(1)Bagi setiap orang pribadi atau Badan yang telah mengelola dan mengusahakan sarang burung walet sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini baik yang berada di lokasi maupun di luar lokasi yang telah ditetapkan, wajib mengajukan permohonan izin usaha pengelolaan sarang burung walet kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
7
(2)Bagi setiap orang pribadi atau Badan yang tidak mengajukan permohonan izin usaha pengelolaan rumah sarang burung walet sebagaimana dimaksud ayat (1) dan/atau tidak dapat memenuhi persyaratan permohonan izin sehingga permohonan izinnya ditolak maka kepadanya dapat dilakukan penertiban/ pembongkaran bangunan.
10.Ketentuan Pasal 20 dihapus.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas. Ditetapkan di Kuala Kapuas pada tanggal 27 Pebruari 2019 BUPATI KAPUAS, ttd BEN BRAHIM S. BAHAT Diundangkan di Kuala Kapuas pada tanggal 27 Pebruari 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS, ttd RIANOVA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2019 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 01,02/2019 8 PENJELASAN PERATURAB DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG IZIN USAHA PENGELOLAAN RUMAH SARANG BURUNG WALET I. PENJELASAN UMUM Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya antara lain mengatur tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar tersebut perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah untuk menjamin kelancaran, ketertiban dan kelestarian sumber daya alam hayati dalam melaksanakan segala kegiatan pemanfaatan tumbuhan dan satwa. Daalam rangka pelaksanaan pemanfaatan satwa liar dalam hal ini burung walet telah diatur Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pengelolaan Rumah Sarang Burung Walet dimana pada perkembangannya perlu dilakukan perubahan beberap pasal dalam peraturan daerah tersebut tujuannya untuk mengakomodir rumah sarang burung walet yang sudah berdiri namum belum memiliki izin dan untuk mempermudah proses penerbitan perizinan usaha pengelolaan rumah sarang burung walet di Wilayah Kabupaten Kapuas. II. PASAL DEMI PASAL