Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering :C,Jlu Timur.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3.Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4.Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7.Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8.Penerimaan adalah uang yang masuk ke Kas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
9 .Pengeluaran ... 5
9.Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
10.Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
11.Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
12.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
BAB II PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Pasal 2 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2024 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:
1.Pendapatan daerah
a.Semula
b.Bertambah/ (berkurang) Rp l.942.902.090.606,00 Rp 426.848.050.988,00 Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 2.369.750.141.594,00 2 . Belanja Daerah
a.Semula
b.Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja daerah setelah perubahan Surplus/ (Defisit) setelah perubahan
3.Pembiayaan daerah
a.Penerimaan pembiayaan
1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Rp l.948.047.346.606,00 Rp 430.953.372.540,00 Rp Rp Rp 2.379.000.719.146,00 Rp (9.250.577.552,00) 10.145.256.000,00 1.605.321.552,00 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 11. 750.577.552,00
b.Pengeluaran pembiayaan
1) Semula Rp 5.000.000.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp (2.500.000.000,00) Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 2.500.000.000,00 Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp 9.250.577.552,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp (0,00) Pasal 3 ... 6 Pasal 3 Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:
a.Pendapatan asli daerah
1) Semula Rp 133.605.950.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 23.559 .811.000,00 Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 157.165.761.000,00
b.Pendapatan transfer
1) Semula Rp 1.779.486. 741.004,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 401.883.814.988,00 Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 2.181.370.555.992,00
1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Pasal 4 Rp Rp 29.809.399.602,00 1.404.425.000,00 Rp 31.213.824 .602,00
(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
a.Pajak daerah
1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah pajak daerah setelah perubahan
b.Retribusi daerah
1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 47.177.470.000,00 Rp 6 .600.000.000,00 Rp 53.777.470.000,00 Rp 4.528.480.000,00 Rp 54.559.811.000 100 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 59 .088.291.000,00
c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1) Semula Rp 6.800.000.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan
d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp 6.800.000.000,00 Rp 75.100.000.000,00 Rp (37.600.000.000.00) Rp 37.500.000.000,00
(2)Pendapatan transfer ...
7
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
a.Transfer pemerintah pusat
1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan
b.Transfer antar daerah
1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 1.628.849. 971.658,00 Rp 72.433.430.542,00 Rp l.701.283.402.200,00 Rp 150.636.769.346,00 Rp 329.450.384.446,00 Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp 480.087.153.792,00
(3)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
a.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
1) Semula Rp 29.809.399.602,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 1.404.425.000,00 Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 31.213.824.602,00