DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 47 Tahun 2023

Nomor: 47
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini menjabarkan rincian pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang telah direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2024. Termasuk di dalamnya adalah alokasi anggaran untuk berbagai jenis belanja, seperti belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Selain itu, peraturan ini juga mencakup pembiayaan daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, serta proyeksi defisit dan pembiayaan neto.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai Landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. 10. 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 40); Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Dearah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 Nomor 9);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
2.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
3.Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18, 19. 20. 21. 22. 23. 24. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah_ selaku pengguna anggaran /pengguna barang. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Utara. 4, 5. 6. 7. 8. 9. . Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah10 yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. 25. 26. 27. 28. 29. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.106.998.079.270,00 (Tiga Triliun Seratus Enam Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapa Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah), yang bersumber dari: a. b. c. Pendapatan asli daerah Rp1.066.531.465.270,00; Pendapatan transfer Rp2.040.116.614.000,00; Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 350.000.000,00.

Pasal 4

(1)Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
(2)
(3)huruf a direncanakan sebesar Rp1.066.531.465.270,00 (Satu Triliun Enam Puluh Enam Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah Rp816.201.042.959,00;
2. b.Retribusi daerah Rp20.200.000.000,00;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di _pisahkan Rp10.114.672.311,00;
4. d.Lain-lain PAD yang sah Rp220.015.750.000,00; Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang direncanakan sebesar Rp2.040.116.614.000,00 (Dua Triliun Empat Puluh Miliar Seratus Enam Belas Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Rupiah). Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)direncanakan sebesar Rp2.040.116.614.000,00 (Dua Triliun Empat Puluh Miliar Seratus Enam Belas Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Dana Perimbangan Rp2.027.468.120.000,00;
2. b.Insentif Fiskal Rp12.648.494.000,00;
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurufc adalah pendapatan hibah yang direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 5

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp816.201.042.959,00 (Delapan Ratus Enam Belas Milyar Dua Ratus Satu Juta Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupaih), yang terdiri atas:

a.Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp95.000.000.000,00;
b.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp100.000.000.000,00.
c.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp550.000.000.000,00;
d.Pajak Air Permukaan Rp4.000.000.000,00;
e.Pajak Rokok Rp65.201.042.959,00;
f.Pajak Alat Berat RP2.000.000.000,00. Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.200.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Dua Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:
a.Retribusi Jasa Usaha Rp20.000.000.000,00;
b.Retribusi Perizinan Tertentu Rp200.000.000,00. Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) hurufc adalah Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD yang direncanakan sebesar Rp10.114.672.311,00 (Sepuluh Miliar Seratus Empat Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sebelas Rupiah). Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp220.015.750.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Miliar lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
a.Jasa Giro sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah);
b.Pendapatan Bunga sebesar Rp16.000.000.000,00 (Enam Belas Milyar Rupiah);
c.Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah);
d.Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp15.750.000,00 (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
e.Pendapatan BLUD sebesar Rp200.000.000.000,00 (Dua Ratus Miliar Rupiah).

Pasal 6

Anggaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Lima Miliar Rupiah), yang terdiri atas : PKB-Mobil Penumpang-Sedan Rp572.755.000,00; PKB-Mobil Penumpang-Jeep Rp4.841.400.000,00; PKB-Mobil Penumpang- Minibus Rp34.425.350.000,00; PKB- Mobil Bus-Microbus Rp330.800.000,00; PKB-Mobil Bus-Bus Rp12.010.000; PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Rp15.309.050.000,00; PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck Rp6.239.000.000; PKB-Mobil Barang/Beban-Truck Rp4.726.200.000,00; PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van Rp38.235.000,00; PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua Rp26.921.000.000; me AO op P

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
1. k.PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Rp1.584.200.000,00. Anggaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah), yang terdiri atas : BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan Rp576.600.000,00; BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep Rp5.900.000.000,00; BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus Rp24.920.000.000,00; BBNKB-Mobil Bus-Microbus Rp4.310.000.000,00; BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Rp17.700.400.000,00; BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck Rp2.368.000.000,00; BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck Rp2.260.000.000,00; . BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van Rp15.000.000,00; BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua Rp41.918.000.000,00;
2. j.BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Rp32.000.000,00 Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp550.000.000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah), yang terdiri atas :
3. a.PBBKB-Bahan Bakar Bensin Rp82.000.000.000,00;
4. b.PBBKB-Bahan Bakar Solar Rp468.000.000.000,00. Anggaran Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah). Anggaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp65.201.042.959,00 (Enam Puluh Lima Milyar Dua Ratus Satu Juta Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah). Anggaran Pajak Alat Berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah). Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 5 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (Dua Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp10.000.000.000,00;
2. b.Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Rp10.000.000.000,00.
3. c.Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp0O (Nihil). Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:
4. a.Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum Rp100.000.000,00;
5. b.Retribusi Izin Usaha Perikanan Rp100.000.000,00. Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) adalah Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) yang direncanakan sebesar Rp10.114.672.311,00 (Sepuluh Miliar Seratus Empat Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sebelas Rupiah). Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) huruf a adalah Jasa Giro pada Kas Daerah yang direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah). Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) huruf b adalah Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah yang direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (Enam Belas Miliar Rupiah). corm m2 Ao op ey
(12)Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada (13}
(14)
(1)
(2)
(3)Pasal 5 ayat (4) huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp1.886.046.010,00;
2. b.Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp54.675.000,00;
3. c.Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp50.000.000,00;
4. d.Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan Rp9.278.990,00. Anggaran Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) huruf d direncanakan sebesar Rp15.750.000,00 (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
5. a.Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha sebesar 0,00 (Nihil).
6. b.Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu Rp15.750.000,00. Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat
(4)huruf e adalah pendapatan BLUD dari jasa layanan yang direncanakan sebesar Rp200.000.000.000,00 (Dua Ratus Miliar Rupiah).

Pasal 7

Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat

(3)huruf a direncanakan sebesar Rp2.027.468.120.000,00 (Dua Triliun Dua Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp624.155.754.000,00;
2. b.Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1.154.831.485.000,00;
3. c.Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp132.379.441.000,00;
4. d.Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp116.101.440.000,00. Anggaran Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp12.648.494.000,00 (Dua Belas Miliar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah). Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat
(4)huruf a adalah Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri yang direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 8

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.502.591.835.909,00 (Tiga Triliun Lima Ratus Dua Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah), yang terdiri atas: Belanja Operasi Rp2.254.725.220.218,00; Belanja Modal Rp578.239.586.981,00; Belanja Tidak Terduga Rp15.000.000.000,00; Belanja Transfer Rp654.627.028.710. a. ¢. d.

Pasal 9

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hurufa direncanakan sebesar Rp2.254.725.220.218,00 (Dua Triliun Dua Ratus Lima Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja pegawai Rp906.949.239.789,00;
b.Belanja Barang dan Jasa Rp1.133.264.064.249,00;
c.Belanja Subsidi Rp19.152.791.500,00;
d.Belanja Hibah Rp191.370.124.680,00; dan
e.Belanja Bantuan Sosial Rp3.989.000.000,00. Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp578.239.586.981,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas: Belanja Modal Tanah Rp10.741.000.000,00; Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp99.342.329.089; Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp203.128.626.892; Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp257.480.576.000; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp63.500.000,00; Belanja Modal Aset Lainnya Rp7.483.555.000,00. Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar). Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp654.627.028.710,00 (Enam Ratus Lima Puluh Empat Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah), yang terdiri atas:
a.Belanja bagi hasil Rp411.168.078.710,00;
b.Belanja bantuan keuangan Rp243.458.950.000,00. a. b. ¢. d. mo

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (13)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2022

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (13)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2022

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2023