan yang menjacti kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja mandatory spending serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan subkegiatan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 dan rancangan kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota memperhatikan:

1.kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang memuat gambaran dan desain arah kebijakan ekonomi makro dan fiskal dalam rangka penyusunan rancangan APBNTahun Anggaran 2024;
2.penetapan batas maksimal kumulatif defisit APBD dan pembiayaan utang daerah; dan
3.pengendalian dalam kondisi darurat. Selanjutnya, dalam penyusunaan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mencantumkan:
1.sinergitas dan penyelarasan program Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap prioritas pembangunan nasional dan arah kebijakan ekonomi dan fiskal nasional;
2.sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan provinsi dan arah kebijakan ekonomi dan fiskal nasional; dan
3.prioritas masing-masing daerah yang tercantum pada rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2024. 2023, No.799 www.peraturan.go.id
1.Kebijakan Umum

a.APBD dalam satu Tahun Anggaran meliputi: 1) hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih; 2) kewajiban Pemerintah Dae.rah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; dan 3) penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ a tau pengeluaran yang akan diterima kembali, pada Tahun Anggaran yang bersangkutan atau pada Tahun Anggaran berikutnya.
b.penerimaan daerah terdiri atas: 1) pendapatan daerah; dan 2) penerimaan pembiayaan daerah.
c.pengeluaran daerah terdiri atas: 1) belanja daerah; dan 2) pengeluaran pembiayaan daerah.
d.penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang harus dicantumkan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD;
e.penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup; C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAE RAH Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 didasarkan prinsip sebagai berikut:
1. 1.APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. 2.APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. 3.APBD disusun dengan berpedoman pada kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang didasarkan pada rencana kerja Pemerintah Daerah;
4. 4.APBD disusun tepat waktu sesuai dengan tahapan danjadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan:
5. 5.APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
6. 6.APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi;
7. 7.APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. 8.APBD dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan , kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. 9.APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran. B. PRINSIP PENYUSUNANAPBD 2023, No.799 www.peraturan.go.id
g.setiap pengeluaran daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya;
h.APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas: 1) pendapatan daerah; 2) belanja daerah; dan 3) pembiayaan daerah.
i.klasifikasi APBD dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
j.klasifikasi APBD dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
k.klasifikasi APBD mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta pemu takhirannya;
1. 1.pendapatan daerah 1) pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. 2) penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus, antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dana desa, dana kapitasi, bantuan pemerintah dari Kementerian/Lembaga dan pendapatan lainnya yang penerimaan pendapatannya tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan pencatatan/notifikasi atau pengesahan pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) klasifikasi kelompok pendapatan asli daerah diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, subrincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Sadan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-uridangan. 4) klasifikasi kelompok pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, subrincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
m.belanja daerah 1) belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-rnasing tingkatan Pemerintah Daerah, kemampuan pendapatan daerah, dan fokus pada pencapaian target pelayanan publik. 2) belanja daerah dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi paling sedikit meliputi: 2023, No.799 www.peraturan.go.id a) penghapusan kemiskinan ekstrem antara lain: ( 1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat.

(2)peningkatan pendapatan masyarakat.
(3)penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. b) penurunan stunting antara lain: ( 1) kegiatan yang mendukung intervensi gizi spesifik seperti pemberian suplemen dan makanan tambahan bagi ibu hamil, bayi dan balita.
(2)kegiatan yang mendukung intervensi gizi sensitive seperti penyediaan akses air minum layak, akses sanitasi layak, akses layanan kesehatan dan keluarga berencana dan pendampingan keluarga rawan stunting.
(3)kegiatan pendukung penanganan stunting, seperti kegiatan fasilitasi penataan dan pemberdayaan kelembagaan; dengan memprioritaskan belanja utamanya untuk kegiatan yang mendukung pemberian makanan tambahan dan suplemen gizi terutama untuk ibu hamil, bayi dan balita. c) pengendalian inflasi antara lain: ( 1) peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis.
(2)pengendalian laju alih fungsi lahan.
(3)pemberian bantuan sektor pertanian yang tepat sasaran.
(4)penguatan tata kelola logistik daerah.
(5)pengawasan harga dan operasi pasar. d) peningkatan investasi antara lain:
(1)kemudahan usaha dan investasi melalui penguatan sistem Online Single Submission (OSS).
(2)mendukung penguatan konektivitas dan kualitas sumber daya manusia. e) penguatan kualitas sumber daya manusia; f) pembangunan infrastruktur; dan g) peningkatan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA). 3) Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang konkrit dan tidak absurd untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab. 4) dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD, Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan. 5) belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain: a) standar harga satuan untuk belanja daerah disusun berdasarkan Standar Harga Satuan Regional (SHSR) dan standar harga satuan selain yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai SHSR ditetapkan oleh kepala daerah dengan memperhatikan prinsip kebutuhan, efi.siensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran serta diimplementasikan dalam aplikasi Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI). b) analisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk 2023, No.799 www.peraturan.go.id 6) standar harga satuan berfungsi sebagai: a) batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD); b) referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan c) bahan penghitungan pagu indikatif APBD. 7) dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan: a) batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran kegiatan dan subkegiatan. b) batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran yang satuan biayanya berfungsi sebagai estimasi, namun dalam pelaksanaan anggaran dapat dilampaui sepanjang didasarkan atas bukti pengeluaran riil. 8) belanja daerah yang berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaanya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9) klasifikasi kelompok belanja operasi yang terdiri atas: a) belanja pegawai; b) belanja barang dan jasa; c) belanja subsidi; d) belanja hibah; e) belanja bantuan sosial; dan f) belanja bunga; diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, subrincian objek yang dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah dan satuan kerja perangkat daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10) klasifikasi kelompok belanja modal diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, subrincian objek yang dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 11) klasifikasi kelompok belanja tidak terduga, dan kelompok belanja transfer menurut jenis, objek, rincian objek, subrincian objek yang dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. n.pembiayaan daerah 1) pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ a tau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada tahun-Tahun Anggaran berikutnya. 2) klasifikasi akun pembiayaan daerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, subrincian objek dikelola melaksanakan suatu kegiatan baik bersifat fisik maupun nonfisik yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah serta diimplementasikan dalam aplikasi SIPD-RI. c) standar harga satuan dan analisis standar belanja harus dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)sebelum ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. 2023, No.799 www.peraturan.go.id
  1. 2.Kebijakan Pendapatan Daerah
2. a.Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, meliputi: 1) pajak daerah dan retribusi daerah. a) jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam struktur APBD disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:
(1)pajak daerah (a) pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
1. i.Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); ii. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); iii. Pajak Alat Berat (PAB); iv. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
2. v.Pajak Air Permukaan (PAP); vi. pajak rokok; dan vii. opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). (b) pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
  1. 1.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); ii. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); ui. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT); iv. pajak reklame;
3. v.Pajak Air Tanah (PAT); vi. pajak mineral bukan logam dan batuan; vii. pajak sarang burung walet; viii.opsen pajak kendaraan bermotor; dan ix. opsen bea balik narna kendaraan bermotor.
(2)retribusi daerah (a) retribusi jasa urnurn, meliputi:

1.pelayanan kesehatan;

u.pelayanan kebersihan; iii. pelayanan parkir di tepi jalan urnurn; iv. pelayanan pasar; dan
v.pengendalian lalu lintas. (b) retribusi jasa usaha, rneliputi:
i.penyediaan ternpat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. 4) pembiayaan netto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran. 2023, No.799 www.peraturan.go.id ii. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; iii. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; iv. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
v.pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; vi. pelayanan jasa kepelabuhanan; vii. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; viii. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; ix. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
x.pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimatisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (c) retribusi perizinan tertentu, meliputi:
i.persetujuan bangunan gedung; ii. penggunaan tenaga kerja asing; dan iii. pengelolaan pertambangan rakyat. b) penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang disusun berdasarkan: ( 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk target penerimaan sampai dengan paling lama 4 Januari 2024; dan

(2)Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 untuk target penerimaan paling lambat 5 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. c) dalam hal peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 belum ditetapkan sampai dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang APBD, penganggaran atas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun

2023.Untuk itu, pemungutannya baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. d) peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 masih dapat berlaku paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024, sedangkan khusus untuk peraturan daerah terkait pajak kendaraan bermotor, bea batik nama kendaraan bermotor, mineral bukan logam dan batuan masih berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025. e) peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mulai berlaku paling lambat tanggal 5 Januari 2024, sedangkan khusus untuk ketentuan pajak kendaraan bermotor, bea batik nama kendaraan bermotor, mineral bukan logam dan batuan beserta opsennya efektif mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2025. 2023, No.799 www.peraturan.go.id f) dikecualikan untuk ctianggarkan dalam APBD atas penerimaan jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut:

(1)pajak kendaraan bermotor atas alat berat yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV /2017;
(2)retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;dan
(3)retribusi izin gangguan, sesuai amanat Pasal 114 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengecualian ini juga berlaku untuk jenis pajak dan retribusi daerah lainnya, apabila diatur lain dalam peraturan perundang-undangan. g) penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sectikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. h) selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan: ( 1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
(2)kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahu n 2022;
(3)insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi yang diberikan atas permohonan wajib pajak dan wajib retribusi atau ctiberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain: (a) kemampuan membayar wajib pajak dan wajib retribusi; (b) kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/ a tau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak; (c) untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro; (d) untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau (e) untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional, sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
(4)pemberian insentif pajak bahan bakar kendaraan bermotor dengan menetapkan pajak bahan bakar 2023, No.799 www.peraturan.go.id kendaraan bermotor paling tinggi sebesar 2% (dua persen), untuk mendukung: (a) operasional penggunaan alat utama meliputi tank, panser, kendaraan angkut tank, kendaraan penarik meriam, kenda.raan pat.roli khusus, t:Iuk/bagian dari t.ruk tempur dan angkut hewan, kendaraan penarik radar kendaraan komando, kendaraan taktis {rantis), kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc, kendaraan pena.rik pelu.ru kendali, pesawat terbang (fixed wings, rotary wings, dan pesawat terbang tanpa awak}, alat berat khusus {alat be.rat zeni/ alberzi serta alat be.rat lain yang ditetapkan}, kendaraan penjinak ranjau, radar darat, radar laut dan radar udara, radar perlengkapan bermesin, dan kapal atas air dan kapal bawah air; dan (b) operasional penggunaan komponen utama/ penunjang alat peralatan pertahanan keamanan meliputi ambulan, Landing Craft, Vehicle, Personel {LCVP), landing craft machine, hydrofoil, dan kapal rumah sakit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. i) untuk mendukung pelaksanaan proyek st.rategis nasional, kepala daerah sesuai dengan kewenangannya dapat tidak memungut atau mengenakan tarif 0% {no! persen) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas proyek strategis nasional sesuai maksud Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek St.rategis Nasional. j) dalam rangka efektivitas pemungutan pajak daerah yang terkait dengan legalitas perijinannya mempertimbangkan hal sebagai berikut: ( 1) kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi/badan yang memiliki ijin atau belum/tidak memiliki ijin dan telah memenuhi kriteria sebagai objek pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka orang pribadi/badan terse but ditetapkan sebagai wajib pajak.
(2)perangkat daerah pelaksana pemungut pajak berkoordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya terkait penegakan peraturan daerah dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan perizinan, untuk menertibkan kegiatan yang belum memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)objek pajak mineral bukan logam dan batuan, memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. k) penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 ten tang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. 2023, No.799 www.peraturan.go.id 1) dalam rangka optimalisasi penerimaan dari retribusi jasa usaha atas layanan pemanfaatan aset daerah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah, sepanjang pemanfaatan aset tersebut tidak mengganggu/menyebabkan terhentinya penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan aset tersebut. m) penganggaran pendanaan atas penyelenggaraan layanan yang retribusinya telah dirasionalisasikan seperti cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, layanan tera/tera ulang, serta pengujian kendaraan bermotor, tetap dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. n) penerimaan atas pelayanan yang merupakan objek retribusi yang dipungut dan dikelola oleh badan layanan umum daerah serta penerimaan atas pemanfaatan aset daerah dianggarkan dan dicatatkan sebagai retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. o) kerjasama pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. p) Pemerintah Daerah harus memenuhi ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya, yakni sebagai berikut:
(1)hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaanjalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum;
(2)hasil penerimaan pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum;
(3)kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum;
(4)hasil penerimaan pajak rokok baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum;
(5)dalam rangka pelayanan kesehatan untuk masyarakat dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing- masing daerah provinsi/kabupaten/kota. Pendapatan yang bersumber dari pajak rokok tersebut diutamakan digunakan dalam rangka perluasan cakupan peserta untuk penganggaran iuran Pekerja Bukan Penerima Upah 2023, No.799 www.peraturan.go.id (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan Pemerintah Daerah dalam kepesertaan program jaminan kesehatan nasional menuju Universal Health Coverage (UHC), selain itu dapat juga digunakan untuk penganggaran bantuan iuran pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang didaftarkan Pemerintah Daerah, penganggaran bantuan iuran pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja kelas 3 (tiga) mandiri serta kontribusi iuran Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan (PBI JK); dan
(6)hasil penerimaan pajak air tanah dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/ a tau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi: (a) penanaman pohon; (b) pembuatan lubang atau sumur resapan; (c) pelestarian hutan atau pepohonan; dan (d) pengelolaan limbah. q) dalam ha! Pemerintah Daerah tidak memenuhi ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. r] dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi. s) dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah Daerah agar menetapkan:
(1)pajak bahan bakar kendaraan bermotor jenis bahan bakar minyak tertentu, yaitu minyak, solar (Gas Oiq dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebesar 5% (lima persen); dan
(2)pajak bahan bakar kendaraan bermotor Jenis BBM Umum (JBU) paling tinggi 10% (sepuluh persen), sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai perhitungan harga jual eceran bahan bakar minyak. t) penganggaran insentifpemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan dengan uraian sebagai berikut:
(1)untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
(2)untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggarkan pada belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; dan 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2) kebijakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. a) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. b) kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/ atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain: ( 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
(2)peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
(3)peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangku tan;
(4)peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
(5)peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah; sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-u ndangan. 3) kebijakan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas: a) hasil penjualan badan milik daerah yang tidak dipisahkan; b) hasil kerja sama daerah; c) jasa giro; d) hasil pengelolaan dana bergulir; e) pendapatan bunga; f) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah; g) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah; h) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
(3)untuk nonaparatur sipil negara dianggarkan pada belanja jasa insentif bagi pegawai nonaparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. u) kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada subkegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah. 2023, No.799 www.peraturan.go.id i) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; j) pendapatan denda pajak daerah; k) pendapatan denda retribusi daerah; l) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; m) pendapatan dari pengembalian; n) pendapatan dari badan layanan umum daerah, yang hanya digunakan untuk mencatat pendapatan dari badan layanan umum daerah yang bukan merupakan objek retribusi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; o) pendapatan hasil pengelolaan dana abadi daerah; dan p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. b.pendapatan transfer 1) pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. 2) Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3) dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2), penggunaannya belum sesuai dengan petunjuk teknis tahun 2024, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. 4) penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah tersebut berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) pendapatan transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat dan transfer antardaerah, yang diuraikan: a) transfer pemerintah pusat meliputi:
(1)transfer ke daerah - Dana Bagi Hasil (DBH)-Pajak (a) pendapatan dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan cukai hasil tembakau. (b) kebijakan pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta pajak bumi dan bangunan dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil-pajak Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil-pajak Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan 2023, No.799 www.peraturan.go.id realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi dana bagi hasil Tahun Anggaran sebelumnya. (c) dalam hal peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri serta pajak bumi dan bangunan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri serta pajak bumi dan bangunan Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana bagi hasil pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri serta pajak bumi dan bangunan dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. (d) kebijakan pendapatan Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian dana bagi hasil-cukai hasil tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian dana bagi hasil-cukai hasil tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dana bagi hasil-cukai hasil tembakau didasarkan pada realisasi dana bagi hasil- cukai hasil tembakau Tahun Anggaran sebelumnya. (e) dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian alokasi dana bagi hasil-cukai hasil tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai rincian alokasi dana bagi hasil-cukai basil tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun 2023, No.799 www.peraturan.go.id Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana bagi hasil-cukai hasil tembakau dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. (f) penerimaan dana bagi hasil-cukai hasil tembakau, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah. Pelayanan kesehatan dimaksud baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas antara lain mendukung upaya penurunan angka prevalensi stunting, penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan, dan/atau pembayaran iuran jaminan kesehatan nasional yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. (g) dalam hal terdapat pendapatan lebih dana bagi hasil- pajak kecuali dana bagi hasil-cukai hasil tembakau Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan Tahun Anggaran 2023, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. (h) dalam hal terdapat pendapatan kurang dana bagi hasil-pajak kecuali dana bagi hasil-cukai hasil tembakau Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan Tahun Anggaran 2023, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran Tahun Anggaran 2024. (i) dalam ha! terdapat alokasi dana bagi hasil-cukai hasil tembakau yang penggunaannya sudah ditentukan (earmarked) kurang bayar pada Tahun Anggaran 2022 yang belum terealisasi pelaksanaannya di Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2024 mendahului perubahan APBD, dengan melakukan 2023, No.799 www.peraturan.go.id perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. U) pendapatan dana bagi hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan cukai hasil tembakau untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)transfer ke daerah - Dana Bagi Hasil - Sumber Daya Alam (DBH-SDA) (a) dana bagi hasil sumber daya alam terdiri atas kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit. (b) dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan terdiri dari iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH), provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi. (c) Pendapatan yang bersumber dari dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. (d) dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit tersebut didasarkan realisasi 2023, No.799 www.peraturan.go.id penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2022, dan Tahun Anggaran 2023. (e) dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, serta perikanan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, serta perikanan Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan kecuali dana bagi hasil sumber daya alam dana reboisasi, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, serta perikanan dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. (f) dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBDTahun Anggaran 2024. (g) penggunaan dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit ditujukan untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (h) dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun 2023, No.799 www.peraturan.go.id Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan untuk dana bagi hasil sumber daya alam dana reboisasi ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan untuk dana bagi hasil sumber daya alam dana reboisasi Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan untuk dana bagi hasil sumber daya alam dana reboisasi dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. (i) penggunaan dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan untuk dana bagi hasil sumber daya alam Dana Reboisasi (DR) ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan kegiatan pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (i) Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari:
1. i.dana bagi hasil-dana reboisasi dan sisa dana bagi hasil-dana reboisasi provinsi; atau
2. u.sisa dana bagi hasil-dana reboisasi kabupaten/kota, untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan pencapaian keluaran kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (k) Kegiatan penunjang meliputi:
3. i.desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual; ii. biaya tender; iii. honorarium fasilitator kegiatan dana bagi hasil- dana reboisasi yang dilakukan secara swakelola; iv. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
4. v.penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah; dan/atau vi. perjalanan dinas ke dan/ a tau dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.
(1)pendapatan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi 2023, No.799 www.peraturan.go.id pendapatan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2024 serta tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi pendapatan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. (m) pendapatan Pemerintah Aceh dari tambahan dana bagi hasil-minyak dan gas bumi yaitu bagian dari pertambangan minyak sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan bagian pertambangan gas bumi sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dialokasikan untuk membiayai pendidikan di Aceh dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dialokasikan untuk membiayai program pembangunan yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Program pembangunan yang sudah disepakati bersama dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (n) pendapatan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya sebesar 70% (tujuh puluh persen) yang pembagian antara provinsi dan kabupaten/kota diatur secara adil, transparan, dan berimbang dengan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dengan memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah yang tertinggal dan orang asli papua sesuai dengan ketentuan mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya, dengan penggunaan untuk 35% (tiga puluh lima persen) untuk belanja pendidikan, 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja kesehatan dan perbaikan gizi, 30% (tiga puluh persen) untuk belanja infrastruktur, dan 10% (sepuluh persen) untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat sesuai dengan ketentuan mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. (o) dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya 2023, No.799 www.peraturan.go.id serta tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalu portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2024 tersebut didasarkan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2022, dan Tahun Anggaran 2023. (p) dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam un tuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resrni mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertarnbangan minyak bumi dan gas alam un tuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBDTahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2024 dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. (q) dalam hal terdapat pendapatan lebih dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan kecuali dana reboisasi, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan Tahun Anggaran 2023, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau 2023, No.799 www.peraturan.go.id ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. (r) dalam hal terdapat pendapatan kurang dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan kecuali dana reboisasi, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan Tahun Anggaran 2023, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran Tahun Anggaran 2024. (s) dalam hal terdapat alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan untuk dana bagi hasil-dana reboisasi, dana bagi hasil perkebunan sawit, dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh yang penggunaannya sudah ditentukan (earmarked) kurang bayar pada Tahun Anggaran 2022 yang belum terealisasi pelaksanaannya di Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. (t) pendapatan kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)transfer ke daerah - Dana Alokasi Umum (DAU) (a) dana alokasi umum merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah. (b) alokasi pendapatan atas penggunaan dana alokasi umum terdiri atas bagian dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (c) pendapatan dana alokasi umum dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi umum Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. (d) dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi umum Tahun Anggaran 2024 melalui 2023, No.799 www.peraturan.go.id portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan dana alokasi umum didasarkan pada alokasi dana alokasi umum Tahun Anggaran 2023. (e) dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana alokasi umum ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi umum Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana alokasi umum dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. (f) penggunaan bagian dana alokasi umum Tahun Anggaran 2024 yang ditentukan penggunaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan mengenai ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2024. (g) dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan rincian kegiatan mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. (h) dalam hal terdapat selisih lebih bagian dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi penggunaan dana alokasi umum dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. (i) dalam hal terdapat sisa bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaanya Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali sisa bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaanya Tahun Anggaran 2023 tersebut dalam APBDTahun Anggaran 2024 untuk bidang yang sama.
(4)kebijakan pengelolaan dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya 2023, No.799 www.peraturan.go.id termasuk dana bagi hasil yang kurang bayar yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF) dan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dana bagi hasil dan/ a tau dana alokasi um um yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas treasury deposit facility.
(5)transfer ke daerah - Dana Alokasi Khusus (DAK) (a) pendapatan dana alokasi khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kernen terian Keuangan. (b) dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, pendapatan dana alokasi khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah ten tang APBD Tahun Anggaran 2024. (c) dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Alokasi Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan, atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana alokasi khusus dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. (d) kebijakan dana alokasi khusus fisik

1.penganggaran dan penggunaan dana alokasi khusus fisik Tahun Anggaran 2024 berpedoman kepada Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Revisi atas Lampiran Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.
11.dalam hal Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri 2023, No.799 www.peraturan.go.id Keuangan mengenai Revisi atas Lampiran Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik belum diterbitkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana alokasi khusus fisik dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan penetapan dokumen Rencana Kegiatan (RK)dana alokasi khusus fisik yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan Kementerian/Lembaga untuk Tahun Anggaran 2024 di Tahun Anggaran 2023 guna menjaga konsistensi terhadap penetapan target keluaran, rincian dan lokasi, rincian pendanaan, metode pelaksanaan dan penunjang dana alokasi khusus fisik. iii. dokumen RK dana alokasi khusus fisik yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan Kementerian/Lernbaga digunakan sebagai dasar dalam Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Revisi atas Lampiran Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. iv. terhadap dana alokasi khusus fisik yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024, pelaksanaan dana alokasi khusus fi.sik tersebut berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Pera tu ran Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Revisi atas Lampiran Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. Penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerin tah Daerah yang didanai melalui dana alokasi khusus fisik antara lain bidang pendidikan, bidang perumahan dan permukiman, bidang sanitasi, bidang air minum, bidang pertanian, bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM), bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), bidang infrastruktur energi terbarukan.

v.penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang didanai melalui dana alokasi khusus fisik, Pemerintah Daerah agar memperhatikan ketentuan: i) bidang pendidikan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan pada provinsi dan kabupaten/kota dianggarkan dalam program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD yang menangani urusan pendidikan, yaitu: (i) satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Negeri) dianggarkan pada kelompok belanja modal, 2023, No.799 www.peraturan.go.id ii) bidang perumahan dan permukiman kegiatan pada bidang perumahan dan permukiman yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat berupa bantuan stimulan penyediaan rumah dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang perumahan dan permukiman pada kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat dan subrincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. iii) bidang sanitasi kegiatan pada bidang sanitasi yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menangani sanitasi dalam kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan subrincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. iv) bidang air minum kegiatan pada bidang air minum yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan air minum dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan subrincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. v) bidang pertanian kegiatan pada bidang pertanian yang dilaksanakan melalui metode swakelola padat karya (cash for work) yang melibatkan jenis belanja modal dengan objek, rincian objek dan subrincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (ii) satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat/ swasta dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis, objek, rincian objek dan subrincian objek belanja berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2023, No.799 www.peraturan.go.id vi) bidang Industri Kecil dan Menengah menu kegiatan dana alokasi khusus fisik bidang IKM meliputi: (a) pembangunan sentra IKM; dan (b) revitalisasi sentra IKM, dalam hal kegiatan-kegiatan tersebut di atas menghasilkan barang/jasa yang diserahkan langsung dan digunakan oleh IKM di dalam sentra IKM termasuk revitalisasi ruang/ area produksi dan atau mesin/peralatan sebagaimana amanat petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggarkan pada SKPD yang menangani bidang IKM dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang, rincian objek belanja dan subrincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. vii) bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pelaksanaan dana alokasi khusus fisik bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan koperasi, UMKM, dan wirausaha dalam aspek operasional, SDM, pemasaran, akses pembiayaan, dan kelembagaan. dana alokasi khusus bidang UMKM terdiri dari menu pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKMdan Revitalisasi PLUT KUMKM. Pada Tahun 2024 dilaksanakan di provinsi/kabupaten/kota sesuai lokasi prioritas yang ditentukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan menyesuaikan ketersediaan alokasi anggaran. viii)bidang Infrastruktur Energi Terbarukan kegiatan pada bidang Infrastruktur Energi Terbarukan dilakukan melalui tender yang dianggarkan pada SKPD yang menangani infrastruktur energi terbarukan dalam kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak partisipasi petani, kelompok tani/ gapoktan/ P3A/GP3A dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pertanian dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan subrincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. 2023, No.799 www.peraturan.go.id lain/masyarakat dan subrincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. vi. Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi per jenis per bidang/subbidang/tematik dana alokasi khusus fisik untuk mendanai kegiatan penunjang sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. vii. dalam hal terdapat sisa dana alokasi khusus fisik, Pemerintah Daerah memperhatikan ketentuan: i) dana alokasi khusus fisik pada bidang/ subbidang yang output belum tercapai, yaitu: (i) untuk sisa dana alokasi khusus fisik 1 (satu) Tahun Anggaran sebelumnya, digunakan dalam rangka pencapaian output dengan menggunakan petunjuk teknis pada saat outputnya belum tercapai, Pemerintah Daerah menyesuaikan sisa dana alokasi khusus fisik dimaksud untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah ten tang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; atau (ii) untuk sisa dana alokasi khusus fisik lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan dana alokasi khusus fisik pada bidang/subbidang tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah menyesuaikan sisa dana alokasi khusus fisik dimaksud untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah ten tang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah ten tang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. ii) dana alokasi khusus fisik pada bidang/ subbidang yang outputnya telah tercapai, sisa dana alokasi khusus fisik digunakan dalam rangka mendanai kegiatan dana alokasi khusus fisik pada: 2023, No.799 www.peraturan.go.id tertentu sesuai di Tahun Anggaran Tahun Anggaran (i) bidang/ subbidang yang sama di Tahun Anggaran berkenaan dan Tahun Anggaran berikutnya; dan/atau (ii) bidang/subbidang kebutuhan daerah berkenaan dan berikutnya, dengan menggunakan petunjuk teknis Tahun Anggaran berkenaan, dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. viii.dalam hal dana alokasi khusus fisik per jenis per bidang/subbidang tidak disalurkan seluruhnya atau disalurkan sebagian, pendanaan untuk penyelesaian kegiatan dana alokasi khusus fisik dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus fisik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. (e) kebijakan dana alokasi khusus nonfisik
i.penganggaran dan penggunaan dana alokasi khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ii. ketentuan mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 ten tang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah. iii. Pemerintah Daerah wajib menganggarkan perubahan atas alokasi dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah, Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASN Daerah, dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASN Daerah dikarenakan adanya penyaluran dana cadangan dari Pemerintah, dan/atau penghentian atau penyesuaian jumlah salur, dengan berpedoman pada surat rekomendasi penyaluran dana cadangan atas hasil verifikasi kebutuhan dan usulan Pemerintah Daerah, dan/ atau surat rekomendasi penghentian atau penyesuaian salur yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atas hasil verifikasi pelaporan realisasi pelaksanaan 2023, No.799 www.peraturan.go.id tunjangan guru ASN daerah melalui dana alokasi khusus nonfisik. iv. Pemerintah Daerah menganggarkan perubahan atas alokasi dana TPG ASN Daerah, TKG ASN Daerah, dan Tamsil Guru ASN Daerah sebagaimana dimaksud butir iii, dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBDTahun Anggaran 2024 atau yang telah menetapkan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
v.dalam hal Pernerintah Daerah memiliki sisa dana alokasi khusus nonfisik, dianggarkan kembali pada jenis dana alokasi khusus nonfisik yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam hal peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan masih terdapat sisa dana alokasi khusus nonfisik yang merupakan bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dianggarkan kembali pada jenis dana alokasi khusus nonfisik yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBDTahun Anggaran 2024. vi. Pemerintah Daerah dapat menganggarkan pendanaan BOSP dalam APBD diluar dana alokasi khusus nonfisik yang diatur dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023. (f) dalam hal penyaluran dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus nonfisik belum ditransfer ke RKUD sesuai tahapan penyaluran, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan kas yang tersedia untuk melakukan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus nonfisik yang capaian kinerjanya (realisasi fisik dan keuangan) telah memenuhi persyaratan penyaluran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; (g) program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus (dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus nonfisik) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 2023, No.799 www.peraturan.go.id klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyesuaikan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

(6)Transfer Ke Daerah - Kebijakan Insentif Fiskal (a) insentif fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/ a tau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar. (b) penganggaran insentif fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi insentif fiskal Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. (c) dalam ha! Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Insentif Fiskal ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi insentif fiskal Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBDTahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi insentif fiskal dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
(7)Transfer Ke Daerah - Dana Otonomi Khusus (a) dana otonomi khusus merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Otonomi Khusus. (b) dana otonomi khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi dana otonomi 2023, No.799 www.peraturan.go.id khusus Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. (c) dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana otonomi khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran dana otonomi khusus tersebut didasarkan pada alokasi dana otonomi khusus Tahun Anggaran 2023. (d) dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Otonomi Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana otonomi khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana otonomi khusus dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. (e) alokasi dana otonomi khusus Pemerintah Aceh untuk Tahun Anggaran 2024 disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan penggunaannya ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (f) alokasi dana otonomi khusus Papua disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan penggunaannya ditujukan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah dengan berpedoman pada rencana induk terkait pengelolaan pendanaan dalam rangka otonomi khusus. {g) alokasi dana otonomi khusus provinsi-provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua setara dengan 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional Tahun 2023 dibagi:

1.dana otonomi khusus yang bersifat block grant sebesar 1 % (satu persen) untuk mendanai: i) pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik; 2023, No.799 www.peraturan.go.id ii) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan iii) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
11.dana otonomi khusus yang bersifat specific grant sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk mendanai pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit: i) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan; ii) paling sedikit 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan; iii) pemberdayaan ekonomi masyarakat. (h) terhadap SiLPA yang bersumber dari sisa dana otonomi khusus Tahun Anggaran 2023, penggunaanya dalam APBD Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada butir (g).i dan butir (g).ii, dengan ketentuan:

i.digunakan kembali untuk mendanai program/kegiatan/subkegiatan dana otonomi khusus Tahun Anggaran berkenaan sesuai dengan program/kegiatan/subkegiatan yang sama pada Tahun Anggaran sebelumnya, dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
1. 11.SiLPA yang berasal dari pekerjaan tahun sebelumnya yang belum dibayarkan dan/ a tau belum dapat dilaksanakan, digunakan untuk mendanai program, kegiatan dan subkegiatan tahun sebelumnya yang belum dibayarkan dan/atau belum dapat dilaksanakan. iii. SiLPA yang berasal dari efisiensi pencapaian target kinerja, digunakan untuk mendanai program, kegiatan, subkegiatan prioritas Tahun Anggaran berkenaan dan/atau dapat disisihkan untuk dikelola sebagai dana abadi daerah. (i) pendapatan dana otonomi khusus provinsi-provinsi di wilayah Papua yang bersifat specificgrant dianggarkan pada masing-masing APBD kabupaten/kota di wilayah Papua berdasarkan hasil evaluasi rencana anggaran dan program yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, sedangkan pada APBD Provinsi berdasarkan hasil penilaian atas rencana anggaran dan program yang dilakukan oleh Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang keuangan bersama Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan nasional, serta Menteri/ pimpinan Lembaga 2023, No.799 www.peraturan.go.id pemerintah nonkementerian terkait. Dalam hal penganggaran tidak sesuai hasil evaluasi dan/atau hasil penilaian, Kepala Daerah melakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. U) Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dalam rangka otonomi khusus provinsi-provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua
2. 1.ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air minum, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan berdasarkan hasil evaluasi rencana anggaran dan program yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, sedangkan pada APBD provinsi berdasarkan hasil penilaian atas rencana anggaran dan program yang dilakukan oleh Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang keuangan bersama Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam negeri, Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan nasional, serta Menteri/pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian terkait. ii. Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat menggunakan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi DTI untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pembangunan yang didanai dari DTI untuk Tahun Anggaran berkenaan, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. iii. pelaporan pemanfaatan sisa DTI mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. iv. DTI dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DTI Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
v.dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DTI Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan DTI dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2024 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

(8)Transfer Ke Daerah - Dana Keistimewaan (a) dana keistimewaan merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya yang terkait. (b) pendapatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersumber dari dana keistimewaan, digunakan untuk melaksanakan urusan keistimewaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1.tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubemur dan Wakil Gubemur; ii. kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; iii. kebudayaan; iv. pertanahan; dan

v.tata ruang. (c) pendapatan dana keistimewaan dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi dana keistimewaan Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. (d) dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Keistimewaan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan, atau informasi resmi mengenai alokasi dana keistimewaan Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana keistimewaan dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. (e) dana keistimewaan digunakan dengan memperhatikan keselarasan terhadap prioritas nasional, prioritas daerah, dan pencapaian target outcome pusat-daerah. (f) penggunaan dana keistimewaan agar tetap menjaga keselarasan dan konsistensi dengan Peraturan 2023, No.799 www.peraturan.go.id Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 sebagai rujukan dalam perencanaan.

(9)Transfer Ke Daerah - Dana Desa (DD) (a) DD merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan desa. (b) penggunaan DD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain mengarahkan pemerintah desa dalam rangka optimalisasi perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk desa melalui dukungan kegiatan penyisiran, sosialisasi dan advokasi perluasan kepesertaan Program jaminan kesehatan nasional. (c) DD dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai rincian DD Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. (d) dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai rincian DD Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran DD tersebut didasarkan pada penganggaran DD Tahun Anggaran 2023. (e) dalam hal Peraturan Presiden Mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian Dana Desa ditetapkan dan/ a tau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai rincian DD Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. b) Transfer Antar Daerah meliputi:
(1)Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil (a) pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (b) pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil 2023, No.799 www.peraturan.go.id pajak daerah dalam APBD Pemerintah Daerah provinsi Tahun Anggaran 2024. (c) dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2024, penganggarannya didasarkan pada penganggaran bagi hasil pajak daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah TA 2022. (d) dalam hal terdapat bagian Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Daerah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
(2)Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bantuan Keuangan (a) pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya. (b) pendapatan bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:
1. i.pendapatan bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan. ii. pendapatan bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu. (c) pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima pendapatan bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang- undangan, yaitu:
  1. 1.bantuan keuangan umum dari daerah provinsi; ii. bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi; iii. bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan iv. bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota. (d) penganggaran pendapatan bantuan keuangan harus berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang tercantum dalam peraturan daerah tentang APBD pemberi bantuan keuangan dimaksud. (e) dalam hal pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan bantuan keuangan bersifat umum diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan pendapatan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. 2023, No.799 www.peraturan.go.id (f) dalam hal pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan bantuan keuangan bersifat khusus diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan pendapatan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
2. c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1) lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain PAD dan pendapatan transfer. 2) kebijakan penganggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah memperhatikan kebijakan: a) pendapatan hibah ( 1) pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
(3)pendapatan hibah yang bersumber dari PT. Jasa Raharja dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kepastian penerimaan dana hibah yang bersumber dari PT. Jasa Raharja. Penggunaan dana hibah dimaksud diprioritaskan untuk: (a) operasional kesamsatan terkait dengan kebutuhan samsat dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ); dan (b) kebutuhan tim pembina samsat tingkat provinsi dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor serta SWDKLLJ yang mencakup:
1. i.gelar operasi bersama;
  1. 11.pengembangan sistem aplikasi kesamsatan; in. pengembangan SAMSAT unggulan; iv. pelaksanaan SAMSAT keliling;
2. v.pengembangan single data; vi. pemberian apresiasi kepada wajib pajak; dan vii. kebutuhan operasional tim pembina samsat tingkat provinsi. (c) pengadaan stiker berpengaman sebagai bukti pembayaran PKB, kios layanan mandiri dan sosialisasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2023, No.799 www.peraturan.go.id
(4)sisa dana hibah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat dianggarkan kembali pada tahun berikutnya dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan pen.mdang-undangan pendapatan bonus produksi panas bumi.
(1)bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi pengusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dengan mempertimbangkan: (a) realisasi bonus produksi panas bumi selama 3 {tiga) tahun terakhir; dan {b) rencana produksi pengesahan panas bumi pada tahun berkenaan, sehingga anggaran dimaksud dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pada 1 {satu) Tahun Anggaran berkenaan, baik yang bersifat kontraktual maupun nonkon traktual.
(2)pendapatan bonus produksi pengusahaan panas bumi sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016, diprioritaskan penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dengan ketentuan: (a) besaran prioritas pemanfaatan bonus produksi dialokasikan paling sedikit sebesar 50% {lima puluh persen) untuk masyarakat sekitar PLTP; {b) pemerintah kabupaten/kota menyusun ketentuan terkait kriteria masyarakat sekitar daerah penghasil panas bumi untuk tingkat kecamatan dan/atau desa; {c) pemanfaatan pendapatan bonus produksi diprioritaskan untuk bidang infrastruktur antara lain penyediaan air minum (SPM), Pengelolaan Air Limbah (SPM), pembangunan jalan, penerangan {penyediaan listrik), penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan bidang lain sesuai kebutuhan masyarakat setempat; {d) ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf {a), huruf (b) dan huruf (c) diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. {e) penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari bonus tanda tangan (signature bonus) yang diterima oleh Pemerintah akibat penandatanganan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) minyak dan 2023, No.799 www.peraturan.go.id

3.Kebijakan belanja daerah dimaksud meliputi:

a.Belanja Operasi Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi: 1) Belanja Pegawai a) belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil gas bumi wajib dibagihasilkan kepada Pemerintah Aceh sebesar 50% (lima puluh persen) dan Pemerintah sebesar 50% (lima puluh persen); (f) Penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada tahap kegiatan operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah Pusat dan 6% (enam persen) kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi. (g) bagian Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 129 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara sebagai berikut:
i.Pemerintah Daerah provinsi mendapat bagian sebesar 1,5% (satu koma lima persen) ditetapkan dengan peraturan daerah /Peraturan Gubernur; ii. Pemerintah Daerah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen) ditetapkan dengan peraturan daerah /peraturan kepala daerah masing-masing berdasarkan hasil kesepakatan Pemerintah kabupaten/kota penghasil; dan iii. Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2% (dua persen) ditetapkan dengan peraturan daerah /peraturan kepala daerah masing-masing berdasarkan hasil kesepakatan Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama di luar pemerintah kabupaten/kota penghasil. (h) bagian Pemerintah Daerah dimaksud diperhitungkan mulai awal tahun kalender berikutnya setelah tahun diterbitkannya IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian. (i) penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari jumlah pembayaran tetap (Lumpsum Payment) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi 1 terdiri dari PBB (IPEDA), Pajak dan Pungutan daerah yang telah mendapat pengesahan oleh Pemerintah Pusat dan pungutan administrasi umum untuk sesuatu fasilitas atau layanan yang diberikan pemerintah. 2023, No.799 www.peraturan.go.id kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c) kebijakan kompensasi antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian dan belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD. d) belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk diantaranya insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. e) belanja penerimaan lainnya bagi pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. f) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Selanjutnya, belanja pegawai dimaksud termasuk untuk ASN, kepala daerah, dan anggota DPRD, serta tidak termasuk untuk Tamsil guru, TKG, TPG, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya. berkaitan dengan itu, dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. g) penganggaran belanja pegawai bagi: ( 1) kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada sekretariat daerah;

(2)pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan pada Sekretariat DPRD; dan
(3)Pegawai ASN dianggarkan pada masing-masing SKPD. h) kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:
(1)penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemerintah Daerah mengalokasikan penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2024 dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan 2023, No.799 www.peraturan.go.id keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besamya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
(4)penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah yang terdiri dari kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS Daerah, PPPK terdiri atas gaji a tau upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, tambahan penghasilan bagi ASN Daerah berdasarkan besaran pagu yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah mengenai tambahan penghasilan pegawai.
(6)penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN (a) Ketentuan umum pemberian TPP ASN:
1. i.memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS; ii. penentuan kriteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/ a tau pertimbangan objektif lainnya; iii. pemberian TPP ASN ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah; iv. dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri Dalam Negeri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; dan
2. v.dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian TPP ASN tidak sesuai dengan ketentuan atau melampaui persetujuan Menteri Dalam Negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara melakukan penundaan dan/ a tau pemotongan DTU atas usulan Menteri Dalam Negeri. (b) berdasarkan amanat Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 2023, No.799 www.peraturan.go.id Pidana Korupsi, Pemerintah Daerah berpedoman pada rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menganggarkan TPP ASN, sebagai berikut:
3. i.menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS; ii. mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN; in. pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara {LHKPN), menguasai a tau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/ daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat/ APIP; dan iv. memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ) mengacu kepada hasil evaluasi jabatan, mengingat relatif tingginya resiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/ jasa. (c) kebijakan TPP untuk Tahun Anggaran 2024, yaitu:
4. i.sama dengan nominal alokasi TPP Tahun Anggaran sebelumnya; ii. dapat melebihi nominal alokasi Tahun Anggaran sebelumnya sepanjang: i) merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/ a tau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada Tahun Anggaran sebelumnya; ii) merupakan pemberian TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal; iii) merupakan pemberian TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil; iv) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja yang diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi; v) merupakan pemberian TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka; vi) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja diberikan kepada pegawai 2023, No.799 www.peraturan.go.id ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/ a tau inovasi; vii) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan meliputi: (i) insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah, (ii) insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah, (iii) TPG, TKG, Tamsil Guru yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 melalui dana alokasi khusus nonfisik, (iv) jasa pelayanan kesehatan, (v) honorarium, dan (vi) jasa pengelolaan BMD. viii)terhadap besaran pemberian TPP dengan pertimbangan objektif lainnya berupa honorarium bagi penanggungjawab pengelola keuangan, pengadaan barang/jasa dan perangkat UKPBJ, Pemerintah Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. iii. alokasi anggaran TPP bagi inspektur lebih kecil dari sekretaris daerah dan lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya, dan jabatan administrator dan pengawas serta jabatan fungsional tertentu pada inspektorat daerah lebih besar dari jabatan administrator dan pengawas serta jabatan fungsional tertentu di perangkat daerah lainnya. (d) Pemerintah Daerah tidak mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN Tahun Anggaran 2024 kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal:
5. i.tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2023. ii. terdapat kenaikan pagu total TPP ASN akibat adanya penambahan jumlah ASN. (e) dalam hal terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah memperhatikan ketentuan dan tahapan sebagai berikut:
  1. 1.besaran total TPP ASN telah memperoleh persetujuan DPRD pada saat pembahasan KUA dan PPAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  2. 11.penggunaan kriteria pada penjabaran TPP ASN yang terdiri atas beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi wajib didasarkan pada kertas kerja dan evidence yang memadai serta diinput dalam aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Analisa 2023, No.799 www.peraturan.go.id Jabatan (SIMONA) paling lambat sebelum persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD atas rancangan APBD Tahun Anggaran 2024; iii. pengajuan permohonan persetujuan TPP ASN harus sesuai dengan hasil verifikasi dan tidak melebihi pagu anggaran yang tertuang dalam peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 diajukan melalui SIPD-RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya diberikan persetujuan permohonan TPP ASN kepada Pemerintah Daerah.
(8)larangan Pemerintah Daerah menganggarkan subkegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan subrincian objek belanja honorarium ASN.
(9)larangan Pernerintah Daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga Non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukan bagi PNS daerah, PPPK daerah, kepala daerah/wakil kepala daerah dan DPRD. 2) Belanja Barang dan Jasa a) belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD pada SKPD terkait. b) belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat. c) kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:
(1)belanja barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang antara lain: (a) belanja barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. {b) belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD 2023, No.799 www.peraturan.go.id dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah. (c) penganggaran belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan:

1.merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah; ii. memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait; dan iii. usulan atas barang dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima. (d) pengadaan belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

(2)belanja jasa digunakan untu.k menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan. belanja jasa dimaksud terdiri atas: (a) penganggaran jasa kantor antara lain:
1. i.penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/ atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ii. penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain telepon, air, listrik, internet, dan jasa-jasa lainnya; dan iii. penganggaran jasa kontribusi asosiasi digunakan untuk menganggarkan iuran dan kegiatan asosiasi pada SKPD terkait antara lain asosiasi Pemerintah Daerah provinsi, asosiasi Pemerintah Daerah kabupaten, asosiasi Pemerintah kota, asosiasi DPRD provinsi, asosiasi DPRD kabupaten, asosiasi DPRD kota dan asosiasi lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. (b) penganggaran iuran jaminan/asuransi dengan ketentuan:
2. i.menganggarkan iuran jaminan kesehatan yang terdiri dari Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD), kepala desa dan perangkat desa, bantuan iuran, kontribusi iuran, iuran pekerja bukan penerima upah yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah; ii. mendaftarkan dan melaporkan perubahan data PNPNSD sebagai peserta jaminan kesehatan 2023, No.799 www.peraturan.go.id nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; iii. menganggarkan iuran jaminan kesehatan selaku pemberi kerja untuk kepala desa dan perangkat desa yang menerima gaji/upah dan dianggarkan dalam APBD dan mendaftarkan ke BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; iv. pembayaran iuran 1 % (satu persen) kepala desa dan perangkat desa melalui mekanisme intersep Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran luran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
3. v.dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan, Pemerintah Daerah: i) berkontribusi dalam membayar iuran bagi Penerima Bukan Iuran (PBI) jaminan kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bi dang kesehatan pemberi pelayanan kesehatan; ii) menganggarkan kontribusi pada SKPD berkenaan sebesar kebutuhan peserta PBI jaminan kesehatan untuk pembiayaan 1 (satu) Tahun Anggaran; iii) menganggarkan iuran dan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembiayaan 1 (satu) Tahun Anggaran; iv) menganggarkan atas pembayaran Bantuan Juran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; v) menganggarkan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara mandiri untuk pembiayaan 1 (satu) Tahun Anggaran; vi) menganggarkan atas kewajiban tunggakan atas luran Wajib (IW) bagi peserta pekerja upah Pemerintah Daerah, iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta Penerima Bantuan luran (PBI), iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP dan iuran bantuan iuran PBPU mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dalam hal tunggakan dimaksud belum dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian/perubahan peraturan kepala daerah ten tang penjabaran APBDTahun 2023, No.799 www.peraturan.go.id Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; vii) dalam rangka mewujudkan UHC mencapai minimal 98% dari total penduduk pada tahun 2024 sebagaimana telah diamanatkan pada RPJMN 2020-2024, maka Pemerintah Daerah: (i) menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain Pekerja Penerima Upah (PPU) dan PBI; (ii) wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan jaminan kesehatan nasional melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran jaminan kesehatan nasional; dan (iii) penganggaran atas kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 ten tang Jaminan Kesehatan, dan Peraturan Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan. vi. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) jaminan kesehatan daerahnya dengan manfaat yang sama dengan jaminan kesehatan nasional, termasuk mengelola sebagian jaminan kesehatan daerahnya dengan skema di luar program jaminan kesehatan nasional (skema ganda). vii. kategori pengelolaan jaminan kesehatan di luar program jaminan kesehatan nasional yang dikategorikan sebagai skema ganda dan tidak diperkenankan untuk dianggarkan pada APBD, yaitu: i) penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau 2023, No.799 www.peraturan.go.id seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam program jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan ii) penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan program jaminan kesehatan nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus nonaktif karena menunggak iuran. iii) penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang belum terdaftar menjadi peserta jaminan kesehatan nasional. iv) dikecualikan dari angka i], masyarakat yang belum terdaftar jaminan kesehatan nasional namun langsung didaftarkan oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan sebagai peserta PBPU BP Pemerintah. viii. kategori pengelolaan jaminan kesehatan di luar skema jaminan kesehatan nasional yang dikategorikan bukan skema ganda, antara lain: i) penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta jaminan kesehatan nasional; ii) pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program jaminan kesehatan nasional (seperti biaya ambulance peserta jaminan kesehatan nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya), biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam jaminan kesehatan nasional, biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota; iii) manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat jaminan kesehatan nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah; dan iv) kategori bukan skema ganda dapat dianggarkan dalam APBD dengan menggunakan kode rekening pembayaran layanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS Kesehatan; (c) pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan <la.lam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
4. i.kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga 2023, No.799 www.peraturan.go.id (1 (satu) istri/suami dan 2 (dua) anak), dianggarkan dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD sekretariat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
  1. 11.pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/ suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan rumah sakit umum daerah terdekat, rumah sakit umum pusat di provinsi atau rumah sakit umum pusat terdekat. (d) belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga Non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (e) belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga Non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (f) penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (g) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi nonkonstruksi sedangkan jasa konsultansi kontruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (h) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanjajasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (i) Pemerintah Daerah menganggarkan pengembangan kompetensi SDM Aparatur, antara lain: 2023, No.799 www.peraturan.go.id
  2. 1.beasiswa pendidikan bagi PNS dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. ii. peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN [jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional), pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan: i) diprioritaskan pelaksanaannya pada masing- masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. ii) dalam hal pelaksanaannya di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan, dilakukan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten. in. penyelenggaraan peningkatan kompetensi (teknis, manajerial, sosial kultural dan kompetensi pemerintahan), uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. iv. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas, dan efisiensi pendanaan penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi, dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara virtual maupun hybrid.
5. v.pemenuhan kompetensi pemerintahan, diselenggarakan melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri (Diklat Pimpemdagri) yang menduduki jabatan kepala perangkat daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan. vi. pemenuhan kompetensi pemerintahan Diklat Pimpemdagri dirangkaikan dengan sertifikasi/uji kompetensi sesuai jenjang diklat pimpemdagri pada jabatan struktural di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten dan kota. Sertifikat kompetensi pemerintahan menjadi salah satu syarat administrasi seleksi jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama serta 2023, No.799 www.peraturan.go.id pengangkatan dalam jabatan administrator maupun pengawas pada instansi pemerintah. vii. mewujudkan good governance Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). viii.pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dalam APBD Tahun Anggaran 2024, untuk: i) pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi APIP daerah dalam rangka penguatan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. ii) pengembangan kompetensi SDM aparatur urusan pemerintahan dalam negeri (urusan politik dan pemerintahan umum, urusan pemerintahan desa, urusan kependudukan dan pencatatan sipil, urusan otonomi daerah, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan bidang keuangan daerah, dan urusan pembangunan daerah). iii) pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional dan/atau kepemimpinan pemerintahan dalam negeri, pengembangan kompetensi teknis urusan pemerintahan dalam negeri dan binaan K/L, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan. iv) penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan, melalui Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN), Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri {LSP-PDN) provinsi, dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) kabupaten/kota. v) pengembangan kompetensi SDM aparatur untuk pendidikan profesi kepamongprajaan bagi camat atau calon camat yang belum menguasai pengetahuan teknis pemerintahan. vi) pengembangan kompetensi bagi anggota dewan komisaris/dewan pengawas dan direksi BUMD dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta uji kompetensinya di Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN), Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) 2023, No.799 www.peraturan.go.id
(3)belanja pemeliharaan: (a) penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang a tau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD. (b) Pemerintah Daerah menganggarkan PKB, BBNKB, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), SWDKLW dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (c) penganggaran pemeliharaan BMD yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada:
1. i.daftar kebutuhan pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; ii. standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (d) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja pemeliharaan untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari kementerian/lembaga kepada Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
(4)belanja perjalanan dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar harga satuan, meliputi: (a) belanja perjalanan dinas dalam negeri

1.belanja perjalanan dinas biasa digunakan untuk perjalanan dinas jabatan melewati batas kota bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas. provinsi, dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) kabupaten/kota. ix. alokasi anggaran khusus pengembangan kompetensi bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD berdasarkan hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak nasional 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2023, No.799 www.peraturan.go.id ii. perjalanan dinas jabatan dilakukan antara lain dalam rangka: i) pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; ii) mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis trainnya; iii) pengumandahan (detasering); iv) menempuh ujian dinas atau ujian jabatan; v) penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/Sl/82/83; dan vi) mengikuti pendidikan dan pelatihan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. iii. komponen perjalanan dinas biasa, yaitu uang harian, biaya penginapan, uang representasi, biaya transportasi. iv. belanja perjalanan dinas tetap digunakan untuk perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat dalam menjalankan perintah perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat;

v.belanja perjalanan dinas dalam kota digunakan untuk perjalanan dinas di dalam kota yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam atau kurang dari 8 (delapan) jam bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. belanja perjalanan dinas dalam kota terdiri atas: i) perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam diberikan uang harian sebagai penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi uang saku, transportasi lokal, dan uangmakan. ii) perjalanan dinas di dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya; iii) uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota. vi. belanja perjalanan dinas paket Meeting dalam kota. i) digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan, atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di dalam kota di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah a tau masyarakat, yang meliputi: 2023, No.799 www.peraturan.go.id (i) biaya transportasi peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber baikyang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; (ii) biaya paket meeting (halfday/fullday/ fullboard/residence); (iii) uang saku peserta, panitia, moderator, dan/ atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; (iv) uang harian dan/ a tau biaya penginapan peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi. ii) besaran nilai biaya paket meeting dalam kota, uang transportasi, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. vii. belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota. i) digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan, atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di luar kota dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat, meliputi: (i) biaya transportasi peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber baikyang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; (ii) biaya paket meeting (halfday/fullday/ fullboard/ residence); (iii) uang saku peserta, panitia, moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; (iv) uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi. ii) besaran nilai biaya paket meeting luar kota, uang transportasi, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan. viii.standar harga satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai SHSR. (b) belanja perjalanan dinas luar negeri
1. 1.belanja perjalanan dinas biasa luar negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.
2. 11.ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku 2023, No.799 www.peraturan.go.id pada APBN sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan mengenai SHSR. (c) penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:
i.penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ii. ASN, kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan perjalanan ke luar negeri. Perjalanan luar negeri berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. (d) penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel serta memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil (at cos~ atau lumpsum, khususnya meliputi:
i.uang harian, sebagai penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi uang saku, transportasi lokal, dan uang makan. Uang harian diberikan secara lumpsum. ii. uang representasi, diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum. iii. khusus untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya dapat diberikan sewa kendaraan dalam kota yang dibayarkan sesuai biaya riil (at cost]. iv. biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cosn, terdiri atas: i) biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. 2023, No.799 www.peraturan.go.id ii) biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama merupakan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perintah perjalanan dinas dalam negeri. iii) biaya transportasi darat antarkabupaten/kota di dalam provinsi yang sama. iv) biaya taksi yang digunakan untuk kebutuhan: (i) biaya keberangkatan dari kantor tempat kedudukan asal menu ju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan, selanjutnya dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan. (ii) biaya kepulangan dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal, selanjutnya dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal. (iii) dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
v.biaya penginapan, sebagai penggantian biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cosa. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. vi. untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh gubemur/wakil gubemur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota kepada ajudan gubemur/wakil gubemur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota dapat menginap pada hotel/ penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan, maka ajudan gubemur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota tersebut dapat menggunakan fasilitas 2023, No.799 www.peraturan.go.id kamar pada hotel/ penginapan dimaksud dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi melalui pemilihan biaya/tarif kamar terendah dan/atau penggunaan kamar untuk 2 (dua) orang. vii. estimasi penganggaran secara riil (at cost) merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dalam pelaksanaannya dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar. (e) pelaksanaan perjalanan dinas bagi pimpinan/anggota DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai SHSR. (f) ketentuan mengenai perjalanan dinas ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

(5)belanja uang dan/ atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat digunakan untuk menganggarkan uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat yang dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (a) belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat/ pihak ketiga/ pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah, dalam bentuk:
1. i.pemberian hadiah yang bersifat perlombaan; ii. penghargaan atas suatu prestasi; in. pemberian beasiswa kepada masyarakat; iv. penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, dengan melakukan: i) penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional; ii) koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional;
2. v.TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; vi. bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; vii. uang yang diberikan kepada RT atau dengan sebutan lain yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota; 2023, No.799 www.peraturan.go.id vui. uang yang diberikan kepada RW a tau dengan sebutan lain yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota; ix. uang yang diberikan kepada karang taruna sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
3. x.uang yang diberikan kepada lembaga pemberdayaan masyarakat sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan/ a tau xi. uangyang diberikan kepada pos pelayanan terpadu yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota. (b) pengadaan belanja jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah. (c) penganggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan:
4. i.merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah; ii. memiliki data dan informasi yang telah tervalidasi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan in. usulan atas Uang dan/atau jasa dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima. (d) pengadaan belanja jasa yang akan diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan. 3) belanja bunga a) belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi daerah dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah. b) belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan, termasuk yang diperhitungkan langsung terhadap penyaluran DTU. c) belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utangyang tidak berasal pembayaran atas 2023, No.799 www.peraturan.go.id kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan. d) Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada SKPKD. 4) belanja subsidi a) belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. b) badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public service obligation). c) badan usaha milik negara, BUMD dan/ a tau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d) dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah. e) pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi. f) hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi Tahun Anggaran berikutnya. g) penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah. h) Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan pada SKPD terkait. i) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) apabila telah menetapkan peraturan kepala daerah mengenai tata cara perhitungan dan penetapan tarif air minum serta pemberian subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. j) dalam hal kepala daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarifyang diajukan direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarifrata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. k) pemberian subsidi bunga atau program sejenis lainnya kepada masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat berupa program Kredit Usaha Rakyat Daerah 2023, No.799 www.peraturan.go.id (KURDa) melalui lembaga keuangan bank daerah dalam rangka mendorong inklusi keuangan dan penguatan UMKM. 5) belanja hibah a) belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. c) pengadaan belanja hibah berupa barang pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesa.r harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. d) belanja hibah diberikan kepada: ( 1) Pemerintah Pusat hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga nonkementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan: (a) wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi; (b) hibah kepada pemerintah pusat dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah, kecuali hibah kepada unit kerja Kernen terian Dalam Negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP).
(2)Pemerintah Daerah lainnya hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
(3)Badan Usaha Milik Negara hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(4)BUMD hibah kepada BUMD diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa;
(5)BUMDesa hibah kepada badan usaha milik desa diberikan dalam rangka mendorong perkembangan BUMDesa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2023, No.799 www.peraturan.go.id
(6)badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia (a) hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
1. i.yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang- undangan; ii. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau iii. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masya.rakat/ kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya. iv. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (b) hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (c) hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
2. i.memiliki kepengurusan di daerah domisili;
3. u.memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan iii. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah pemberi hibah. (d) hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  1. 1.telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia; ii. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan in. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
(7)partai politik (a) belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota 2023, No.799 www.peraturan.go.id sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (b) penganggaran dan pelaksanaan hibah kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 ten tang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. (c) dalam hal terdapat kenaikan atas bantuan keuangan partai politik Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah mencantumkan dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 berdasarkan persetujuan Menteri untuk tingkat provinsi dan persetujuan gubernur untuk tingkat kabupaten/kota. e) belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit: ( 1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
(2)bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
(3)tidak terus menerus setiap Tahun Anggaran, kecuali: (a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; (b) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; (c) partai politik dan/atau; (d) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan:
(4)yang dimaksud tidak diberikan secara terus menerus adalah tidak diberikan berkesinambungan atau berkelanjutan setiap Tahun Anggaran.
(5)memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
(6)memenuhi persyaratan penerima hibah. f) belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu: 2023, No.799 www.peraturan.go.id
(1)belanja hibah terkait urusan dan kewenangan daerah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD terkait;
(2)belanja hibah terkait hubungan antarlembaga pemerintahan dan/ a tau instansi vertikal dalam rangka menunjang program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum;
(3)belanja hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada sekretariat daerah. g) alokasi anggaran belanja hibah yang telah dicantumkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja hibah dalam rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024. h) alokasi anggaran belanja hibah sebagaimana huruf g), berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPD terkait yang telah mendapatkan pertimbangan TAPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dengan memperhatikan:
(1)kelengkapan administrasi calon penerima hibah antara lain nama, alamat, besaran, dan tujuan penggunaan;
(2)memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan;
(3)kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. i) dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah. j) penerima hi bah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. k) penganggaran belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagairnana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 6) belanja bantuan sosial a) belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. b) belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ a tau barang kepada: 2023, No.799 www.peraturan.go.id
(1)individu, keluarga, dan kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial; dan
(2)lembaga nonpemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelornpok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial. c) risiko sosial merupakan kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. d) keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial. e) pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. f) bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit: ( 1) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
(2)memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(3)bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun Anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
(4)sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi: (a) rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. (b) perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. (c) pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasamya. (d) jaminan sosial 2023, No.799 www.peraturan.go.id (f) penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi. g) bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. h) alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan dalam rangka menunjang program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPD terkait yang telah mendapatkan pertimbangan TAPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial dan/atau kepala SKPD dengan memperhatikan: ( 1) kelengkapan administrasi calon penerima bantuan sosial antara lain nama, alamat, besaran, dan tujuan penggunaan;
(2)tujuan Pemerintah Daerah dalam melindungi individu, keluarga, dan kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(3)kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. i) penganggaran bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurutjenis belanja bantuan sosial, objek, rincian objek, dan subrincian objek pada program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. j) alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang telah dicantumkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024. k) bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/ a tau keluarga yang bersangkutan. 1) penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam belanja tidak terduga. m) usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait. n) penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. (e) penanggulangan kemiskinan. merupakan kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. 2023, No.799 www.peraturan.go.id anggaran yang ctirencanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-uridangan. o) belanja bantuan sosial ctianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu: ( 1) belanja bantuan sosial terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan ctianggarkan pada SKPD;
(2)belanja bantuan sosial yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah ctianggarkan pada sekretariat daerah. p) dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu ctiatur lain dengan peraturan perundang-undangan, pengaturan pengelolaan bantuan sosial ctikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah. q) penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. r) penganggaran bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
1. b.belanja modal 1) belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. 2) nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap ctigunakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 3) pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, ctigunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang ctiatur dalam peraturan kepala daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat ctiukur secara andal, tidak ctimaksudkan untuk ctijual, dan diperoleh atau ctibangun dengan maksud untuk digunakan. 4) kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan: a) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. b) belanja modal ctirinci menurut jenis belanja yang terctiri atas:
(1)belanja modal tanah;
(2)belanja modal peralatan dan mesin;
(3)belanja modal bangunan dan gedung;
(4)belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
(5)belanja modal aset tetap lainnya;
(6)belanja aset lainnya. 5) segala biaya yang ctikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal 2023, No.799 www.peraturan.go.id yang berada diluar kendali dan tidak dapat diprediksikan amanat peraturan perundang- kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6) penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7) penganggaran pengadaan BMD dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. 8) penganggaran pengadaan BMD didasarkan pada: a) perencanaan kebutuhan BMD yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada; b) standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga. 9) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari kementerian/lembaga kepada Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal. 10) pengadaan BMD dimaksud dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
1. c.Belanja Tidak Terduga (BTT) 1) BTT dianggarkan untuk digunakan sebagai berikut: a) pengeluaran untuk keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/ a tau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik sesuai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan. b) keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing- masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keperluan mendesak meliputi:
(1)kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan;
(2)belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
(3)pengeluaran daerah Pemerintah Daerah sebelumnya, serta undangan; dan/ atau
(4)pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat. c) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya. d) bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya antara lain bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam peraturan kepala daerah yang merupakan pelaksanaan program dan 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2) dalam hal alokasi anggaran BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah: (a) melakukan penyesuaian atas program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD yang bersangkutan atau antarSKPD sepanjang program, kegiatan dan subkegiatan belum dilaksanakan/ direalisasikan; (b) melakukan optimalisasi/penjadwalan ulang atas program/kegiatan/subkegiatan atau belanja pada SKPD yang bersangkutan; dan/atau (c) memanfaatkan kas yang tersedia. 3) kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam peraturan daerah ten tang APBD Tahun Anggaran 2024. 4) penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan pembebanan langsung BTT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tahapan sebagai berikut: a) kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/ a tau dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD); c) berdasarkan RKB, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB. 5) penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) dan untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan serta belanja terkait pada SKPD sesuai dengan kewenangannya, dengan tahapan sebagai berikut: a) dalam hal anggaran belum tersedia atau belum cukup tersedia, dilakukan pergeseran dari BTT dalam RKA pada SKPKD ke dalam RKA pada SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya;dan b) RKA menjadi dasar dalam melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 2023, No.799 www.peraturan.go.id 6) bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. diusulkan oleh SKPD terkait dengan tahapan sebagai berikut: a) kepala SKPD mengajukan RKB paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD; b) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTI kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB. 7) penggunaan BTI dapat digunakan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dalam rangka penanggulangan bencana yang belum tersedia dan/ a tau belum cukup tersedia anggarannya, diatur ketentuan: a) penanggulangan bencana meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pascabencana yang meliputi bencana alam/nonalam dan bencana sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran secara memadai untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: ( 1) prabencana, antara lain: (a) perencanaan dan penyusunan standar teknis penanggulangan bencana; (b) pengurangan risiko dan pencegahan bencana; (c) pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; (d) kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana; (e) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.
(2)tanggap darurat, antara lain: (a) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya; (b) penentuan status keadaan darurat bencana; (c) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; (d) perlindungan terhadap kelompok rentan; dan (e) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital, penyelenggaraan tanggap darurat dikendalikan oleh kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai kewenangannya.
(3)pascabencana, antara lain: (a) rehabilitasi antara lain kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan revolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik. (b) rekonstruksi antara lain kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik atau peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. 2023, No.799 www.peraturan.go.id (c) terhadap kebutuhan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana sebagai antisipasi bencana yang terjadi secara simultan, Pemerintah Daerah mendukung aktif dengan mengutamakan penganggaran perlindungan, pemberdayaan, dan pernenuhan kebutuhan khusus kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, dan difabel) dalam rangka mernenuhi SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)dalam hal untuk kebutuhan pra bencana dan pascabencana sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (3) belum cukup tersedia anggarannya dan/atau belum tersedia anggarannya, dapat dilakukan pergeseran anggaran dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pernerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
(5)dalam hal untuk tanggap darurat dilaksanakan melalui pembebanan langsung BTT.
1. d.belanja transfer 1) belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pernerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD. 2) belanja transfer dirinci atas jenis: a) belanja bagi basil, digunakan untuk menganggarkan bagi basil yang bersumber dari: ( 1) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota.
(2)kebijakan penganggaran belanja bagi basil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)basil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan: (a) basil penerimaan PKB dan BBNKBdiserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen); (b) basil penerimaan PBBKB diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% [tujuh puluh persen); (c) basil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% [tujuh puluh persen); (d) basil penerimaan PAP diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen); dan (e) khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, basil penerimaan pajak air permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
(4)besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh 2023, No.799 www.peraturan.go.id dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/ a tau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ( 5) penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah.
(6)belanja bagi hasil pajak daerah provinsi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2024.
(7)dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2023, disalurkan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(8)Pemerintah Daerah provinsi dilarang menganggarkan belanja bagi hasil provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari retribusi daerah.
(9)pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa. (a) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (b) besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto. (c) penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. (d) dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2023, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2024. b) belanja bantuan keuangan ( 1) belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
(2)belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
(3)belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain seperti 2023, No.799 www.peraturan.go.id keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)belanja bantuan keuangan terdiri atas: (a) bantuan keuangan antardaerah provinsi; (b) bantuan keuangan antardaerah kabupaten/kota; (c) bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya; (d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan (e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/ kota kepada desa.
(5)bantuan keuangan terdiri dari: (a) bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/ atau pemerintah desa penerima bantuan; (b) bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
(6)dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan khusus.
(7)Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan. Dalam hal pemberi bantuan keuangan khusus mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD, Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan melakukan perubahan peraturan kepala daerah ten tang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
(8)Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan DD yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan ADD untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (dana alokasi umum dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2024 tidak termasuk dana bagi hasil-cukai hasil tembakau, dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, dana 2023, No.799 www.peraturan.go.id

4.Kebijakan Pembiayaan Daerah

a.penerimaan pembiayaan 1) dalam ha! APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari: a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) ( 1) penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

(2)SiLPA tersebut bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya.
(3)dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang- undangan pada Tahun Anggaran sebelumnya, Pemerintah bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit, dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (lO)ADD diprioritaskan penggunaannya untuk kebutuhan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) aparat desa. (l l)ADD dapat digunakan sebagian untuk mendaftarkan peserta PBPU yang didaftarkan oleh pemerintah desa yang belum tercakup dalam kepesertaan jaminan kesehatan nasional.
(12)dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD Tahun Anggaran 2023 dan terpisah dari ADD Tahun Anggaran 2024.
(13)Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota lainnya kepada desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(14)ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. 2023, No.799 www.peraturan.go.id Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya.
(4)dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan dana abadi daerah dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)pembentukan dana abadi ditetapkan dengan peraturan daerah, dengan memedomani peraturan perundang- undangan.
(6)dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Daerah dapat mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah. b) pencairan dana cadangan
(1)pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke RKUD dalam Tahun Anggaran berkenaan.
(2)jumlah dana cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah ten tang pembentukan dana cadangan bersangkutan.
(3)pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam Tahun Anggaran berkenaan.
(4)dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
(5)posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
(6)penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan pada SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)penerimaan hasil bunga/ jasa giro/imbal hasil/dividen/keuntungan (capital gain) atas rekening dana cadangan dan/atau penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai lain-lain PADyang sah. c) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. d) penerimaan pinjaman daerah/pembiayaan utang daerah ( 1) pembiayaan utang daerah digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
(2)Pemerintah Daerah dilarang melakukan pembiayaan langsung dari pihak luar negeri.
(3)pemerintah tidak memberikan jaminan atas pembiayaan utang daerah.
(4)pendapatan dan/atau BMD tidak dapat dijadikanjaminan pinjaman daerah.
(5)nilai bersih maksimal pembiayaan utang daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran terlebih dahulu mendapat 2023, No.799 www.peraturan.go.id persetujuan DPRD pada saat pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
(6)dalam hal tertentu yaitu kondisi kedaruratan yang mengakibatkan perkiraan pendapatan daerah mengalami penurunan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari APBD, kepala daerah dapat melakukan pembiayaan melebihi nilai bersih maksimal yang telah disetujui DPRD dan dilaporkan sebagai perubahan APBD tahun yang bersangku tan.
(7)pembiayaan utang daerah yang memenuhi persyaratan teknis dapat dilakukan melebihi sisa masa jabatan kepala daerah setelah mendapat pertimbangan dari Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
(8)pembiayaan utang daerah terdiri atas: (a) pinjaman daerah; (b) obligasi daerah; dan (c) sukuk daerah.
(9)pinjaman daerah (a) pmjaman daerah merupakan pembiayaan utang daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. (b) pinjaman daerah dapat bersumber dari:
1. i.Pemerintah; ii. Pemerintah Daerah lain; iii. lembaga keuangan bank; dan/atau iv. lembaga keuangan bukan bank. (c) pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah diberikan melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara setelah mendapatkan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. (d) pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah dapat dilakukan melalui penugasan kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank. (e) pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (b).ii, huruf (b).iii, dan huruf (b).iv dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemberi pinjaman. (f) pinjaman daerah dapat berbentuk konvensional atau syariah. (g) pinjaman daerah dilakukan dalam rangka:
2. i.pengelolaan kas; ii. pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah;
  1. 111.pengelolaan portofolio utang daerah; dan/atau iv. penerusan pinjaman kepada BUMD. 2023, No.799 www.peraturan.go.id (h) pinjarnan daerah dalam rangka pengelolaan kas dilakukan tidak dengan persetujuan DPRD dan harus dilunasi dalam Tahun Anggaran berkenaan. (i) pmjaman daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah dapat berupa pinjaman tunai dan/atau pinjaman kegiatan. U) pinjaman daerah dalam rangka penerusan pinjaman kepada BUMD berupa penugasan dari pemerintah/Pemerintah Daerah kepada BUMD untuk membiayai program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersifat strategis nasional atau penugasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Penugasan Pernerintah Daerah kepada BUMD yang bukan merupakan program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersifat strategis nasional harus mendapatkan persetujuan Menteri. (k) dalam hal pinjaman selain dari pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah, Menteri tidak memberikan pertimbangan pmjaman daerah dan Pemerintah Daerah cukup melakukan penyampaian salinan perjanjian pinjaman daerah yang telah ditanda tangani kepala daerah dan pemberi pinjaman kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. (lO)obligasi daerah dan sukuk daerah (a) penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah dilakukan dalam rangka:
  2. 1.pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah; ii. pengelolaan portofolio utang daerah; dan/atau iii. penerusan pinjaman dan/ a tau penyertaan modal kepada BUMD atas dana hasil penjualan obligasi daerah dan sukuk daerah. (b) penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah dilakukan dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara setelah mendapat pertimbangan Menteri. (c) penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah dilakukan untuk penyediaan sarana dan prasarana daerah. (d) pengelolaan obligasi daerah dan sukuk daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (l l)Pemerintah Daerah wajib membayar kewajiban pembiayaan utang daerah pada saat jatuh tempo.
(12)dana untuk membayar kewajiban pembiayaan utang daerah dianggarkan dalam APBD sampai dengan berakhirnya kewajiban.
(13)dalam hal Pemerintah Daerah tidak menganggarkan pembayaran kewajiban pembiayaan utang daerah, kepala daerah dan DPRD dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan. (14}dalam hal daerah tidak membayar kewajiban pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah dan lembaga yang 2023, No.799 www.peraturan.go.id mendapat penugasan dari pemerintah yang telah jatuh tempo, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dapat melakukan pemotongan dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya setelah berkoordinasi dengan Menteri.
(15)Pemerintah Daerah dapat melakukan pembiayaan utang daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. e) penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. b.pengeluaran pembiayaan 1) dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk: a) pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. ( 1) pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pembiayaan utang dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam Tahun Anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pembiayaan utang.
(2)pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pembiayaan utang yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud, termasuk yang diperhitungkan langsung terhadap penyaluran DTU.
(3)dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan (penambahan) pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. b) penyertaan modal daerah
(1)penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)peraturan daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan peraturan daerah tentang APBD.
(3)penyertaan modal daerah tidak dapat dilakukan pada perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan, kecuali 2023, No.799 www.peraturan.go.id diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan ketentuan: (a) dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah harus menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah dan analisis penyertaan modal daerah sebelum disetujui oleh kepala daerah. (b) analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, serta ditetapkan oleh kepala daerah. (c) penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. (d) pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjangjumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah mengenai penyertaan modal bersangkutan. (e) dalam hal Pemerintah Daerah akan menambahjumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan peraturan daerah mengenai penyertaan modal dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada BUMD, Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/ a tau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal sebagaimana dipersyaratkan otoritas jasa keuangan dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR).
(6)Pemerintah Daerah diminta memenuhi modal inti minimum bank pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 31 Desember 2024.
(7)perusahaan daerah yang menjadi BUMD dengan kepemilikan saham 1 (satu) daerah dibawah 51 % (lima puluh satu persen), daerah tersebut wajib menyesuaikan kepemilikan sahamnya menjadi paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) paling lama 5 [lima] tahun, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk dana bergulir.
(9)dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan BUMD lembaga 2023, No.799 www.peraturan.go.id keuangan perbankan, lembaga keuangan nonperbankan atau lembaga keuangan lainnya. (lO)dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen) serta peningkatan capaian air minum aman sebesar 15% {lima belas persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum {PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM. Penyertaan modal dimaksud dilakukan un tuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. c) pembentukan dana cadangan
(1)dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
(2)dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari: (a) dana alokasi khusus; (b) pinjaman daerah; dan {c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan. peraturan daerah tersebut paling sedikit memuat: (a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; {b) program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; (c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan; {d) sumber dana cadangan; dan (e) Tahun Anggaran pelaksanaan dana cadangan.
(5)peraturan daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan peraturan daerah tentang APBD.
(6)Pembentukan Dana Cadangan tidak dapat dilakukan pada perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan. d) pembentukan dana abadi daerah 2023, No.799 www.peraturan.go.id daerah dapat membentuk dana abadi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e) pemberian pinjaman daerah
(1)pemberian pmjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pernerintah Daerah lainnya, BUMD, badan usaha milik negara, koperasi, dan/ a tau masyarakat.
(2)pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
(3)persetujuan DPRD menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.
(4)ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.kebijakan surplus dan defisit

a.selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
b.surplus APBD merupakan selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
c.defisit APBD merupakan selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
d.dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e.dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f.defisit APBD harus dapat ditutup dari pembiayaan neto.
g.penggunaan surplus APBD diutamakan untuk: 1) pembayaran cicilan pokok utang yangjatuh tempo; 2) penyertaan modal daerah; 3) pembentukan dana cadangan; 4) pemberian pinjaman daerah; dan/atau 5) pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
h.pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok utang yang belum cukup tersedia anggaran dalam pengeluaran pembiayaan sesuai dengan perjanjian.
1. 1.Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara setiap semester dalam Tahun Anggaran berkenaan.
j.Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai dari Pinjaman Daerah setiap Tahun Anggaran.
k.penetapan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah paling lambat bulan Agustus untuk Tahun Anggaran berikutnya.
1. 1.Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara setiap semester dalam Tahun Anggaran 2023, No.799 www.peraturan.go.id D. TEKNIS PENYUSUNAN APBD
2. 1.Dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah dan DPRD harus memperhatikan ketentuan:
a.penyusunan peraturan daerah tentang APBD 1) dalam proses penyusunan APBD, kepala daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ketua TAPD yakni sekretaris daerah dan anggota TAPD terdiri atas pejabat yang membidangi perencanaan daerah, pejabat yang membidangi pengelola keuangan daerah dan pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya, TAPD dapat melibatkan instansi lain sesuai dengan kebutuhan. 2) pejabat lain sesuai kebutuhan tersebut tidak termasuk pejabat pada SKPD yang menyelenggarakan unsur pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) penyusunan dan pembahasan KUA dan PPAS a) berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. b) dalam penyusunan rancangan KUA memuat substansi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya rancangan PPAS memuat program prioritas dan berkenaan. Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran DTU.
m.Menteri melakukan pengendalian defisit APBD provinsi berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai pinjaman daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
n.gubernur selaku wakil pernerintah pusat melakukan pengendalian defisit APBD kabupaten/kota berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD.
o.batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD untuk setiap Tahun Anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
p.pengendalian dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.
1. 6.Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA)
a.Pemerintah Daerah menganggarkan SILPA Tahun Anggaran 2024 bersaldo nihil.
b.dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA tahun berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program, kegiatan dan subkegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, subkegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
c.dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA tahun berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan subkegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program, kegiatan dan subkegiatan. 2023, No.799 www.peraturan.go.id batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program, kegiatan dan subkegiatan. c) penyusunan rancangan KUAdan PPAS serta rancangan APBD menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan peraturan mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta dilaksanakan melalui SIPD-RI. d) kepala daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD. e) kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus. f) dalam hal terdapat penambahan kegiatan/ subkegiatan baru yang tidak terdapat dalam rencana kerja Pemerintah Daerah pada saat pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS, perlu disusun berita acara kesepakatan kepala daerah dengan ketua DPRD. Penambahan kegiatan baru akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan. g) dalam hal kepala daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah tentang KUA dan PPAS, sebagai dasar penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. h) dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah bertugas untuk:

(1)menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan
(2)menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS. i) dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bertugas untuk:
(1)menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan
(2)menandatangani Nota Kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS. j) dalam hal berakhimya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, penjabat kepala daerah yang ditunjuk dan ditetapkan bertugas untuk:
(1)menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan
(2)menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS. k) dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pedoman penyusunan tata tertib DPRD 2023, No.799 www.peraturan.go.id provinsi, kabupaten, dan kota, bertugas untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS. 1) ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir h), butir i), butir j), dan butir k) berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan perubahan APBD. m) penganggaran kegiatan/subkegiatan tahunjamak:
(1)Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kegiatan/ subkegiatan untuk: (a) 1 (satu) Tahun Anggaran; atau (b) lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dalam bentuk kegiatan/ subkegiatan tahun jamak.
(2)kegiatan/ subkegiatan tahun jamak harus memenuhi kriteria paling sedikit: (a) pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan/subkegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam Tahun Anggaran berkenaan; atau (b) pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan/subkegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian Tahun Anggaran antara lain penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, pelayanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa pelayanan kebersihan (cleaning service).
(3)penganggaran kegiatan/subkegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan kepala daerah bersama DPRD dan ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS;
(4)persetujuan bersama paling sedikit memuat: (a) nama kegiatan/ subkegiatan; (b) jangka waktu pelaksanaan kegiatan/subkegiatan; (c) jumlah anggaran; dan (d) alokasi anggaran per tahun.
(5)jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan/subkegiatan tahunjamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan/ subkegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional, kepentingan strategis nasional, dan/atau pembiayaan utang daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) penyusunan RKA-SKPD a) berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD, kepala daerah menerbitkan surat edaran mengenai pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD yang disiapkan oleh TAPD. RKA-SKPD memuat rencana pendapatan dan belanja untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya, sedangkan RKA-SKPD selaku SKPKD memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. b) penyusunan RKA-SKPD menggunakan pendekatan:
(1)kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju. 2023, No.799 www.peraturan.go.id prakiraan maju berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan dalam Tahun Anggaran berikutnya dari Tahun Anggaran yang direncanakan.
(2)penganggaran terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.
(3)penganggaran berdasarkan kinerja memperhatikan: (a) keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari subkegiatan; (b) hasil dan manfaat yang diharapkan; dan (c) efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran. c) penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman pada: ( 1) indikator kinerja, dengan rincian paling sedikit mencakup: (a) indikator dan target kinerja hasil program; (b) indikator dan target kinerja keluaran (output) kegiatan; dan (c) indikator dan target kinerja keluaran (sub-outpuq subkegiatan.
(2)tolok ukur kinerja;
(3)sasaran kinerja;
(4)analisis standar belanja;
(5)standar harga satuan;
(6)Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD); dan
(7)SPM. d) untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan kinerja serta terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, Kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan 2 (dua) Tahun Anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama Tahun Anggaran berjalan. e) evaluasi bertujuan untuk menilai program, kegiatan dan subkegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan. f) dalam ha! terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, kepala SKPD dapat menyusun RKA-SKPD di luar KUA dan PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD. g) dalam hal program, kegiatan, dan subkegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan. h) dalam hal terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), dalam masa transisi penyusunan RKA-SKPD disusun oleh TAPD atau TAPD menunjuk SKPD terkait. i) dalam penyusunan RKA-SKPD, bagi SKPD/Unit SKPD yang melaksanakan pola keuangan BLVD berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. 2023, No.799 www.peraturan.go.id j) RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah ten tang APBD. k) RKA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya sesuai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan. 1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD, disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi oleh TAPD dan direviu oleh APIP secara bersamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan tujuan: ( 1) memastikan RKA-SKPD telah disusun sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma guna meningkatkan kualitas penganggaran daerah.
(2)meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, kepala daerah harus menugaskan APIP sebagai quality assurance untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yakni reviu atas rencana kerja Pemerintah Daerah, rencana kerja SKPD, KUA-PPAS, dan RKA-SKPD.
(3)kepala SKPD melakukan penyempurnaan apabila hasil verifikasi TAPD dan reviu APIP atas RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian.
(4)memastikan SKPD terkait dan TAPD telah menindaklanjuti rekomendasi dalam catatan hasil reviu APIP. m) laporan hasil reviu APIP daerah untuk KUA dan PPAS serta RKA-SKPD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. lnspekturJenderal untuk provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk kabupaten/kota yang ditembuskan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan reviu selesai dilaksanakan dan menjadi syarat penyampaian dokumen evaluasi Rancangan peraturan daerah ten tang APBD. 5) penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD a) TAPD menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala daerah. Dokumen pendukung tersebut terdiri atas nota keuangan dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rancangan peraturan daerah tentang APBD memuat informasi kinerja berdasarkan sasaran capaian kinerja dan indikator kinerja masing-rnasing program, kegiatan, dan subkegiatan. b) kepala daerah wajib mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung dalam bentuk hard copy dan dalam bentuk soft copy kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) 2023, No.799 www.peraturan.go.id bulan Tahun Anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD. Penjelasan dan dokumen pendukung, antara lain nota keuangan, rencana kerja Pemerintah Daerah, KUA dan PPAS serta formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang memiliki klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sebagaimana termuat dalam SIPD-RI. c) penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik melalui SIPD-RI d) rancangan peraturan daerah tentang APBD memuat lampiran sebagai berikut: ( 1) ringkasan APBDyang diklasifikasi menuru t kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
(2)ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
(3)rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
(4)rekapitulasi dan sinkronisasi peraturan daerah APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain: (a) rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator dan target kinerjanya; (b) rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; (c) rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM; (d) sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan rancangan APBD; (e) sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan PPAS dengan rancangan APBD; dan (f) sinkronisasi program prioritas dan kegiatan prioritas nasional dengan program prioritas daerah.
(5)informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada rancangan peraturan daerah tentang APBD, antara lain: (a) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; (b) daftar piutang daerah; (c) daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya; (d) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain; (e) daftar subkegiatan tahun jamak (multi years); (f) daftar dana cadangan; dan (g) daftar pinjaman daerah. e) pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh kepala daerah dan DPRD setelah kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada 2023, No.799 www.peraturan.go.id DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, sebagai berikut:
(1)pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, KUA, dan PPAS;
(2)dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD sesuai dengan kebutuhan dalam pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui SIPD-RI;
(3)hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD. f) kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2024. g) dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah bertugas untuk:
(1)mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD; dan
(2)menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD. h) dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bertugas untuk:
(1)menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD; dan/atau
(2)menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD. i) dalam hal berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, penjabat kepala daerah yang ditunjuk dan ditetapkan bertugas untuk:
(1)menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD; dan/atau
(2)menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD. j) dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pedoman penyusunan tata tertib DPRD provinsi, kabupaten, dan kota, bertugas untuk menandatangani menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah ten tang APBD. k) ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir g), butir h), butir i], dan butir j) berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan perubahan APBD. 6) penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD a) berdasarkan persetujuan bersama, kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. b) rancangan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD memuat lampiran sebagai berikut:
(1)ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 2023, No.799 www.peraturan.go.id
(2)penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
(3)rekapitulasi dan sinkronisasi peraturan kepala daerah penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi, antara lain: (a) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; (b) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial; (c) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; (d) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil; (e) rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan su brincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; (f) rincian dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan (g) sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi/ kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara. c) informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada peraturan kepala daerah penjabaran APBD antara lain:
(1)rekapitulasi dan sinkronisasi peraturan kepala daerah penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana.
(2)formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa PDN, TKDN. d) penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD disertai penjelasan mengenai dasar hukum pendapatan. Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi subkegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan subkegiatan. Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk pengeluaran pembiayaan. 7) evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD a) rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD disampaikan melalui surat pengantar kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak 2023, No.799 www.peraturan.go.id tanggal persetujuan rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh gubernur. b) rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD disampaikan melalui surat pengantar kepada gubemur sebagai wakil pemerintah pusat bagi kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota. dalam melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang keuangan negara. Konsultasi, dilaksanakan untuk menguji kesesuaian rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, rencana kerja Pemerintah Daerah, KUA, PPAS, dan RPJMD. c) evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan daerah ten tang APBD, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang Panjabaran Perubahan APBD. d) dalam bal gubemur sebagai wakil pemerintah pusat tidak melaksanakan evaluasi, Menteri mengambil alih pelaksanaan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. e) gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan basil evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan gubemur tentang hasil evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang Penjabaran APBD. Hasil evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang penjabaran APBD disampaikan dalam bentuk hard copy dan/ atau soft copy. f) penyempurnaan basil evaluasi dilakukan kepala daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran. Penyempurnaan hasil evaluasi tersebut ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD. Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD. Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk APBD provinsi dan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat untuk APBD kabupaten/kota 2023, No.799 www.peraturan.go.id Tabel 1 paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan dalam bentuk hard copy dan soft copy. Selanjutnya, penetapan atas keputusan pimpinan DPRD memperhatikan sebagai berikut:
(1)dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara DPRD menandatangani keputusan pimpinan DPRD;
(2)dalam hal keputusan pimpinan DPRD tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Menteri bagi provinsi dan gubemur bagi kabupaten/kota, kepala daerah menetapkan peraturan daerah tentang APBD berdasarkan hasil penyempumaan evaluasi; dan
(3)peraturan daerah tentang APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari Menteri bagi provinsi dan gubemur selaku wakil pemerintah pusat bagi kabupaten/ kota. g) rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah ten tang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan ketentuan:
(1)penetapan rancangan peraturan daerah tentangAPBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya;
(2)kepala daerah menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada Menteri bagi provinsi dan gubemur sebagai wakil pemerintah pusat bagi kabupaten/kota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD ditetapkan dalam bentuk hard copy dan soft copy;
(3)dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan semen tara, wakil kepala daerah bertugas untuk menetapkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD;
(4)dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pejabat sementara/pelaksana tugas kepala daerah bertugas untuk menetapkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
(5)dalam hal berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, penjabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bertugas untuk menetapkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. h) kepala daerah dan DPRD wajib melaksanakan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sebagaimana tercantum pada tabel: 2023, No.799 www.peraturan.go.id 7. rancangan peraturan daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD bersama paling lambat 1 Kepala (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran berkenaan 60 (enam puluh) hari kerja paling lam bat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lam bat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minazu penyampaian6.

7.penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 6. 5. 3 (tiga) minggu lambat + 1 (satu) III bulan minggu reviu oleh APIP daerah penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD oleh SKPD terkait serta paling ,___~v_e_r_ifi_1k_a_s_i_o_l_e_h_T_A_P_D__ __, minggu RKA-SKPD Agustus sebagaimana pada angka 5 wajib direviu oleh APIP daerah penerbitan surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD 4. rancangan PPAS oleh minggu II bulan kepala daerah kepada Juli DPRD 1-3-_-+-k-es_e_p_ak_a_t_a_na_n_t_ar_a--1-----------1 5 (lima) kepala daerah dan paling lambat mmggu DPRD atas rancangan minggu II bulan KUA dan rancangan Agustus PPAS lam bat
2.penyampaian rancangan KUA dan paling paling lam bat minggu I bulan 1 (satu) Juli minggu penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh ketua TAPD kepada kepala daerah yang telah direviu oleh APIP daerah 1. Waktu persetujuan DPRD dan Daerah No Lama Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD Uraian 2023, No.799 www.peraturan.go.id
13.penyampaian peraturan paling lambat 7 daerah tentang APBD (tujuh) hari kerja dan peraturan kepala setelah daerah tentang peraturan penjabaran APBD daerah dan peraturan kepala penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD ten tang penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD 10.
12.penetapan peraturan paling lambat daerah tentang APBD akhir Desember dan peraturan kepala (31 Desember) daerah ten tang penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi 3 (tiga) hari kerja pimpinan setelah tentang keputusan pimpinan DPRD ditetapkan
11.penyampaian keputusan DPRD hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah ten tang penjabaran APBD 9. menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan Rancangan peraturan kepala daerah ten tang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah rancangan peraturan daerah ten tang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri / zubernur 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur 8. 2023, No.799 www.peraturan.go.id

b.penyusunan peraturan kepala daerah tentang APBD 1) dalam hal DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD 1 (satu) bulan sebelum dimulainya TA setiap tahun dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- kepada Menteri Dalam daerah Ne eri Gubernur diteta kan 2023, No.799 www.peraturan.go.id undangan. Berkenaan dengan hal tersebut, sanksi tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD, apabila keterlambatan persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD disebabkan oleh kepala daerah terlambat menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD dari tahapan dan jadwal sebagaimana tercantum dalam Tabel 1. 2) dalam hal kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD, kepala daerah menyusun rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD dengan berpedoman kepada RPJMD/RPD, rencana kerja Pemerintah Daerah dan KUA serta PPAS. 3) penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD dimaksud memperhatikan: a) rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD Tahun Anggaran sebelumnya. Angka APBD TA sebelumnya merupakan angka pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam APBD tahun sebelumnya; b) dalam hal Pemerintah Daerah melakukan perubahan APBD, angka APBD Tahun Anggaran sebelumnya adalah angka pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam perubahan APBD tahun sebelumnya; c) dalam hal pada tahun anggaran sebelumnya Pemerintah Daerah melakukan pinjaman daerah maka angka pengeluaran APBD tidak termasuk angka pinjaman daerah pada Tahun Anggaran sebelumnya; d) rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalarn rangka pemenuhan SPM serta pendanaan urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam Tahun Anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa; f) belanja yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g) angka APBD Tahun Anggaran sebelumnya dapat dilampaui apabila terdapat: ( 1) kebijakan pemerintah pusat yang mengakibatkan tambahan pembebanan pada APBD; dan/atau

(2)keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD memuat lampiran sebagai berikut: 2023, No.799 www.peraturan.go.id a) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; b) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; c) rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; d) rekapitulasi dan sinkronisasi peraturan kepala daerah APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain: ( 1) rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator dan target kinerjanya;
(2)rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
(3)rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
(4)sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan rancangan APBD;
(5)sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah, KUA, dan PPAS dengan rancangan APBD; dan
(6)sinkronisasi program prioritas dan kegiatan prioritas nasional dengan program prioritas daerah. e) informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD, antara lain: ( 1) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
(2)daftar piutang daerah;
(3)daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
(4)daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
(5)daftar subkegiatan tahun jamak (multi years);
(6)daftar dana cadangan;
(7)daftar pinjaman daerah.
(8)daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hi bah;
(9)daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial; (lO)daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; (l l)daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
(12)rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
(13)rincian dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/ tambahan DBH-minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; 2023, No.799 www.peraturan.go.id
(14)rincian dana tambahan insfrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
(15)sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara;
(16)rekapitulasi dan sinkronisasi peraturan kepala daerah penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;dan (l 7)formulir komitmen Pemerintah Daerah mengangga.rkan barang dan jasa serta belanja modal berupa PDN, TKDN. 5) rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD ditetapkan menjadi peraturan kepala daerah tentang APBD setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi kabupaten/kota, dengan tahapan sebagai berikut: a) untuk memperoleh pengesahan, rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi kabupaten/kota paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD. b) pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi kabupaten/kota dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD disampaikan. c) dalam hal batas waktu 30 (tiga puluh) hari Menteri Dalam Negeri atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak mengesahkan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD, kepala daerah menetapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD menjadi peraturan kepala daerah tentang APBD. d) dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan dokumen formulir komitmen Pemerintah Daerah dalam belanja pengadaan barang/jasa berupa PDN, rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 tidak dapat diproses lebih lanjut untuk dilakukan pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi kabupaten/kota.
1. c.penyusunan peraturan kepala daerah pengeluaran setiap bulan atas belanja wajib dan belanja mengikat: 1) dalam hal penetapan peraturan daerah APBD mengalami keterlambatan, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD Tahun Anggaran sebelumnya. 2) pengeluaran setiap bulan dibatasi penggunaannya hanya untuk mendanai keperluan mendesak meliputi: a) belanja yang bersifat wajib seperti pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan; 2023, No.799 www.peraturan.go.id b) belanja yang bersifat mengikat seperti gaji dan tunjangan, serta operasional sehari-hari, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) pengeluaran setiap bulan dibatasi penggunaannya hanya untuk mendanai keperluan mendesak ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan berlaku hingga APBD ditetapkan.
2. d.penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD (Daerah Otonom Baru) adalah sebagai berikut: 1) dalam hal daerah belum memiliki DPRD, kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah untuk menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan masyarakat. 2) rancangan KUA dan rancangan PPAS dikonsultasikan kepada Menteri bagi provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi kabupaten/kota. 3) rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dikonsultasikan dijadikan pedoman penyusunan RKA-SKPD. 4) hasil penyusunan RKA-SKPD dijadikan dasar penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD. 5) rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD disampaikan kepada Menteri bagi provinsi dan gubemur sebagai wakil pemerintah pusat bagi kabupaten/kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS dikonsultasikan kepada Menteri bagi provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi kabupaten/kota. 6) rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD ditetapkan menjadi peraturan kepala daerah oleh kepala daerah setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi kabupaten/kota. 7) ketentuan mengenai penyiapan rancangan peraturan daerah tentang APBD berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyiapan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD. 8) ketentuan mengenai pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD.
3. e.penetapan APBD Bagi Daerah Persiapan 1) persiapan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada daerah persiapan ditetapkan dalam APBD daerah induk, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) APBD daerah induk disusun berdasarkan rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah dengan memperhatikan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan masyarakat pada daerah persiapan; 3) pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada daerah persiapan dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri.
4. f.pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/ kon trak/ perika tan 1) pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/ kontrak/perikatan yang melewati Tahun Anggaran berkenaan dapat terjadi akibat: a) keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada Tahun Anggaran berkenaan, dengan melakukan tahapan sebagai berikut: 2023, No.799 www.peraturan.go.id
(1)kepala SKPD terkait meneliti dasar pengakuan kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang telah diselesaikan dan dituangkan dalam berita acara serah terima pada tahun sebelumnya namun belum dilakukan pembayaran, untuk menjadi dasar penganggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD;
(2)melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
(3)pembayaran atas kewajiban kepada pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan subkegiatan serta kode rekening berkenaan;
(4)mengesahkan Perubahan DPA SKPD dan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar pelaksanaan pembayaran. b) perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan tahapan sebagai berikut: ( 1) kepala SKPD terkait meneliti dasar pengakuan kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga sebagai dasar penganggaran dalam APBD dan diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD;
(2)melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
(3)pembayaran atas kewajiban kepada pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan subkegiatan serta kode rekening berkenaan;
(4)mengesahkan perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran. c) keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar lforce majeure) sesuai peraturan perundang-undangan, dengan melakukan tahapan sebagai berikut:
(1)kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada Tahun Anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang dan jasa;
(2)kepala daerah menetapkan keadaan kahar (force majeure) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, sepanjang bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang dan jasa;
(3)melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan 2023, No.799 www.peraturan.go.id diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBDTahun Anggaran 2024;
(4)pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan subkegiatan serta kode rekening berkenaan;
(5)mengesahkan Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran. d) kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap (inkracht} dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, dengan melakukan tahapan sebagai berikut: ( 1) kepala SKPD terkait memformulasikan kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga terlebih dahulu dalam RKA-SKPD;
(2)melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBDTahun Anggaran 2024;
(3)pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan subkegiatan serta kode rekening berkenaan;
(4)mengesahkan Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran. 2) dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Tahun Anggaran berkenaan yang melampaui Tahun Anggaran, harus dilakukan reviu terlebih dahulu oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) basil reviu APIP menjadi salah satu dasar Pemerintah Daerah untuk menganggarkan dalam perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. 4) tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melewati Tahun Anggaran berkenaan diatur dalam peraturan kepala daerah.
1. g.penyusunan perubahan APBD 1) dasar perubahan APBD a) laporan realisasi semester pertama APBD menjadi dasar perubahan APBD. b) perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
(1)perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
(2)keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarorganisasi, antarunit organisasi, antarprogram, antarkegiatan, antarsubkegiatan dan antarjenis belanja;
(3)keadaan yang menyebabkan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran berjalan;
(4)keadaan darurat; dan/atau 2023, No.799 www.peraturan.go.id
(5)keadaan luar biasa. c) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA
(1)perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya: (a) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah; (b) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/ atau (c) perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
(2)kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA yang ditetapkan sebelumnya ke dalam rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disertai penjelasan berdasarkan perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah. d) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran, sebagai berikut: ( 1) pergeseran anggaran terdiri atas pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dan pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
(2)pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu: (a) pergeseran antarorganisasi; (b) pergeseran antarunit organisasi; (c) pergeseran antarprogram; (d) pergeseran antarkegiatan; (e) pergeseran antarsubkegiatan; (f) pergeseran antarkelompok; (g) pergeseran antarjenis.
(3)pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
(4)dalam hal terdapat kondisi darurat termasuk keperluan mendesak, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya, apabila pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi daerah yang melakukan pergeseran setelah perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
(5)pergeseran anggaranyang menyebabkan perubahan APBD menggunakan alokasi anggaran BTT sepanjang memenuhi kriteria kondisi darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu: (a) pergeseran antarobjek dalam jenis yang sama dapat dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah. (b) pergeseran antarrincian objek dalam objek yang sama dan pergeseran antarsubrincian objek dalam rincian objek yang sama dapat dilakukan atas persetujuan PPKD. 2023, No.799 www.peraturan.go.id penganggaran penggunaan SiLPA Tahun sebelumnya terlebih dahulu melakukan atas peraturan kepala daerah tentang
(3)tata cara Anggaran perubahan
(7)pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum atau sesudah perubahan APBD, meliputi: (a) pergeseran antarobjek dalam jenis yang sama, antarrincian objek dalam objek yang sama, dan antarsubrincian objek dalam rincian objek yang sama dilakukan melalui perubahan RKA SKPD pada SIPD- RI, untuk selanjutnya dilakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD dan/atau perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD; (b) pergeseran yang tidak menyebabkan perubahan APBD antarobjek dalam jenis yang sama, antarrincian objek dalam objek yang sama, antarsubrincian objek dalam rincian objek yang sama, dan uraian dari subrincian objek tidak dapat dilakukan untuk kelompok belanja modal dikarenakan mengubah target kinerja dan rencana kebutuhan BMD, kecuali memenuhi kriteria kondisi darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (c) pergeseran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD ditampung dalam perubahan peraturan daerah tentang APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. e) keadaan yang menyebabkan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran berjalan
(1)keadaan yang menyebabkan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran berjalan dapat berupa: (a) menutupi defisit anggaran; (b) mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya; (c) membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD; (d) melunasi kewajiban bunga dan pokok utang; (e) mendanai kenaikan gaji dan tunjangan pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah; (f) mendanai program, kegiatan, dan subkegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/ atau (g) mendanai subkegiatan yang capaian sasaran kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD Tahun Anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam Tahun Anggaran berjalan.
(2)penggunaan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran tersebut di atas diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD. 2023, No.799 www.peraturan.go.id penjabaran APBD Tahun Anggaran berikutnya, dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran berikutnya atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran berikutnya. f) keadaan darurat ( 1) Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam rancangan perubahan APBD.
(2)dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu melakukan peraturan kepala daerah penjabaran perubahan APBD. g) keadaan luar biasa ( 1) perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
(2)keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/ a tau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
(3)ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa diatur dalam peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) tahapan perubahan APBD a) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Laporan disampaikan kepada DPRD paling lam bat pada akhir bulan Juli Tahun Anggaran berkenaan.
(1)laporan realisasi semester pertama APBDTahun Anggaran 2024 menjadi dasar dalam proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 serta persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas rancangan peraturan daerah dimaksud dilakukan setelah persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah ten tang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;
(2)pengambilan keputusan mengenai rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berkenaan berakhir. b) kepala daerah menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS berdasarkan perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dengan tetap mengacu pada pedoman penyusunan APBD. TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat dalam perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah. TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS menggunakan data dan 2023, No.799 www.peraturan.go.id informasi terkait program prioritas beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang bersumber dari perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah. c) kepala daerah menyampaikan rancangan perubahan KUAdan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD. d) kepala daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS. e) kepala daerah dan DPRD melakukan penyepakatan bersama berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS. f) kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD. g) berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama pimpinan DPRD, kepala daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan RKA-SKPD yang disiapkan oleh TAPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD. h) dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Agustus Tahun Anggaran berjalan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS tidak disepakati Kepala Daerah bersama DPRD, kepala daerah menetapkan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS tersebut menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS dengan keputusan kepala daerah, untuk selanjutnya kepala daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD yang disiapkan oleh TAPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD. i) surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD diterbitkan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus Tahun Anggaran berjalan paling sedikit memuat:
(1)prioritas pembangunan daerah dan program, kegiatan dan subkegiatan yang terkait;
(2)alokasi prioritas plafon anggaran sementara untuk setiap program, kegiatan dan subkegiatan SKPD;
(3)batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD kepada PPKD; dan
(4)dokumen sebagai lampiran meliputi perubahan KUA, perubahan PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, format Perubahan DPA-SKPD, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan RKBMD. j) RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi. k) dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan. 1) selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD juga direviu oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. m) PPKD menyusun rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan dokumen pendukung berdasarkan perubahan RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh Kepala SKPD, untuk disampaikan kepada kepala daerah. 2023, No.799 www.peraturan.go.id NO URAIAN WAKTU LAMA

1.penyampaian rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS oleh Ketua TAPD kepada kepala daerah yang telah paling lamb at direviu oleh APIP daerah minggu I bulan
2.penyampaian rancangan Agustus perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD
3.pembahasan dan paling lamb at kesepakatan antara kepala minggu II bulan daerah dan DPRD atas Agustus rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS Tabel3 Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD n) kepala daerah wajib mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat minggu kedua bulan September Tahun Anggaran berkenaan untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama yang dituangkan dalam persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD. o) pengambilan keputusan mengenai rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berkenaan berakhir. p) dalam hal DPRD sampai batas waktu tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan. q) penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. r) ketentuan mengenai tata cara dan dokumen penyusunan perubahan APBD serta evaluasi perubahan APBD berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan APBD sesuai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan. 3) larangan Pemerintah Daerah dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk menganggarkan kegiatan, subkegiatan dan belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan, subkegiatan serta bantuan keuangan yang bersifat khusus tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024. 4) tahapan penyusunan dan jadwal proses penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada tabel: 2023, No.799 www.peraturan.go.id
9.penyempurnaan rancangan paling lambat 7 7 (tujuh) peraturan daerah tentang (tujuh) hari kerja hari kerja perubahan APBD sesuai (sejak diterima dengan hasil evaluasi yang keputusan hasil ditetapkan dengan evaluasi) keputusan pimpinan DPRD ten tang penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
8.hasil evaluasi rancangan paling lama 15 15 (lima peraturan daerah tentang (lima belas) hari belas) perubahan APBD dan kerja setelah hari kerja rancangan peraturan kepala rancangan daerah tentang penjabaran peraturan daerah perubahan APBD tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah ten tang penjabaran perubahan APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri/ gubernur
7.menyampaikan rancangan 3 (tiga) hari kerja 3 (tiga) peraturan daerah tentang setelah hari kerja perubahan APBD dan persetujuan rancangan peraturan kepala bersama daerah tentang penjabaran perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri/gubernur untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) bu Ian sebelum Tahun Anggaran berakhir pengambilan persetujuan paling lambat 30 bersama DPRD dan kepala September daerah 6. penyampaian rancangan paling lambat peraturan daerah tentang minggu II bulan perubahan APBD oleh kepala September daerah kepada DPRD
4.penerbitan surat edaran paling lambat kepala daerah perihal minggu III bulan pedoman penyusunan RKA- Agustus SKPD dan perubahan DPA- SKPD serta penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah ten tang peniabaran perubahan APBD 5. 2023, No.799 www.peraturan.go.id E. HAL KHUSUS LAINNYA Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan prinsip dan kebijakan umum penyusunan APBD serta teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, sebagai berikut:
1.kebijakan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (mandatory spending), antara lain:

a.anggaran fungsi pendidikan 1) dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan. 2) perhitungan alokasi fungsi pendidikan pada Tabel E. l sebagai berikut:
1. 2.format dokumen anggaran dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024
a.format dokumen anggaran dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi: 1) penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS/rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS; 2) penyusunan RKA-SKPD; 3) penyusunan rancangan peraturan daerah ten tang APBD / rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD; 4) penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD/rancangan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD; 5) penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD.
b.format dokumen anggaran dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 dimutakhirkan/ disesuaikan secara digital dalam SIPD-Rl sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. 10.penyampaian keputusan 3 (tiga) hari kerja 3 (tiga) pimpinan DPRD ten tang setelah keputusan hari kerja penyempumaan rancangan pimpinan DPRD peraturan daerah ten tang ditetapkan perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri/ gubernur
2. 11.penetapan peraturan daerah ten tang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah ten tang penjabaran perubahan APBD sesuai denzan hasil evaluasi
3. 12.penyampaian peraturan paling lam bat 7 7 (tujuh) daerah ten tang perubahan (tujuh) hari kerja hari kerja APBD dan peraturan kepala setelah peraturan daerah ten tang penjabaran daerah dan APBD kepada Menteri Dalam peraturan kepala Nezeri/ zubernur daerah ditetapkan 2023, No.799 www.peraturan.go.id 3) pemetaan atas perhitungan alokasi fungsi pendidikan terdiri atas belanja pada subkegiatan pada urusan bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang perpustakaan, bidang kepemudaan dan olahraga serta belanja di luar urusan bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang perpustakaan, bidang kepemudaan dan olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan yang menjadi bagian informasi yang tersedia dalam SIPD-RI. 4) dalam hal terdapat penyesuaian atas perubahan kebijakan mengenai pemetaan atas perhitungan alokasi fungsi pendidikan,
4. 4.xxx%Rasio anazaran pendidikan (2:3) x 100% Rp xxxTotal Belania Daerah3. Rp xxxAnzzaran Fungsi Pendidikan [a+b+c+d+e]2. Rpxxx Rp xxx Rpxxx Rp xxx Rp xxx Rpxxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rpxxx Rpxxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rpxxx Rpxxxa. Urusan Bidang Pendidikan: 1) Belanja Operasi:
a.belanja pegawai;
b.belanja barang dan jasa;
c.belanja hibah;
d.belanja bantuan sosial. 2) Belanja Modal;
b.Urusan Bidang Kebudayaan: 1) Belanja Operasi:
a.belanja pegawai;
b.belanja barang dan jasa;
c.belanja hibah;
d.belanja bantuan sosial. 2) Belanja Modal;
c.Urusan Bidang Perpustakaan: 1) Belanja Operasi:
a.belanja pegawai;
b.belanja barang dan jasa;
c.belanja hibah;
d.belanja bantuan sosial. 2) Belanja Modal;
d.Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga: 1) Belanja Operasi:
a.belanja pegawai;
b.belanja barang dan jasa;
c.belanja hibah;
d.belanja bantuan sosial. 2) Belanja Modal;
e.Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain: 1) Belanja Transfer: Belanja bantuan keuangan ... 2) Sub Kegiatan .... pada SKPD .... dst .... 1. JUMLAHKOMPONEN PERHITUNGANNO Tabel E.l Contoh Format Perhitungan Alokasi Fungsi Pendidikan 2023, No.799 www.peraturan.go.id dapat diperbarui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
b.anggaran kesehatan 1) dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan. 3) prioritas bidang kesehatan diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain: a) penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit; b) peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan stunting: ( 1) peningkatan skrining anemia remaja putri;

(2)konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri;
(3)pemeriksaan kehamilan (antenatal care);
(4)konsumsi TTD ibu hamil;
(5)pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK);
(6)pemantauan tumbuh kembang balita, termasuk penyediaan antropometri set;
(7)pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 (enam) bulan;
(8)pemberian makanan tambahan protein hewani bagi bayi yang berusia di bawah 2 (dua) tahun (baduta);
(9)tatalaksana dan rujukan balita dengan masalah gizi ( weight flatteing, wasting, dan stunting); ( 10) peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi; dan (ll)edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita. c) pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama: ( 1) Tuberkulosis (TBC);
(2)Human Immunodeficiency Virus (HIV);
(3)malaria; dan
(4)penyakit menular lainnya; d) pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, terutama:
(1)diabetes melitus;
(2)hipertensi; dan
(3)penyakit tidak menular lainnya; e) penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan: ( 1) sarana dan prasarana Pu sat Keseha tan Masyaraka t (Puskesmas) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat termasuk prasarana Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
(2)sarana prasarana posyandu prima dan posyandu;
(3)obat esensial, obat gizi, obat kesehatan ibu dan anak, obat program lainnya dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);
(4)penguatan jejaring layanan rujukan dengan pemenuhan sarana prasarana rumah sakit untuk layanan 4 (empat) jenis penyakit tidak menular [kanker, stroke, jantung, dan uronefrology) dan sarana rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK); 2023, No.799 www.peraturan.go.id
(5)penguatan ketahanan kesehatan melalui pemenuhan sarana prasarana laboratorium kesehatan masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda); f) penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, dengan pemenuhan:
(1)9 (sembilan) tenaga kesehatan di pusat kesehatan masyarakat sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 dan 2 (dua) orang tenaga penunjang dengan kapasitas pengelola keuangan dan manajemen informasi;
(2)perawat dan bidan pada entitas pusat kesehatan masyarakat pembantu;
(3)7 (tujuh) jenis dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 (empat) jenis penyakit tidak menular [kanker, stroke, jantung, dan uronef rology);
(4)tenaga kesehatan di laboratorium kesehatan daerah;
(5)insentif upaya kesehatan masyarakat untuk tenaga kesehatan di pusat kesehatan masyarakat;
(6)peningkatan kapasitas dan insentif kader posyandu.
1. c.anggaran infrastruktur 1) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/ a tau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik sampai dengan TA 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) belanja infrastruktur pelayanan publik adalah belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah; 4) belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa adalah belanja bagi hasil dan/atau transfer yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain bagi hasil Pajak provinsi kepada kabupaten/kota, bagi hasil Pajak dan Retribusi kabupaten/kota kepada desa, dan transfer kepada desa yang berasal dari DD dan ADD. 5) perhitungan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik dan belanja infrastruktur daerah pada Tabel E.2 dan Tabel E.3 sebagai berikut: 2023, No.799 www.peraturan.go.id 6) pemetaan atas perhitungan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik menjadi bagian informasi yang tersedia dalam SIPD-Rl. 7) dalam hal terdapat penyesuaian atas perubahan kebijakan mengenai pemetaan atas perhitungan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik, dapat diperbarui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 2.kebijakan tematik yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:
2. a.dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM, Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 memedomani antara lain: 1) urusan pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirincikan secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masing-masing Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah; 2) urusan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan; onto ormat er itunzan e anta n rastru tur a era NO KOMPONEN PERHITUNGAN JUMLAH
  1. 1.a) Belanja Modal: Rpxxx 1) tanah; Rpxxx 2) peralatan dan mesin; Rpxxx 3) bangunan dan gedung; Rpxxx 4) jalan, jaringan, dan irigasi; Rpxxx 5) aset tetap lainnya; Rpxxx 6) aset lainnya. Rpxxx b) Belanja Jasa Ketersediaan Rpxxx Layanan (Availability Payment). c) Belanja Pemeliharaan Rn xxx
  2. 2.a) Belanja Hibah; Rpxxx b) Belanja Bantuan Sosial; Rpxxx
  3. 3.Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah Rpxxx (1+2) hDk Tabel E.3 B l I fp h"hFc NO KOMPONEN PERHITUNGAN JUMLAH
  4. 1.Total Belania Daerah Rp xxx
  5. 2.belanja bagi hasil dan/ a tau transfer kepada daerah dan/atau desa:
3. a.belanja bagi hasil Rp xxx
4. b.ban tuan keuangan Rp xxx Jumlah (a+bl Ro xxx
  1. 3.Selisih (1-21 Rp xxx
  2. 4.Minimal Belanja lnfrastruktur Rp xxx Pelavanan Publik (40% x Selisihl Tabel E.2 Contoh Format Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik: 2023, No.799 www.peraturan.go.id 3) urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 4) urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018; 5) urusan sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 ten tang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan 6) urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat: a) bidang urusan bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 ten tang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota; b) bidang urusan kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 ten tang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan c) bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam hal terdapat penyesuaian atas perubahan kebijakan mengenai pemetaan SPM, tabel E.4, E.5, E.6, E.7, E.8, E.9, E.10, E.11, E.12, E.13, E.14, dan E.15, dapat diperbarui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. b.dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pemerintah Daerah untuk segera melakukan langkah-langkah: 1) mengalokasikan persentase dan/atau nominal tertentu dari APBD untuk lnspektorat/ APIP, kecuali untuk beberapa Pemerintah Daerah yang nilai APBDnya sangat besar. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pembentukan dan sertifikasi auditor (terutama bagi Pemerintah Daerah yang masih kekurangan jumlah auditor) termasuk alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah. 2) melaksanakan kegiatan penertiban aset berupa prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di daerah. 3) melaksanakan kegiatan penertiban dan/ a tau penyelamatan aset/BMD yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain, baik yang dilakukan secara mandiri oleh perangkat daerah yang terkait maupun melalui kerja sama dengan pihak Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri. 4) menganggarkan sensus BMD bagi yang telah melaksanakan sensus terakhir lebih dari 5 (lima) tahun. 2023, No.799 www.peraturan.go.id 5) menganggarkan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai target sertifikasi tanah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 serta sebagai tindak lanjut atas lnstruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 ten tang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 028/9253/SJ tanggal 10 September 2019 perihal Pengelolaan Barang Milik Daerah {BMD) yang salah satu intinya adalah agar Pemerintah Daerah menyiapkan secara memadai anggaran sertifikasi tanah-tanah milik Pemerintah Daerah dalam rangka penguatan atas hak BMD berupa tanah. 6) melaksanakan inventarisasi tanah instansi pemerintah {INTIP) Partisipatif bekerja sama dengan Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional. 7) melakukan percepatan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pelaksanaan inventarisasi BMD. 8) menganggarkan dan mengimplementasikan kerja sama dengan kantor pertanahan berupa pembuatan dan pemanfaatan peta bidang/subbidang Zona Nilai Tanah {ZNT) dengan mengacu Surat Menteri ATR/BPN Nomor: PT0301/299/II/2020 tanggal 5 Februari 2020 perihal Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mengoptimalkan pendapatan pajak daerah khususnya dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 9) menganggarkan penyediaan sumber daya manusia dan pelaksanaan penilaian usaha perkebunan dalam rangka memperkuat mekanisme pengawasan perizinan perkebunan sawit. 10) mengalokasikan anggaran yang memadai terkait pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) khususnya pada kegiatan operasional petugas kelurahan/ desa {biaya Pra Sertipikasi PTSL) dan biaya PTSL yang tidak tertampung dalam APBN dan APBDes sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bersama Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa PDTT Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap dalam rangka mendukung terwujudnya pelaksanaan program PTSL yang bebas dari gratifikasi yang dianggap suap, suap atau pungutan liar sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. 11) mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pemutakhiran data keluarga/warga miskin dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang berbasis nomor NIK dan KK. Pemutakhiran data digunakan untuk kepentingan penerimaan bantuan sosial langsung ke penerima. misalnya bantuan subsidi listrik, LPG, keluarga harapan, pangan nontunai, bantuan sosial tunai dan lainnya yang akan diintegrasikan dalam data terpadu kesejahteraan sosial. 2023, No.799 www.peraturan.go.id 12) mensinkronisasikan program Pemerintah Daerah dengan program pemerintah pusat dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem termasuk sinkronisasi data penerima program agar tidak tumpang tindih. 13) mengalokasikan anggaran yang memadai untuk: a) pengumpulan data/pemutakhiran data usaha mikro dan usaha kecil untuk kepentingan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. b) memfasilitasi pelaku usaha mikro dan usaha kecil untuk bergabung dalam platform toko daring milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar dapat berpartisipasi menjadi penyedia untuk pengadaan dengan metode e-purchasinq. 14) dalam rangka peningkatan pembinaan dan pengawasan BUMD, Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran kegiatan pembinaan dan pengawasan kepada BUMD antara lain, pembentukan Satuan Pengawasan Internal (SPI) bagi BUMDyang belum memiliki SPI, Optimalisasi SPI, memperbaharui data-data profil BUMD secara periodik pada e-BUMD dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala. 15) mengalokasikan anggaran untuk implementasi Pendidikan Anti Korupsi (PAK) pada satuan pendidikan yang berada di bawah tanggungjawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 420/4047 /SJ dan 420/4048/SJ tanggal 20 Mei 2019 tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan. 16) mengalokasikan anggaran untuk program penyuluhan antikorupsi dan pelatihan antikorupsi di masyarakat oleh Pemerintah Daerah dan/atau penyuluh antikorupsi tersertifikasi dalam rangka meningkatkan literasi antikorupsi di masyarakat sesuai amanat Presiden dalam Pembukaan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2020. 17) menganggarkan pengelolaan sampah berbasis RDF (refuse- derived fueij untuk daerah yang lokasinya dekat dengan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). 18) mengimplementasikan program belanja langsung pengadaan dari LKPP dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi.
6. c.dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya, meliputi: 1) kegiatan pengawasan, yaitu: a) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja; b) reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, rancangan KUA dan rancangan PPAS, RKA-SKPD; 2023, No.799 www.peraturan.go.id c) pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah; d) reviu laporan keuangan; e) kegiatan pengawasan lainnya meliputi probity audit, reviu laporan kinerja, reviu LPPD, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; f) sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubemur dan wakil gubemur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota serentak Tahun 2024, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pengawasan atas pemberian hibah, bantuan sosial, dan bantuan pemerintah lainnya, termasuk memastikan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD tepat sasaran dan berbasis output sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; g) penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervrsi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan KPK, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP. 2) peningkatan kapabilitas APIP meliputi, kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP. 3) sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.
7. d.berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan subkegiatan pengawasan dimaksud, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi: 1) Pemerintah Daerah provinsi: a) sampai dengan Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,90% (nol koma sembilan puluh persen) dari total belanja daerah; b) diatas Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) sampai dengan Rpl0.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) 2023, No.799 www.peraturan.go.id paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah); dan c) diatas Rpl0.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). 2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota: a) sampai dengan Rpl .000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah; b) diatas Rpl.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan c) diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rpl5.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 3) alokasi anggaran pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2), tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD inspektorat.
8. e.Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, paling sedikit 0,34% (no! koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Alokasi anggaran tersebut diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang dibidang pendidikan dan pelatihan dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi. Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,34% (no! koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan yang telah melebihi 0, 16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud dan alokasi TA sebelumnya.
9. f.Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota agar menganggarkan hak keuangan, biaya sarana dan prasararia, biaya mobilitas dan biaya operasional Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan ketentuan: 1) hak keuangan terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya. Gaji Pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pejabat negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan. 2) KDH dan WKDH tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari negara. 2023, No.799 www.peraturan.go.id 3) selain hak keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KDH dan WKDHdapat menerima hak keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) sarana dan prasarana disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeliha.raan. bantuan biaya untuk menunjang kebutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga KDH dan WKDH, sebatas kemampuan keuangan daerah. 5) biaya mobilitas berupa disediakan kendaraan dinas; 6) biaya operasional disediakan untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KDH dan WKDH, terdiri dari: a) biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga KDH dan WKDH; b) biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan KDH dan WKDH; c) biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh KDH dan WKDH termasuk biaya pemakaian air, listrik, telepon, dan gas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah; d) biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh KDH dan WKDH; e) biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi KOH dan WKOH beserta anggota keluarga; f) biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas KOH dan WKDH; g) biaya pakaian dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas KOH dan WKOH berikut atributnya, pakaian sipil harian, pakaian sipil resmi, pakaian sipil lengkap, dan pakaian dinas upacara; h) biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas. Kegiatan khusus seperti kegiatan kenegaraan, promosi dan protokoler lainnya; i) tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya penunjang operasional termasuk porsi pembagian besaran biaya penunjang operasional antara KOH dan WKDH agar diatur lebih lanjut dalarn peraturan kepala daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 7) dalam hal Pemerintah Oaerah belum memiliki rumah negara bagi KDH dan WKOH, KOH dan WKOH disewakan rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8) dalam hal KOH dan WKDH yang dikenai sanksi pemberhentian sementara tidak mendapatkan biaya sarana dan prasarana, biaya mobilitas dan biaya penunjang operasional termasuk hak protokoler serta hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/ suami. 9) dalam hal KOH dan/atau WKOH berhalangan sementara karena tersangka ditahan atau cuti di luar tanggungan negara hanya 2023, No.799 www.peraturan.go.id diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami. 10) dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, penjabat gubemur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota memiliki hak keuangan dan hak protokoler yang setara dengan kepala daerah definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 11) penjabat sementara KOH dan pelaksana tugas KOH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan biaya sarana dan prasarana, biaya mobilitas dan biaya penunjang operasional termasuk hak protokoler serta tidak diberikan hak keuangan sebagaimana dimaksud angka 1).
10. g.pemberian tunjangan kesejahteraan bagi KOH dan WKDH: 1) kepala daerah dan wakil kepala daerah disediakan masing- masing rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan. 2) dalam hal Pemerintah Oaerah belum menyediakan rumahjabatan kepala daerah/wakil kepala daerah, Pemerintah Oaerah dapat menyediakan anggaran sewa rumah jabatan. 3) besaran sewa memperhatikan nilai wajar standar rumah jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. h.gubemur dan wakil gubemur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang masa jabatannya tidak sampai 5 (lima) tahun atau 1 (satu) periode diberikan kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk 1 (satu) periode dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. Sehubungan dengan hal itu disampaikan sebagai berikut: 1) Pemerintah Oaerah wajib menganggarkan kompensasi berupa uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa, pada belanja pegawai berkenaan; dan 2) dasar perhitungan pembayaran kompensasi sebagaimana angka 1), diberikan sejak diterbitkannya surat keputusan pemberhentian kepala daerah yang bersangkutan.
12. i.dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sekretariat fraksi OPRO disediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kemampuan APBO. Penyediaan sarana antara lain ruang kantor pada sekretariat OPRD, kelengkapan kantor, tidak termasuk sarana mobilitas, sedangkan penyediaan anggaran untuk sekretariat fraksi antara lain kebutuhan belanja untuk alat tulis kantor dan makan minum bagi rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat fraksi, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
13. j.tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota OPRO berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Pera turan Pemerin tah Nomor 18 Tahun 20 1 7 ten tang Hak 2023, No.799 www.peraturan.go.id Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14. k.Pemerintah Daerah menyediakan anggaran pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam APBD yang diformulasikan ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan berkenaan pada Sekretariat DPRD.
  1. 1.pemberian bantuan biaya pengangkutan jenazah kepada ahli waris bagi pimpinan atau anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) yang meninggal dunia sesuai amanat Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua, dengan ketentuan: 1) penganggaran bantuan biaya pengangkutanjenazah dianggarkan pada belanja tidak terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban melalui pembebanan langsung pada belanja tidak terduga mengikuti mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk kategori darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
15. m.Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan ketentuan tersebut, dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan penggunaan aspal buton untuk pembangunan dan preservasi jalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2018 tentang Penggunaan Aspal Bu ton Untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan.
16. n.dukungan kebijakan mendorong percepatan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain: 1) dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang/jasa, perangkat daerah agar memanfaatkan sistem pengadaan yang terdiri dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), E-Tendering/E- Seleksi, E-Purchasing, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing, serta E-Kontrak. 2) untuk memperlancar proses transaksi pembayaran atas belanja pengadaan barang/ jasa melalui sis tern toko daring/ retail online termasuk bela pengadaan, Pemerintah Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai petunjuk teknis penggunaan kartu kredit Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 3) dalam rangka meningkatkan pengadaan berkelanjutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa pengadaan barang/ jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan yang terdiri atas aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, dalam merencanakan dan menganggarkan pengadaan barang/ jasa dan dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK dan rancangan kontrak, serta dalam menyusun dokumen pemilihan diharapkan menggunakan barang/jasa berlabel ramah lingkungan hidup 2023, No.799 www.peraturan.go.id yang termuat dalam Sistem Informasi Barang dan Jasa Ramah Lingkungan (Sibarjasramling). 4) pengadaan barang/jasa pada BLUD sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat 1 hurufa Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 merupakan pengadaan barang/jasa yang dikecualikan, namun demikian antara lain BLUD mengumumkan rencana pengadaan barang/jasa kedalam aplikasi SIRUP dan menyampaikan data kontrak pada aplikasi SPSE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa di Pemerintah Daerah sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 027 / 1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah, agar gubernur/bupati/wali kota: a) melaksanakan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. ( 1) Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran pengadaan barang/jasa yang terdiri atas belanja barang dan jasa serta belanja modal diluar belanja modal tanah;
(2)Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen); dan
(3)memberikan preferensi harga pada pengadaan barang/jasa dengan ketentuan diberikan terhadap barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen). b) meningkatkan jumlah transaksi belanja pengadaan barang/ jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lokal yang tergabung dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/Marketplace dalam Toko Daring yang dikelola oleh LKPP. c) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang/jasa serta kemudahan dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah agar lebih efektif dan efisien dengan:
(1)membentuk, mengelola dan/atau mengembangkan katalog elektronik lokal;
(2)mencantumkan produk lokal dalam katalog elektronik lokal;
(3)melaksanakan E-purchasing melalui katalog elektronik lokal untuk produk lokal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
(4)melakukan perjanjian/perikatan melalui surat pesanan dalam pelaksanaan E-purchasing. d) melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 terkait dengan penggunaan produk dalam negeri serta pencadangan dan 2023, No.799 www.peraturan.go.id r. Daerah dapat pertimbangan serta saling pelaksanaan belanja yang diperuntukkan pada paket untuk UMK.
1. o.dalam rangka efisiensi dan efektivitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan: 1) secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau 2) dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah. 3) penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati/wali kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
2. p.Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan kerja sama, antara lain: 1) meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah mengadakan kerja sama yang didasarkan pada efisiensi dan efektifitas pelayanan publik menguntungkan. Kerja sama dapat dilakukan oleh daerah dengan: a) daerah lain; b) pihak ketiga; dan/atau c) lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri/ di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 2) dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerja sama an tardaerah; 3) dapat membentuk sekretariat kerja sama yang dianggarkan dalam bentuk belanja hibah di masing-masing Pemerintah Daerah yang bekerja sama; 4) pemetaan dan pengintegrasian kerja sama ke dalam dokumen perencanaan penganggaran daerah dengan pembiayaannya yang bersumber dari APBD; dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 ten tang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri;
3. q.Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan memberdayakan lembaga keuangan BUMD (bank pembangunan daerah dan bank perkreditan rakyat milik Pemerintah Daerah), juga lembaga keuangan yang terhimpun dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) melalui pemanfaatan infrastruktur perbankan dalam pengelolaan keuangan daerah dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), diatur dengan ketentuan: 1) Pemerintah Daerah provinsi menganggarkan pendanaan untuk pembangunan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor bersama SAMSAT dan pendanaan lain yang timbul dalam rangka menjamin efektivitas, penguatan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pemantapan tugas-tugas pelaksanaan SAMSAT baik di pusat maupun di provinsi dengan 2023, No.799 www.peraturan.go.id terbentuknya Sekretariat Pembina SAMSAT tingkat nasional dan tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2) guna meningkatkan penerimaan pajak daerah yang bersumber dari PKB dan BBNKB, Pemerintah Daerah mengoptimalkan kegiatan pemungutan PKB dan BBNKB dimaksud dapat menggunakan tambahan dana berupa hibah yang antara lain bersumber dari PT. Jasa Raharja (Persero).
4. s.dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, ditegaskan bahwa Badan Layanan Urnurn Daerah (BLVD) merupakan sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1) dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, Pemerintah Daerah segera melakukan inventarisasi dan evaluasi perangkat daerah yang memiliki spesifikasi teknis layanan umum atau tugas dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan layanan umum kepada masyarakat untuk menerapkan BLVD. Spesifikasi teknis dibidang layanan umum tersebut, antara lain: a) penyediaan barang dan/atau jasa layanan; b) pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/atau c) pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum. 2) fleksibilitas BLVD diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan BLVD; 3) khusus bagi pelayanan kesehatan antara lain Rumah Sakit Daerah (RSD), pusat kesehatan masyarakat (FKTP) dan balai kesehatan masyarakat yang belum menerapkan BLVD, Pemerintah Daerah segera melakukan langkah-langkah untuk mempercepat penerapan BLVD pada pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) untuk penerapan BLVD pada pusat kesehatan masyarakat (FKTP), mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 445/9873/SJ dan nomor 445/9874/SJ tanggal 26 September 2019 tentang Modul Penyusunan Dokumen Administratif Penerapan BLVD Pusat; 5) untuk penerapan BLVD pengelolaan sampah, mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia Nomor 981/9230/Keuda tanggal 16 Desember 2021 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Administratif Penerapan Badan Layanan Umurn Daerah Pengelolaan Sampah; 6) untuk penerapan BLVD SMK, mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur seluruh Indonesia Nomor 981/7299/Keuda tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Administratif Badan Layanan Umurn Daerah Sekolah Menengah Kejuruan (BLVD SMK); 7) untuk penerapan BLVD Kawasan Konservasi, mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur seluruh Indonesia nomor 900.1.13.3/33519/Keuda tanggal 23 November 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2022 tentang Penyusunan Dokumen Administratif Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kawasan Konservasi; 8) bagi perangkat daerah yang telah menerapkan BLUD, agar: a) pendapatan BLUD (nonAPBD) dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA; b) belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD (nonAPBD), dan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya, dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) subkegiatan dan jenis belanja; c) belanja BLUD sebagaimana angka 2), dialokasikan untuk membiayai program penunjang urusan Pemerintah Daerah, kegiatan peningkatan pelayanan BLUD, subkegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD; d) pembiayaan BLUD diintegrasikan/ dikonsolidasikan dalam akun pembiayaan pada SKPD selaku SKPKD; e) tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD. 9) dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin BLUD menyusun dan menandatangani laporan pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD, untuk: a) BLUD UPTD/B, pemimpin menyusun dan menandatangani laporan pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan melampirkan SPTJ untuk disampaikan kepada Kepala SKPD. Berdasarkan laporan dan SPTJ tersebut, kepala SKPD menerbitkan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3BP) PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2BP); b) BLUD RSD Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) yang diberikan otonom keuangan), pemimpin BLUD menyusun dan menandatangani laporan pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan melampirkan SPTJ, dan menandatangani SP3BP. Berdasarkan SP3BP, PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan SP2BP. 10) penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan BLUD diaudit oleh BPK selaku pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11) dalam rangka peningkatan pemahaman dan penyeragaman penerapan BLUD, Kementerian Dalarn Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 981/4092/KEUDA tanggal 2 Oktober 2020 hal Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD: a) pedoman pengelolaan keuangan BLUD digunakan sebagai dasar penyusunan peraturan kepala daerah tentang kebijakan pengelolaan keuangan BLUD. b) Pemerintah Daerah menerapkan pengelolaan keuangan BLUD berbasis elektronik dalam rangka penyediaan informasi keuangan daerah yang merupakan sistem yang terintegrasi dengan SIPD yang dapat diakses secara online oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian implementasi SIPD. 2023, No.799 www.peraturan.go.id c) SIPD modul pengelolaan keuangan BLUD merupakan sistem aplikasi yang memfasilitasi BLUD untuk pengelolaan Dana BLUD mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan daerah, sampai dengan akuntansi terutama tahapan perencanaan dan penganggaran dengan memperhatikan semua kebutuhan pendanaan baik yang bersumber dari APBD maupun dari pendapatan BLUD dalam bentuk belanja operasional dan belanja modal. 12) Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan peningkatan kapasitas pengelola keuangan BLUD dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, workshop dan pendampingan penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan BLUD pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. t.dalam rangka optimalisasi pembinaan dan pengawasan BUMD provinsi/kabupaten/kota dengan mengikutsertakan stakeholder lainnya sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran pembinaan dan pengawasan BUMD dalam melakukan monitoring dan evaluasi serta asistensi secara berkala, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penelaahan rancangan rencana bisnis, rencana kerja anggaran, monitoring dan evaluasi, seleksi calon anggota dewan/komisaris dan calon anggota direksi BUMD.
6. u.dalam rangka peningkatan pembinaan dan pengawasan BUMD, Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran kegiatan pembinaan dan pengawasan kepada BUMD antara lain memastikan pembentukan Satuan Pengawasan Internal (SPI) bagi BUMD yang belum memiliki SPI, Optimalisasi SPI, memperbarui data-data profil BUMD secara periodik pada e-BUMD dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala.
7. v.Pemerintah Daerah melaksanakan dukungan pendanaan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota serentak Tahun 2024 sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain: 1) menyediakan alokasi anggaran yang memadai TA 2022-2025 pada perangkat daerah kesatuan bangsa dan politik yang melaksanakan unsur pemerintahan umum di daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memelihara stabilitas politik dalam negeri. Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang dimaksud antara lain: a) pendidikan politik bagi partai politik dan masyarakat; b) pembinaan forum kerukunan umat beragama; c) gerakan kemitraan bersama organisasi kemasyarakatan sipil dan perguruan tinggi mensukseskan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota serentak Tahun 2024; d) pembinaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Forum Koordinasi Pimpinan di Tingkat Kecamatan (FORKOPIMCAM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah; e) pembumian nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi masyarakat mendukung pemilihan umum dan pemilihan 2023, No.799 www.peraturan.go.id gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota serentak Tahun 2024; f) forum komunikasi sosial politik dalam rangka sukses pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota serentak Tahun 2024; g) pembentukan dan operasionalisasi tim pemantauan, dan monitoring serta evaluasi penyelenggaraan dan tahapan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota serentak Tahun 2024; h) penguatan iklan layanan pendidikan politik; i) pembinaan karya seni dan budaya sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak Tahun 2024; j) pembentukan dan pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam mendukung pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan gubemur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota serentak Tahun 2024; k) gerakan indonesia bersatu dalam ke-bhineka tunggal ika-an mendukung pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan gubemur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wall kota dan wakil wali kota serentak Tahun 2024; 1) peningkatan kapasitas ASN dan anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam rangka deteksi dini potensi Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) penyelenggaraan pernilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota serentak Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 ten tang Kewaspadaan Dini; dan m) membentuk desk pernilihan gubemur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wall kota dan wakil wali kota Tahun 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dukungan anggaran biaya pengamanan mellputi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam bentuk program, kegiatan, dan subkegiatan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja], atau dalam bentuk belanja hibah pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik). 3) pendanaan kegiatan pemilihan gubemur dan wakil gubemur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 ten tang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 2023, No.799 www.peraturan.go.id Nomor 41 Tahun 2020 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2019, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Januari 2023 Nomor 900.1.9.1/435/SJ ten tang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
8. w.Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam bentuk program, kegiatan, subkegiatan, dalam kode rekening belanja hibah pada SKPD terkait sesuai tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain kepada: 1) Palang Merah Indonesia (PMI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) pelayanan pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama seperti madrasah, pondok pesantren, serta pendidikan agama dan keagamaan, termasuk guru, pengawas dan peserta didiknya sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) pelaksanaan event nasional yang diselenggarakan setiap tahun, seperti kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD) dalam rangka dukungan dan partisipasi kegiatan penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik tingkat nasional II pada Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik (LP3K) Nasional. 5) Kementerian Agama berupa tanah milik Pemerintah Daerah yang telah digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan keagamaan kepada masyarakat seperti KUA, Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT), Asrama Haji, Pusat Pengembangan Keagamaan, Pos Observasi Bulan (POB), dan pembangunan rumah ibadah, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka revitalisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya terkait dengan pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) di daerah. 6) pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 7) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 9) Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
9. x.Pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran untuk transportasijemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah serta biaya operasional petugas haji daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan lbadah Haji dan Umrah.
10. y.Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota memprioritaskan alokasi anggaran pengelolaan informasi publik dan pengaduan serta 2023, No.799 www.peraturan.go.id Komisi Informasi Provinsi dan/ a tau Komisi Informasi Kabupaten/Kota pada APBD Tahun Anggaran 2024 pada SKPD terkait, dengan ketentuan: 1) pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan seluruh penyelenggaran pelayanan publik: a) menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan; b) menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi dengan cepat, mudah dan wajar; c) membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan; d) melakukan uji konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan; dan e) melaksanakan setiap kegiatan yang mendukung implementasi keterbukaan informasi publik, seperti monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik dan pengukuran indeks keterbukaan informasi publik. 2) pengelolaan pengaduan untuk menjalankan amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mewajibkan Pemerintah Daerah: a) menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan; b) menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan, rekomendasi ombudsman, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam batas waktu tertentu; c) mengumumkan nama dan alamat penanggung jawab pengelola pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan; dan d) menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dari penerima pelayanan dengan mengedepankan asas penyelesaian yang cepat dan tuntas. 3) dalam rangka keterbukaan informasi publik sebagai upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi serta sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik untuk Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain: a) layanan penyelesaian sengketa informasi; b) monitoring kepatuhan badan publik terhadap pelaksanaan Undang-Undang mengenai Komisi Informasi Publik; c) sosialisasi keterbukaan informasi publik kepada masyarakat dan badan publik; dan d) layanan administrasi dan dukungan teknis tugas dan fungsi Komisi lnformasi.
11. z.dalam rangka penguatan pelaksanaan tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ten tang Perlindungan Anak, yaitu: 1) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak; 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2) memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak; 3) mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak; 4) menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak; 5) melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak; 6) melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan 7) memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang dimaksud. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran guna mendukung pelaksanaan tugas dimaksud di daerah dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. aa. dukungan kebijakan penganggaran pada APBD untuk Desa, diatur ketentuan: 1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan biaya pemilihan kepala desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, termasuk dukungan anggaran kegiatan/subkegiatan pendanaan pengamanan dari TNI/POLRI dalam bentuk hibah. 2) Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa, menganggarkan program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 3) Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya menganggarkan pembiayaan pemindahtanganan tanah aset desa yang digunakan untuk bangunan pemerintah dan/atau melakukan pemanfaatan aset desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan menyesuaikan kemampuan APBD. 4) dalam rangka memenuhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset desa, Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset desa pada pemerintah desa di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kegiatan pembinaan dan pengawasan dimaksud, yaitu: a) penyusunan regulasi, antara lain penetapan dan penegasan batas desa, kewenangan desa, pemilihan kepala desa, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, SPM desa, administrasi pemerintahan desa, SOTK pemerintah desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, alokasi dana desa per desa, dan pengadaan barang/ jasa di desa; b) peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan desa; c) pelaksanaan SPM desa; d) penyediaan biaya operasional aparatur kecamatan dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa; e) fasilitasi sarana dan prasarana desa termasuk sarana pelayanan penunjang; 2023, No.799 www.peraturan.go.id f) penyelesaian peta batas wilayah administrasi desa; g) pelaksanaan pengawalan dana desa; h) penguatan pengawasan inspektorat daerah dalam pengawasan keuangan dan aset desa; i) fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat; j) fasilitasi permasalahan pengelolaan keuangan dan aset desa; k) fasilitasi kerja sama desa; l) fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan; m) fasilitasi pembentukan dan pendayagunaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa; n) fasilitasi pengolahan data dan informasi profil desa dan kelurahan; o) pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan keberlanjutan BUMDesa dan BUMDesa bersama; p) fasilitasi penyediaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) dan Sistem Pengelolaan Aset Desa berbasis online. 5) dalam rangka mewujudkan DD yang efektif, efisien dan akuntabel serta terjalinnya sinergitas kerja sama di bidang pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan DD guna mendorong percepatan pembangunan di desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan dan/atau mensinergikan anggaran untuk pembentukan dan operasional Sekretariat Bersama yang dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Negara RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 6) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki desa, menganggarkan dukungan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 7) Pemerintah Daerah yang memiliki desa, menganggarkan penyediaan tenaga operator khusus data dan informasi profil desa dan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 8) penyelarasan dan penguatan kebijakan pelaksanaan program padat karya tunai di desa untuk pembangunan, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9) percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta melalui penetapan dan penegasan batas desa, Pemerintah Daerah memprioritaskan kebijakan satu peta dimaksud sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 10) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pelaksanaan pemutakhiran dan sinkronisasi data nama dan kode desa di wilayahnya secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui Pemerintah provinsi dalam rangka mendukung: a) penyaluran DD pada aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Akuntansi Negara (OMSPAN) Kementerian Keuangan; b) tertib administrasi kependudukan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2023, No.799 www.peraturan.go.id c) data desa pada sistem Profil Desa dan Kelurahan (PRODESKEL) dan Sistem Keuangan dan Aset Desa (SISKEUDES). 11) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan serta pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, interpretasi dan publikasi serta pendayagunaan data profil desa dan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12) pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ada di desa paling sedikit meliputi rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pos pelayanan terpadu dan lembaga pemberdayaan masyarakat, untuk melakukan pemberdayaan masyarakat desa, merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa, sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. ab. dukungan penganggaran program strategis pada APBD yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan: 1) dalam rangka mendukung program pemerintah mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) antara lain: a) peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen; b) peningkatan rekening dan penggunaan produk keuangan formal; c) optimalisasi PTSL; dan d) optimalisasi agen bank dan titik layanan nonbank, peningkatan layanan keuangan di.gital dan transaksi nontunai, serta penguatan monev inklusif. 2) Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran untuk pembentukan dan mendukung pelaksanaan kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) guna mencapai target indeks inklusif keuangan menjadi 90% (sembilan puluh persen) pada akhir tahun 2024. 3) dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk: a) mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. b) pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui BTT yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. ac. dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan tempat tinggal layak dan terjangkau bagi calon PNS, pegawai aparatur sipil, dan pejabat negara di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/4710/SJ tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Pelaksanaan Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah. 1) Pemerintah Daerah selaku pemberi kerja memiliki kewajiban: 2023, No.799 www.peraturan.go.id a) mendaftarkan pekerja sebagai peserta; b) melakukan pemungutan simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang menjadi tanggungjawab pekerja sebagai peserta melalui pemotongan gaji atau upah; c) menyetorkan simpanan Tapera yang menjadi tanggung jawabnya dan menyetorkan hasil pemungutan simpanan Tapera yang menjadi tanggung jawab pekerja sebagai peserta disertai dengan daftar perincian pembayaran simpanan Tapera sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan; d) melakukan pemutakhiran data pekerja yang terkait kepesertaan Tapera; e) menyimpan seluruh laporan daftar perincian pembayaran simpanan Tapera yang menjadi tanggung jawab pekerja dan pemberi kerja; dan f) melanjutkan kepesertaan dari pekerja yang baru diterima yang sebelumnya telah menjadi peserta dengan melaporkan identitas kepesertaan dan membayar simpanan Tapera terhitung sejak terjadinya perjanjian. 2) Pemerintah Daerah selaku pemberi kerja bagi calon PNS, pegawai aparatur sipil, dan pejabat negara di daerah selaku pekerja memiliki kewajiban untuk membayarkan kontribusi berupa pembayaran simpanan peserta Tapera, dengan ketentuan: a) simpanan Tapera peserta pekerja dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja; b) besaran simpanan untuk peserta pekerja ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari gaji atau upah yang dilaporkan setiap bulan; c) besaran simpanan Tapera untuk peserta pekerja ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari gaji atau upah; d) besaran simpanan Tapera untuk peserta pekerja ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan pekerja sebesar 2,5% (dua koma lima persen); e) Pemerintah Daerah selaku pemberi kerja wajib menganggarkan besaran iuran sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada kelompok belanja operasi, jenis belanja pegawai, objek, rincian objek, subrincian objek berkenaan; f) dasar perhitungan perkalian besaran simpanan dari gaji atau upah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 3) dalam hal belum menganggarkan simpanan Tapera selaku pemberi kerja pada APBD Tahun Anggaran 2024 atau penganggaran tidak sesuai dengan dasar perhitungan perkalian besaran simpanan, Pemerintah Daerah menyesuaikan dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. ad. dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 2023, No.799 www.peraturan.go.id Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 ten tang Road Map Reformasi Birokrasi 2020- 2024, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran untuk: 1) pelaksanaan reformasi birokrasi general yang meliputi 2 (dua) sasaran strategis utama yaitu: a) terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif, melalui kegiatan utama yaitu penyederhanaan struktur organisasi, pelaksanaan kebijakan sistem kerja baru, implementasi kebijakan SPBE Nasional, integrasi sistem perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja, penguatan akuntabilitas melalui penjenjangan kinerja dan manajemen kinerja organisasi, pembangunan zona integritas, pelayanan publik berbasis digital, implementasi SPIP, pengaduan masyarakat, tata kelola kebijakan publik, pembentukan peraturan perundangan-undangan, arsip digital, penyelenggaraan data statistik sektoral, pengadaan barang/jasa, kinerja pelaksanaan anggaran, pengelolaan aset, penguatan AKIP, akuntabilitas keuangan melalui Opini BPK dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK; dan b) terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAKdengan ASN yang profesional, melalui kegiatan utama yaitu penataan jabatan fungsional, manajemen talenta, kebijakan pengelolaan kinerja pegawai ASN, sistem merit, kebijakan pelayanan publik, Employer Branding ASN, indeks BerAKHLAK, survei penilaian integritas dan survei kepuasan masyarakat. 2) pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang meliputi sasaran strategis utama yaitu: a) penanggulangan kemiskinan; b) peningkatan investasi; c) pengendalian stunting melalui digitalisasi administrasi; d) peningkatan penggunaan PDN; dan e) pengendalian inflasi. 3) monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala. ae. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/kabupaten/kota melalui: 1) upaya percepatan penurunan stunting melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar; 2) dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui pola asuh anak dan remaja di era digital yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti trafficking, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual; 3) mendorong upaya gerakan keluarga indonesia dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pengelolaan ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumahtangga, dan perkoperasian; 4) mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan amalkan dan kukuhkan halaman asri, teratur, indah, dan nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan 2023, No.799 www.peraturan.go.id dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka stunting, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga; 5) dukungan terhadap upaya gerakan keluarga sehat tanggap dan tangguh bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat desa/kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, antropometri, thermometer, insentif bagi kader PKK, kader dasawisma dan kader posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penun.man Angka Kematian Bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumahtangga, peningkatan peranserta masyarakat un tuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat; 6) pemberdayaan kader PKK dan kader dasawisma dalam pengelolaan 10 (sepuluh) program pokok PKK, yang meliputi: a) penghayatan dan pengamalan pancasila; b) gotong royong; c) pangan; d) sandang; e) perumahan dan tata laksana rumah tangga; f) pendidikan dan keterampilan; g) kesehatan; h) pengembangan kehidupan berkoperasi; i) kelestarian lingkungan hidup; dan j) perencanaan sehat. 7) dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi/kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8) Pemerintah Daerah juga dapat menganggarkan dalam bentuk belanja hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan subrincian objek pada program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan stunting, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) program pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas kader PKK dan kader dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumahtangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional sekretariat TP-PKK provinsi/kabupaten /kota, serta kegiatan lainnya. 9) penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah. 2023, No.799 www.peraturan.go.id af. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) provinsi/kabupaten/kota yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 melalui program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD terkait dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. ag. dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional terutama untuk percepatan pemulihan ekonomi Nasional, Pemerintah Daerah untuk menyediakan alokasi anggaran terkait dukungan percepatan pengembangan ekonomi syariah di daerah antara lain mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), penyusunan Perda terkait pengembangan Ekonomi Syariah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ah. dalam rangka mendorong pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal, Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran fasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ai. dalam rangka kerjasama antara TNI dan Pemerintah Daerah guna percepatan pembangunan di wilayah yang sulit terjangkau, sebagaimana amanat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ten tang TNI, Pemerintah Daerah: 1) provinsi menganggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 untuk penyelenggaraan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Skala Besar. 2) kabupaten/kota menganggarkan pada APBD untuk penyelenggaraan program TMMD pada SKPD berkenaan. 3) dalam hal belum dialokasikan pada APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD, dengan cara menetapkan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD; 4) melaksanakan kegiatan dimaksud dengan memprioritaskan melalui mekanisme swakelola padat karya. aj. dalam rangka percepatan pembangunan Kota Baru sesuai arah kebijakan pengembangan kawasan perkotaan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 serta untuk mempercepat penyelenggaraan pemerintahan, agar menganggarkan dukungan pendanaan pada APBD: 1) Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Bulungan untuk pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor; dan 2) Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Barat dan Kota Tidore untuk pembangunan Kota Baru Mandiri Sofifi yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara. ak. dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut: 1) Pemerintah Daerah Provinsi untuk: 2023, No.799 www.peraturan.go.id a) mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah provinsi melalui kegiatan/subkegiatan antara lain:
(1)rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam pan ti;
(2)rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
(3)rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam pan ti;
(4)rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di dalam pan ti;
(5)rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZAdi dalam panti;
(6)penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi;
(7)pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas kabupaten/ kota;
(8)penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah provinsi, serta penyediaan fasilitasi distribusi atau intervensi lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan dan pengentasan daerah (kecamatan/desa) dan masyarakat rentan rawan pangan dan gizi. b) mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh bupati/wali kota melalui kegiatan / su bkegiatan an tara lain: ( 1) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi;
(2)pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah !iotas kabupaten/kota; dan
(3)pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepen tingan.
(4)rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar pan ti;
(5)rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
(6)rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar pan ti;
(7)rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di luar pan ti;
(8)rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZAdi luar Panti;
(9)pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi; (lO)pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah lintas kabupaten/kota; dan (l l)pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. c) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address) melalui kegiatan/subkegiatan antara lain: ( 1) penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan; dan
(2)pengelolaan pendidikan sekolah menengah kejuruan. 2023, No.799 www.peraturan.go.id d) melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/Wali Kota terkait pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui kegiatan/subkegiatan antara lain: ( 1) pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program provinsi;
(2)penataan kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha. e) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan setiap 3 (tiga) bulan sekali. 2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk: a) melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota melalui kegitan/subkegiatan antara lain: ( 1) rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;
(2)pemeliharaan anak-anak terlantar;
(3)pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan;
(4)pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat;
(5)pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota. b) menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan melalui kegitan/subkegiatan antara lain:
(1)pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota;
(2)advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota. c) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address) melalui kegiatan/subkegiatan antara lain:
(1)penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota;
(2)pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota; dan
(3)pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. d) memfasilitasi penyediaan perumahan bagi penerima manfaat; dan e) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali. al. Pemerintah Daerah provinsi dapat menugaskan sebagian urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangannya kepada daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Togas Pembantuan. Penganggaran tugas pembantuan Pemerintah Daerah provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten didanai melalui anggaran APBD provinsi sesuai dengan: 1) ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah; 2) sinergi kebijakan fiskal daerah provinsi; dan 2023, No.799 www.peraturan.go.id 3) senergi pendanaan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah provinsi. am. dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah mendukung: 1) perangkat daerah serta pengendalian mutasi ASN daerah guna menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen PNS pada perangkat daerah memerlukan pemutakhiran data dan informasi secara kontinyu, bersifat real time, terkoneksi dan terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan anggaran antara lain untuk: a) pembinaan penataan perangkat daerah meliputi struktur organisasi, budaya organisasi, dan inovasi organisasi; b) pengendalian penataan perangkat daerah dalam bentuk pemantauan, pendampingan, dan evaluasi; serta c) pengembangan sistem informasi pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah didayagunakan sebagai sarana komunikasi data dan informasi komprehensif konektivitas. 2) dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk penyediaan portal e-Iegislasi sehingga dapat diakses oleh masyarakat; dan 3) penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dalam rangka meningkatkan kinerja urusan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan Anggaran APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, terkait kegiatan antara lain: a) penyusunan LPPD provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri; b) pengumpulan, pengolahan dan penginputan data sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) setiap urusan dalam LPPD pada Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) untuk provinsi dan kabupaten/kota; c) desk evaluasi terkait indikator kinerja kunci LPPD untuk provinsi dan kabupaten/kota; d) asistensi penyusunan LPPD untuk provinsi dan kabupaten/kota; e) pemutakhiran data indikator kinerja kunci LPPD pada SILPPD untuk provinsi dan kabupaten/kota; dan f) finalisasi terhadap indikator kinerja kunci baik data capaian maupun data dukung pada LPPD untuk provinsi dan kabupaten/kota. an. dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kebijakan daerah berupa pengaturan sebagai pelaksanaan dari otonomi daerah dan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan kepala daerah oleh SKPD yang menangani urusan pemerintahan di bidang hukum. ao. dalam rangka pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) menjadi destinasi yang berkelanjutan dan berkualitas, maka diperlukan dukungan alokasi anggaran guna percepatan pengembangan 5 (lima) DPSP. Dukungan alokasi anggaran tersebut untuk Tahun Anggaran 2024 dikategorikan menjadi 4 (empat) kelompok sesuai tujuannya yaitu kelembagaan, infrastruktur dan 2023, No.799 www.peraturan.go.id penataan kawasan, perekonomian lokal/masyarakat, dan peningkatan investasi. ap. Pemerintah Daerah mensinergikan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dengan kebijakan pemerintah, antara lain: 1) pencapaian SDG's, seperti: penanganan kerniskinan, penanggulangan stunting, perlindungan sosial korban stunting, kesetaraan gender, penanggulangan HIV/ AIDS, dan Tuberculosis (TBq berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberculosis, dan malaria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan uraian: a) upaya percepatan penanggulangan stunting berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting terkait integrasi perencanaan dan penganggaran di daerah serta peningkatan dukungan anggaran percepatan penurunan stunting pada Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota melalui pemetaan dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta pemutakhirannya. Pemetaan atas perhitungan alokasi anggaran stunting dimaksud lebih lanjut dituangkan dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri. b) upaya percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, c) peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan mencakup: ( 1) penguatan kebijakan dan regulasi;
(2)percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui penguatan kelembagaan PUG dan penguatan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG). d) penyusunan analisis gender yang dituangkan dalam Gender Budget Statment (GBS) sebagai dasar penyusunan kerangka acuan kegiatan. 2) dalam rangka peningkatan kualitas layanan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta pemuktahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dilakukan setiap saat, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan pendanaan untuk pendataan dan pemutakhiran data fakir miskin dan orang tidak mampu dalam APBD. 3) peningkatan capaian target TFR (Total Fertility Rate), mCPR (modem Contraceptive Prevalance Rate/prevalensi kontrasepsi modern), unmeet need (Presentase kebutuhan her-KB yang tidak terpenuhi), ASFR (angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun), dan iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) bertujuan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, peningkatan ketahanan keluarga termasuk ketahanan remaja serta pengendalian penduduk, dalam pembentukan dan 2023, No.799 www.peraturan.go.id pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) serta pendayagunaan tenaga dan mitra lini lapangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi para lanjut usia serta pemberdayaan untuk lanjut usia potensial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di sektor pelayanan publik dan mendukung terwujudnya "Clean Government:', untuk menunjang kinerja UPP provinsi dan UPP kabupaten/kota. 6) penerbitan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi Real Estate Indonesia (DIRE) dan pembangunan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Pemerintah Daerah memberikan percepatan pelayanan perizinan dan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak BPHTB sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7) pelaksanaan bidang hubungan masyarakat, memperhatikan: a) pengelolaan kerja sama dengan media cetak, media online, televisi dan radio; b) pengembangan teknologi dalam pengelolaan media sosial; c) peningkatan kompetensi sumber daya aparatur bidang hubungan masyarakat dan pengelola media sosial melalui pelatihan, bimbingan teknis maupun workshop; d) penyediaan sarana dan prasarana bidang hubungan masyarakat dan media sosial; dan e) pembinaan, koordinasi dan konsolidasi bidang hubungan masyarakat termasuk pengembangan forum-forum kehumasan Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8) dukungan pendanaan yang diperlukan untuk: a) penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), antara lain: ( 1) pelaksanaan PKBN lingkup pendidikan;
(2)penyelenggaraan PKBN lingkup masyarakat; dan
(3)penyelenggaraan PKBN lingkup pekerjaan. b) pengelolaan komponen pendukung pertahanan negara. c) pembinaan dan kerja sama dalam pelaksanaan pengabdian sesuai dengan profesi, pengelolaan komponen pendukung, pembentukan, penetapan, dan pembinaan komponen cadangan, serta mobilisasi dan demobilisasi. 9) peningkatan akselerasi penguasaan, pemanfaatan, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10) pemberian tunjangan Autism Spectrum Disorder (ASD) daerah yang bertugas pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11) pelaksanaan program sistem resi gudang sebagai instrumen sistem pembiayaan perdagangan, pengendalian inflasi dan persediaan nasional dengan berpedoman pada Pasal 33 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahu n 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, bahwa urusan Pemerintah Daerah dibidang pembinaan sistem resi gudang, antara lain percepatan pelaksanaan sistem resi gudang, 2023, No.799 www.peraturan.go.id pengembangan komoditi unggulan dan penguatan peran pelaku usaha ekonomi kerakyatan untuk mengembangkan pelaksanaan sistem resi gudang. Sehubungan dengan hal tersebut, guna mendorong pengembangan pelaksanaan sistem resi gudang, perlu dilakukan sosialisasi sistem resi gudang, pemeliharaan dan optimalisasi pemanfaatan terhadap bangunan serta peralatan dan mesin yang telah menjadi BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12) kemudahaan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM dilaksanakan melalui program/kegiatan meliputi: a) pendataan; b) pelatihan dan pendampingan; c) layanan bantuan dan pendampingan hukum; d) pemulihan usaha; e) penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil pada infrastruktur publik; f) dukungan kemitraan; g) pemberian kemudahan dan insentif bagi usaha mikro dan usaha kecil; h) penyelenggaraan dan pengembangan inkubasi; i) fasilitasi perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13) peningkatan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO) melalui gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang provinsi kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 14) memperhatikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pemerintah Daerah wajib menyediakan alokasi anggaran dalam APBD un tuk : a) menyelenggarakan pelayanan terpadu penanganan, pelindungan, dan pemulihan, melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang menyelenggarakan penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban, keluarga korban, dan/ atau saksi; b) menyelenggarakan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi, yang dilakukan pada panti sosial, satuan pendidikan dan tempat lain yang berpotensi terjadi tindak pidana kekerasan seksual; c) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, terkait dengan pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual; d) melakukan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan untuk mengefektifkan pencegahan dan penanganan Korban, mulai dari tahap melalui perencanaan, pelayanan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. 2023, No.799 www.peraturan.go.id 15) penguatan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 16) Pemerintah Daerah wajib merumuskan dan melaksanakan kebijakan perlindungan anak melalui pembangunan kabupaten/kota layak anak serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan SDM dalam penyelenggaraan perlindungan anak guna menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. 17) pembentukan forum koordinasi penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) antara lain: a) penyediaan tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani; b) pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan c) memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban. 18) peningkatan partisipasi dan keterlibatan Lembaga Profesi dan Dunia Usaha (LPDU) serta organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan perlindungan anak. 19) pelaksanaan strategi penciptaan peluang usaha dan start-up dilaksanakan antara lain: a) pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha pemula termasuk bagi generasi muda, perempuan, termasuk korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang, santri dan penyandang disabilitas; b) inkubasi usaha; c) penguatan kapasitas layanan usaha; d) pengembangan sentra Industri Kecil dan Menegah (IKM); dan e) penyediaan insentif fiskal. 20) guna memberikan hak penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi maka diminta bagi Pemerintah Daerah wajib melaksanakan kebijakan pengupahan berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat. 21) penyelenggaraan jaminan sosial dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ten tang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ten tang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, lnstruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan lnstruksi Presiden Nomor 4 Tahu n 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sebagai berikut: a) jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerj aan. 2023, No.799 www.peraturan.go.id b) Pemerintah Daerah mendaftarkan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun bagi Non ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan aparatur pemerintahan desa. c) Pemerintah Daerah dapat mendaftarkan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun bagi RT/RW. d) Pemerintah Daerah dapat mendaftarkan dan mengalokasikan anggaran untuk membayar iuran sosial jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua bagi pekerja rentan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. e) besaran iuran minimal program BPJS Ketenagakerjaan untuk Non ASN, aparatur pemerintah desa, RT/RW sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, yaitu: ( 1) jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari UMP/UMK dan jaminan kematian 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari UMP/UMK;
(2)jaminan hari tua 5, 70% (lima koma tujuh puluh persen) dari UMP/UMK, jaminan pensiun 3,00% (tiga persen) dari UMP/UMK dengan pembagian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. f) penganggaran penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dibebankan pada APBD sesuai dengan keten tuan pera tu ran perundang-undangan. g) dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan ketentuan:
(1)menyusun dan menetapkan regulasi dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan kepala daerah serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya;
(2)mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status Non ASN, dan pekerja di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
(3)meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
(4)mendorong komisaris/pengawas, direksi, dan pegawai dari BUMD beserta anak perusahaannya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
(5)melakukan upaya agar seluruh pelayanan terpadu satu pintu/pelayanan administrasi terpadu mensyaratkan kepesertaan aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan 2023, No.799 www.peraturan.go.id sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin. 22) pelaksanaan tugas pembakuan nama unsur rupabumi (toponimi) dan penegasan batas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 23) pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan bagi provinsi dan kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 24) pengembangan pulau-pulau terkecil dan terluar dengan program prioritas: a) pengembangan sarana dan prasarana di pulau kecil dan terluar; b) peningkatan konektivitas dan akses di pulau terkecil dan terluar; c) budidaya dan peningkatan nilai tambah hasil laut, ikan dan lainnya; d) pengembangan produk unggulan di pulau kecil dan terluar; dan e) peningkatan pemasaran hasil pengolahan dan budidaya produk unggulan. 25) percepatan pembangunan infrastruktur pada daerah perbatasan dengan memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur berdasarkan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 26) pendanaan program pembangunan kawasan perbatasan negara dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan, serta program peningkatan konektifitas melalui pembangunan infrastruktur kewenangan provinsi maupun kabupaten/kota untuk mewujudkan pusat- pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan negara. 27) pembangunan kawasan perbatasan yang holistik, terintegrasi, dengan fokus potensi unggulan dalam konsep pengembangan wilayah yang terintegrasi, Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota, yang berada di kawasan perbatasan negara harus memperhatikan/menjadikan dasar atau acuan pada Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020- 2024. 28) percepatan pembangunan daerah tertinggal, Pemerintah Daerah yang termasuk kategori daerah tertinggal untuk memfokuskan penanganan program dan kegiatan berdasarkan kriteria perekonomian masyarakat, SDM, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 29) percepatan pembangunan daerah tertinggal dan mengurangi kesenjangan antardaerah pada kabupaten daerah tertinggal, meliputi penyusunan tim koordinasi percepatan pembangunan daerah tertinggal, penyusunan dokumen Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA-PPDT), Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD-PPDT), pelaksanaan reviu dokumen STRADA- PPDT dan RAD-PPDT, penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi STRADA-PPDT dan RAD-PPDT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2023, No.799 www.peraturan.go.id 30) pengawasan terhadap produksi/pengadaan, peredaran/ distribusi dan penggunaan pupuk dan pestisida secara terpadu atau terkoordinasi antarinstansi terkait di bidang pupuk dan pestisida baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP), antara lain: a) koordinasi dan evaluasi tingkat provinsi/kabupaten/kota; b) pemantauan dan evaluasi KPPP; c) pengambilan/pembelian sampel pupuk dan pestisida; dan d) pengujian/analisa sampel pupuk dan pestisida. 31) peningkatan kapasitas dan kapabilitas perkebunan, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan, gubernur, bupati dan wali kota menyusun rencana aksi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dan membentuk tim pelaksana daerah dalam rangka pelaksanaan rencana aksi sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019- 2024. 32) fasilitasi pembentukan korporasi petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 33) penyediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah, pengendalian stabilisasi pasokan dan harga pangan, dan penganekaragaman pangan dalam rangka pencapaian target ketahanan pangan nasional dan daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 ten tang Ketahanan Pangan dan Gizi. 34) untuk memperkuat ketahanan pangan dan antisipasi krisis pangan, diperlukan kesiapsiagaan, pengendalian dan intervensi kerawanan pangan dan gizi, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, antara lain: a) penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSV A) daerah; b) penyusunan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) daerah; c) koordinasi pelaksanaan intervensi pangan dan gizi; d) gerakan selamatkan pangan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya pemborosan pangan (food iuastedi; e) penyusunan kajian dan program kesiapsiagaan krisis pangan, yang dimutakhirkan setiap 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun; dan f) pelaksanaan program kesiapsiagaan Krisis Pangan, pelatihan dan geladi krisis pangan daerah secara terpadu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 35) pelaksanaan penjaminan keamanan pangan segar melalui pengawasan pre market dan post market, pembinaan kepada pelaku usaha pangan segar usaha kecil dan mikro, peningkatan kompetensi petugas pengawas keamanan pangan, peningkatan sarana prasarana pengawasan dan penyuluhan keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan segar. 36) pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan 2023, No.799 www.peraturan.go.id budaya lokal berbasis capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH}, melalui: a) penyusunan skor PPH; b) mempromosikan penganekaragaman konsumsi pangan; c) pengembangan produk olahan pangan lokal; dan d) penelitian, pengembangan, dan pengkajian pangan lokal. 37) Pemerintah Daerah melalui BUMD atau anak perusahaannya dapat berperan serta dalam pengusahaan hulu migas melalui kepemilikan participating interest paling besar 10% (sepuluh persen) dalam kontrak kerja sama minyak dan gas bumi. 38) dalam rangka optimalisasi produksi minyak bumi, Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat sekitar untuk turut berpartisipasi dalam pengusahaan minyak bumi pada sumur tua melalui BUMD atau koperasi unit desa. 39) dalam rangka penetapan wilayah pertambangan oleh pemerintah pusat (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral}, Pemerintah Daerah provinsi menyiapkan Pendanaan dalam pelaksanaan penentuan wilayah yang diusulkan Pemerintah Daerah provinsi. 40) dalam rangka penyelenggaraan pendegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara Pemerintah Daerah provinsi menyiapkan: a) pendanaan dalam pelaksanaan: ( 1) pemberian sertifikat standar dan izin di bidang mineral dan batubara;
(2)pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan;
(3)pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan. b) pendanaan dalam pelaksanaan pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan yang didelegasikan. c) pendanaan dalam pelaksanaan penetapan harga patokan mineral bukan logam, mineral bukan logamjenis tertentu, dan batuan. d) pendanaan dalam pelaksanaan pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan. 41) Pemerintah Daerah provinsi dapat mendukung pengawasan BBM dan LPG PSO sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. 42) dalam rangka pemberian subsidi listrik untuk rumah tangga yang tepat sasaran, Pemerintah Daerah: a) melakukan pendataan fakir miskin dan masyarakat yang tidak mampu; b) menyampaikan hasil pendataan kepada kementerian sosial sebagai bahan masukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan dasar pemberian subsidi listrik un tuk rumah tangga; c) melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan subsidi listrik tepat sasaran; dan d) melakukan fasilitasi pengaduan masyarakat di kelurahan dan kecamatan. 43) Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah belum berkembang, pembangunan 2023, No.799 www.peraturan.go.id infrastruktur tenaga listrik di daerah terpencil, perbatasan, dan perdesaan. 44) Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota menyediakan dana untuk pemasangan instalasi listrik di rumah dan Biaya Penyambungan (BP) listrik bagi masyarakat tidak mampu yang termasuk dalam DTKS dan/atau tinggal di daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T). 45) Pemerintah Daerah provinsi mengalokasikan anggaran untuk menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) yang melibatkan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan disampaikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai pertimbangan dalam pemutakhiran Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) sehingga aspirasi pembangunan ketenagalistrikan di daerah dapat terserap secara maksimal. 46) Pemerintah Daerah menyusun rincian penganggaran pengelolaan dan penggunaan/pemanfaatan dana bonus produksi panas bumi dengan memprioritaskan penggunaan/pemanfaatan untuk masyarakat sekitar Wilayah Kerja Panas bumi (WKP). 47) dalam hal Pemerintah Daerah menyampaikan usulan kegiatan fisik pemanfaatan Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Pemerintah Daerah harus menyediakan lahan untuk pembangunan, pengadaan, dan/atau pemasangan instalasi penyediaan Tenaga Listrik dari EBT atau nontenaga listrik bioenergi. 48) dalam ha! telah dilaksanakan Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah hasil kegiatan fisik pemanfaatan EBTKE, Pemerintah Daerah: a) harus mengelola hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE berupa Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dari EBT atau nontenaga listrik bioenergi; dan b) dapat menunjuk pengelola atau penerima manfaat hasil kegiatan fisik pemenfaatan EBTKE kepada BUMD, Koperasi, dan/ a tau masyarakat/kelompok masyarakat/ swadaya masyarakat. 49) dalam hal menunjuk pengelola atau penerima manfaat hasil kegiatan fisik pemenfaatan EBTKE, Pemerintah Daerah melakukan dan menyediakan anggaran untuk pembinaan dan pendampingan terhadap pengelola atau penerima manfaat. 50) Pemerintah Daerah provinsi melaksanakan urusan pemerintahan konkuren tambahan di Bidang ESDM pada subbidang EBT dituangkan dalam RUED-P yang meliputi: a) pengelolaan penyediaan Biomass a dan/ atau Biogas dalam wilayah provinsi; b) pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi; c) pengelolaan aneka Energi Baru Terbarukan yang bersumber dari sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi; d) pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi; e) pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan 2023, No.799 www.peraturan.go.id f) pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi. 51) dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 ten tang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas lnstansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud, antara lain: a) menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah; b) mendorong BUMDuntuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle); c) melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah di daerah masing-masing; dan d) memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 52) dalam rangka kesiapsiagaan bencana geologi, Pemerintah Daerah: a) mempersiapkan anggaran koordinasi dengan Badan Geologi- KESDM untuk sinkronisasi data dan informasi terkait penyusunan dan/atau update peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah; dan b) mengalokasi dana untuk mitigasi Bencana Geologi. 53) dalam rangka kesiapsiagaan bencana hidrorneteorologi, Pemerintah Daerah: a) mempersiapkan anggaran koordinasi dengan badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk sinkronisasi data dan informasi terkait penyusunan dan/ a tau update Perda ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah; dan b) mengalokasikan dana untuk mitigasi bencana hidrometeorologi. 54) dalam rangka koriservasi, pengelolaan, penatausahaan air tanah di Cekungan Air Tanah (CAT) sesuai kewenangannya Pemerintah Daerah: a) mempersiapkan anggaran koordinasi dengan Badan Geologi- KESDM untuk sinkronisasi data dan informasi terkait pengelolaan dan penatausahaan air tanah berbasis CAT; dan b) mempersiapkan kelembagaan dan tim yang bertugas untuk penatausahaan dan pungutan pajak air tanah. 2023, No.799 www.peraturan.go.id 55) dalam rangka konservasi, edukasi, dan pengembangan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan, Pemerintah Daerah: a) mempersiapkan anggaran koordinasi dengan Badan Geologi- KESDM dan tim pelaksana untuk kajian dan evaluasi pengusulan wilayah yang akan ditetapkan sebagai kawasan geoheritage; b) mempersiapkan kelembagaan dan tim yang bertugas untuk melakukan kajian dan evaluasi pengusulan geoheritage dan qeopark; dan c) mempersiapkan anggaran koordinasi dengan Badan Geologi- KESDM dan tim untuk penyelenggaran proses pengisian informasi geologi pada kawasan yang sudah ditetapkan. 56) dalam rangka pengelolaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung, Pemerintah Daerah: a) penyusunan peraturan daerah mengenai pemanfaatan langsung panas bumi; dan b) pemanfaatan langsung potensi panas bumi dapat dilakukan melalui KPDBU atau melalui BUMD. 57) dalam rangka pengelolaan dan penatausahaan potensi sumber daya geologi, Pernerintah Daerah: a) mempersiapkan anggaran koordinasi dengan Badan Geologi- KESDM untuk sinkronisasi data dan informasi terkait penyusunan dan/atau update Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah; b) melaksanakan pemberian izin pertambangan bahan galian bukan logam sesuai dengan tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c) melaksanakan pengawasan pertambangan bahan galian bukan logam sesuai dengan tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 58) dalam rangka sinergitas Kebijakan Energi Nasional {KEN), Rencana Umum Energi Nasional {RUEN) dan Rencana Umum Energi Daerah {RUED): a) Pemerintah Daerah provinsi menganggarkan dana penyusunan RUED provinsi yang ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah RUEN ditetapkan; b) dalam hal RUED provinsi telah disusun Pemerintah Daerah provinsi harus terus mengikuti perkembangan KEN dan RUEN; c) Pemerintah Daerah provinsi menyiapkan anggaran untuk implementasi RUED Provinsi; dan d) Pemerintah Daerah provinsi menyiapkan anggaran terkait monev dari pelaksanaan RUED provinsi yang akan diagregasikan sebagai masukan dari pengawasan RUEN. 59) pencapaian prioritas pembangunan nasional bidang ketahanan energi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain untuk: a) penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED- P) sebagai produk hukum daerah; b) penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi (RUKD-P) sebagai produk hukum daerah; c) percepatan peningkatan rasio elektrifikasi dan layanan BBM satu harga, melalui:
(1)pemanfaatan potensi energi setempat, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan percepatan 2023, No.799 www.peraturan.go.id peningkatan rasio elektrifikasi serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT);
(2)pengawasan pelaksanaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dan pengawasan penerapan tarif tenaga listrik oleh pemegang IUPTL; dan
(3)pengawasan pelaksanaan kebijakan subsidi listrik, penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi {LTSHE) bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik dan BBM satu harga bagi masyarakat terpencil. d) penyediaan database perijinan dan aset di bidang ESDM; dan e) pemeliharaan dan operasional aset-aset di bidang ESDM. 60) memajukan kebudayaan Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional, yaitu: a) upaya pemajuan objek kebudayaan Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan; b) upaya pelestarian cagar budaya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c) upaya pengelolaan museum melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 61) pemberian izin, pembinaan dan pengawasan pengolahan minerba sesuai dengan perizinan yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 62) meningkatkan koordinasi dengan pemerintah yang menangani bidang geologi serta sinkronisasi clan pemanfaatan bersama data clan informasi hidrogeologi dalam rangka pengolahan air tanah clan air baku serta pencegahan terhadap penurunan tanah. 63) peningkatan penelitian clan penyelidikan sumber daya geologi. 64) rencana tata ruang yang berbasis mitigasi bencana melalui peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. 65) pelaksanaan perlindungan konsumen melalui: a) pemberdayaan konsumen clan kelembagaan perlindungan sosial; b) peningkatan hubungan kerja sama dengan lembaga perlindungan konsumen; clan c) koordinasi clan sinkronisasi penanganan clan penyelesaian sengketa konsumen. 66) pengujian clan setifikasi mutu clan produk melalui: a) verifikasi mutu produk; clan b) pengembangan layanan pengujian, sertifikasi clan kalibrasi. 67) pengawasan kegiatan perdagangan, barang beredar clan/ a tau jasa melalui: a) peningkatan kapasitas clan pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan, barang beredar clan/ a tau jasa; clan b) fasilitasi penanganan terhadap pelanggaran atas ketentuan kegiatan perdagangan clan perlindungan konsumen. 2023, No.799 www.peraturan.go.id 68) metrologi legal berupa Tera, Tera ulang dan pengawasan melalui: a) pelaksanaan metrologi legal berupa Tera, Tera ulang; b) verifikasi standar ukuran; c) pengawasan/penyukuhan metrologi legal; dan d) penyidikan metrologi legal. 69) dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan di bidang tata ruang agar menganggarkan alokasi untuk: a) menyelesaikan integrasi atau revisi rencana tata ruang wilayah provinsi; b) menyusun dan menyediakan, merevisi atau menyelesaikan rencana tata ruang wilayah serta rencana detail tata ruang kabupaten/kota; c) menyusun dan menyediakan rencana tata ruang wilayah serta rencana detail tata ruang; d) menyusun dokumen sinkronisasi program program; e) menyusun intrumen pengendalian pemanfaatan ruang; f) melaksanakan pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang; g) mendukung pelaksanaan kebijakan Reforma Agraria dalam penataan aset dan penataan akses; dan h) melakukan pembentukan dan pelaksanaan tugas Gugus Togas Reforma Agraria (GTRA). 70) dalam rangka pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan: a) koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) pada Daerah Aliran Sungai (DAS); b) fasilitasi penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan sekitar SDEW pada DAS; c) koordinasi pengendalian alih fungsi lahan sawah; dan d) fasilitasi penertiban alih fungsi lahan sawah. 71) dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya agar mengalokasikan anggaran untuk: a) percepatan penyusunan, perubahan, dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RI'RW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); b) pelaksanaan pemanfaatan ruang, diantaranya dalam kebijakan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR); dan c) pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, diantaranya dalam pengendalian alih fungsi lahan. 72) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk: a) melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui manajemen lapangan yang terkonsolidasi dan terorganisasi, melakukan deteksi dini, dan monitoring di area-area yang rawan Hotspot dengan sistem dashboard. b) melakukan infrastruktur dan monitoring dan pengawasan, memberikan pendidikan yang berkesinambungan kepada 2023, No.799 www.peraturan.go.id masyarakat, perusahaan, dan koorporasi, terutama di daerah dengan kecenderungan peningkatan hotspot, mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk turut menjelaskan kepada masyarakat akan bahaya kebakaran hutan dan lahan bagi kesehatan dan ekonomi. c) mencegah dan menangani karhutla untuk masa yang akan datang baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. d) pengelolaan perhutanan sosial dan dapat memberikan insentif kepada pihak yang dapat memulihkan, mempertahankan, dan/ a tau melestarikan hutan di dalam dan di luar kawasan hutan berdasarkan Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. 73) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran un tuk: a) penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dalam rangka menunjang pendistribusian barang dan pengembangan ekonomi di daerah terpencil dan daerah belum berkembang serta dalam upaya menurunkan disparitas harga antara wilayah Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur, melalui penyelenggaraan angkutan barang di lau t ke seluruh wilayah Indonesia; b) pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, peningkatan kualitas SDM pengawas, pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pengawas, penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, serta penyusunan peraturan daerah terkait pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; c) pengintegrasian Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (RZWP-3-K) ke dalam RTRW provinsi baik pra maupun pascapenyusunan RTRW provinsi, termasuk pendampingan implementasi pascapenetapan Perda RTRW Provinsi yang menjadi tugas dan fungsi dinas kelautan dan perikanan; d) monitoring pelaksanaan implementasi RZWP-3-K yang terintegrasi ke dalam RTRW provinsi; e) Pengadaaan sarana dan prasarana produksi garam, sarana dan prasarana pascaproduksi garam, peningkatan kualitas SDM produksi garam untuk mendukung percepatan pembangunan Pergaraman untuk memenuhi kebutuhan garam nasional; dan f) Pengelolaan kawasan konservasi daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yang diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan serta Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. 74) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pelaksanaan tugas forum penataan ruang di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang. 75) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk: a) menyelenggarakan kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) di lingkungan provinsi dan 2023, No.799 www.peraturan.go.id kabupaten/kota termasuk migrasi kartu nelayan menjadi KUSUKA dalam rangka membantu nelayan mengakses bantuan pemerintah seperti asuransi bagi nelayan kecil, bantuan sarana penangkapan ikan, akses permodalan, sehat dan lain-lain; b) penyediaan SDM enumerator dan proses pendataan pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui satu data KUSUKA serta penyelesaian validasi nasional tepat waktu; c) penyediaan data terkait pelaku usaha di wilayah ruang laut, pelaku usaha perikanan tangkap, pelaku usaha perikanan budidaya, petambak garam dan pengolah hasil kelautan dan perikanan serta serapan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan lainnya; d) penyediaan data produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, stok garam dan nilai konsumsi ikan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan. 76) Pemerintah Daerah agar dapat mengalokasikan anggaran untuk peningkatan konsumsi ikan dan penurunan stunting di daerah melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. 77) Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran untuk memfasilitasi: a) revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi udang dan bandeng; b) integrasi Pelabuhan perikanan dengan fish market bertaraf internasional; dan c) penguatan jaminan usaha serta korporasi nelayan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024. 78) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk: a) 5 (lima) program prioritas sebagai langkah terobosan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2021-2024, yaitu: ( 1) memperluas kawasan konservasi laut;
(2)penangkapan ikan terukur berbasis kuota;
(3)pengembangan budidaya laut, peisisir, dan darat yang berkelanjutan;
(4)pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
(5)pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut. b) mengembangkan perikanan budidaya yang fokus pada komoditas bemilai ekspor tinggi, yaitu udang, lobster dan rumput laut, dengan tetap memperhatikan komoditas ekonomis lainnya, seperti kerapu, bawal bintang, nila, patin dan kepiting. Pengembangan komoditas bemilai ekspor tinggi tersebut akan dilakukan melalui: 2023, No.799 www.peraturan.go.id ( 1) pengembangan shrimp estate dengan tata kelola lahan dan pemanfaatan teknologi guna menjamin keberlangsungan usaha dan menjaga kualitas lingkungan;
(2)pengembangan budidaya lobster yang terbuka bagi seluruh provinsi yang memiliki potensi teknis dan daya dukung lingkungan. Ekspor Benih Bening Lobster (BBL) dihentikan dan dialihkan untuk budidaya; dan
(3)pengembangan rumput laut yang dilakukan secara hulu- hilir, termasuk diversifikasi produk turunannya. c) meningkatkan sarana prasarana produksi, serta regulasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan program-program prioritas KKP; d) menyelesaikan dan menyeleraskan Perda tentang penataan ruang provinsi dan peraturan gubemur yang menjadi turunannya guna mendukung program prioritas KKP; e) menyusun peraturan daerah terkait pengawasan SDKP dan penerapan sanksi administratif sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dengan mengacu pada NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; f) melakukan pemutakhiran indikator kinerja suburusan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ke dalam rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan sasaran dan indikator kinerja tata kelola SDKP bertanggung jawab dan pengawasan SDKP yang integratif; dan g) merumuskan keluaran (outpu~ dan alokasi anggaran yang mendukung pelaksanaan kewenangan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. 79) dalam rangka pengendalian kawasan budidaya perikanan danau sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 angka (5) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Danau Toba dan Sekitamya, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan 7 (tujuh) kabupaten sekitar danau toba terdiri atas Kabupaten Toba, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundu tan, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Dairi wajib menyusun rencana pengendalian kawasan budidaya perikanan danau termasuk rencana penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) beserta pemberian insentif kepada masyarakat berupa pemberian kompensasi. 80) dalam rangka peningkatan kualitas kesejahteraan lanjut usia Pemerintah Daerah agar dapat mengalokasikan anggaran untuk: a) kampanye sosial lanjut usia di daerah; b) penghargaan lanjut usia bagi tokoh di daerah maupun organisasi yang berpartisipasi dalam peningkatan kualitas kesejahteraan lanjut usia; dan c) bantuan operasional bagi lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia atau Pusat Santunan Keluarga (PUSAKA) khususnya dalam pelayanan dan penanganan lanjut usia melalui pelayanan home care, nursing care, dan pelayanan berbasis komunitas. 81) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan: a) pengalokasian dan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa; b) pelaksanaan kemitraan untuk usaha mikro, usaha kecil, serta koperasi; 2023, No.799 www.peraturan.go.id c) penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil pada infrastruktur publik; dan d) layanan bantuan dan pendampingan hukum, bagi usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi melalui aparat pengawasan internal pada Pemerintah Daerah. Pengawasan dimaksud meliputi kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/ atau penyelenggaraan mekanisme pengaduan (whistleblowing system) dengan menggunakan penyelenggaraan mekanisme pengaduan (whistleblowing system) yang sudah berjalan.

3.Kebijakan penyelenggaraan urusan dan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2024 secara memadai untuk:

a.optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, peningkatan akses pelayanan Kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional serta penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optmalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Pemerintah Daerah melakukan: 1) menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; 2) memastikan setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan kesehatan nasional; 3) mempersyaratkan kewajiban status kepesertaan jaminan kesehatan nasional aktif bagi setiap orang dan badan usaha dalam seluruh pelayanan perizinan dan pelayanan publik pada pelayanan terpadu satu pintu serta pelayanan perizinan dan pelayanan publik lainnya untuk memastikan setiap orang terdaftar menjadi peserta aktif dalam programjaminan kesehatan nasional; 4) mendorong peserta pekerja penerima upah penyelenggara negara di lingkungan instansi Pemerintah Daerah provinsi untuk mendaftarkan anggota keluarga yang lain menjadi peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional dalam segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) Penyelenggara Negara; 5) memastikan seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah dengan status Non ASN di wilayahnya merupakan peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional; 6) memberikan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik bagi setiap orang yang belum mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya dalam kepesertaan program jaminan kesehatan nasional dan badan usaha yang belum mendaftarkan kepesertaan seluruh pekerjanya dalam program jaminan kesehatan nasional dan tidak membayar iuran secara tepat waktu dan tepat jumlah; 7) mengalokasikan anggaran dan mendaftarkan seluruh kepala desa dan perangkat desa sebagai peserta aktif program jaminan kesehatan nasional; 2023, No.799 www.peraturan.go.id 8) memastikan perencanaan, penganggaran dan pembayaran kontribusi iuran peserta PBI jaminan kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah; 9) melakukan pengalokasian anggaran dan pembayaran iuran dan bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagai Peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3, serta pengalokasian anggaran dan pembayaran bantuan iuran bagi PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3; 10) memastikan bupati/wali kota mengalokasikan anggaran dan membayar iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai Peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3, serta mengalokasikan anggaran dan membayar bantuan iuran bagi Peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3; 11) mendaftarkan dan membayarkan iuran jaminan kesehatan nasional bagi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk dimasukkan dalam skema peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dan/ atau PBPU Pemerintah Daerah; 12) melakukan verifikasi, validasi dan penginputan usulan data melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Sosial dalam segmen kepesertaan PBI JK; 13) mengusulkan data fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum terdaftar dalam DTKS untuk selanjutnya diusulkan sebagai peserta PBI JK; 14) memastikan anggota dewan komisaris/dewan pengawas, anggota direksi, dan karyawan beserta anggota keluarga dari BUMD beserta anak perusahaannya merupakan peserta aktif dalam Program jaminan kesehatan nasional; 15) menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta program jaminan kesehatan nasional di wilayahnya dengan mengacu pada formularium nasional dan kompendium alat kesehatan bersama Kementerian Kesehatan; 16) melaksanakan pengenaan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan PBI jaminan kesehatan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 1 7) meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; 18) menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya di bidang kesehatan di wilayahnya; dan 19) menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional di wilayahnya.
b.pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan BLUD, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok lain-lain PD yang sah, jenis lain-lain PD yang sah, dan diuraikan ke dalam objek, rincian objek dan subrincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan pada masing-masing FKTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, belanja yang bersumber dari dana kapitasi jaminan 2023, No.799 www.peraturan.go.id kesehatan nasional pada FKTP milik Pemerintah Daerah tersebut yang belum menerapkan BLUD memedomani: 1) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional; 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; dan 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi jaminan kesehatan nasional pada FKTP milik Pemerintah Daerah.
c.pemanfaatan modul SIPD kapitasi pengelolaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada FKTP Non BLUD milik Pemerintah Daerah: 1) Pemerintah Daerah menerapkan pengelolaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional Non BLUD berbasis elektronik dalam rangka penyediaan informasi keuangan daerah yang merupakan sistem yang terintegrasi dengan SIPD dengan berpedoman pada: a) Kementerian Dalam Negeri telah menyediakan SIPD modul kapitasi berbasis elektronik (cloud computing) yang dapat diakses secara online oleh Pemerintah Daerah dan FKTP Non BLUD milik Pemerintah Daerah sebagai bagian implementasi SIPD. b) SIPD modul kapitasi merupakan sistem aplikasi yang memfasilitasi FKTP Non BLUD milik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah untuk pengelolaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan daerah, terutama tahapan perencanaan dan penganggaran memperhatikan pemanfaatan dana kapitasi untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh kementerian yang melaksanakan urusan di bidang kesehatan. c) selanjutnya untuk melaksanakan pengelolaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional Non BLUD berbasis elektronik diminta Pemerintah Daerah melakukan registrasi sistem aplikasi dimaksud pada: https:/ /reg.kapitasi.sipd. kemendagri.go.id. d) Pemerintah Daerah menugaskan dinas kesehatan untuk melakukan registrasi dan koordinasi dengan BPKAD dalam rangka kebutuhan data dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPD modul kapitasi dalam pelaporan keuangan daerah dan pelaporan BMD. 2) Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan peningkatan kapasitas pengelola dana kapitasi jaminan kesehatan nasional dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, workshop dan pendampingan penggunaan sistem informasi pengelolaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d.dalam rangka mencapai target RPJMN tahun 2020-2024 yaitu 100% (seratus persen) FKTP terakreditasi: 2023, No.799 www.peraturan.go.id 1) Pemerintah Daerah agar mengalokasikan pembiayaan akreditasi pusat kesehatan masyarakat dan laboratorium kesehatan daerah baik akreditasi perdana maupun re-akreditasi, dengan memaksimalkan pendanaan dari APBD Tahun Anggaran 2024 termasuk memanfaatkan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional; 2) penggunaan dialokasikan untuk persiapan akreditasi, survey akreditasi dan pendampingan pascaakreditasi; 3) dalam hal target akreditasi tidak dapat tercapai dalam tahun berjalan, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali di tahun berikutnya.
e.dalam rangka penguatan perencanaan pencegahan dan pengendalian AIDS - Tuberkulosis - Malaria (ATM) di daerah, Pemerintah Daerah agar menganggarkan ATM pada dinas kesehatan kabupaten/kota dan UPTD dinas kesehatan dengan menggunakan nomenklatur yang terkait untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian ATM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f.peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana dalam rangka pembinaan teknis operasional ketenteraman, ketertiban umum, penegakan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat termasuk mitigasi bencana, pencegahan kebakaran berdasarkan kewenangan masing-rnasing tingkatan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g.pelaksanaan ketenteraman, ketertiban umum, penegakan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat, antara lain: 1) pembinaan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), PPNS, Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (Jabfung Pol PP), Satuan Tugas Linmas (Satgas Linmas) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas); 2) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelindungan masyarakat; 3) mendukung penyelenggaraan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM); 4) pendataan, validasi dan pemetaan Satpol PP, PPNS, Jabfung Pol PP, Satgas Linmas dan Satlinmas oleh kabupaten/kota untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur; 5) pemenuhan hak Satpol PP, PPNS, Jabfung Pol PP, Satgas Linmas dan Satlinmas antara lain pemberian tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan resiko kerja dan insentif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6) pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana dan kelengkapan serta peralatan operasional Satpol PP, PPNS Satgas Linmas dan Satlinmas; 7) tim penilai angka kredit; 8) pembentukan dan operasional sekretariat PPNS dan Jabfung Pol PP; 9) pembentukan satgas linmas di provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan; 10) pemberdayaan anggota satlinmas melalui kegiatan: a) lomba sistem keamanan lingkungan; b) jambore satlinmas; dan c) posko komando satlinmas. 11) peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP termasuk jabatan fungsional yang meliputi pendidikan dan pelatihan dasar, pendidikan dan pelatihan teknis, pendidikan dan pelatihan 2023, No.799 www.peraturan.go.id fungsional dan uji kompetensi kenaikan jenjang Jabfung Pol PP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 12) pemenuhan layanan kerugian materiil dan layanan pengobatan bagi masyarakat yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan Perda dan peraturan kepala daerah; 13) fasilitasi pemberkasan perkara pidana pelanggaran Perda; 14) fasilitasi sidang perkara pelanggaran Perda dan uji laboratorium barang bukti;
h.penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, antara lain: 1) pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan; 2) peningkatan kapasitas sumber daya pemadam kebakaran dan penyelamatan 3) sosialisasi kebijakan, pemetaan, dan pemutakhiran daerah rawan kebakaran; 4) pengelolaan data dan informasi kebakaran; 5) implementasi jabatan fungsional pemadam kebakaran tingkat keterampilan dan keahlian di provinsi, dan kabupaten/kota; 6) pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran; 7) pengawasan sertifikasi layak fungsi keselamatan kebakaran pada bangunan gedung; 8) pemeriksaan sistem proteksi keselamatan kebakaran pada bangunan gedung; 9) penyusunan standar operasional prosedur penanggulangan kebakaran di daerah; 10) pemenuhan tunjangan risiko tinggi dan BPJS Ketenagakerjaan bagi aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan di daerah; 11) pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran; 12) pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan; 13) penyusunan dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP); 14) penanganan resiko kebakaran akibat bahan berbahaya dan beracun; dan 15) investigasi pascakejadian kebakaran; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
i.Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan saran a dan prasarana serta sosialisasi un tuk menjamin keselamatan masyarakat pengguna jalan perlintasan sebidang jalur kereta api dengan jalan yang telah beroperasi.
j.Pemerintah Daerah harus menjamin tercapainya indikator dan target kinerja dari program, kegiatan dan subkegiatan dalam pelaksanaan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat sebagai urusan wajib pelayanan dasar.
k.dalam rangka mendukung implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan terkait dengan pembangunan ketahanan keluarga dan gugus tugas pencegahan serta penanganan pomografi. I. dalam rangka pemecahan masalah ketenagakerjaan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan ketenagakerjaan Pemerintah Daerah agar melakukan: 2023, No.799 www.peraturan.go.id 1) pengembangan sistem informasi dalam rangka pengelolaan informasi ketenagakerjaan di instansi pemerintah; 2) penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro dan RTK Mikro serta pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan Perencanaan Tenaga Kerja (PTK) Makro dan PTK Mikro dalam rangka menciptakan kesempatan kerja yang seluas luasnya; 3) perluasan kesempatan kerja di daerah; 4) pembentukan forum koordinasi perluasan kesempatan kerja; 5) pelaksanaan konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah; 6) pembinaan dan pelaksanaan sistem pelatihan kerja; 7) pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi berdasarkan klaster kompetensi (Skilling, Up-skilling, Re-skilling); 8) penguatan kebijakan dibidang pelatihan kerja; 9) jejaring kelembagaan produktivitas; 10) peningkatan pelindungan dan kompetensi calon pekerja migran Indonesia/pekerja migran Indonesia sesuai dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 11) pembinaan terhadap SDM pelaksana penempatan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penempatan tenaga kerja; 12) pelaksanaan pemberian manfaat akses informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan dalam program jaminan kehilangan pekerjaan; 13) pelayanan antarkerja dalam daerah dan lintas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penempatan tenaga kerja; 14) pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penempatan tenaga kerja; 15) penyelenggaraan pameran kesempatan kerja tjob fairy sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penempatan tenaga kerja; 16) pembinaan terhadap pemberi kerja tenaga kerja asing dalam penggunaan tenaga kerja asing dan pelaksanaan pendampingan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing; 17) pelaksanaan layanan disabilitas melalui penguatan tugas dan fungsi dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas sebagai warga negara indonesia menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 461/217/SJ tanggal 14 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Layanan Disabilitas bidang Ketenagakerjaan; 18) pembentukan dan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) ketenagakerjaan; 19) pelaksanaan tugas Lembaga Kerja Sama (LKS) tripartit; 20) pelaksanaan tugas dewan pengupahan; 2023, No.799 www.peraturan.go.id masing-masing. 5) penyiapan calon pekerja migran Indonesia yang kompeten sesuai dengan job order yang akan dijalankan, serta sebagai upaya pencegahan terjadinya praktik-praktik perdagangan manusia, Pemerintah Daerah agar melakukan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat luas secara terpadu dan berkelanjutan, menciptakan pemahaman masyarakat untuk memahami cara dan mekanisme menjadi tenaga kerja di luar negeri secara legal dan aman, membentuk layanan tata kelola bagi calon pekerja migran Indonesia secara terpadu dan transparan, migran satuan daerah 21) pemberian honorarium/imbalan jasa bagi konsiliator untuk setiap kasus perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 22) penyediaan dukungan prasarana dan sarana dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan; 23) peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM pengawas ketenagakerjaan; 24) pelaksanaan koordinasi pengawasan ketenagakerjaan: 25) peningkatan pelaksanaan pembinaan, pemeriksaan pengujian, dan penyidikan norma ketenagakerjaan; 26) pelaksanaan program kartu prakerja dalam bentuk: a) sosialisasi pelaksanaan program kartu prakerja; b) penyediaan data lembaga pelatihan yang berkualitas di masing-masing daerah; c) penyediaan data kebutuhan tenaga kerja oleh industri di daerah; dan d) fasilitasi pendaftaran peserta dan pemilihan jenis pelatihan pada program kartu prakerja. Selain bentuk dukungan dimaksud, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan: a) sistem berbagi biaya pendanaan program kartu prakerja; dan/atau b) pendampingan kepada penerima manfaat program kartu prakerja dan usaha kecil menengah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
m.berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan: 1) peningkatan pelindungan dan kompetensi calon pekerja migran Indonesia/pekerja migran Indonesia; 2) pemberdayaan komunitas pekerja migran Indonesia dan operasional pelaksanaan program desa migran produktif; 3) pembentukan dan penyelenggaraan layanan terpadu satu atap pekerja migran Indonesia di provinsi dan kabupaten/kota; 4) penyediaan alokasi anggaran dalam rangka pemulangan pekerja migran Indonesia dari luar negeri dalam situasi khusus sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain: a) pemulangan pekerja migran Indonesia, mencakup pemulangan pekerja migran Indonesia dari titik debarkasi ke daerah asal dalam situasi khusus meliputi terjadinya bencana alam, wabah penyakit, perang, pendeportasian besar-besaran, serta negara penempatan tidak lagi menjamin keselamatan pekerja migran Indonesia; dan b) meningkatkan koordinasi pemulangan pekerja Indonesia, gubernur/bupati/wali kota membentuk tugas pemulangan pekerja migran Indonesia di 2023, No.799 www.peraturan.go.id mengintensifkan sida.k dan operasi secara berkala di wilayah perbatasan terutama di jalur tidak resmi terhadap orang yang akan pergi ke luar negeri yang diindikasikan secara nonprocedural (ilegal).
n.dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). 1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD, antara lain: a) sosialisasi pela.ksanaan program KUR kepada Pemerintah Daerah; b) monitoring dan evaluasi KUR di daerah; c) pembinaan pelaksanaan program KUR oleh Pemerintah Daerah; d) pembinaan terkait KUR klaster yang mengimplementasikan program One Village One Product (OVOP}, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Pemerintah Daerah juga menyediakan alokasi anggaran untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR dalam APBD. 3) Pemerintah Daerah mendukung dan memfasilitasi pemanfaatan KUR oleh pengurus gabungan kelompok tani/koperasi/pela.ku usaha pangan di tingkat desa untuk memperkuat permodalan dalam rangka mendukung pengembangan usaha dan ketersediaan pangan di wilayahnya.
o.dalam rangka pelaksanaan program prioritas percepatan pela.ksanaan pendaftaran tanah oleh pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V /2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 Pemerintah Daerah menyedia.kan alokasi anggaran untuk: 1) menganggarakan biaya pendaftaran tanah sistematis lengkap yang tida.k tertampung dalam APBN dan APBDes sesuai kemampuan daerah; 2) pemberian pengurangan dan/atau keringanan atau pembebasan pajak BPHTB bagi masyarakat penerima sertifikat dalam pendaftaran tanah sistematis yang dila.ksana.kan melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap maupun melalui redistribusi tanah; 3) penyelenggaraan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; 4) pengukuran dan pemetaan kadastral; 5) pendaftaran tanah dan ruang; 6) pangadaan tanah dan pencadangan tanah; 7) menginventarisasi subjek dan objek redistribusi tanah untuk mendukung proyek RPJMN dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria.
p.sosialisasi pembiayaan ITSL di tingkat Kelurahan sebagaimana amanat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V /2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017.
q.dalam rangka peningkatan dan pengembangan kualitas pelayanan publik secara terpadu, terintegrasi dan percepatan pelayanan 2023, No.799 www.peraturan.go.id perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan, serta untuk mendukung pencapaian target kemudahan berusaha, (Ease of Doing Bussiness/ EoDB}, sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah sehingga tercipta layanan penzman dan pelayanan publik tanpa penyuapan/gratifikasi/pemerasan dengan menjunjung tinggi nilai- nilai antikorupsi, Pemerintah Daerah menganggarkan untuk: 1) tersedianya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 2) penguatan kelembagaan dalam rangka Penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); 3) penyelenggaraan pelayanan, perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan pada DPMPTSP berbasis elektronik; 4) pengadaan/pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada DPMPTSP yang merupakan pembangunan gedung baru atau rehabilitasi bangunan lama atau sewa/pinjam pakai gedung sesuai standar pelayanan yang akuntabel dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin efektivitas, penguatan koordinasi, dan pengawasan; 5) penyelenggaraan pelayanan terpadu dan terintegrasi dengan pembentukan/penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) guna meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan; 6) pembinaan, peningkatan kapasitas, SDM dalam rangka pemantapan tugas-tugas pada DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7) penyelenggaraan pelayanan publik terkait pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan serta pemberian tunjangan penghasilan pegawai dan insentif tambahan atau dengan sebutan lainnya kepada ASN perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik terkait pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 8) penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan, perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan; dan 9) monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perizinan, perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan.
r.Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah antara lain: 1) penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; 2) pengurangan sampah dengan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholders lainnya guna mengendalikan.
s.Pemerintah Daerah memprioritaskan dan mengalokasikan anggaran secara memadai untuk penyelenggaraan urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil meliputi program, kegiatan dan 2023, No.799 www.peraturan.go.id subkegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, guna optimalisasi pelaksanaan pelayanan dasar masyarakat dan pemilihan umum serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota serentak Tahun 2024.
t.dalam rangka mendukung percepatan implementasi tranformasi digital nasional, Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, sebagai upaya: 1) mendukung implementasi transformasi digital di bidang: a) infrastruktur digital antara lain melalui: ( 1) fasilitasi/koordinasi/ dukungan regulasi/ kebijakan penyediaan infrastruktur TIK (termasuk digitalisasi penyiaran);

(2)fasilitasi pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) bersama operator serta memberikan kemudahan penzman dan memfasilitasi dalam penggelaran infrastruktur telekomunikasi di daerah dalam rangka serta pelayanan publik terhadap penyediaan layanan utilitas (listrik, telekomunikasi, air, dan gas) kepada masyarakat dan perwujudan estetika kota sesuai dengan Surat Menteri Koordinator Bidang, Politik, Hukum dan Keamanan Nomor B-27 /Kl.00.01/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 perihal Rekomendasi Kemudahan Perizinan dan Memfasilitasi dalam Penggelaran Infrastruktur Telekomunikasi Guna Mempercepat Transformasi Digital Nasional dan Mendukung Proyek Strategis Nasional;
(3)fasilitasi pengumpulan data titik layanan publik/OPD/UPT (pusat kesehatan masyarakat, kantor pemerintahan, sekolah, rumah sakit) yang memiliki dan tidak memiliki akses internet; dan
(4)fasilitasi pengumpulan data wilayah blankspot 4G untuk desa-desa non 3T. b) Pemerintahan digital antara lain melalui:
(1)pengelolaan nama domain dan subdomain di lingkup Pemerintah Daerah;
(2)penyelenggaraan tata kelola SPBE Pemerintah Daerah meliputi: (a) penyusunan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; (b) penyusunan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah; (c) penyusunan proses bisnis Pemerintah Daerah; (d) penyelenggaraan layanan SPBE dalam rangka digitalisasi layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik; (e) pengelolaan, pemrosesan, dan penyimpanan data dan informasi Pemerintah Daerah; (f) penyediaan dan pengelolaan infrastruktur spbe meliputi akses internet, jaringan intra Pemerintah Daerah, sistem penghubung pelayanan Pemerintah Daerah, dan migrasi layanan dan data ke pusat data nasional. (g) pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus; dan (h) penerapan keamanan SPBE.
(3)penerapan manajemen SPBE; 2023, No.799 www.peraturan.go.id
(4)penyelenggaraan audit TIK Pemerintah Daerah;
(5)pelakasanaan promosi literasi SPBE dan kolaborasi penyelenggaraan SPBE; dan
(6)peningkatan kapasitas ASN pengelola SPBE. c) ekonomi digital anta.ra lain melalui: ( 1) fasilitasi pemanfaatan teknologi digital (aplikasi, IoT, robotik, blokchain, Artificial Intelligence (AI}, dan lainnya) untuk menyelesaikan permasalahan sesuai karakteristik daerah melalui kemitraan dengan startup digital, institusi, dan/atau lembaga lain;
(2)fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan teknologi digital oleh pelaku UMKM go online; dan
(3)fasilitasi promosi dan pengembangan ekosistem talenta dan entrepreneur digital melalui kerjasama dengan accelerator pemerintah lainnya. d) masyarakat digital antara lain melalui: ( 1) fasilitasi penyuluhan literasi digital untuk masyarakat, ASN, dan pelaku usaha;
(2)fasilitasi pelatihan kompetensi digital bagi mahasiswa/i, lulusan baru SMK/Dl-D4/Perguruan Tinggi, pegawai yang bekerja minimum 2 (dua) tahun, masyarakat umum, ASN, wirausaha pemula; dan
(3)pemberdayaan komunitas digital. 2) percepatan penerapan transformasi digital di Pemerintah Daerah dilakukan dengan menyusun rencana dan anggaran SPBE: a) secara terpadu; b) sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah; dan c) berpedoman pada arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, peta rencana SPBE, Pemerintah Daerah, rencana strategis Pemerintah Daerah dan RPJMD. 3) menyelenggarakan provinsi cerdas dan kabupaten dan/atau kota cerdas meliputi: a) menyusun dan/atau memfasilitasi penyusunan masterplan provinsi/kabupaten/kota cerdas; b) mengimplementasikan masterplan provinsi/kabupaten/ kota cerdas; dan c) melakukan monitoring implementasi program di dalam masterplan provinsi/kabupaten/kota cerdas. 4) meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pelayanan informasi publik serta melakukan kontra narasi berita bohong (hoaks) di daerah dengan mempertimbangkan ekosistem komunikasi diqiial; Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD untuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang antara lain meliputi: a) sosialisasi peraturan bidang informasi dan komunikasi publik; b) monitoring informasi kebijakan, opini publik dan aspirasi publik; c) penyusunan strategi komunikasi publik; d) penyusunan konten; e) diseminasi informasi dan pengelolaan media komunikasi publik; f) pelayanan informasi publik; g) relasi media; 2023, No.799 www.peraturan.go.id h) kemitraan komunikasi dengan komunikasi informasi masyarakat; i) penguatan kapasitas sumber daya manusia komunikasi publik; dan j) dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di daerah dalam rangka penyelesaian sengketa informasi.
1. u.dalam rangka meningkatkan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda di daerah, Pemerintah Daerah: 1) menyediakan pendanaan peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di daerah; 2) mengelola tim koordinasi, sekretariat, dan kelompok kerja terkait koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan; 3) menyusun, menetapkan dan mengimplementasikan Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022; 4) menyediakan pendanaan untuk penguatan ekosistem kewirausahaan pemuda di daerah; dan 5) menyediakan pendanaan untuk pemberian penghargaan kepemudaan kepada pemuda yang berprestasi, organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. v.dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah, Pemerintah Daerah: 1) wajib menyediakan anggaran dalam APBD yang dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan pada perangkat daerah yang membidangi urusan pemuda dan olahraga dan/atau dalam bentuk hibah kepada badan/lembaga yang bergerak di bidang keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) dilarang menganggarkan dalam APBD pendanaan organisasi cabang olahraga profesional dikarenakan menjadi tanggungjawab induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) menyediakan dukungan pendanaan untuk pembudayaan olahraga di masyarakat melalui pelaksanaan liga tarkam (liga an tar kampung) dengan rincian kegiatan yakni lornba senam, lari, lomba tenis meja, lomba badminton dan lomba sepak bola yang akan diselenggarakan di level kabupaten/kota; 4) menyediakan pendanaan untuk pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi di daerah; 5) menyediakan pendanaan untuk pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi di kabupaten/kota; dan 6) menyediakan pendanaan untuk pembinaan dan pengembangan industri olahraga di daerah.
3. w.dalam rangka melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional, Pemerintah 2023, No.799 www.peraturan.go.id Daerah provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan kegiatan paling sedikit meliputi: 1) menyelenggarakan DBON secara bertahap dengan memedomani peta jalan DBON berdasarkan periode DBON; 2) mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan berdasarkan DBON; 3) membentuk tim koordinasi tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan DBON di daerah; 4) menyediakan anggaran yang bersumber dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; 5) menyediakan dukungan anggaran dalam APBD dalam rangka pengukuran Sport Development Index (SDI) di daerah; 6) menyediakan dukungan untuk pembinaan atlet daerah melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), Sekolah Khusus Olahragawan (SKO), dukungan sport science yang bekerjasama dengan Universitas; dan 7) menyusun desain olahraga daerah berdasarkan DBON.
4. x.dalam rangka memajukan perpustakaan guna mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan sebagai wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD untuk: 1) pengembangan perpustakaan sesuai dengan standar koleksi perpustakaan, standar sarana dan prasarana, standar pelayanan perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan, dan standar pengelolaan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) pembudayaan gemar membaca pada satuan Pendidikan keluarga dan masyarakat melalui promosi, sosialisasi, pameran, penghargaan, kajian, koordinasi dalam pembudayaan gemar membaca sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) pelestarian dan pengembangan warisan dokumenter budaya bangsa baik tercetak maupun elektronik melalui penghimpunan dan pengelolaan karya cetak dan karya rekam, preservasi bahan perpustakaan, penerbitan katalog induk dan bibliografi daerah, pengembangan koleksi budaya etnis nusantara dan pendaftaran, pengelolaan serta pemberian penghargaan naskah kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. y.dalam rangka penyelamatan dan pelestarian arsip negara, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran untuk: 1) identifikasi arsip negara yang tercipta, pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, penyusunan daftar arsip aktif dan penyusutan arsip yang merupakan kewajiban seluruh perangkat daerah; 2) penilaian dan akuisisi arsip statis, pengolahan arsip statis, preservasi arsip statis dan akses arsip statis yang merupakan kewajiban perangkat daerah yang membidangi urusan kearsipan; dan 3) pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah untuk penetapan kebijakan, pembinaan dan pengawasan kearsipan.
6. z.dalam rangka keselarasan, keserasian, dan keterpaduan guna mendukung penyelenggaraan transmigrasi se bagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 2023, No.799 www.peraturan.go.id tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaran Transmigrasi, Pemerintah Daerah menyiapkan alokasi anggaran untuk: 1) pembentukan tim koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota; 2) pelaksanaan reforma agraria untuk mempercepat penyelesaian masalah tanah transmigrasi; 3) penyiapan data untuk penyusunan dokumen perwujudan kawasan transmigrasi; 4) penguatan kapasitas bagi calon transmigran; 5) pemberian bantuan bagi warga yang berada di daerah tujuan transmigrasi, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan. aa. dukungan anggaran pelaksanaan urusan transmigrasi, diatur sesuai berita acara kesepakatan bersama tentang dukungan pelaksanaan urusan transmigrasi antara Kernenterian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi, Kernenterian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Pembanguan Manusia dan Kebudayaan, dan Sekretariat Kabinet sebagaimana tercantum pada tabel E.16. ab. dalam rangka melaksanakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/ a tau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, a tau masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran untuk keprotokolan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. ac. dalam rangka mendukung tugas dan fungsi staf ahli kepala daerah, Pemerintah Daerah menyediakan dukungan berupa anggaran, sarana dan prasarana kerja dengan memperhatikan standarisasi yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana maksud dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. ad. Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran penyelenggaraan bantuan hukum termasuk diprioritaskan untuk penyandang disabilitas/difabel sebagai salah satu pihak yang berhak menerima bantuan hukum. ae. dukungan penganggaran program riset dan inovasi pada APBD, diatur ketentuan: 1) Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD yang dianggarkan pada perangkat daerah yang secara fungsional menjalankan urusan penunjang penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan mendorong pemanfaatan hasil riset dan inovasi di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD yang dianggarkan pada perangkat daerah yang secara fungsional menjalankan urusan penunjang penelitian dan pengembangan difokuskan untuk: a) optimalisasi pembentukan dan penguatan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA); 2023, No.799 www.peraturan.go.id b) penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam penyusunan RPJMD; c) menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah berbasis bukti (evidence based-policy); d) menghasilkan kondisi ekosistem riset dan inovasi yang mendukung pengembangan produk unggulan daerah; dan e) menghasilkan kondisi ekosistem riset dan inovasi yang dapat mengatasi permasalahan utama daerah. af. dalam rangka melaksanakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan melalui: 1) pendanaan kelurahan yang berasal dari APBD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebesar: a) 5% (lima persen) dari APBD dikurangi dana alokasi khusus dari sektor pendapatan untuk kota yang terdiri dari kelurahan; b) minimal alokasi Dana Desa terendah untuk Kelurahan yang berada di kabupaten/kota yang mempunyai desa. 2) bagian dana alokasi umum yang diperuntukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa mengurangi kewajiban dari Pemerintah Daerah untuk mendanai kelurahan. ag. dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai perangkat daerah, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran kepada kecamatan sebagai OPD untuk: 1) forum koordinasi pimpinan di tingkat kecamatan; 2) fasilitasi penyelesaian peta batas kecamatan, kelurahan, desa sesuai dengan kaidah pemetaan; 3) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; 4) fasilitasi penataan, pemberdayaan, dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan karang taruna); 5) peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan karang taruna); 6) fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan karang taruna); 7) melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan yang ditetapkan oleh bupati/wali kota; 8) penyusunan peta rawan bencana tingkat kecamatan; 9) penyusunan rencana penanggulangan bencana tingkat kecamatan; 10) penyusunan rencana kontijensi sesuaijenis ancaman bencana; 11) penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana berbasis komunitas; 12) penerapan gerakan kecamatan tangguh bencana untuk mendukung capaian SPM suburusan bencana; 13) pemantauan evaluasi dan pelaporan program kecamatan tangguh bencana; 2023, No.799 www.peraturan.go.id 14) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 15) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 16) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah; 1 7) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 18) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; 19) membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa; dan 20) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan. ah. dalam rangka pembakuan nama rupa bumi (toponimi) dan penegasan batas daerah Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran untuk: 1) fasilitasi, penelaahan, verifikasi, dan pembakuan nama unsur rupa bumi dan pulau; 2) pengembangan kapasitas aparatur dan tim pembakuan nama rupa bumi di daerah serta tim penegasan batas daerah; 3) pembangunan dan pemeliharaan sistem informasi rupa bumi dan batas daerah yang berbasis geospasial; 4) fasilitasi penegasan batas darat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan; 5) dukungan untuk kegiatan penegasan batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut provinsi dan pengelolaan pulau-pulau kecil di daerah; 6) fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan pilar batas daerah; 7) sosialisasi dan publikasi peta batas daerah serta kode, data wilayah administrasi pemerintahan, dan pulau; 8) pengadaan GPS geodetik/handheld dan printer plotter; dan 9) pengadaan tenaga surveyor dan tenaga ahli informasi geospasial. ai. pelaksanaan unsur pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh organisasi kesatuan bangsa dan politik, meliputi bidang-bidang: 1) bidang pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. Berkenaan dengan penataan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di Indonesia, Pemerintah Daerah menyediakan dukungan anggaran pelaksanaan kegiatan urusan kesatuan bangsa dan politik bidang organisasi kemasyarakatan antara lain: a) sosialisasi kebijakan di bidang organisasi kemasyarakatan; b) penyiapan fasilitas pelayanan pendaftaran organisasi kemasyarakatan dan pengelolaan Sistem lnformasi Organisasi Kemasyarakatan (SIORMAS); c) pembentukan dan pemberdayaan tim terpadu pengawasan organisasi kemasyarakatan; d) kerja sama Pemerintah Daerah dengan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan e) pengawasan organisasi kemasyarakatan yang meliputi pengawasan umum, pengawasan organisasi kemasyarakatan berbasis resiko, pemetaan ormas dan pengukuran indeks kinerja organisasi kemasyarakatan. 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2) bidang fasilitasi politik dalam negeri antara lain: a) sosialisasi kebijakan dibidang politik dalam negeri; b) pendidikan politik bagi partai politik dan masyarakat; c) pelaksanaan Penyelenggaraan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah sesuai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan: d) peningkatan kapasitas dan kelembagaan partai politik dalam rangka mewujudkan tata kelola bantuan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel bagi partai politik penerima bantuan keuangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e) pencapaian target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) melalui optimalisasi peran dan fungsi pokja pengembangan demokrasi provinsi dalam meningkatkan capaian IDI di tingkat Provinsi dengan prioritas meningkatkan kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian IDI di tingkat nasional, antara lain operasional untuk pokja IDI Pemerintah Daerah provinsi dan peningkatan pelayanan publik melalui keterbukaan informasi/transparansi pengelolaan APBD. 3) bidang fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya antara lain: a) implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberatasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN), dalam rangka optimalisasi Kampanye "war on drugs' dan sinkronisasi program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Prekursor Narkotika (PN) antara lain:
(1)pembentukan tim terpadu P4GN dan PN;
(2)penyusunan rencana aksi daerah P4GN dan PN;
(3)pembentukan Perda tentang P4GN dan PN; dan
(4)pelaporan dan evaluasi pelaksanaan P4GN dan PN. b) koordinasi dan monitoring tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 antara lain:
(1)pelaksanaan rencana aksi generik;
(2)pelaksanaan rencana aksi khusus; dan
(3)pelaporan dan evaluasi rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika Tahun 2020-2024 pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020. c) pelaksanaan kegiatan revitalisasi fungsi dan peran anjungan daerah di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) melalui: ( 1) promosi budaya;
(2)pagelaran seni dan budaya;
(3)pameran produk unggulan ekonomi daerah; dan
(4)seminar dan lokakarya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d) pelaksanaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397 /SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran FKUB dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota wajib mengalokasikan anggaran untuk FKUB dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD terkait tugas 2023, No.799 www.peraturan.go.id dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) bidang fasilitasi kewaspadaan nasional antara lain: a) penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) pembentukan dan penguatan tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat provinsi dan kabupaten/kota; c) pendanaan konflik faktual; d) pemetaan daerah rawan konflik sosial hingga tingkat desa/ kelurahan; e) penanganan potensi ancaman, hambatan dan gangguan di daerah melalui deteksi dini dan cegah dini melalui pembentukan Tim Kewaspadaan Dini dan Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dengan temu cepat dan lapor cepat permasalahan/gangguan melalui pusat komunikasi sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 ten tang Kewaspadaan Dini di Daerah. f) penyelenggaraan Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia (FPMMI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g) penguatan pengawasan orang asing, organisasi masyarakat asing, lembaga asing dan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h) penanganan pengungsi luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i) pelaksanaan kegiatan dan honorarium FORKOPIMDA provinsi, FORKOPIMDA kabupaten, FORKOPIMDA kota, dan forum koordinasi pimpinan di kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh gubernur, bupati/wali kota, dan camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah; j) peningkatan SDM aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang intelijen dan kewaspadaan dini melalui pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah; k) pembentukan dan penyelenggaraan pusat komunikasi dan informasi kewaspadaan dini di tingkat provinsi, kabupaten/kota untuk menunjang pelaporan secara cepat, tepat, dan akurat terkait situasi kondisi yang dapat menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di daerah sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah; dan 2023, No.799 www.peraturan.go.id l) Pendanaan pencegahan dan penanggulangan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021. 5) bidang bina ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan antara lain: a) intemalisasi dan institusionalisasi pembinaan Ideologi Pancasila dibidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b) penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c) melaksanakan 5 (lima) program yang meliputi Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu melalui kegiatan Penyelenggaraan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) dan Pembentukan Gugus Togas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d) melaksanakan penguatan pendidikan karakter di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) penyelenggaraan, pembinaan dan penguatan pembauran kebangsaan dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika terkait tugas dan fungsi perangkat daerah yang menangani urusan bangsa dan politik; f) pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), optimalisasi dan pemberdayaan FPK dalam bentuk program, kegiatan, subkegiatan, dan belanja hibah dalam rangka fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah, meliputi penguatan kelembagaan, dukungan penganggaran, sarana dan prasarana, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan peran dan fungsi, serta pengawasan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g) penyelenggaraan revitaliasi nilai-nilai sejarah kebangsaan dalam penguatan persatuan dan kesatuan; dan h) penyelenggaraan peningkatan kesadaran warga negara indonesia tentang hak dan kewajiban. aj. dalam rangka mengarusutamakan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang BerBhineka Tunggal Ika perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila secara terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan dalam membentuk program kaderisasi calon pernimpin bangsa yang berkarakter Pancasila kepada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 ten tang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan berdasarkan Program Prioritas Nasional IV Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota menganggarkan dukungan pendanaan program Paskibraka pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi dan kabupaten/kota meliputi pembentukan Paskibraka, pelaksanaan tugas Paskibraka, pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila, pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila, pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Pumapaskibraka. Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan subkegiatan program paskibraka, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 2023, No.799 www.peraturan.go.id i -- s: G "0 ;; c > e e, 2023, No.799 www.peraturan.go.id "ii • ~e,:e te~.!!• ..,~ :s~• -- ·c: • • • S c:J:IIE • ~-~ ! a~f~ ~i~I~ - lilt!c:~32 ~ . - ~~~~ s£,, si:: ~•:a . "Cl ::s -e • -e - • l i.fef~ioe .f~~ .&3 e ,!! :!: e ;i e 6 &)~ ~~- e,.~ : ~i'o.!! ee4 - >. 6 - ·- = ~ ~ 1! -e .:( - -· .. ~ ~~.~·~10~ -~i "i~ ~eii'alj22 i.!!~ ~-,.., ~ss. i~ w z"' """ ~~1~~£.f~~~ii~:l! .!:.i'S r~.E~!~.e.r!1 R P; = l ,ac:g- N .c.:icc:•c: xc•c: !l~'=gc: • -·· cc- • Eil-5 !e~'§_2i~ 12ir ~il~·E ,1 l!ie ~ol! ~ :So.!!. .• 3:s ! e i.,.ij e~i ~ S !ells ..,;; e ~~ KS Ii s a :}' !2 ~ ! !ei e i! e i!! ~e0 e e"! ~ § ... !l. § .,... ~ lj_ ~ l<;2 • ~ - • i ~ i'o! "XI - •x~ • - •I - •••.C:i .:,c_ •.e.o.c: - C.r: c:;j ii2•;i x ~4-:s ,:,4-5-~.o -~ s i! E -~.&I.!. !•g ~a·R·g~l~~..,,~-~~~"l~o·~l! E_&!'l!be ~e'l! ~ i d! 11. s l l< i §.> j ~it~!~ i ! .s '* i! ~ ""' x ti:s -~ ~l! !l.W~ Ew.S? !l., R P; 'r "' = ;; c:~ ... ~ ~!!.]! ~ i 1 .: ~ !!.~j e~2 ~·sc:s c: e e •-!,H i .!!.,. ~ ·~·;,. -· - .!c:- l'~c: J=xjlii:S: i·~~!;i_8 :.t.i~ ~2'!! ~['!! b.i eE-jl i N~:S~~SK d:: .!! !l. ~ l! ' !l. ~ " i! ~ 2i ~~~ "'"' '. . ~ c 'l! ~! .; I !!.O 2 cl! e ,: i'o .; ~ Ii ~ !!.! c:-e- •22 i cl! ii ,: • ~m~ .!:!l~ ~§ ~a 88 ...; ~ ~~ NO ~~ o- ...:o 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id "i 1 ~i ~~~~i i]~~1~ ~ -~ -im•a e ~~ ~ .x l!i:!]! A ' 6 ~~- .. -'V ,1$ i2!!'•e ,.al-i;; ·i o ~ ~5, e~xO ! •J j.c?i-~• m.! ~e! ~. i•C ..... •.~ el ~i jl! • .x,:c:,~• ~r2.c:e; i~:3e4 2·a1i~t~i "5!50!!.•~~a"'~''!!'f~.2 !!'• l .f~I~~~ rs !.i; !!. ..... -i !!.2'R.! ... ~ • e • .x • c .:,t cio" •.:.: ,a ! .:t e co caox ,a c J:! - e ! "i i ~;g : "ic ~ •sc~....,e~cs •• c cs~·!• !!..J ~2!!.1li~~2 !.~~,!!. ~2!.i!;~ eo o !!.-=· ·~ !!' -ei:1§. .- •a.., --l! ... ~ si i J~ - j~;;: 2 j~ ~ li;'§J f.2 e ii;'c j K e.l1 • ie Ii e-E - - -,:- -~ x •. "3_g_ -i l •• c:,f; ~ :;;j 2.e-1!' xa=x!!'se. ?J =x!!'e Ii e,:•'s - .aa=:s .c'Vs:• 1! f ij'i~~~"i~ai~J~-e2,]i~!JJ~ 2 i~ !!'i ilft;-eil!.l! ! i ke~~~j-~,a51~l-~S~-~j~~~-s~~~> ! x E;; .!La,Kjj S > ;:;- t~ f"is ~!' .c:.:- l'~.x ~ l'~3 : !!. 611 2~ ~- !!.~ 1 = 1i~~}2j ~ 25 e e e~-E .- j e e i-cs t'•!! - : ~ i c- !! J e ~ !!':,01 - ee= "!!' i !if. if ~~ ~i i•3::'i!!;2i•"i 0 ~25 ·;;~ ~!!.l!~!!!t e~.!fl!~ su ~i el!'!~.x¢.!-c Jj~~.lt.l!- d:'.~ Ki;;~-~ E tx.l! - d:'.~ K~ .l1, KS - i! ::, .. !E e !!. =m • • 25 "' .i:: • s.i:: ..... .l! Ii .! e=:'3i ~i ~lt~! .. e !!. • •• s .c .... c= •i e :g ~ E "'~~ .. e • .a • ; .r:: 1ie=:-3 .!! e is x cl! ~ ,1$ -: °' ~§ §a - .. ~8 §~ ~i ~a o- ..:o 2023, No.799 www.peraturan.go.id e:~e .e e e; .::i!e!'• 6 • .!!• c ~z•R ! ~6 8 •• - z ~ z ·1:1-6~ "Cl §-c .. .C: 3l ei .C:NjN esi , ese~'"' l!c: E l!c::s-c Iii ~ -e .. !!''§},: ~ -c,: 6 ~ -i ,.., !-~~·Sii! i ; ~l*~i.1:1~1~ ; = ".a ' p • ~ !!. • • c:: -- • .:( • . ...,. ,.,, i ll'il~ !1'6 ~ • s ' •' • •1 E • -e i"' ~. - ! .!. ·= • s: •i ~ .,- ?-C ? ~ 15 i ~ l! 0 i !. ~ E'~ * ~ o.~te "c c eo.~jc"il · ~ ll i!e Ii c: ~c:E • :es ij~ I! c:-c• •• o.s..e .. e!.aol! ;.a • e ~. Ill Ill ~c: ... li~§e.!,i.i-;, s •~.!ii Cl s c:: - ~- -• .! e --.~a·" "!"•!" j"i~a· x: !!. ' 6 c'j ! ~ j 6 c'j ~ !!. ' ~~- .· ~ ·. ~· . --~c:: -.!! f j i.. J '3 ~ :, I! :9 i.. :, - a j E J ~ j c: e 6 ~ S-.: e E ~~ E-.: f E !.~ S ~~~e.l1Sll!.~§:llsf~3~~*~~~i ~'il s ~~~.i: ~~~~~.!1'6 s ;. ;;;- = ;. 'il i t~) • ~1ra.~ ~t- ii e e.!lt-:::i:ij c e c -E eS elaoS'.2 • = 'i ,;- ·- .!\i•'g• i~~i-}f ]i,~ j c'j. ~~ ~!i,i!.!!t; i·~!!'!~ e!eei2IL2 d::.!!~"i~ll-~e~ill d:: ~ ~ ~ ~.liE .2 t; ~ &! ~ i~i ' "i~!!~ ~~j!!' "")! !!.. ~ i~i ' !!' !! ~ ~ j !!' ~ !!. ·~c !.'il • 'iS ~ !!'. fij ~§ §a ~;;; !:ig §~ - .,. ·g ~C! o- ...;~ 2023, No.799 www.peraturan.go.id 1 ii~~gr f; c: !' e e tp"i .J::. ,i:: c c: c .!,~ ~,s~~2a.~ ;; --~ . s:i-6• i-6:jl .a~-'2 i ~a.u, e:e..e .., - rs -z 11-c-a _j;:- .. .. e j 1 "' • .,=" s -e i~ =i:: ii:_~ ,,,~ !!J 'li • e ~ -e 4C: i •.;~~,, tt !' £1o. •el,,, ·~r·.c 1-, ·-=~-~--i I~~!=~:!!?.; s § iii;,'"' e- '-~~ • il:.ctila:o:~! ,g II; .I: ,g ~ Ill .f :11 ;f < .,. ;; ;:;- z: e lU c s 11 !!.~a~ !!..a J li .... c ~~ r1-a ~:a .a !i" cc. ~~ i j<e il-c- JI~ ~ ;r ~i~ ~ i "•-s s .,, .f.,. E~ c c.,.!,J-' o..::"tl• e .... c: .x!d-' ~~ Ii " '.I c:i!.·$~.t. ct:S~ • ee:5! jc~l 3J!~l.1i ~.i1~1...... ] ........ §c•~-c "-~:a • i i 6 c'l! • Ii i RRj R-! ~iii !>iii j Ii] =i~·i~Ei~ii~6 !'F-.: i! E ~ !'~ e=:.-c:iF"8e1! ~=F1! f! e .x ~ ~ i ~P~ ~i ~ !ii: .!'. K !Ui.!Ui.~ !.!'.~~.ae.!'.KKKK~~~KK~~ .... • - • • -2 ~j B.!i~]~d:'. 5.~]:aCI) ;:; - ,:; ;:; - ,:; - - ~ --~- !''" e i l~it .! ~= E• ej ! cc • e .. ~ f'., I .,. • c: j;;;~ ~&. ... _-: i = c'].., ~ e'Ha.=!i; !'~i!e~c .!'.K~~je] .!'.11.KK~; :! " !' ,~ • & = Ii ~ = ... :! zl ~·i i'a i~ -1i'' ".to &U!~ § .c • .c:: r?S • E • ~~ f ·-· -'C='i - ]}) s =.ill sfj ].!< !'! -s ~~-:..:, ., l !!.c -.x .,. $! " ..l!... • ... ~ r,i5 .c ~.a 15~ .t • ~- !c .. ii, . .i::, .... 3:1 •• -· ~~::,-- .. - !!.j,, ';;- - • -e j .;• ii! ~ll!!~ &~~ iii .h c" ~ :e •.t ·~- i!.l - • .t! r~ :5! • Ii ...l -.. .., ii !-j~s:£! ~·! .f i!! ~ :11 '1! - ,f s .,,,, -t e qg §a -~ '"'i ~8 $g §~ §~ - ., ·i ~~ o- ~~ 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id .... e 2 .:i: .c: .c: 4.r:. .c: e C:PfC:,!C: !!!!2• .. e ~ • • • • • E 1.• • i•.l!f~i~~"a .. ~~!m e1515!I "15 2 - ::ii"" ... ~1:~:.c --~1-0! . .., "e'!:_. ~.!' 6~f ~ s ~ -.e:a - ".Ii""].ft.;e ::;; "" .i1n c:2 c); ec:~ ""' E.:i!'~a..Q 2 .C: C,,c: x- •:s ••• 1~ :s.... ii •.r:.~ .. ~ .c: 0 - • .:.c ~.c: 1!i .. ,0 18 ~" E 'ii" EE6" !!'!!'".,. ·l· I ~.. ·1 •;'l! l5 '6 .... Ji ·~a1~2·s~:1: ~s~2,f ~ !I !.::! ~ ::;; ~'< ::;; .r~~r~·~.!i.E~.E.E .I: - 6 ".r :::' " ~-0 2 Ei~~.t:: 2:a~ic:2 -e 11c:•c:c:• ".a"i:l!~ ".;l!r-=" ~"" ... C:~:i"ill o ~~:sea o~e o ~ e- r-~ :;; :il e- .:,,!'~"&-- x e '2- !1"~ i• c:_ :o~j ~ l 6 '!! e- i :~l!i~~i~ ~~ I Ee~ 4 e li IL.= ii. 11 .c: E e c: ~~e· ~ • i •.:.c•c:.e •a.c: c:"i.c::.ai l5 a~"" " ... ;i-.e:is ,,_ i . . ........ ~ t E :i ~ § 2 ! ti~ g"a 2 :s rj E ! ~ ,!"8. :i ·s::~ • .!'.!L.!'.2.£62j,!'.j§62E.!'..!'.§o .i:.l!x fj t~'i® - ;;- ::::' - 2 !!'o~ !!' e e S ... i'. s.i a. ii.;~ ~8 ii i.j - ! rj"e !!' e 18'6 • c: "3 •25 - -=st i .= e - .!e• c: ........ ~ • -c. i:aa:; ... '.S:!41; c:C:~.c: • .r:. i.c:: ~E :s.; ~2'!! te:x ~i~jgj ~.l!i .i: !!.§ * o s !le.=s .i:.2 !l!L.l! * •* * !!' g ii ii ii .!?.., 0 ~ -:S ~ .. -e !... ii .r:.:.g.:a • j ~'6 ll'l!!'i~l, .;1£:.c ~:t~:.cd! ii ii - 0 .., I ~ = =.. -e !.·Ii- :.a .:a ~xj '6 II' i !!'fll l !!' i .Ii ! "" ii,::, : "",f i ii~ i i i !!'~6!2e" .l!Jit-.;r:!.= .e !I -- .c:•;i = -e :s.r Ii," ,~ '6 15 -;; .!i!!,.cf.!iii~ .., 5! Eis §a - ., Ss §~ -- g8 ...;~ o- ...;~ 2023, No.799 www.peraturan.go.id t} !!'~ i !!'j~ ii. NII ·ec:oc: -!! •"8c: .. ~'l!~~~8:~ ~~6° ~E~.x.:; ""' •- e • .., - .., - cl$~ ~§" t~~.!- .& ,0 .& .., :,: 'ti.c:: ... ~ a!'! e . • ,&~ ~~[~oe!!"' ~-"i!!- •l'ti !! 'ti .x ®i jiK ]e ... ~1s ... ~~c: Is f;; • s .. , ·~ ~ •- • •... e sc:3! ... efe°' ~ ,ii.ti! ~ ~ .1:: I ~ !!'Q•· •2 = - .1:oE[B"',- "' "'- .i.~?. 3 2j c:c:.c::c:c: -- i~E ~· i!!.~ ~ij \ !i .,. i'o1!',: • ~.! ~ ~ ! j -·· "C! -· ~.c:: r~!iia .; ·~~ ~ -~~ -- c: ~Ell~.; ":i!~'l!.& • [!<.; "el.!i!! e! 11.;,1~ e !!' K~-• e e e ii ~ e e ~ e, K'.!! ~ C:•• ..x•-a• C:•• ~·e~i] ~~·c:~•••} ~ 3 ~!~~f •.c::•K• • II •.c• •ai e•liililli"al R!~ie= lR!~iir!~"-r.le~ ~ s !!' e 8- 2 !!' !!' !!' !!' !!' ~ s i EIC~~-e EICi}~--, ~ ~ ~it x.~ i!'..l! Ke a.i~ Kt.I'.~ K.l! ~ i!'.~!KK~~.l!i!'.~!KEX~!~.l!~~ ;. ::::- N :::- N M e S .,. . e- e !i e !!' ~e .... , ~r~ - ~~e ; ll.11, e - e~ .'.'.'~ ij e - ri ~-~ ~ l!.~e- ~e:~c. le-" I" _,, ,~ .,. '.!! , ~ • ~s32= • ... c:t::;."C lc:t:>. .2'l!.! !!'~ ~!~ ~"' ~~ • i .. "'~E •- ... i •-o. i!'..2 KKK¥ .. x ¥ d::,ij K.£~ >-e,ij:a .. e ~ e s•c: • . ~ E 'i li• i, .. .0 s !!' :,: '-'.t~ I!! .. e ~ c: s•-= • . ~ E 'i ! § !!'i:;1 Iii!! e ~ 3! ! .., . !~ 2023, No.799 www.peraturan.go.id - ;. - ;. ;;, y - - c ~ !i 2"' c2 2:,, .. "i ;_ ;:, 2 .a ~ ~ c c f ./l .. 5 .. 5cl! • • i-:! e li -,=s • c __ ~.=ci - . -,, -e c 5~ ~~, i-:;;~ i Tj :g_, = 15 ~ r= "i • ~ !. c {j ~ ~i~E - ~j !l.i!l. t.=,'!~l!.a ~ 5 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id ls .... • e ~ ~ • x e l' e ,£ r:: r:: e ~ ~· -a e ... .a = •e~ .I-~! • • i;; !. a~J~i ~,~!~i0~ii s~lcE! ..,-= z 0~~§~~~~~~ ~ 0 -~··10 .!! • ii]~~~~~ ~!i~ eii!l-ce Ra :s e :, i .:ac; •.., . - ; C • ,.- ~ ~ ,.d: ~ e ~ ~ 6 \. : ~ ~"ii~i'"·!~s·e~s ~c~!. iJc.afeti • •0 •s ~oe:s:S ~ 1e s ~ ~- e ii~E!i~E~i~ ~~i~lii~~i~ii 'Iii-~ = - - T' i. i!.. .., • • e e e s -·~ ~c: • c:e.:i:c: c:•~c: :SC::lil· rs, §•e,••i~ .a i •eE' :i, .. .a f: "-l: ~ • t'e.;-:ll®l:l f -e 2 it•-' S"' f.; .& = B ~l - -e <::,; ~ • _ "'._ x r:: e l5 S ct e e 11:s x ~ ~ - e • -a.i~ .c ',~,, .. ftii e ii~ ~g E 1' ,?1, ~!!. lr~~c_. ~ ~ ,s! E_3M_ '!!. "~c.,,jl!'"' E.i'fjj~~-~.,.~ei'ii E -~c ~-§.~ff "i O j •il'=.a ti-i-,2 r "i! r~- ~=il~~~r~=i ~ e uuu:ii ~~-~~- ~ ~~~ ~ ~ ~"'c: ~~ a- ,.,. II o ~ ..... ~~ o..o. - • .o. • et: a.. ~ r.n :e e.e, foo ~ -e E • a.. ~ o.r.n :, e, -e • e, • .! ~.lli:.OCO.• = ;:;- ;;;- =e .... .a c ~ " .a - e e i3S c .& c • ' i-CI!' f c@ -. _, "Cl~ • I c,.x ~ e •• e -lii•I e ~]if ci i.a l!!.i!, .!!111'-i! !E I!' •• ~, !!.£~.a ~}!!.e !!.!!. d:~ ~ I!' " 6 ,i! e ~ 6 ~ x ii_ c ' ,i! :z: !!. ~ e • .., ' ! c i5 .t:111.!r::• .... ,:,a ! • • - i, !!'"' .! .!!··i:j"ii -,a~I!' .... ,,, ,-i-K.!! t~~i5.., - !!. lrl5 !!.~ • ~ = c" s~ i 2l !.,i! :z: • e i•• ' • ' e ~ ~ i3 l!'i .el!',a ji···!• e -~~ te~! ..~ i.iill K e,; 6 j Ii e !.,il :z: c• ' ' ·~ ~ii~~ I!' .a "' •• ·= iilli ~~~~2l .., :l! ~§ ..~8 §a §a - .. ~:o ~8 ~8 §~ §~ -:$ -:~ So ~o..;~ o- o- ..;~ ..;~ 2023, No.799 www.peraturan.go.id .... 651!' l~Ii - .., "Cl~!. .., .c • -a~ l: o-=: .l! • .!: l,J > .l! .§a.51e :8 ,t .;.e·-; c:"" • c:: ~"jj ~~Nli-' ~ ·- . "" e 1i jiJe~ 1i i ::':s .l!o2 0: ~> .I!. !!.~ = ~isl .sl~ £" e .r::.r::c: ec:•.x!• .r:: oe~ec: e s -ac:b ~ ·~• :s•t;:, i • f•e:s• ~ ~ s. w !!=.B -B. =~ - oi" ij" ~~i te ~oj• ~11 = !!':, ~ - .. - """ ~~< ..... - • •ll • t -1! R i R " - = ~ ~ '°R -i /!Elj - " a::c:e .r::lii e I C jj- l!'C ~ • - ' - Ii • • ~ - -- !!._ .s!"~~i2-" ~ -~ • • e :s•.:.: .r::.:.: xE !_~ Ji.:.: ... s - • !!.J s lia·i~c'i! ..... = • = "ti" -. = :s • .:.: >..3! ;:, • •t I!'" 0 !!'" '!! ~. ~ ., -. t;5¥rwg£~ e~ .~~~.~~]Es~ Eic~t~~ umr.s 3! • o. .o e, .o e o. • Ceo.~E~v.i~E~"Cle.~~E"Cl:s~.e~ tO o o. • o.CO "Cl e N ~ ::::;- N ;;;- ::::;- N " e c::.c -a::itc: i= ~ e::i; ·}~ ... iv.i .. s= -e • • CCl)"CJ e ec: c: "":s i'e ~ .. ~ l!-.; e- ,f I-.• 11 - 1l;peJ6"i.xj"i:s! l!'ael!':1! E!!:s ll ...... .§ ,t § !!. !!. s !!. a::~2 el li~ 6 j j c ':. :. 8 " iij~~iiiJ. ...-i "s.~i ~"Cl ~!~"Cl•j .. .., ,t - <IS ... ~ ~~ 1il1•'i !'!!~ .r::.x • .!.r::x -~4- i 4- -~="!! ~2! -=~ii!' - - IIO,,:ic - ~ ., C-"l.,E" i ~ l!li!!.; ~ !!. .;l i5,-.;l !!. .. ~ ·~.! st~ . - .., s.~i ~ ·• 1:151 i.t !!. . ii.., e .... ~ ;!2 • li!e•-e ~ I!'!! ;!2 . - ~ - ~ "$ • ! .... - - •°B ~ j I!' -ejl!'~-eJE .. 1: &_.a.e~ ~ !!. • • • ~!l.i!!!'i!-!~ !!.~-!~<IS .. ii ex .. t" :! a. . Ii " ~ ~ ~ !. " e e i5 • .i;: e ·•" e• ~ s • .. ,t • e .t ... l .. 2e11-e ~ r I!'!! ~ . -~"$·!'°" ~ii
1. a.--· • l? g_.a,.e:s --ej~,E-ei !l..i!!'!.E.!:~~ ~ ~~<» ~iiI~iI 3si"'.nr~- g::l :!~giil• ., :;! ..: 8 t 'ii •.:!~ t 8g ~8="~8~ §~ --:- • -:o_ g~i;gg~i ·O "Cl ·O o-' ~ .. o-'• ..;~.::i ...;~- - . e ~ l s !!',Ee"" i:: !.::l iii .., 2023, No.799 www.peraturan.go.id = N 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id = N 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id .. 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id == N 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id c:: -.c,a·c::s QO_, ;• e~ c ~c c::~ •:s = ;: - ~ !.~ ~ " c: e • : .a :s .o • i J · ~
2. a.~ e e~•c::• ~e .~ e;;.~ e. ;; • 'Scio I, 6•!!'c :a c li"'.c !1. "Pll,.!c. !bjc ""Ii l!i ii ""ol...: "!6 .J!li_• " ~~-~-1 !I • e ~ >. .o .o c:: t~ • • J o. - - • c: • e I! I ~ 6.J!c ~ci6 =E~ cto ~-=~j.c• -~3~•~tE!!'•E~ c flii}if[t!tJ!Rill1iil,,liil!~~i}l1!1!jfj ~ ~::::- N M :0 U 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id c:.x C:- i~ :t> "'~~Bi iN!'~!nc' ::, - . . .. l: ...:i C:""!!l·~r Ilil:,E ;;' c~ c c:-•c:e~ i c~c:c:~· c: ,ac:cc:..cc:, .~f ~ 2c~~•J • ~~~~~j ~ e , ~--::,~.> f-j,i!!-e J!:S.- . •:ti -"~e . o:s.2~6 . .l! • :s! -:si. "' '!! Ii II. i3 .,. ii '!! .2 - - Ii ;; '!! '!! £"-'!!'.a 6~1 "'&elt i i3 ;.i·"'f2~~ ~!lj!!',e~ i ~~ ~ :!! e e-" il • e j i i3] e K, i il I e e e ~ ~ til I e 8- ~ .. . - s • r! r! ~li-!lti-ltt~ i ~ii! 2 ~fit ~~i rJ§ ~~,1~~E ~-~=~.><£~~~~!--~~"'~-"£•••-"~~~-£~.><. ·"-'!i·· ::::;- N ~ ;-
  1. 0.e ... cn.::s.x~•,c R e ! _I ~}, I -.- ~<> -"~61:a~ :s a.r~~ ~i! ~ .Ii E ~j ! ~ 6 c ' ! ii i3 • e e i- e .l! ~• _,, I .l! !!'.; ;; •!Ji~.; .;}§1.:i15£ • e i3 ~ ~ . - e ···-· .l! .l! • _,, I .l! !!'.; • •"ii~.; ~lit.1i15£ ii -e • e e s- .l! - I .l! .. ;s -i•e- -a ,~· ,ii ~ :,: ill ,E ~~ §a ---: ~ ~8 §~ --·g ~q o- ...;~ 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id ... - ii i "' . • ' t • !'j I e ~c 8 ]! •• r e~ ~;!i.!,ii ~.... f ... cs- = ,..o•c e~ ' :! '"' s e e-~·" .i! •-e- ~ec.a~ -~~~~=jJ .a'ii:s! .a'i•b.oe.ac: z~i:j.•-ei'.S!l!. c;;,.!! e 1• li ~-o. Ii. -: ct- l! ct-i..x~• -! i _e.:.:-i~ l!t!i E t, ..N_ "'",f'i =>o~~...::,N-~ ·i) e_c:V>~-N-t,;.id:::!!.c: _!t.;~~ale:_e .!- .('I ! .- E. -- 4 e c :i ~" 6... • .. e ... t- E e ... - • i r=v j -' ii r~ ~ "" - .:J ~ •t- ~!! - .• xses.l! isi"'~·Sil"' g=•·~~ ... ~Ne~t~· ~J!l!iid!~~~:,.ll ,,~ £l!~ ~~£,.i~i~Ei~~~~i~li = - - ii"N "' =~ ,, •; 1;i1i~~~ =1;i ~ %~ ~g ~-it~~-!!. ~.a,~ ~ -Ci E ? ~~ ! c::E*c .... ~=! -~ e5 •.c !.§ ";:iii ~~ii" e] '• ~·- i . e R6 ~s •s• -•.i• ,~· .••s·.~R t !-i:,§l!~~·t• ~Ec-e~"'·~~ =-~~· • • cc l!•lie ·~ ce~- ~!~t~~ ~e.-~ -~~ ~·8 0.....X -~..X 0.• et-.O::i: e.o.:ac ..._e..o~.! r..0....:it.O j'...::,c = ;. ;;; e . ~ !.! ~ ..x c:: .... = • cl,, "'~ 2 ! je-e c -e ~ '2 r ,;!!.~~.!! ' !t ~. ' .. . e;: 1 a.!!i=j ";:..::-::. .t:i.c =- ·ll~ ·=,i.• 'e .Be ... • • • ej a=- 'a e • = ~-e ! ~ •= !!'-@ e ~ :!' l g :9 ~l = ~ -c;• ="Eii-=2 ~ .l!~ E 00¥ K¥"i.l! ~ ! Koo~ .IL~ E.i i!,; • ! ~ ~ i .. c -e !!. •• ~ .:it ..x! .i::-e ... - ·--=• ;::, .:s! .'.S!.; = b .'ti ... "S: ~ .;,.;!s.E~i"' ii .. c -e !!. •• ! .:.: ...::( !! ;:.~·i~ S: -~ ·~ II ~;iiil.e] i i-e . "'. - -- .:it '.S!,-e ... =v-~ = gi~ ·~ i ~;is,e£ s -: "'g~ ..;~ ~a e- -t s-, g:g ~~ ~g ~i o- ..;o 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id - - c .. c i ;f !! e u -, :. ... en c .. ~ 1 c .. c s ;f !! Ii -, :. ... en c i 1 2023, No.799 www.peraturan.go.id _.,., f'~~ . "c. ~ ~ !!. 6scl!!' jl~ J-i'""] ~~i~ce~ ::- e- - ~ e~ ::" • , e R ' • -e g • • • ·~ ! • ~ • .!! e • t .. c !!. ,,s 11:;; Ii e II j ~ -a-c:~:f -e s -=~~~.,.~ s s ,,.5~ i s'i!,, 11" ~s._.,. .i,e"'""' t'~-e~a·;~ecjlZic ~ ~~jjl 6~~z'lj .5 c::a -.i-s:I '!!•-e,; R "'£~~]m~1 ... ~l?!i.2!~6c6ii!ri;:.~i0 uuun~ E • o.,:,.x • :s EB E.x.o o.»,:,.x E"CI ~<~ :it"CI 0."CI 0. U,,:: =- ::- "' "' ".. c • ' fiE•"' ~~:;; ~:i::a a 'Iii!-J;: c .,._ §,;;::••.!j! !11"1 ~ c Ii:, 'i''i? • ;:: i~§.i~]~i 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id .. c .!! ..... I!'}~ e ~ e I!' . • !!.; ]~ 0 ~,.a!!._ ~ s."i•i ici o~:, ,a • j•l: • ~ ~c c jl c;< ~ ¥ i•C §!g i E~ -~£~ §~• Ii 6'i~-! ... ~=>....:.!!:s •• je~~s =.:,a:-a~'"':se•s'"' • = &c:~ c~S~~~xg:j•i,x•~6ll!';~jm"i~§ill2o~~~. •a, li~!i!i~lt~~~~]~l.1~~l~i~i~~I ~~~~~f~~~ ;;' - .;- .. "'.i::~~ ... .i:: :s ...... .i:: • e 4 c: e ... 4 ... , -· ~ •• 8 • c11s_•, -•11 • Ii' • :! - i.!x >.~ c!ix ci~xi-; !-i~• ,~c:! l; ~ t x e i - l. i x Jr~ It- ~ ... ~ t j § ~ • ~ i i~~!~,-i~~!~~,i~~tili~-r~.,ts!Ir •.:ii: o.:s.o~ r.n.x- o.:s.o o.:s:.o._. -~ >,.~.O. -.X • .x >,. ;;' " .;- e.i: e-.::- c:.i:: e:.i:: c::-=- c:.;- i-a s ;;_ ! !!.1.i s! ! ~.;e~ ~ s! !,-a,~ ::, fl! ;..!! r~ i- •.a~~ • l! -e -:i::cc::2 -!~ .l!Ecc l~j s~.- 2. c~~ E id! . ·- ! 2 ccx;iid! ee• c:ti • i~ r c.c j! - cic:"i : 'g ' • il,m --s_ -- c.c -e -1!;. ~1l 00}lsfj i~ -:5!,-;:,~1!;.! ~~~:_eO ~~- ·~-. c O ,!'. !(~~ !Ll .r IL [ x E E !L., C:j c:ii-.X .!'. !L~-!L~ E IL.ls i! ::, I!' c • ,:ii ... il, ii 2"ij .;:!~o 2 • "' e ii ~ ~ ooJ ~ct Cl) !!.a- c,: !~ x O cli iii" I!' U) ! 2. c-2 .!: 5d! q "' ~! ~~ - .. ,, - "'0 ~a ~~ ,, - ~~ o- ...;~ .o ~a o ... ...;~ 2023, No.799 www.peraturan.go.id -ll!sl: I!' cj ·=··c b"' -~ c c Ii Ii s_.,. !!. ~ e~ ! ·~ e ,!!. -ll -ll ~i i ~- 0 • i::wc , f5 • ·Oi j11 ,c ~ c J:1 18"' · • • ze i}J~•i i i J .c::•i• Ii • · 60:e- i! ~ ~ii!'•= ~2 .2 ~ ·•" tll!!'25 llig~i~£c!jl,;1 •!!.j'Sg r'" aJ1 i: ii sflrJ·~2" Ii 6 !~ II,! llix~lii~i~~tls~~ ~£~.ti~ ~!3~i!~ ~l. ;;; :::' s: ;i C •= 4 ,a .c: I! cjO _§ lji • i i ! ? e i e i~ .:i: i !. e ~ ii ·~! I 51• a~-·~ I~ • c,. -e "-"'!'" ~6l-lllc~ ii~ ~ilf!i Ii~ e ~'6 ei Ii ei ,:~ ~~~ ~~~ ~~A~~----~~~~ ::::' "' •'<11!!'!!.:il!!'2 C',11!!'-c:C:il!!' l !!.-3~2! ! !!.} i .:i •• .! ~ e !!. x~ ~2 .! t e - - Ii ! - ! •• I!'•~ 5.~ i 11~2 =6::!:.c:•c .,.,~ i"IS!! !l. ~ !!. !I &.! • ~:S ;.'~ t !E J:: ii.!.x•t• il3 i i ~'i=.:i'6 s R• - ",::) - - ~ r & ii ~ ;Ji !!.J .c ,. E • c • nu • •.. .c "' ! f2i &d!.8 • • •• •"' § I!' ~ f 2 .!: & .!! ~ <'i s , §a "'$; ~~ ~q "' ... ~a o- ..:o ~ij ~~ 2023, No.799 www.peraturan.go.id ~ ~= ~ i e !' ~,a.¥ s: .r:: - ~ • e . ls c ~ ~~e -]1• 5~~~; !~ Ii ~ .~61 ..... "~:,e'3 ~i:c -~.:io:.:io: <.!IC ~ ~ e ljz~ • • c-~· ~ £1 ~~..c: .r::~.r:~ ,jm • eS i " f" !!' ..,- E •t,:" •., - "' !!' :,ell "ii ai~2•ii1~$-ij2i1•r.;r r§~~i~~ii§~·~1~ _ i~ll~l~i!~~i ~~:!II~~!l~~~j~i~i~~I~ ::: = " ·1 ,._ - I - ~ ... ~ .c ! ic• j eo •.!iej!. 11 .. ~ f .j i5':-!!) :,!~2i -ait ~i 1,!1 ~.ti ~rx"".li 4.t!.::.!ieV- j=t o --.!ieO i..c: .::x2-sA- - 'e " -:::,- •""tJ 'V .CX !'!!'i .x ::S - ~ C•1,> A • t .. !!"-l !!' ~11~~~-~-t~Ji~~~1arJtl~:!!~t~~,~g ti• ~-·!i~·=·~~-~~·~·se•!·~~~~1·•-X•..:t>-. ..:t-~ >-.-~ ~x >-.~~ x - .!IC ~ = e e • ~ l- '311e •'?l• ~ "' " • ! e _ c - .. - ~.5:;; .~-! .r.~- t., !!'~ ! "i ~~'i £ irriie.~1£ ........ -e -- ~, !f-~..:,: 2.o ·!;..~!;~-a ~j 2.o ;;'il i .. [li ~:!!"5 =s ~ t ~i :i ,~ ~ ~ ~ -" b~ E.!!.!'l! i fl.!!.; b :,_.!!.!!'!!Ii £ R~i~ ~jj} j-"~ili~•o]"Cl _._ xx .. i & i~ ..c: .t! ~ ?5 i cl' .. .;~~ .. - Ecc.xct-~j ~ & ;Ji di !!.i5 !di • •ii a a s s As • !!. is :.C.,c:JS- !!' .. .!! !!' • 15 "'c &~~~ .£: 50,1; =cil~..c: i r IOC s: I! i 15 &~&~ <'! ~ So O C? ..;~ <'!. s- ..; !! ~s <'! - ss ..; !! o-..; 0 ~ ij ~8~ 2023, No.799 www.peraturan.go.id e e 11 !!. .:i !s :s !!' • 11 • .- !!'- c •cJ c •- .. • c• • i~&:s f• ..... ~ e ~ • ... ! ~ .e •ii i • ! ~ l5 !.'9 ~ !!. ~ .2 :g_ ! !!. ~ -ll~~z c,ll0~•62!•2 ~~ • m ~~ c c < § - c c:: -"Cl cc•c::1i~J5:s~!!_:s -- & :..:9 • ·e.:ic c~ ;~~l~~~;~lcH~Ii~I~~!!.i i~lia~i~2f,i].~~~ a ~~!.:i~i~lli;~lli~~tll~l :;:: :;: e~ x. c::! •-3 ~ -~ i .:.!&,:. -s•e • c- i!!'8.gj !il c11i!!'"l! _i2 i6i .l1~el~lii6il ~· I 2. ~ "• ~s2•1 ~.~;:, .a :s=x.-a-"ij-a~;:, ~~-~ ~! c]•a·- ~=~!~ ;~~•:fa r.;f ·1!'5}~ ! •ile•a:2;c26.~,.ia:2si• .e· ... ~~.e g i .~ v. ~~c ii·:s·~· cic~~i"il:s:s 1.:c~x~~~2xa0.0.~"Cl•X> - ::! X 0. OC.X C10 • .0 .0 • "Cl :S 1,,, le.X eel 1,,, • "' = N c:.;- i-! s1-~ ! """ :s :s •.:.!"l! i!• .::,: ..... "Cl- ... ~-= i a-: :zs x 1 l -c cil-•00 ,i • •-i e cc:• ct 22c: =~:S ~. -"i i'ii 8._i.;] !!' .. i i?"l!- ""l!-. :s c <j <•i~! If K.:a -K.:a E oo ... i! ::, 0.C -- ::, ~ = !!' -~ ~l'-li,ll i g f:f 2 ::-lcH e .; ~ & ~ & c5 !!.c 11 <II ';;.2 ~- i • :s ~ ., 0 ~! ~ ~:iii: =- iffglf o&&~;!2"' 11 - !!' !!' ,s •• ~m&&o ~ ::, ~r~ fc- ,ll :s : 2 ~., :s C""'cM :.c O 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id ea..·tc.. e o-!" C'i e ..:c !!! ~ ~ ~ot-o f ! ~~ ~~ • "! 3 ~ mi;m e~ ..... ~~ ~ .... cc- e :;1 : e i '!! t°' : ~ S &! ~ w a ~ a."' ~~ ~ « ~~ ~-: E o ! e • •1 1-~ • •i • • ·~a6~!e3•-,,~ i. ~~~lt!~g~ciit~l:, l~~ife!~]}~~~]~i i~~:k~~~g~~!~j~ii~~i~~i~~~~-~K-eKK "" =:- .. - = &, • .,. II, . .,. e •ta :, '.!! ~&.c: ~~~e ~I,:, fi{~ eJ e"' e!e! e e ~![~ e ~6-~ • ~ ~~!~=· ~ ~~~ ~ ..,.j ?j i~l ;s~ ~x-!2] ~~s~-• ~·s-:s ~ ei= r~ f 1~tliilrifliliilflil~ilrti ~ ,.
  2. 0.0. .0 "Q -e ~ >,. a.. 0. 0. .0 0. -e -= a. 0. 0....0 0. ..¥ 0. -e -= A 0. .:,: 0. • .:,: s-, = "' "" c:,:.:,:11e-<0e E-,,~3] !e-3.,:! .; j i:-= };gJ.o l! I".,, .a .,. .,. .. - "- c: ? _I::; .... fi ~ e . . ~ ~ • .:,: • s ~ tJ ~6.j ...... ~ isl~ t'5. &t.i:se -==• '1 " E Ji! i:~ ~ ~i!f llti~ .. " .,. l~ o- ~. -- .... rlS "j• ~ .CtJ -~ii· ;: - ~ .. ~c=o -6~~!·t~ali: - i"'~-"t 6- e.t e 6 ".ti" ,; Of.s0~i:.c ~:til5 0 = ,: .,, ,:: - ~ ..... a ,: - e-aiS = tJ_.c_.e .~~ ! E • ~i"gj1j6j{5"6,: al.!' l ~ "1c~ rlS ~ .!' ~ tsl ~· .!!Ii "i sli "'i !o s e C .:ici.eZ~ J = rlS "' &..i- e ii. --tie,, -i=01 s- ".!'"~ 6.t- ta~~~~ ~ "' iiiO §ij ~... §ij ~s ~- "'"' ~~ o- -' 0 .. _ s- -' ~ ~8 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id .., ... c "Cl. - :, c _g-~e' -e !c-t'c_. s r , C::,!e~!iJ=ij J!:: Cc:; • .C ~ ~ ; 2;. i .. :§ 6 i c 11.! .! ; • ,~. ~ o~_& !.' ="" j!•"c !.' i>-1 li~~iiiii~~i~l~ii~~¥ :;- • .!! e .!! .l!C 110. 0. i !H! .. i .!! I, .!! • ,a -..! .! e x. e 'ii c i~i-& .. 6 =~i- ~ ••x i ••" • ~~ oc•.:ic icc•r c li.::ic ~ c~ c ••-,- ;·~!i!~ .. ·~! ~·•e • - - ... •• ·~a _ :2 W .ceE • C-c~,:,C,:, .t:!i •sC 'al! ._&;i 1 .l rrrrn .lJ ?iii~i!I~!it!!irl~Jitf • " .... f.c 0. "C .:ic a..-c~a..o...o... •.t:! 0."Cl.::,CC.. a..,:,.::ic.:ic_o._o.:,.o...a..a..~a..~.:ic -0.-~ = "' = "" .c .c e ,!! .. !.'3 • ··~ ~ if.5 II' ~!- £ .a.': k c c c: i Ii • ii - '•lHI' !f• .. !! l?~ ~.xl? . :,: ... ,, 1!!~'6;1 ""'! .... ~ urn ~c,..:ic~1i o-3fi _ .. c e 8. j • - ~ ;": ... e = c ._ c e ~!'il .. i~, ,,,11 ~i!J~ s!~~~.:ol?eS E i• -cc-ccfc-cl~,:,'jJ~ ~j~ici~i~¥,£a~£~~ ~ _=:ie,c O .. c !'.!! ,, c::, ¥ --i•'llj~i ,~ jj • .. s~ !ii'.2-= :2~e -•1! c!:,;:,"Cfc-C'jJ• ~£.!!i-3¥~~la,3£~i c ii Ii <i i ~" i2 ~~ j .::.cl ca..l!::::-c el=-31! s 1J! i·e :.:;;,.-c :;,;- E_ 1i'6'6ll't-a'611 ·~E £.e££~.s.E~~:Z¥ ~i o- _;~ ~I o- ..;o 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id = = 2023, No.799 www.peraturan.go.id e -i~.:i.,C:S:S: 't>i,Ci ~ - ~ !! -~·.! - .B •1. Is, ~ ~ '!! ,.'!!.:- Q~ e ! ..x 15. i: ~s ;.:ie[ ~i ~:z1-s • L c. s si,g ~ .~. =~ ~-" ·~ ~ !cflti E e !!''ii e • 'ii ~ f. II. Ii~ I 1;"!U."- 2 i~ !,J Ri [§J~ ~ c. = o~ e e o~ i i" e~ e e e e;~e ~-~ ~.;~. ~ ... ~ ~!!'-~. - e~ C•• ••• ~ ea.,. si••-~ t•.x1e_,. 'iie21E [ -~;; : 'S' !i~~=t~~•;;;i!~:§ '3!~.::!:sit~e ~i •-1. ii r~ t =~ ~ii!lt!!5lfii!1Ei!1!!El~~!grj, 11.~. ~ ~ .c o...x 0. c..A.o o.,:, o...x o._..xc...o.o o.:,; E • o.ta.. o.o.-..x'Q E..x..x »,:,..x Cl. O.'Q " = "" =- = e - • l!':i: e !!' .!! 2 ll 2 ~rr~~~ ~ 1;1'- e e e ee~ ~ '-!~~--!· !! E •, ,~ !,J ,!; '.!? ~ !,J ii ;,:jj e5 !l.:s?! es !l.~ - . "' --e" ,-ell. ~1' ~::!
3. i.- le--. .:! '* ~Ii ,ij ~...x1'~j~ 2023, No.799 www.peraturan.go.id .,.. e 2 = ~:, 5 .. 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id <'! .. <'!,; 8~ ~~...;~ ~8 ~8 <'!., <'!- ~a ~e o- o- ..:o ..: 0 2023, No.799 www.peraturan.go.id ~.,. • "' .,. . • !! ~ts:; .,. ,= .. :s 8 ii :Oa..:..:CD - tp.:ic ff) e tp - 11 e ..... · f "' Iii ..... • - :s • • -~ .,::,Ct) - -e :s c !!,- '!! !!. c ! e ! "'"'i! c.. b• est'. I . . .• ..e Se~:i: ~·e·- !! _,,_ ~ __ ,, iic .!c~* s e ia =!::E .li 1;-!1 §•~-~ §•~~ ~·!!·~J!!§1~Jt.j.-~•6~ e "~6§ = .. ~ rs = s: .. ~ l! ~'-::-it t .! i 6 s-{! 1; 6 2 j r ibl s ~ - ; • 6 i s g f ! j ::i e, E ; ! 1 ~ E '.:. ~ ! .x :S °E ~ .x .x ~ I o..x ~ ~ o..c.. ~ E o..:e ! • -e E .E o..x "Cl =- "" =- Je ·-·! : &. !!.:51 ,0 .! ~ E I*.! - ... c: ::; e,::, • ·==- ~ a,.& 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id E .!! .. !!'.:! e"' 3 .= !!. 8. e ~ 1m. i i 2,.2 .¥ .! •- . ~.!i ~.:! ... c: ~ i' !~ .. - e •J1" l.iljJ o ii e ll~ii e c:c: :, c:.;.. e& e e~e 1-l! • ii ae -·¥ -· ~¥· -: -=~ I_ .=s.= •· !!' ·• ~e. !!' • :i ti,' .i1 .E E t I !!''2 .:! '§ .x~.O. •• c: • .x c:~i~.o.! • c:. ,;, - 'li ?• i ~ = i:; • jj • ?• i ~ .l!f--!t'· =.:11•11• tj:,·~;·:s ~ ·~:,r:,··e·:, •~'lio~£,o ~-i:;~ !~i ~'"~ e, § E o.~ e, }:o o.f &_3 :s! .¥ .0. - c: o.= • c: ~ ~ • 0...0 0..0 !! - o.= • c ::::- =- "" 0 ~ .&~ • l: e o • e .:! e .,.:1 R~ .i1 s •~ ..c:~ J: ~- .. ::, !t •"E t: .¥ uurns.2, .& .:! l! !!. .. - .. .¥ c:i ... .. 8. ~ :;;~.=.& • • - r .:!t: 'E \.. l~il~~ e ~ • 8.~~ 0 = .= ~ s~ r.& e. - c ~!!l <'! - ~~ s !:i <'!.., ~ij o- ..:o 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id = N 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id .. - - .. . ~ ~". c1' 2023, No.799 www.peraturan.go.id .¥ a: - :;!':~ J .aLE"' 2 2 ; e al~ - .,. e ~ : _ !' " ta. -e ~?e • • -~.ill,;~ '"i"' e e •;, .. !ii i - .x o.i ~ -e ~ ~ t= • ce ~ c~ zcc •rs;:s.:a: c:- ;e~e a,!i:s,.:! _15:a)s !~;,~_e!IQ~ -50i20 I, i. ,:,- "'~i"f i ~ifo~~~~f~if1i~£6~~[ ittf2a!i.ii:ii2!0:~,g ... ., • ;;,; - il,,a - , . c: ic c c: 2io;~ e ,a A,a e! ,a e AC •- ' ,,a--• e :SA ::, .. < ••r~ •l.x ~-C.x ~ ii£ ~ .... ] ~ • '6 '!\>< '6 • '6 !.:! '6 II,'6 ' " i ~ 11c:e.x • ;:,- s: cc:- ~-':l- JO 2!c §. ~ ,!! it's! ==il"llill 'iis'lll =>!.'~'!=!.'. - - "' fl.o o.: c...x o._f: K&.-.x~ e E.x~ :.~.x ii RRN t?° .!2:i:2.¥ e 2 i:sa:s2 .:! "' ties=., " :s ~ . - - c i•;; .x-a .¥ :..:j~ E£=! • E - • c: .- "ti .f! 18 = 15 ·- !!''6 -:: iw i~ R~ RiR . i ! • •- ·i !i ' .}s. !l. = !ill~!!] e ~! • . .a !i ' ) e ~ 5 tl!t! 2023, No.799 www.peraturan.go.id ·,;3- IO CIO C: ... i:'"'• ti-~ i ~ i ~ ~ ~. ~ -~ ~ c ~ i- ~ = ·~-· j c ~•c: e -•tnse s ee ~= . .. ~~ :~-~~~~ ;~~1ijb~0~-~~s~ .~~ ~c1::?i ... ..,e '.5! s: c:c:•·t ~ 2 e c: ~ I~ i e f ! t ~ t~ c b e ~i Is z ~ r~ i ~ ~ "; f-" s !I 111,°5 ~-i9".~ i~~~· jzi'"•Jt"~"•i" .Eo:.: ~i!~l~J!5~~!1~~:~i~:~i! t~i,~ .ii!lil " "' " ;;;' • •I-, c . .,;. :i!f .c:;-e.a= ii • •-c e i:!' §~ ~·!!'- ~ i je•"'l! ·1-~ s• t"',• · .! • 5!1 • ,: 11,• ~ i~ j!-e&~•jJ_ je~~~-1-&e§• b. =• t t·t"· ~ ~~ -t· I .... ~ i ...& ii., ;. e i5 i5 • 3 6 ti.; ~ ~ ~. ii~ ~., i fll ~ c:~&.rK::.:.o..:a:.e.c:.a.'QO...X O."Cl•.2:-"CI..X"C-.X r,j !!.,::, - N ;; e; s e s s ..:c:•s:::c: .. e ..x e I ! ~~ ~ei:3 j~E~~ i ~ 2 ~ • -·~ , • -e .g e s i s:e - .,..x ~ ! •11, c• e e i R e Ii ..: e :Ii e ~ !\Ii .!! .! te e c Zc: .ie~·· i! ~-ei'~ .r.,ii I~ •J .. -·~ ""e. e l\i 11.1\e ~ ii,.!!! ~ J!E°~Ej -25!.!! c fo.!! e ~ .Ii § e i l! !.E i!'E=s..xo [.x .x[c:"" = er ~r~s3,e ~-e:ii.E~11.~Re~li .ii~~ e] c! t .E-c..x .:,:: c! c- • '.Si =~ e ~it~ Ci..c c: e r.• ,: i-i I\~ ~ ~ J" • ~ 1 i 1 6 ! ..! ~ ~ r ;.a.6.l!·-.e···..,u, u,:t !!JS ~ .. ~ ~ e cc. ~ ! I} .c Se •i-it~.:.:; li s: 1"- ... - • .!!cie•j1!6- ~.e:1i~iclla0::E.l! 6-::- i ~ 2 1i 11.-a .. !1!"'"te:ss::E•• rl1e116j ~~dScM:e SC! ~8- -' "'i SC! -' og ~ C'! c. !ie:J: ! - •!I.. .c:~- !-ee-!•~ :l,C;:;. .. ., 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id .. ii u R e "'• e - • ! i-.i::: !!. e"~~ft'! = •<is .:! e 2 ~ S ~ - • ;; ll,i .e 'll e ~z·l·~ xi:=•.E ~I~ .. ·~ :ii ~;;;-!<.f.:! 1:..: :ii ~... ~ i§- .ie e~,S ,.e - • ~~ • e •.e • ••t.:!e i •'.:!~r ~ ' !x!i1!i 1J~~!i8~iJ ef~ S e~i!~ t ~ 6 e l"RlE !; ~ !"i; t"~lil.f~ ~ ~j ! ~,e •,E ii i1 Bjiaj R eJ ~ c:: - -- •• x - - ~ - - x. - - "O - • ~ 15 e ~ = :;; '17 "O •:s ! I;i.a 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id j .! !1 2023, No.799 www.peraturan.go.id ecp O~ N~ C ~~ ~O - NO 61 • e : ... ~ ! '° R ,, l!'f" ! - R f ! ... ~ ·~ I c P c. P cc 2Pii zt-s c ~ i :; .2-i=c i: •• =: :;.. • • .. is -e .. : .... "ti ... j s ='Q ·! c-at8"C ... ~~~ ... ~~!Ex~s§i~;~s§ir. E~~~s§i~io;~s§ie • i-~~ £x!i-"'6£~i-"'6££ x•£!-"'6"cX•i-"'6~ 1: 2 0: ~< i~- ~ ~~- i~0 i~-1~:0 i~- - on" a- s: «;.. Ii i ii. ii e- i Ii ii.-; x g- ii e- 3 = ico i c • ! ico 'Qs· ~~ i ! •ci e ":5• . ":5•..:ii: . .c: . - -:S• s~ .=f~ , ~ "• o..l!lj -=i~ •~!; ii. 11• o..l12 -=i· ,,:2,1!'.c.l!''j! t J0.!l!'•,l!'.c.l!'l~-·-·,,l•.!1!'!'31!'.c. it-]!l"~E-t -f~-ei!i.li-]!I!'~}~ nannunu .x e, 5 e &. I ~ o.! e, .•• ~ ~ 1 _ ~ 5 e &. ; ~ ~ &. _ ~ l! •• ~ ~ i ~ .E § e o. I " "' == le: c~eije .... ,o .= - -! !2! ,, ... -! :Eli, j!iii.8~ E.!! il- ,~ Ii ~ .!! ]l,, i! -!" e ,:e .= - "' ~. i•• i;=.! -_"E. xi~ -~~-=j .- .5e·- - r -e 2 ,::: c e ,,i~.E'i! ~t'i!;,E :;~j.! snnuuuu.iie,,.B ~ x - _,!,, .l! .! !i 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id .x• • ... :v- ,a•-=- e 111 -e o1il'.: -e !. - cc • cli e~ i .i e""0.l! ef!. ii ~ e !.~ e ~to o1 ~ ii .!1l e • .! te.i S iia• 11.§;; " - .§ "e.§ :sS ii" 2!!•,.~•"Sii E .!i • i !! g-! ~ • ~ - i . ~ • 11 e ! ti! E .!i .. ~ • ~ • ~ i r r] e .!i ~~~ECi!~~~·iRiE!~~rr~ii~~~~R;c.C6~RRt~~~--~ -111 -111~~ ~~- XIII~-- X- " ., 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id "! - ~8 o...: ..:o 2023, No.799 www.peraturan.go.id ,a j~'Q .:.: epc:e :a 3~ 't §~ s ~ a ~~ c!~z·~· ~~· ~ ~~· ~ • c: el~b s<i~ic:i ei~tec 2i5t ic:i~ !I~ ' .! ,., i"="' .!- c ,=.,-·· ="'- li,~ ·~ -e~ ~!!'. S'!!"' a.ii S -'!!- Jc~.!!'!!"' ·i--I •j6- ~e~e· S.!j b cXE·~ b i· b c ~~ c ~ ~2 'i!• l!-,_E_!.P ~="'~!~ !'i!~=.,I!' .;;~6~~! 'jlj~•liei?:!i -- - I ce- c.:.:- e- c~.c - ~N ! ~~~~2~z~:!i~z~~~~:!i~~~z~~~~~~z~&~:!i~:!i~~~ ~i ;;; ;;; t: ;;;- ;;. i .!! Ii "~~.!! ~ ... 2 ! e i,-;:, • :..::..:.g c:a' £~.:ii 41 !! ! ~ .. ~ ~ e ::t ::t ~ e • 11 • 1~ •c ~! . .o j .... !! ~~ ~ ~~i~e~~ • ~~c 6e .!!.•C-:1'8• E~~::e • =-~~a~• .!!~}~'l[i~~~oc~c~~i~ 66 .!! ;, x ~ - _::e ~ ~ - - x ~ - -e :;- 2023, No.799 www.peraturan.go.id l CJ) e .. s e t c .. .. u I ..<: .. ~ u I .. 8. c .. ;; 1 " .. c ;: f. c .i1 • i 1: -=~2 ,;, 1h;-;;_,l!t§~, ~ 1..~'6,~-;,~ =•"- • ·~. 5-::, 8"t•o ~ 2 :!'o a.. a.~~ a::i a.~ cc?:':,: ::s:sit~•:.: :iO -5' :'"'- - c .. ;; ..<: 2023, No.799 www.peraturan.go.id c • c QC c a2 " "°] c .. a :. I~ s ~ ~ ~-§ t t~ t~ ~ ~ ci!v &.i L. 6.!i :a c •-.c .... ~~-e .!:: ·.!'~"!; l:iiOa,, E •- •.. .. es a.i:: aa"'it·;;~ "" !.::O('t ... ::, ·- z "' ::I, ::I, a a a a g a g 2 2 2 .; .. " .. .c .c .c .c .. .. .. .. .. .. .. .., e 15 15 e 15 ~ s e $ "" "" "" "" "" ii "" "' 3 c c c c c .. c c c .$ i .. .. i ,.o .. ..:, ! ! !i !~ t ~ .,, c .. .. .. "' .. ~ ... E ;f ;f ;f ~ ;f ;f :;; ;f :, ;f ~ - 0 .c c al c.., z a.s a~ a .s- _; 'g :;j-5 a "'.,; al a 5 j .!! ·a s .. .!! .. - .s -s ::, .s ... .s ~ i:.i id! - Ill .. ::, ..: ii, i:.s f,• .... !to .. ~ c :, c :, c> c= ~l~].i::e .i::e .!:: cl! .!:: cl! .!:: : g tnr)~;))I - "' .., § "' "' ... E § § § § § §0 qns z i tnr18'9:t)I "' "' "' "' "' "' "'0 0 0 0 0 0 0 " .. .. .. .. .. .. .. c .. 6. unulloJd "' "' "' "' "' "' "'0 0 0 0 0 0 0 .. "" mtfl\ln 1uup,a "' "' "' "' "' "' "'0 0 0 0 0 0 0 mtfl\ln - - - - - - - '= ;; s :i~ -60 ! c' "' £ .s s c :;i i j s .s s.c : ~ • • • ~ 0 .!! ::, ::, ::, "' :z: -~ s -8 -8 -8 "' a :, :, 'a g c e e Ill Ill :. :. :. .. & g c c c c c c c s s .!! ~ s .!! ~z it .. .. .. .. :a .. "!i, -~ -5 -5 -5 -5 -5 • -5 -5 • • • • :id • •.. 6 .. .. .. .. .. .. " "" "" "" "" ""c "" "" c .., c c c c c c.. g_g E .. i ~ .. .. .. t t t :ii i a .!:: " " "s .!! .!! s .!! 1! .!! s .!:: it it .!:: .!:: .!:: it .!:: 0 - "' .., ., "' "' ... z c .. c i ~ .!l s -, :g a. en c .. ~ E it s 0 .. --5 a ::, J> ::! .,, .. ~ " f .. a c .. ;; ti .. ~ :! .. Q a c i it .. ~ l en c .. .. ll f :;;- "'0 "'C! 2023, No.799 www.peraturan.go.id ~ ~§ c _. c • z e.!'·-•o < -c<ll::l, s,. 5"' i !~ :3 s -;; i!: ~ - cc-- e .. ~~ aC O j'e :e Q. i> "' !:~ d: ii, ~ !1!. ,!! cc .t: .., d: d:.. .5 E i s ~ ll " ~ 6 c g c i :l !1!.
4. c..0 .. .. E I E 'C < ~ g "! ~ c .s .!:! " g g !1!. ::l, ~ - l a c " "' E .. - - .. .!! c ii :, < 6l " 8. .!! c if " i c c ~ " a a. _; ::i ! " " .. 6 :§ .0 .0 < ";;; ~ .. "Si fi, • "' c >, ~ in s • g 1 c c ,!! ,!! c .9 • .:; "c ] c c !;, ~ ;::; :l 6.. § E c Q ~ .!! ~ ! ~ d: Si E .. ~ inc " :!!. B :, ~ :!!. !1!. a E "' " E :::> z .. "' :, 5 3 • "' " e s in ac ::l, j .. ::l, c c c .D.. 0 ~- i i ~ E f .. z " ::l, < .. !'t::l,~ .. !-" c ~ < < c .!:! .. c !1!. a g c ,!! 1 ls ".. ~ .5 .s -0 a.. l! " 1l >, .. i~ >, c 'O " c "8 " d: >, i it: a c c .. !< E ,!! ~ i.. ii " E Ec Si .ii s i ~ v a " .!!c in ;; " g.s • cs .. "' c in in .. 0 d: ~u "1l .. C'"'
5. c.c g i: c c : ~c § il, .. a i;.!!! " d: " • 1i .!! "' " -Ii i~ .'!:: E j ~ .§ s ! .!:: ~ ..., .0 " E ::= :::, .D " ::; if i I ;; I cf IS. - .0 1:c. in 0 !~ (/) c "' <D ~ ., 0 - ,,. .. - - - - N N - s 8 8 8 8 8 8 8 ... E - - - - - - - ,!: "' Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl 0 - - - - - - - 0 .., .., .., .., .., .., .., "' 0 0 0 0 0 0 0 .., .., .., .., .., .., .., 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - ;; ~ e c. .t: s e 1i E .!:! .. 'C .. c. .. e .. "c :, ii IX e IX .. e s .. .. s c ..... c. .. c !.i " ac. u c Q .D 8 E {:. :, E E :, :::> E e :::> .. e ~.. ~ "-"... ~ c. .!:! .. ,. .. ..,. Q .. aQ e e .. .. e >, .. s ~ .!:! .!:! .. .. 5 c ..., " ::;..., c. l (/) c(/) "e .. .. .; .. 6.; E c. ... ..c. ;;; a c :a; a s·.9 ~ 1 1::; ;; .. ~ s: .c:c " " " " "-C I! II I! c I! • ~~ "' " . " I " .. " ci cOc c " ~ - ~~ gc .. "' [<3 ~ .. ell i.' l! ~u ,_Jj ii2 .. .. ~ .. ;f r ;i:- li l ! ;f i ~ ;>= ga c6 a ::s cs .. 'O .!!! .. 'O .!! .9 .!! .9 i oO i i~ .2 lj .2 ~~ - .. ~'O ~a- ~ec c c c c f c .. c > d: d: d: d: d: 0 .!! d:o d: 0 i ., e- 0 - "' § § 8 8 8 .... "' "' N "'0 0 0 0 0 ... ... ... ... ... .... .... .... N .... 0 0 0 0 0 .... "' "' .. "'0 0 0 0 0 - - - - - • 0.,. .!! • !I 1: -c ~ .s c ~ c 'O 0 i ~g .9 " ] ""' c-c -e 'O .<: ~ " .. .. 1:" ~ a " c cc e ~ .. " ~ d: ..;."ij-.'$5 0 e e- c c c c c .. -gi S" .9 se ~ s g !! .. ii .. -ijll .. ca !f j 1 -5 ;~ c ... _;~§~" .l! l .l! .!!:ic::;:: "cg c ii c -2 ~ "C 2 • ~~ ; • .g -g !l. a a"' - -;.,.,~ E1: ;.,..£ c :J .!I c .. ·- .s c .!!c~- - -0 d: d: d: ::l, d: i d: :! d:] _] .. "' 0 - .... - - - 2023, No.799 www.peraturan.go.id M M M M M M t") M M 0 0 000000 0 .. ~ i en c .. .. ti ~ .. ~ .... c ";; c. .5 " ".c s c ·5 E ct! i c. ~ .. :, a: c "s .. ~ c 8 E :, E ::, c .. .s. ] ct! ,., ,., ,., ,., ,., ,.., ,.., ,.., ,.., ,.., ,., 00 0000 00000 :0 ,., ,., II) II) II) u, u, u, u, u, II) 00 0000 00000 88 8888 88888 2023, No.799 www.peraturan.go.id Ml MM Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ml Ml Ml II') II) II) II') II) II) II') II) II') II) II') II) II') II') II) II') 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023, No.799 www.peraturan.go.id c ".. i; ~ ;; c ... ~~ j •c.. .2 ""'!I " "' -;; c c .!! ~ f~ i!.s tt: ~ (I) ... lo ..c .t: c .. c it: .s -:; z £ 6 b < ~Ii ~ i
6. a.0 "' 0 f ~ .!: s] ... :Ii i ..... 0 • -" c ~ :'; .2 .. 6.f.:tE ~ :Ii .:t 31 "' § !i ... :, ~ If i 1!' j ~ 0 ~ .. .. .s c i 0 " ~a. z c ~ .c - .. ! ~]j~.. ~; ~!I Ii .!: ~ ~ ! 6 ]"" c !i • j.. ~Q ~i fi .2 f < ~ i.fdl ~ 0 - .. "' ::::, ::: "' .. c = IX z "' """" a e < ... c .c .s c 2 ~~ a.s·il.. ~..c "' ·-.. "' .0 :i ! • i E 2i ... l! !oi 6 iii ~ .:t
7. a.z ~ e a g= ~~g ::: !~ j-" .. "' ~ !~ .,, s s Q::::,"' 1i c 0: ..... "' 0 ~ .. i-" .. z "' iii c j~ic ~"' :Ii .. :s !- ... it: > < ~ .... .t: .s "' ... i ~ Uz:, ~ ~ a-
8. a."'~ <= ... ::i .!l :Ii 0 .. E6~::::, 0 "co "' "' c "~- .!; z ::::, ... it: :!! .f .:t l "' "' NV.lvton ens 8 c .. - -s NV.1Vl03)1 ~ ~u "' - - l 0 0 NVHOOMd "' "' "' "' 00 0 HflSNO ONVOIB, 3 33 3NVSn!ln ONVOIB !IOSNn/NVSn!ln - - - - c ".5 -" :, e it: c ".. i; f c "c i it: .. ~ l "' t") t") t")t")t")t")t":,t") 0 0 000000 II) II) V) II) II) II) II) V) 0 0 000000 2023, No.799 www.peraturan.go.id N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 6 I c s
9. a.s E,. a= c ~ 6 I 6 I 6 I 6 I 6 I 6 I 2023, No.799 www.peraturan.go.id "'0"'0"'0"'0"'0"'0"'0 "' ~"' ~"' ~"' ~"'0"' ~"' ~ ., 8 .... 8 1f e 0 .. :a e .c .. :, ... c e ... s s "' .!:: 2023, No.799 www.peraturan.go.id 11 m 1! .. 11 .l! .. Ii .l! .2 u u u .2 •c c c .. .!! .!! .!! .. "' "' .. ] Cc c a c] c] :! .. -. c .c a .c ~ " ~ "a " .. :, c "u c I .!! s .. c .. c .. c . c .. .!! u .!! ~ .!! .. ., E sE sE .!! E "' .!:: .!:: .!:: .!:: .!:: i.i:: .!:: .!:: :!' ! .c .c .c .c ! .c .c - .. ·2 e ~~ ~~ ~~e ~s i~0 :, :, = "' "' "' "' "' cO-a 4,J • :::, -" -l! ~ :!' j "°11 "' c .. o a .. , ... c !~a i .a a.. 1' c :a.,eg .. = .a a~;-e -" .. >-i .'!!! e i ~ -e i .D ~ :!. .... -e aJ~-- a.1< -li .c! r "' 0 "' ... a .,. i " 0 I- [i t ~l2 ~ :f cl!~~" g ,. ·g .c tl!-l!J 11 .. -li c e 1! i n c a i ill .!:: .. ~ el .. e s!-; &~xfcc C,l c o_ a a &Ba Q:,e i~ e ii 6 "' c !{E= - -:, .B "' = ~,, .c"'. i~,S a, - .!! 8. ~ .c {.. > .ct o0c c .c c l!. .cc 5.c .cE~E~e ..... = cii1ir,~]l! ~ c ~ ~2 j s_g. s-a =i ei;:; ~I .. ';~ .!! " .. ]~ E i.'"E l"c ., E .a,,£1:: ; 15 a e~ls!e " .. .!:: .!:: :1 .!:: "Si~.!::~ ~-, ~ ...,~> -5.S O .!:: ~::..: i.~a: ~~~ ~ ~ .!: li"j -~1 c -li a 1~ c c .• l" tf] c =""~.i .. " Ii 3 .D .., .c .D ~ .., ~1 11- .. "' 15 " g ~i.t£ :::, ..... ~ - e; !Iii:. "' ill "';;cl!- I .i:: ic i s .s j.s !:!. c .. .!:: c ~& ~ I'! .. ·-.!: =i s-, c -.s:: ~ :; -:;: "' a " a = .. - ~ ~,, l c .. i1~:.!.!: ·; ~ c i:'~.!: c1 5" ~ 5 = " ~= ?. iJ _ !., o. E ~ 0 l-.i !I -- g -5~-li; a e s § E ~iaia,. I'! • - .c li:1~~ -== i!J s a .. "' .c c ~ fi~= ! ·.:.i:~- a ~ s c !JI il ;.,..c -s: .c ~i ~, ~~~a ~ 0 tfl.!: I'- if ~ .!: ~ .ll I'- .!: ~o:1 "' - " .., I'- "' .!! ti .. c :, a "' .c a;;: cc .C. CO";i cc .. a c ~ s I .l! ~ " "ci ~ -e ~ li .a ~s c .. ~ .c ~ii ~., .., 0 !e .a t "' c ~::..: "' .. e "'"' c -"' 2 c" E c. ·- .!: • ~ ·;; c .!: ~ :, .. 6 ::! .., • ::! .!:: .!: "' c 8. .5 j-~ c .. .5 8 i~ ;; a cf ,, ! .... l = a ~ ~ - .. ~ -5 ! ~-" :l E • ~ s a, .§ ~ 1 .§] .!I ii' ., .!? s E=c c -e • .c d E ";.c 1! c :1 [ ~ C- -c<iil, ,, .. .. 0 e ~ e e .. ~ :!=.. .,, ii~a 1-e .c,. = e e "e ·o1i"E f .... il E Ell> [E2f i&l [E :1 .!:: .. 0 .!:: .ll oil::.!:: .!:: = .. oil::(/} ~ :c ca "' ,. .c I- 0 - § "' .... ., "'- 8 8 8 8 88 "' .., .., .., .., .., .., .., "! "! 0 "! "! "! "! "! - - - - - - - - "' "' "' N N "' "' "'0 0 0 0 0 0 0 0 g 3 3 3 3 g g g - - - - - - - - 2023, No.799 www.peraturan.go.id "'0"'0"'0"'0"'0"'0"'0 - - .., 8888 0 11 .l! .2 ~ 11 .l! .2 " "' 2023, No.799 www.peraturan.go.id c.. _ I~ .!! [_ e If ~(I) Ii'. z < ~ (I) z < :i; "' ~ g :i; "' ~ "'.. 0 i z ~ ~ z 15 z s < < ii :i; ~ "' J- z "' <2 ~ :i; OJ ~ "' o~ -z ~ a,~ ~~!!l ~ "'0 !z :i; J"' - "' "' - "' 0 i:! ~ "' z :i; "' ~~ "' .. "' .. .. :i; zj z~ "'~ ~8 :i; 0 ~ g;z NV.LVJ03)1 ens HV.LVJ03)1 "'0 0 WVHOO&I s "' Mns,m ONVOIO 33/HVSnMn ONVOIO MnsNn /wsnMn - - .c .. ~ u .c 5 ll
10. a.c .. 0 -e 1a. "c .,, .. a. E 31 c " :, E I 31 :, E c i :! .. c ~ :! ~ ; .. c "'.. cQ 8 ll l - 0 - !;. "'-..,. .... .. ~ &! §IX c .8 c a .. " " :,.c f- ..c .0 .. e~E 2 1t ~ ~ .. .. :! 8.. Q c .. c c .. !;. c "!;. ;E.. ;E .. 5 .!l .., 5 :::.: a..., UJ :::.: .. c
11. a.5 " .. UJ"' u.... c 5 E .. - t .. a. u .5 5 .. a."' '.o .. .. a s v "c c ~ ~ c c c li ~.l! ~ .cc :, .. :,.. c .!! e.!! .. .!! E .!! E Ii'. Ii'. Ii'. Ii'. .c I 6 ~ c s.,, s« 0 0 i ~'" 1:°• i f -~-~ a .. s ., a " ""'., ~.a·:; !:. ~ c ·a "' c .c £c i ~2 Ii'. t Ii'. ~ ~ s c :, .. :, .,, .. io: g ~ .c "' 8. ,;! 0 ~ .c~-~~.c .c .. c - ~ s .:-o .... i .!! E .8 mu E ·c is ii "' ~~ ~ °' ~~:-: 1 •t~ .c •t .. G i ~ _,, a .D " &,; .c c "' c .. ~ .c~ e !!.9 !!. i ~"$ £ c°' c .l! :, .. c .... "' ~ E lj.i a; - • c• • s Ea~ .ii ~ i .a _g .!: i ~ .a ... ~£ -iis' li ,f6 is ' ~ "'£ !" .. "' £ cc .c•t i,£ e .,. cX .a-~ .c O , e"' .cf Ii'. -• c ~ ~ c}j 1 :, 8 "' 6 ~ .. ii a, ii .c c :, .. c .><~8 3 E m .!! :, 6 ~ ·c -e Ii'. .. 0 Ii'. "' a, .. "' .., ... 8 8 Zi Zi - - "' "'0 0 3 3 - - 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id if e 0 8 0 2023, No.799 www.peraturan.go.id ... ·a ·a .. .. j j j a a .2 .2 .2 " v c c .. .. .. ~ ~ "' "' "' c g ~] ~]J] .. li ~~ "'li3 ' a " a "-a c " c " c .. • c • c . - :, c .. c .. f ]~ ]~~.a ., E ., E c .. "' .!:: "' .!:: .!:: .!:: .!:: .!::.!:: "' :, D ~ ~ ~ ,:! .,, .,, s: e e e r !I !! ie 0 0 0 ::, :, "' "' "' jl!~ .. ~~gl'" ..... a. c.o·a "'• ::s ... a .. j~ .. i}i a .. ~ c a:ss:: D .. I t,1,3oiD e >.-~ 'C ::,t, -i >,.~ .... ~. jD t D <> t ~i -.:,-.:,U c -a < .2 ls c ~~ ... 2 ~ ... ] "' ]" .. "' j~a"'3 .... f ; 3 a fell &! fell~~" :, ~ .. .,, - .. ~ ~ ~::lo~ i .!:: ~ s 3 ~ ... :, "'D:: =- :;:;.:; o ;ca:: ~ O c Col c o a .. - "' - a:!~ .s, ~ -; j.. 6 -;:_g,.E::i -;::: ~ c aa:: 6~ 6 c .c_a•c ~ J1 ill -"c!l "' - ~~~~ -"= .. a~cf .,,_a e~.!! ~ :s ... t.9-_i!c .9.>,<>Ecll .9.>,~ ~~ !"' ...... 0::,: E~e~~ii ec~2Je i.S :,D E e sc a1j.g E~cccc .::,t.gL, :, :s .. .!:: :,; "' "' ~~~E~::w!~ ~ ~ .!:: .!:: ~ .!:: ~:,;~.!::~&! a ~~,:i~ .., "' "' ~ .., "' ~~ Ig·t~ c • a ~le ~ a t; c- .. " ~i ;:i.a~ ~!.c "' ~ " i " c ~ ii< I ,~ .. j .. "' 2g s j~s ~c i :, i:' s ~s 0 :\!. 0 cC .!:: ·id:: =l 0 ~c~ .. ~ .s_;a: ~ - ii, "' - 1 "' >, ~ .. Jaaia ~:,, 1 c .. - c ,I c s.. c . .. - ~ -e c l! c ~ "' .. ,,,1aec!l "' Ii .. :, e l! E j -.o.c !II ~~~~i 0 !l .. 0 ~ =,.c.6,.! .96e·c.s .:ii - s a"' ~ -s=· ~"''::, le'"' .a::S g .. ~,, s a .. ~" = "' .0 b c.fls-" ~.fl~l G~i ]" .l! 3::!E !!! - !Li:,; ~ £ ,:! r~~ ::w!~ r"~:Z:'C ~ ! .. ~,:! ~o c E :it c ·co• c c • ~ c:, .. .... "i cc i ;!O_glj t~" c s~ ~ " .8 -8 ~ t ,, £ § ;:! g ~ .. cc- j i .,, ~ ,, ~ ., !c j ;ii I - c -8 s ; e s .!:: ~ :, .. &~ :l 0 :, 0 D "' a "' j ca:: "' .!:: c E a " ,I ~- - - .. ~ c " - a ia .!:: - c c c c j c -~~ ~~- !l :tgea~ ::! .. ::! Ii ... s .. ::ii ~j-g ·- s ~ :ii a a a - .c; "' a .. i! 'ii !E !ii!~ _glli.o .9~il .. ,, ,, ,, .... J ~! J :,; :z: ~ ls l~ !! "' "' "' "' "' § 0 § "' 8 8 8 8 $ $ $ 8 8 8 8 ... ... ... ... ... ... ... $ $ $ $ $ $ $ 3 3 3 3 3 3 3 - - - - - - - 2023, No.799 www.peraturan.go.id ~ ... ... ... .. j j j a u .2 .2 . .2 v c c ~ .. .. .. ~ "' "' "' ~ a ~] ~ s ~] ~] a-; a " s -; . a " ; :, .c • c .c • c • c ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ .!:: .!:: .!:: .!:: .!:: .!:: .!:: .!:: .!:: .!:: ,: ! ,, I s: .s: ,: ,: i~ i~ ie !~ !~ !I:::, :, "' "' "' "' c
12. i.~-a if" 's ..... , ..... '";~;; •ic ~ • ae " a 5 !!.~ cj c i~ ~ ii l~~~"il.Dl;t il .D c ... .. i ... l i!' :, l; f',~ .. ,, ~ ~ • s: .; ><6j "" {:'. 2>< j li,;:J ""'l'""'~ 1 °' g ,,,~.,. -a:::, .. .. -a-~ .. ~.D }~ a ~ a~ a ~1 ~Ca< :, "" E~ i ~ E .o "" ::s.c-• ~ :, _ .. ei::: .... .::t :;;;;: ex;~ ~e :, ~ - ":::, .;: ~ e "' l; 6 -:§ "' 'l! 6 .,s a J a ii "' j ii "' ~ ii a .2 ~ J: ~ [ [.! s: " E [ &~ " E !,,-a~ .2~ s ~ []! s~~t.!! = . .. " .sf- • . • sl~f" ~ .. .:i ::s'O~ rt""" ]~g:}1 .S 8° E e c0.a ~ c E .a c ~ E;'l! .o E~:~.o e "' g .a i5 d: '5 .8 ::! :,; d: ::s • "'c ~:;~ :: ,;.!:~» d: '5 .8 :,; "' ::! :, . ~ .. .., >, "" :,; d: .., .8 "" ]! j" "Q ~~ 's j ~~ ; 'Cl ; s: :::, ~~ j:, ~ .D e ~~i c ~ ... " s: .. !~ !!.~ ~u Ii j~s j i}s ::s ...... ~ ~3 " c s ei::: c; I s "' ~ .. ell s"'~~s .!:: - 0 ~::, 0 c:, d::o !!.j 0 !!. K.& !!,111 ~ g,_i c~ c = ~ c "' "" ""' "" ~ ~-;~ca i~ I -~~<,1 ~ c >,1 ci >. ~ c_8-€~ tS E ~ s .,. .. i:: E f :j2 ~~ i . .. i.or "' - i =- e E f .... ~ ~ .. i!l =lla,, :il!!.~ i:, ~~~ii ~ e'iii-" cj~cl~ a """'"!'! .. :, .D !'! :, b -~.D .CJ j~ .0 :§1£3 "' i "" ::! ~ill£! ~?!£~ ~~i!l ~2 ~£~ ~213 =s c c s jj]s lf=s c c c !! .C'QC E ,: "Q .. ]-e O -a 3.-e O ~.:!]' ! .. a~o .0 ,..,x O .D u .. ~ " 0"" -e 5 ~ i j O:.: Io"" "' :::, c!;.!iii:? ~ >.i"' .. _ :.:- ca: ::, ~ £ "' 6 "' ii c ~~c ~ c::; E ~ ~ .... ~ d: d::,;1.!::~ :, i ::i? i1; ji "' a~ i ~ ~ s a :, ~"' ~ .D .D .D ll> E "" .D ~~;! .. "" a ::! .. "f - c "1::! iJ~ 1 '°.R ~"" .D c j E ~-a~ .. '--" i~j~ lo "'E - lj E ~ E a• e= i a ; a ~~-a"',i £i "'!ju = !i .. _g .D !!. ' !1£1 .0 ~ ~~ ::s .D!'!.o" !"'~ !"' i£::1 11!£ !~!~! 22~! ... ., § 0 - ... 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ... ... ... ... ... ... s s s s s s 3 3 3 3 3 3 - - - - - - 2023, No.799 www.peraturan.go.id sssgg 2023, No.799 www.peraturan.go.id E1..~ .~a e c .,o~ cc.o e a ~~ E oo~ ~::, c E c i==r-=Ul:lll! ~ :, :,s ... - ... u e1i1i"ll ~~~ :ll:§ 5 ti ~ 5 If'.:"" a a 8 ti "' :;;z.,. - :, "' - U>:;; c " c -" .&. " c.. ;a a G e': E ... c E" Q. c I! :ll :, "Q .. :ll... J:] Q .. 5 c.>< "i os ti t E 8. "' !i "Q~ I. c "" e cc -E .. " I! f! ~ .s "C .. "" :, e "~.., c "C " s E ~ E e ;; :, e ... c-" c ... ... ::, ~~ .. :, .. c :, E "' :, 2 : ,E :, ;;; ::, E c "e-.&. :2 a ::, ... {j en ... ; ~ 5 c I! :ll .i::. ~ ~~< ... E .. c "' e Q .. -" - 0 5 = .8 Ou Ul - "' .., z ;;; "' " .. .2 = - CQ .;, ~ E t s« :ll ~~ " a.,; c ... .. c -: Q. ~a e c:: co - 0 c .:l :: i":, 0 Ul " . "'~ 5"" c t~ =- " - c .! .D " .. c E " a c .. u ~... - 0. c0 c.,. " G .,. '6 .g (-!E ~ e " .. 0 ~! "" - ~ !I c..:!.,. z a 5 .. -s .. ·c 5: 5 u cs 5 u § .. Q. ::;; Q. "' ::;; "- E - "'O c .. .., .,, .. u tre1cJll.l>1 qns 8 ;; ;; i 0 0 0 0 0 "' - - - - lfC11?!&ll q q q q - - - - UlllJ8oJd "' "' "' "'0 0 0 0 unsrun If) .,, .,, .,, l!trCp!8 0 0 0 0 unsrun - - - - c =- i~s "' .... c eel.~.. >, ... ~~~e't, ""N s :! 5 0 c ~8 c: cJO.. E E :, ~~ Eo,::. .!l tz~ as u c :ic u.::; o: eu.., a.. ..:.: 'O ::> 0 -z {j "0. "-e ;;; 8. -" e ] ~ I!.. .. .. ] ::;; ~ "I! c ::;; .. i .. c c !ie ::, c ::;; ""c :, c "' "" ... .6 i t 1ic :, c Q. 'O 8 cc :e "Q t e e c ::, E :, 8 ::, E E ::, c c;;..:, 8 .8 c E ;; ::, c ~~I u c ti ~ "' bl CJ.::: - "' "c c .8 • - u .. .. ~ ,e ~ E r- E u .. B~c ... s .. c c E ~ u I! ~ !l "' ... 5 ... :ll:ll ti .. 8 "' Q ... c :ll c ".. c.. c ~ Q .. c >, .. s ;;; i t Q. .!l>, 5s .!l t c- .., ..... .. .., c ::;; fi ;; Q. ::;; e Ul .., Q. Q. c l tn .&. "c .. s en .. - u .. c Ec i; 1i t ".. ll 6ti 6 Q. Q. Q. ";;, 2023, No.799 www.peraturan.go.id "'0"'0 .,, 0"'0"'0 "'0"'0 .... 0"'0 0 ,.; "'0 .., 0 .. 0 .. u•t1•Jlb)I qns ~ :! .. Q s c ~s !I O .....
  1. 0...... " c- ... c- u 8. .., ::, «! .0 "' ::! .c c " " -.. .s u t ~~ :;; 8 e ::, E ::, c 2 i: u ~ c "E t ii ti "' .. 1 c .iJ .c t e Q c e a I! d: c " "" ~ c ... 0. ~ .. e o~ "' .8::, ;o cc a s.. ::, ~- c e ......
  2. 0.0. '° 8 0 N C! - ,... 0 "'0 - 2023, No.799 www.peraturan.go.id a~ ~ 1 -s s E .!!E -~i1.. eo -e ,. c'" _., c.3,acclj,. c.S v~ c -- e" -c 5! ~ "'~ li i !i - ........ .:..: • c ct,; Cf-c 2oc sss -s g~ .5 s ~"C :l'l:i c ~ii .. .,;:,~ !:l ~·c!icc~ !! ~!:lzE~""a"a-"'"8. L."'z ::s"'-o c O - C >..'O j c ::, ~E o~-c ~ .g ~ z~ 3.=i 8.~ ~.g "-' Zr, Si ,. .,, Cl) ~ d: ,. ::!; Cl) a c I g; a 1 .. c. • .. .. ~ c ~e ~ .. ·g a a 0 3, I". ~ ] z e .. ! v u a ~-s .c c c .. i ~~ "' • ~ ~ ~ c c E c O t !:l c.. ,. .a,!: !:l ~i "' f c c ~ ~ ~ c j ! i .. E c .. ,!: i c 1 .. .. ~ :a s ~r :! € 0 ~ ~ ~-e 1 .. ~ .., ,, E ~ ~ ,. :, i~ ... ::!: ~ .. .. ~ .E ~ .. ,, c. - .. ~ : 6 ~ ,. ~ - I~ f O.c .E ~~ a ,:i .. ! e ~ .c ti lj .. c ~ I .. s 0 a" w v .. c .. : j :, .l! ,. eas c a !( 6 3 fi a c .., ~ :, ~ u a ~ f £ ! c ~.., e 3 -e 1 c ~ fa .. ii ~ ~.g -e .. :, ~ a I ~ I e s~s ~ l! c,. c 8 = 3 -e a ~ JI I ~ :! t ·;; 1 ai c :,J a ,. -e .a c ~ Cl) ~ 1 :! c s ~ 0 'a - !- Cl) c~C!I a e ,! I g ~ .. .. = :a i J i ~ 'E ,!: ai "ll .3 8 .., ~ ~ "ll J Jj -- .., 6 =c -] 6 i ~ c Ii, I ~ i~ ~ ..:S ca "' g -E = 0 ~.., ... g ,!: ~ "' ~ -8 .., c ~!.?! ,. .. - ~ j s ~c =e ~ .. "' "' ,!S ~ ~1 E" a ~ ('. " e 2 -8 .. :, e-:a §§ t_.l! ! ~ -" a c- Ee ~ ~.c ! ] s :! ! j -:, 2 c .. c ~e ~:, ct ~ ~t o~ e t !! il .. !! .., irca ..... ~f ,!: 0 E ~ .., 0 ~ ... "' .c -8 a-~ "' !! ]f ~ i c c .3 -8,, 2 i ,. .c r ~ !:l c~ c i! ~ _.: a~ c ~~ .:s c"c • c !! a ·2 lie~ . c .; r e E .. c i ,!!-~ e =~ cc ".5 ~ :! c ... li ~~ .. !:l :, 0 .. e :, :, .. -g ~ :, .. 11 t ~f :~ -8 f I~ 1~ ... i,a• ~ ~ '3 .., .. i; 2~~~ 'a .. Ii, .!I ~u ~.B ~ e i! !:, ~ c e a ·a~ vi! ca c c.!I c• c c ~5 c .. c .. .SI c,, ~~~~ ~.., ~~ ~~& ~ .l! ~ ~~ ~~ ~~ ~ ~,. ~,. < ~ ~ ,!! ~~ .... ., "' "' .., § ... "' .... "' §§ N .., § N .., §- - 8 8 8 - - - - 8 8 8 88 8 88 8 88 8 8 .., .., N N- - NN N N N N .., .., .., .., .., - - - -0 0 0 00 0 00 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 ... ... ... t-i ('t ... ('f <"' ... ... ('t ('t ... ... ... ... ('t ('t ... ... ... N N N "' .., .., .., .., .., .., .., .., .., .., .., .., 8 c5 c5 c5 c50 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 0 "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' """ "' "' "' "' "' "' "' "' "'0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - .. • ·;; c c !! a !J e a! .ia. .. a ~1 ea-..] i E > • i1~ c c:J"' cc ;.!"'c•; ... l!.i ; .. .. -e .. ;;,!:.c€~l;>v c·s-e u ~ >. c u --· - c • c - c c - c .c i!:.se ii: K -8 .ll !:l 1! ,!: !!. -8 j 1! ,!: ,!: -8 j .ll ('I .., ... "' 2023, No.799 www.peraturan.go.id :; ~ cl·2acl ~(/):i 2 ~? "'~i ::, .,. !, !l<f a,,.!! a l !; >.~ :!: _g • .!! :i2 s ,!'. l t c 11 ~ E a. .. ~ ia • Cc .... ii .. 1 :Ii "'C 3 'C 'i " ~ i
13. a.c Is" l5 'C i i ~ tt -a; _c .,, .t: • 09 c c " .:- a. ,I! e j .. c "' £ ,!'. .. .. \-ii I c ::. c] 'i 11 ~ :! e c a .!! " s -E ~ c"' .!: ,!'. .. ~ .. .., 0 .. .. ~ -& 2.0 " - 1 ~ " - .., i:' !, ~ g g ~ c::i g I ii:~ c.i: c.i: c ,!'. cl! ii: ii a -l!- 3,~ ~i t 1 ~I .5 c.., es s a ~! ... a ~ a c .., c l~ 0.., " "~ .. c c ~ c~ ts ii: " ~c -a- .. ... s ::. ~~ ::. .., ~ 1l "1: c -l! >, ia jB "·c .0 ,!'. "' .. ,. ~ .. 8 .l! l! ac __ ~e 1l :it c ~- so ~~ - e c ,!'. "11 l~ :1 c !t ~~ .. ~ . ~ ~~ ~ a~ iE £~ ~l .. >, i~ .. .!:~.!: -a i': c 11 :it:;; .. ~i - ::. "'i ,§ ;ali li e !!. 1l ii a & c.c c .. .,, .. e a E ii: ·a ljE .., ii: -e ii: ,!'. '!! ii! Ke .s -e .. 'C ! .. "' ~: ".. - .. - a~ :it~ 1! ;:i 0 !;: o·- • .. a j~ c .5 s c :, i :it .. i~ f: s Ee :al! .. c c.., l ~ c .., ii: bl e :ri = ~:;; e- c :Ii .. :::. ~1.. .. c ~ ,i e ·;; ~ <] •" • -e < :I !~ c; j t»s ii e "'I c ii c ~ ,. ~ie" ii: c c ii - a~ -.; ;c~ ~j c"' c .. ~ ·c a.::! .. a.- ";:i .le 11 .!! ! E.8 .. ~ :I -e ~ {l ~ :;; .l! .l! c ~ l!o !-' ,! "•'ti "~~ }i~ " 11 .l! DE 5.,, c .D e e e l! ' e "' 3 .D E's i?-c • s e U) ~ .. " ii: ii: ii: ii: ;i ii:~ o~ ii: ii: ~ .... ,. ii: :it ii: .. ,. /;; "' ii: "' Ch !! bl !, "' "' "' ... - "' ..., - "' § "' 8 8 8 8 8 8 8 8 80 - - o.5 c5 ... c5 "' "' "' "' "'0 0 0 0 0 0 0 0 .,; .,; <"fN .,; .,; .,; "' "' "' "' .,; ... c5 c5 c5 c5 ... c5 ... ... ... ... c50 0 0 0 0 0 "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "'0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2023, No.799 www.peraturan.go.id 1i c cQ\ :;; GS e oc,.C 5 c 5 !; ~ 'E c ~ i~~ c ~ 5, :i: g~ 5 i[.!!!lf!8~--c en- cl: .,5.. czc l'- -·-c- I:; e ""' :1 .. ""'·"a ~ :,:j.CCS"l e:iE- ... - ~ CIS !!Cc!-0·5·;i_g fc&I- C.,c C· !! " s:i:c& ~ I- en s j ..... c .. .. Cl5 ·'= c& c .. ;;ii - c 'C .. :I m :I c = .. .x .. if~ ::: ~ Q c i5 ;: c .. E § 2 .... l 5 i j i.. "' - ~ .. ::i ~ ,; 1! ~ § Oen g ,:! u :J Cl5 ~ ~ .. '6 • ,:! .. -- ~ .. i5 e's ;; .x c ,:! cl'. c c ::, ::: ~ c ~ ; ;; cl:::, ;; .c .. Ii .. ~ .c .. 1 :ll ~ ~ :i! "' .. c ~ :1 .. 5 ::, ~ . ~ .. ~ ::, :ll 0 ] -- :I .... E .. ~ ~ E '6 ~ g .. - 0 c I g "'i:.: 0.., z .. c z .. :g "' .l2 Q .;, c ~ a .. c c .. c .s c1., ~ J c ~~ ~ c~ cl: .. c_ en- .,; ~ .. .. - "' .. .. c .. m - :s c c c - !~- e ; ~ :s :s .. :I .. ~ '"ci...: ;; E i i5 c ~ > " 8 & -e < & .5 iii t i"' :ll c:l m & ll ... - ; ca, c c c c c c - " c .. .;.; .. .; -2 c ;; ~ .., c c_ Sil, as "" 3 .; .. !; s s ~ ~ ~ ~ ~ =" s g 1 l '§ '§ 11 1! 5 c R 1! 11·:sE tl '§;; ~ E 'E '"sz c c E .. c E 8 .c .. c i & & & & && & :& ~ & & .. ~~ && & "' Ul!l1lilbX - .,. .., .., "' '° .... .. a, o- .,. - .,. .., 5 qns 8 88 8 §§ § § 8 00 0 88 8 E 0 00 0 0 00 0 00 0 t Ul!l1lilbX C! ~~ C! e;C? ~~ C! ;:; C? C! ~~ ~ - - - - - - -- - - - - - - - w-n.illo.)d ! !!! !!!!! !!! !!! '""'run '° '° '° '° '° '° '° '° '° '° '° '° '° '° '°llucp19 0 00 0 00 00 0 00 0 00 0 '""'run - - - - - - -- - - - - - - - c ,; E - .x c .!!! .. - ::, .. ;;; .. .. c ~~ c i ,; i .. ~ .. ... "' "' - "' .. ;;; c ·- ;; 5~S - .. .. .... "' .. .!'.c3 = "' 5 .. .:: ~~.,. :s c;;5 ii ...!! .. ~ ~..o c., "- E 5 .C fi:l'"C _g :I 0 ""' z -, u as ·-U as 0: ~ a.~ - a. "' "' 0 - "' z ·;;; c ·s: e ... .c 5 c ·5 E cl: ;; ~ e .s 0. s ,; ,!: ·;;; .c !c& 5 r.i ~ c s :X8 l .. c I- "c .. ~ "' .. ..
  1. 0.u ,; ... ;; .!! ,; c s " ;; -, c& .. :ll .. :I e, .. en :I Q .. a c Q .. c c 5 .. " .. >, l c .. .s >, cl:s cl: .. .. 5 5 -, -, l l en c en .. c .. .. ti .. ~ti ~ e, ... ;; 'iS' 2023, No.799 www.peraturan.go.id al -" =- - al -" = .. ;;; ::, .,, .. - -! ;; ::, e:i ·- ~ ] J .. = ] .. 5 ~ c .f ~~ ~ e .. -c ·i:: ~e ., e ·i:: Ii- .. "' ~ "' "' ~ "' c.,, .c 0 Q .. "' ;~ :I: 0 Q if- .J, I ; : ;f ~ a. - .J, I ; ;E e e ~ :;; i .. c :g ea :;; i .. =~ - .::: ~ -" ;; ~ -" ;; I -.!:I ... 1 .. 2!' 2 .. ~ ::l ~~ . .. 1 .. 2!' : c cl1a: = c ::, .. .. 5 = c ::, .. g I!< - ::, ~ c = .l! ,:, VI g I!< - ::, .6 §, ~ u_ ~ u_ '6..: - .. "' u i :;; "' "' '6..: - .. "' u .,, = cl c 5 31 -; 5 ~ c>< Eo cl c ~ 31 -; 5 ~ c>< e~ -; .. 5 :I: - .,, .. ;;; it! ... ~ .. c :I: - .,, .. - u c ~ c ~ .. fr ~c ~ ..
14. a.".. l;J u .. ::, .. -g ~::. "' u ] ~e "' c-" .c ::. "' u ] "e cu .;: 5 :E " .. ::, .;: 5 :E "0 ::. ~i .:: .=! c c .,,~ e ~~ .:: .=! c .,, ~ ~f '6 !l a "' ~ ~f '6 u il ~ i "' .. .c - ~ I~ :.: .$ ·;; ;l ·- Cli: '6 ::, ., ;l c c"- '6 ~"' c c:i! a. "' .. ~ "' .. ~ a c:i! ;l - .. " c = c c " c = c ·-8! c ~~ t 5 = it! cc I go ] :l 1 ~~ t 5 e it! c c ] :l "' .... "' .. .. gal J "'~ cc .l2] .. ~ e "'~ c c .. ~~:;; :s .5 = ; ~~ e ; ~:;; :s .5 . ; ~~ .l2 ·- e e;; c .. "' it! .5 e 5] ~ii c ~~ it! c:l it! § e e e i~~ c in~~ it! c:l iii "' -e < iii u] ..Ill c Ill = e c
15. a.::, .. g ..,. ·;; c c ; = = c
16. a.::, I! ..: ·;; '6 c c .;.; ~ = ;;; -g .., cc .. "' .. .; .; .; ~ ~ ;;; -g .., c c ;l .. "'~ .. .. ·~ JI ~~ .. - .s .51 JI ~~ == = .s .51 l j.8 5" .6 :s I 1 Il 1 .8 5" "' .6 :s - I 1.8 i ! ; .8 .8 ; 1! .. .8 '! ~ ; .8 .8 :i 1! .. = c e e e e 8-5 c c e e e e e s.c ~ c it! it! it! & ..... ~ && ~ & & & it! && & ~ && & :.:~~ & &... "' "' "' ... "' .... II') ,0 ... "' "' o- "' .., - "'.., .... II') ,0 ... "' "' o- "' .., - "'88 8 88 8 00 ;; ;; 8 88 8 88 88 8 00 ;; ;; 8 8 00 0 00 0 00 0 0 0 00 0 00 00 0 00 0 0 0 0 ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - 1515 15 1515 15 1515 15 15 15 1515 15 1515 1515 15 1515 15 15 15 15 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 00 0 00 0 00 0 0 0 00 0 00 00 0 00 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - e - .. e ~:i "' .! -;:; ..,, ~ ::,- .... ~ i_~ ii '6 -;; ::, .... ;; .. a, c'~ .. c ~ = .s ... .-::: ::, ~ .,, :g .. E .., :s: = c .cil== ..:! ;l - "' u as- e u .. ~ a. °'"'~~ "' .,, .., .... 2023, No.799 www.peraturan.go.id ii C.&! c .. e:i ·- §§ ~i cl! cl! :, - ~ ·i: .., z :! :! c .. ., c " :, - .. ~ cl! I~ -3 :i: .., e Q .J, c :, uc ~ :;; ~ ~"'. c Q. -il ? j5 E s c 11-g .c :! "' c .. c c s .g clol .. .c : c ~ c -g ,:, en g 8 .>: .l: x :B ~ d! '6..: :, .c ,:! Q. E 31 a .., .. E ,3 ... c !'! c- c r 1& i .. 5 :i: 1'a' -~ -3 cl! c .; .. " E .; ~::. " ~ ~ .. cu .siOS: c s i ~ =! .;: E< ,- "0 ,:! " .:: ,, ~ § ~ ~ ti i .,..~ ·- :! E "' .?! ,, < ·;; :! ·- c J rs f ~ c"- "' '6 .c :! - .. .8 " c c c c :, !! ~~ ·- 8 cf c 5 'g I~ c ~~ t t § .. !l, " .. .., .. c " 8-a I :, J :, c .. .l2 ·;; E .. ~ .. c ~ ;z; ;z; ;z; .o cl! ·E .. Q c " e :, ~ cl! .§ E E fl .. 5 CJI in cl!~ cl! c:l ~ 2 iii iii ~ :, Ill Q. -e -e .:l i ·-' ·;; '6 a Q c cc c ~ c- c c c c .; .; ~ : !'!:;; .. .. .; c -~ -;; ~ s §; .!l .!l ~ .. l .6 :s - I 1 1 c }.8 .8 .8 s f 3 .. ;; e ~ ~ .. c " >, c E E E = C1$ c_ -"' E g.c ~ c c c .!l cl! cl! cl! cl! cl! ... "'-3 -e cl! ':,(.~~ cl! cl! cl! cl! cl! .., ..,. ., '° ... .. 0,0 - - "' .., ..,. "' 88 8 88 8 80 0 8 8 88 8 00 0 00 0 00 0 0 0 00 0 q q q qq q qq q C! C! ~~ C! - - - - - - -- - - - -- - 1515 15 1515 15 1515 15 8 8 88 8 '° -e '° '° '° -e -e '° '° -e -e -e '° 00 0 00 0 00 0 0 0 00 8 - - - - - - -- - - - -- - c ·- c- C:: CL - " -il"' " .!! -3 .. Es .., ., !:8 c ·= ci c .8!l, - .... !l, c " -~ c .!!lg_ §c:! " - " " E i:JC ..c=f!Cc::•:, .,, E .. c !!!, :.!!-=-iJ-n 2 ~.s i:, .9 .9 .c.,5 .. b~"i""!s~.X CiC1 CL-O CL -. CL "O .0 ..:W:: "' 2023, No.799 www.peraturan.go.id • c ... .., U1HrtUO lhnrp1e ~ =i .. Q i c i ~ .. ~ l en c .. .. u ! 7i 2023, No.799 www.peraturan.go.id ~ Iii l. i c I .c s c s .. e "C " ::! •... c 3: c ~ it: _gi !; ..: ..: c .. 1 c e " ' < c ".. ll f .,; ... .. c I s c cl:! it: t I !l 8 j~ le ~ii it: !'! }i !'! e .c ff. "' 8c a i c .,!! .. l I~ c ~ s it: it: it: §§ § - - -00 0 (',i ('i .. ,0 .., .., 00 0 88 8 - - - 2023, No.799 www.peraturan.go.id i i. .c 3 c ·c i c f 0 2023, No.799 www.peraturan.go.id i l .r; s c -e j 2023, No.799 www.peraturan.go.id .c ·-- ·c c 'c -c ~f Ii'. c i i. .c 3 c ·c i c f 0 2023, No.799 www.peraturan.go.id i i. .c 3 c ·c i c f 0 2023, No.799 www.peraturan.go.id O'ic..c:·c,-..co.!?i;-cO'i!.:lc aii-ccoi .cc -a·a -••u~~j u- C· • •J I ~:i¥6octJca;~ ~-"O.~'O.E~'O ~ ~C N.S.! c clO~Z~~~i cl;!~; iC~~~ ~~e t :,C -e "" ~:, ".x·r:.: a R i,f 08-" it ~~ cC=' ~ I-a c -c ~"'~a f-. ccuo ~~cf-. • c~· ~ ;I•~ 01 ~ Z<"lc - ~ c o u ... ,dlf ro.c"-.::"' .. ~ .c!uc'<li 3f~---I!~" = "" -~;2J§ i~~n~u~G"c~~-"~i EJ1~iil · :sf .c-oc 6 · ~ .etc~.!• .o~ ~» :ii,: :~:t6~tlC~:~z:d~tKeK§~i~ "' • omc c =a -;.c ~ _aac c f") .c a ~-§Jc • ~ = 1=! ~ s[ cg,"', . 3~ c •1 a, "il.c c - ilj 16 ! 1 "6 ~ ~ ~ -j i a - c ~ i e a e ~.. E - :iz c" .... ~ Jlt c,,~1~~i fJ~2aaif];~E~Jaa§ e! ¥6~E ,c 6 s.~f-c-c~ • 6••"" ~ .tl ~soe'OK!K~b:e~~¥~K55~~ii~e~t55S " ~ "" f-. c ca c -.cc .. .sl'" !"' • ic ce- x2m! c c c <"I • 2 - s.a <!$ s• ~ .c -~ ,=cj ~itlu:c~~a. >, s~"'--·~. - ·- :, -· •'"Ell c~II iE·--~~~i·c -aa_~~~cc c 'c -c Elee !~~ •( ?~c-••s~ia;]~~··§ I ~· ,~~ E ; c •.~E-o'O~a.E• $.-o-o • t ~d~~KiK'6b~~a~wjK551j.t~s~j~55s t ~ c i f i. .c 3 c c -e u .f .c- -3 ~ c c-3 ~ 1 ·c a. o g_ ~~:,:ii,: .53-i ...0 .. ~j ... "" ~ § .c -e- i ~ 3-;; C.5 2 cc ~-: 6 ·- s.-o- -; .. c.., el 'i c c .... .5 3 ~1 ~~~ .t .. 0 !! .::t~--oa. "' = 0 .c i c = aiz 3_ c ex 2"' ~ si~ --c. -c• E ::s • -- c ·gi • ~ u.,, .. :-- :, "l! a eca~"Ct c :, .t b ·a .t K K »I~ i ~ "',, -8 .f c c :, ... i ti! 2 :, 0 z 2023, No.799 www.peraturan.go.id o< C:,[ a ;--' ·a .S: "NC cg. c "1 ~ : s ~q~ •. ~ "O ~ "O~ ~~ c•~N "Oc ·-c c -.::a o; - c it' cc .!! a ..... "" '".!! "" i t ~ ~S . = .. - II ".f -~ ~c e :Jc ~ S • '- ~ - '2 [~ ~ ~ ~ e ~ l § 11 ·t! ~ c ... ~ a= a ~ ~ a••ecu~~cEc••l •~il~q~l~l•a~.. "j E ~"' "" ~ E iv E : c c :! .c - ='- ~ " "" ~~~~~!!~~~:.:!~~~~~!~~~i~~~~~J .c -:i a a. ~· ~ i c • ~ s: a CB_-,, a.,t: ~ 3~ ~ .. 1 1-:i.,.:.: <i~1 1 • t c~- - • ~ - - ""' - 1 "6 ~ • i ita3 ~t~ 1 itd .!!1 .. - .. -~~- .... - .. ~ .. ~ E~ S.cEJE~i~ iE~E.E0E~- ~ ~_g ~L~ ~o~E~l~o~ ~~~o~ " ~ "" .. f-. c ~ .i & .g.-e .i a • 2 s: ~~i"til:.:J!t~i u"i ·- :, -· ;.=ii: c c..c ·3~ c.c c -e c.c .cc c 'c -c i1i~ieJ]•-iei~~~ie! I ~: -~E•E"-'~ ... i~e~e-5 E"-'~ • ~ ~L~i~a~e ~~a~i:.:e~a~ t .. ~ c i f i. s: 3 0 c -e .. .f s: - 3 ~ c-s 1 ·c 8. o q" ""' ::, !Ill:: - .f .c0 .. "' ""~ § s: i ~ 3-; cc 6 ·-.. c.., efc • "' ~~~ ~ .. = 0 s: aiz 3_ 2"' ~ c. :, 1·gi c :, i ~ ~ ,, ~ .f c c :, .c ii ti! 2 :, 0 z 2023, No.799 www.peraturan.go.id a c c- c cc..: c l6-; ,i eC!!jC:j" ~ -0'1 • 'C .0 ~ .Iii ~ ~ >.§ aec ~. e .. .. - ~ ~ -~ r x 14) " E K._ " a "8 c •"O·- ::ic:-c~ .... c ~ c " ::l.c.c =-a~c i .:; aj-~~ ~a-1:;;a '"i "' .. "'e·c-c ~ ~6..,a c li!iil1iliiill .. c. 2cc :~c c. 5c::.::: c e c ~ • e·• • 1! ~ -1i1~j~ i•11t=~1 i-!1111 a ::! --li.>:~ -eEi lE •c"• 1 c 6 ,X ~C~L1~1=~e e ·'C~'Ct-•c·~~ ~c ~ 2 cCc c cc c cc li - ~J1•ji~~s~"iK;~ ~·~t.i~~iat~KmE~ -" = e.o ~ x_ ~ ~ • •"O~ ~ !i .!: ~ ~e~$;~:se~ ~ v-g ~ K K.i b - ~ "' c f- c .; .. - a]§ l.c a i ii] ... 1 ~ ...• 2 -a- - -j 1a= ic8.-S_., cc~ iE- -ia :, - e c"' : ..,.., -eE~i li"'l - .. e• e~ cc ~x Qce£j~=~§"·~ - QL•ig·~'C c -c- c~ia ljc -c-~ c5as.CE.CcCll[c"' ;c<i I el ~l~·leJ~tJJKB!!.h~~l.t:~.t:-aa ~Mib!!.::I • ~ ~e~;;.t: .!le.; D i ct;!!.8.j!,_ d: c i a § c c ... ... 3, ~ l ;;; = ··--li .. ~i~oic! ! Ii, .c ;1 c.~~ ; ~~ t~-8- [~~-~ S ! s iJ1•e-c l=e- "c~~s=c ·~c0 c - • ~ • cc c- .0 cc -e ! ~-g; ~ E ~~C:: K~ K5l e!~~.g K] ~u ~ ~KK]~~le.; D.; - .c- s l; c-s l ·c 8. e '11"":::,::c - ~.c0 .. N :,.: i § '5-. i ~ c .s occ"' ]fc .... ~~~ .!: "' .. c ; .. z -li 2! § E; :, ~ ]i c :, t • .!: c -a i c c :, .c i ~2 :, 0 z 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id 2023, No.799 www.peraturan.go.id e r ".:; "' .. .:JI .8 Cc =IC c ·-ac c : -; 3! -.. ~ ~! !;, E~ .. 3 e,a.i~-"··i! "' -" !9 "' - 3.. -"!f g_ ,; u· "[ci:,[.Sc CJ~3 eiJE"E3 ~-c~•E3 i 3 ~:e 1 c 6 S5c~E • •J•'OE'Oi- -•~E ;,,E9~• c· oc" Cc c~ccuc cccuscc"~~c li - ,,g,.,K.;a~~ b"bK.;~~~a~bK.;~KK.;""b e~ .c .... •"O c. ~ • Q,:J... • ••..¥ !i .!: " v .,; .; -g ~ "' f- .,. - ~ ~ .,. ~cc • "3 t °S cE c-.. ,., Ii,,., .§ Ii," 2 -a- ~"' !:" ··[ii-= ::,- c::,-Sc -a :, - . .; E {~~~3.c~=5a~! ~iES~is&El cc g.c .~"b" -·-~... -s ~ • ~ ~·c -c- E cgs ~s:t~c~C &~c~cC~c~~~cec I el uKcec~==o- .. ~c:sS"'"K""e~K"""e~"::it .; ... 111 O::.c::it .... ,:;c. :=.c .. ..,.a *""- ••.:at ... 'O • ~ .,; v ~ a d: c i3, ~ l .r; s 0 c -e .. ~ s: - s l; c-s l -e 8. o '11"":::,::c - ~.c0 .. N :,.: i § '5-. i ~ c .s occ"' ]fc .... ~~~ .!: "' .. 0 ; .. z -a 2! § E; :, 1l ]i c :, t • .!: c .a i c c :, .c i ~2 :, 0 z 2023, No.799 www.peraturan.go.id c t ~ .. "" .. c ccia - ca c = .. .. .. c t i "li .c a i ilJl ~ g_J 1:) 3~ 1 .6 ~ E ~5~-e~--:§~~~ 5~S EccCc~~~ssce~2c.::,tC ~"K;• .. o~~~c";-~E~ -e >.'O'O::,t::,t =.a 'O ~ .tl ,.; .. ,= .. ~ "" f-. c .. c 5c• - ; ~0c _ c~ c ~ • 2 .c &,i!; ~] .. .c ": ~3,~-0 ~ c ~-~i ~3! ·- el•E~&~12 1~1•111~~& i 1:§ 1~1:, -·cc ~~~~b~~}~cjl~l~l~c~~~S§~~~2~~~c 'c -c I ~: K!~~~~~Ql~.n~~!K~~~~~le~t~~~~~ • ~ ~ ,.; 0( ~ ~ c i f i. .c 3 0 c ·c .. .f .c- 3 I; c-3 1 ·c a. o q" ""' ::, !Ill:: - .f .00 .. ... "" ~ § .c i ~ 3,; cc 6 ·-.. c.., efc ..... ~~~ .t "' = 0 .c lit z 3_ 2"' ~ c. :, 1! ·gi c :, i ~ .t .0 ~ .f c c :, .0 ii ti! 2 :, 0 z 2023, No.799 www.peraturan.go.id a ..c -a -a = ~ °' c .c 'Cr,... cc~ a g-,:::; °' c .:: - c c ..c c "C ~? ~ !e;blco~e~r,...5~~ ~~15~~ ~P-a~i ~ ..ca.'3c. N]..,t..6C"' _u ..c-= a e = elca~~Zl~~Jzc~ie•~ .C ~ .• r x il~c -,:::; : E~ x~~ c - c c ti ~.!:: ss cc~~ 2"5 ~-al c K ~ " J1!liea~ c~ii:lci~o~ 3 ~;- ~ iJ .:; l~ct3c~i..~~ cg:s.c-,:::;~;9~ .ca,5c:ea "§~ "' E~· t~2~sa2J~ ·~I §~~G~ctt~~e .. u ta1cE- ~e ~~c 6 · .ce S•t.,, ~a-- .,~06u~··~~·~OijOu•·~teKC ui ~-ou,-o z-~ c~ o z ... z~c~ ~u,· ~~ N c c • "o ,a~- -g ~- s! ~ "iii~l ;~c2cl i a e1 s~s j i 1 c 6 a a_ °§-.!!~ e- c._ ~ e c E ii·- .,, c a§. ., -a = -e a ~ I"·a !I, "C ~ ·c .• • !i li - .- "~ ~~~ "" - c ufu-u,. - e[ ~:~tt.,,~t~Jl,15~a[ ~j•ie~eJl~a~ !i .!:: ~ t.t. ~ f./) -C~fu,e; c:c"' i d::'. t ie:i Q -g c$;0Q~~-C~~~ -~~"O"O"O ~ C ~~"O ~ "' ~.i ~ ~ .. -' ~ c c 2 .. c O 1!' :I.cl! - -a J- 2 -a- m .... • "1,a ..c ..c • :, - e i 2 i~. ~ ! ; 1 :a ~ :a a .i ] .!! ! E ~ E .c a-~cc c .:- ""c•§;:ett1i=a-:~-iia~ 1t1=I:~- I el ii!~~!l!{§R~~~]~!~~1iii!!lt]~! • ~ a d:'. .= b....: ,.; d: -' ~ -- c i • - a "" -- :ti c .. :I, i :::~ .. c :;: 0 '6 ··- s ;; l ··s t=.l!:io __ .. ~ -- c- -x • • "' j .... .l1 s a~ ~ c : a i ~ :e ! ~ e !! ~ • ~ _ e S • c ~~ S c,(.il"" ~ s .8 c l'.a "'"-e~-a •:= "'~ t! = ••. ~ e '"inJ.Q.E ·~ s-,0 c e=- ~c - cac: ca· •• c~ = -e ~= ~.!~:Kr.>;i 9 b~ ~x KJ ~ c !c {' ~~~ ~,~ Eu 2 ~]~~.!::~ A d::.l!-8 Jb~ ~~ .,; -' L- "' c ~3 l; liceJ c-3 l -e 8. o i~~s"ll :!: " ~ "' !:: l~ if:Ej~ .P!:;i( !I i § '5-. .,. c i ~ :;j c E •a. c .E e~~-a ~ occ"' ]f ~=ea.a.ec •"' ~~~ .!:: ~;~;~K "' .. 0 c ~ d; e~ ca·z -a 2! § E; e a· e ~a , ]i tcc;i ic;e Q.~ :, "ll c!!i,c c:s.2 _l!c c :, ~c];-;;~c:KlisK; t • .!:: .,; e - -a c ~ i c c .8 C-- :, ,, i E • E ~2 u ... « • c :, ~ i! ~.; 0 ..; z 2023, No.799 www.peraturan.go.id i l .r; s c -e j 2023, No.799 www.peraturan.go.id Cli L~i ~jeii i~~,; ~c~,,~ Z'" b ~ 1 .. 1 .... " ,, b ,r" , ~ u -~ ~.le a a~i-~ ~· c. a~- 1~c11~ c ; " xe) •1f~ JEI •K~~. t e c ~~i!!.a •"'s c _g~~:;if0 ~~s "" • c 1 "" cc a _.<: -~i!~ a.Ci<O c~"ga~"gc~ ".lie C C,3 ~ -;f]1 F~.,L];a~5~FtaFii cEi i i.. "' .:.C•g.:,(cCcl~ •it' C 5C- c~"" t' 4 ~~~s~~} b~~ l~f~2~~~~cef~12~~~ ~ "~ " " 0 ~ K" "~ " " " K K.l! K • " u.:.c n.!tC.¥=6 t ~ ~ E.:.c E.!tO E e;.:.c t M V "La s~ 1 "6 ~ E~ ~ .tl " ~ "' f,. c • 2 L ·- :, -·cc c 'c -c I ~: • ~ t ~ c i ac c - a ac "'~ f c .. --.; I .. 11-- j =-g 1:a= i. ·:] :" . §c a c ~ ··-!!~ .zr __ iil9 L I c !;!: i . ~" a • 1 • ;i ; is..., & a Ii o c : : e ~ ·e s Be--:,•cij=~l 1~-t"Sc6~"'E,82"J.l!• 0 c 6·~~~!j~i R ~6iiJj~,~- .. ~1R a ·c ~c-.:.c.11,1.:.c.:.C• ~~!:111::.:.c .:.c 11,1.:.c.:.c ~cG~ ~~ .. jj~~ .f ,; u ,:; .; L- s I; c-s 1 ·c a. o q" ""' ::, !Ill:: -i,,0 .. ... "' ~ § L i ~ S-; cc 6 ·- "' c .., efc " ... ~~~ .t "' = 0 L aiz s_ 2"' ~ c. :, I ·gi c :, i ~ .t ,, -8 .f c c :, ,, ii ti! 2 :, 0 z 2023, No.799 www.peraturan.go.id -e ,; c rll t i a.? ., .. =- • !'! g_ ~ ~ D. .a.. "" =-· ci~ ~-§.a .. .c a 3~ 1 .6 ~ E g_ ~ .tl " ~ "" f-. c .. 2 .c ·- :, -·cc c 'c -c I ~: • Ii'. ~ ~ c a ;~l a c ·c _;c c ; ice] =]~ f i. ~p~ """l s ::!"" :I .. l!i;li~ ·--a~ •. c1a: ~ ;I c§c c··- Oc~~1~ I .c "ll !! ~ !!.,, -e ~ lli.;i :a.., ~ 3 i j . " g a ],~ • • l! 6 K 3 0 c iBllll!]illilltolitlii!:111ias·c .. ~ .... ; .... c -~ ~- ~- - - I w ~~E=~~,t~i~ A - ~ ft .,, .., .c- 3 I; c-3 1 ·c a. .,. .... :s: ~ l~ ~ § .c i ~ 3- c ~ 6 ·-.. c ft efc .. ~ ~~~ .t "' = 0 .c aiz ~- 2"' ~ .6 .. :, " eic c i 1 .t ,, -a I c :5 .D ii ti! 2 :, 0 z 2023, No.799 www.peraturan.go.id Q.Q.Ci..Ci4.l-CSC :s;<"tCC ~'C~OC "'"• " Ej~ ,. ! -g " "'~a j~ .. ~~~ c~ a. ~Ego ec ~ <>i-i~ • Ge 0C ~"z°'~ c ..c -.i O ~-..•z~ c~ t c~i cc ..ci EE~~ ~El..c~ ~ct e.el ~:~a:ie ~K s:; l so]i,c~1 ~ Es~ c_ 4,)-C- c c('to ~z~~ ~ .oK-.i cct-c;,.S..xc-c~a~i -cc.;;.c2~~c .. Ea~~~~ e]]! lEEil~c"e~~§e s "" ~a~~K~~Ke~ [ .. K~~~~1~~~~~~~~ ~ ... ·- .. 1 ·· a aa" · .c a 3, n! c~c 5e ~ ~c.,. ~-!f~ ~!!~ a ;ic ~ ~;;.-a.:;; ~95 e "':;; ~ 1 "6 ~ .0 ~J ' ! 'C .§ c C ! . O .0 c C E~ ~~~eEc3] c~-~~ece]&i~~~E ~ .tE ~-E~~ZE~E~~~~~~~~£l~~~~~~ " ~=K~~~~a~e~ ~ ~ "" ..: f,. c .. 3 aci ... 2 .c 3, c-'i c · c] [ ~c.JI ~-jc[ ~ ·- c ~;ic ~"'g_;;.~ .... s :2~5 -1 lils :., :, -·cc c 'c -c !i~f!a~~~!~if~]~~!j]!]~j~ I el • ~ ~ Ea~ZE~e~.t.,, .. .t .t.ts ~:.:~.t .t ~ ~iKb.t~.t&.t..: N ~ c i ] .. -~ 3, .s . ~ a ~ a ~aia a f
17. i."-~ ~ c ~11~ ~<>]--$~ oi Eg~ ..:j"'" E~ 0".c c .:: ;,, _g ~.a ] ~ a.~ -a ii c ~ a . 8 ii c ~s Ii; g .. 0 c c E a ~C3E~a3~:~c~af~ecej&i~f~e·c ~-~.. ~~E~~aE~2~~~ .. ~~~~£ ~~~~~~ .f <J ~=K~~~~a~e~ ~ .c- s :; c-s 1 ·c a. o q"":s::.i:: - .f .00 .. "' ""~ § .c i ~ S-; cc 6 ·-• c.., efc • "' ~~~ .t "' = 0 .c aiz s_ 2"' ~ c .. :, "l! ·gi c :, i ~ .t .0 ~ .f c c :, .0 ii ti! 2 :, 0 z 2023, No.799 www.peraturan.go.id z ~ z "' ~ e I- Q -e :g :g -e ::i: :, :g ~i-E5~faf-:i; i3 3 a" oxc~~ ~~b~s ccgcga ~ fz ~ a O §l~l~~ c ,.o ·c .!:: ~ ~ ~ E .a E-" a -' t ~cc!]~ i i:~.i::~.i::~ 1 r a "z .... ~ • - :a a • • a - ~ ~caerc~ Ec&•a cic~j-S ~ ~ .. s -~- - -c ~-~ i e ~· I.a c~J Jes~~ ~~.!::d~Ez:5~ ~~B~ ~ s,aJb .. .. .c a s~ 1 "6 ~ E~ ~ .tl " ~ ~ f-. c • 2 .c ·- :, -·cc c 'c -c I ~· • .!:: t ~ c i f i. .c s 0 c ·c ~ .f .c- s I; c-s 1 ·c a. o q" ""' ::, !Ill:: - .f.,,0 .. ... ~ ~ § .c i ~ S.; cc 6 ·-.. c.., elc ..... ~~~ .t "' = 0 .c s t '; s_ 2"' a c. :, ~ ·gi c c i 1 .t .D ~ .f :5 c .D ii ti! 2 :, 0 z 2023, No.799 www.peraturan.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023

Lembaga terkait

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Peraturan turunan (10)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 7 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 9 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 47 Tahun 2023