DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pengelolaan Rumah Sarang Burung Walet

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mempermudah perizinan usaha pengelolaan rumah sarang burung walet di wilayah Kabupaten Kapuas, perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pengelolaan Rumah Sarang Burung Walet;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pengelolaan Rumah Sarang Burung Walet. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 6 Darurat Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 2824);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekonsistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pengelolaan Rumah Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2010 Nomor : 10);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33); 3
17.Peraturan Bupati Kapuas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 69). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS dan BUPATI KAPUAS

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG IZIN USAHA PENGELOLAAN RUMAH SARANG BURUNG WALET. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pengelolaan Rumah Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2010 Nomor : 10) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Kapuas.
5.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang berwenang di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan serta Nonperizinan Kabupaten Kapuas.
6.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang berwenang di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan serta Nonperizinan Kabupaten Kapuas.
7.Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga Collocalia, yaitu Collocalia Funchai Aphaga, Collocalia Maxima, Collocalia Esculenta dan Collocalia Linchi.
8.Pengelola adalah orang pribadi atau Badan sebagai pemegang izin yang melakukan usaha pengelolaan rumah sarang burung walet.
9.Usaha Pengelolaan Rumah Sarang Burung Walet adalah pengusahaan/pengelolaan suatu tempat/lokasi sebagai rumah burung walet yang bertujuan untuk mendapatkan hasil berupa sarang burung walet. 4
10.Rumah Sarang Burung Walet adalah tempat yang dibuat sedemikian rupa agar burung walet merasa nyaman menetap serta membuat sarang dan berpopulasi.
11.Izin Usaha Pengelolaan Rumah Sarang Burung Walet adalah bentuk perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Orang atau Badan dalam rangka pembinaan habitat dan pengendali populasi burung walet.
12.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perizinan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Penyidikan Tindak Pidana Perizinan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perizinan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan Pasal 4 ayat (4) diubah dan menambah ayat (5), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Lokasi rumah sarang burung walet di daerah umumnya berada di perkotaan atau diluar habitat alami, tidak dihutan, digoa- goa atau diluar kawasan yang tidak dibebani hak milik.
(2)Tempat lokasi rumah sarang burung walet dibuat dan diolah sedemikian rupa berupa :
1. a.Bangunan bertingkat, rumah toko atau ruko;
2. b.Rumah biasa, gedung dan bangunan tertentu.
(3)Jarak lokasi rumah sarang burung walet yang akan dibangun minimal 50 (lima puluh) meter dari pemukiman masyarakat.
(4)tidak boleh dekat kantor, sekolah, rumah atau/perumahan dan rumah ibadah minimal 50 (lima puluh) meter.
(5)Penetapan lokasi rumah burung walet diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Orang Pribadi atau Badan Hukum yang akan melakukan usaha pengelolaan rumah sarang burung walet wajib memiliki izin pengelolaan rumah sarang burung walet yang diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
(2)Untuk mendapatkan izin usaha pengelolaan rumah sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan :
1. a.Peta lokasi rumah sarang burung walet;
2. b.Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan bagi yang Berbadan Hukum dan fotocopy KTP penanggung jawab (pemohon);
3. c.Rekomendasi dari Dinas dan Instansi Teknis; 5
4. d.Surat pernyataan bersedia mentaati segala peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sarang burung walet dengan dibubuhi materai Rp.6.000;
5. e.Dilengkapi fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) peruntukan bangunan usaha burung walet, Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Memasang Reklame, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan tanda Daftar Perusahaan (TDP);
6. f.Fotocopy Tanda Lunas Pembayaran PBB sampai dengan tahun berjalan;
7. g.Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
8. h.Fosfoto penanggung jawab (pemohon) ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
(3)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(4)Tata Cara dan mekanisme perizinan usaha rumah sarang burung walet diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Untuk pendaftaran ulang, kepada pengelola diberikan Surat Tanda Daftar Ulang Izin Usaha Pengelolaan Rumah Sarang Burung Walet.
(2)Syarat-syarat pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah sebagai berikut :
1. a.Surat Permohonan Daftar Ulang;
2. b.Fotocopy Surat Izin Usaha Pengelolaan Rumah Sarang Burung Walet yang bersangkutan;
3. c.Fotocopy KTP pemohon;
4. d.Tanda lunas pembayaran PBB sampai dengan tahun berjalan;
5. e.Tanda lunas pembayaran pajak sarang burung walet 3 (tiga) bulan terakhir; dan
6. f.Pasphoto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
(3)Bentuk/format Izin dan Daftar Ulang Izin Usaha Pengelolaan Rumah Sarang Burung Walet ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.

5.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Apabila persyaratan yang diberikan oleh pemohon/pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 9 ayat (2) ternyata tidak benar, maka Izin Usaha Pengelolaan Rumah Sarang Burung Walet yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati batal demi hukum.

6.Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut : 6

Pasal 12

(1)Izin Usaha Pengelolaan Rumah Sarang Burung Walet dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
1. a.Pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya.
2. b.Pemegang izin mengubah/menambah jenis usaha dan/atau memperluas tempat kegiatan/usaha tanpa mengajukan perubahan kepada Kepala Dinas.
3. c.Pemegang izin tidak mendaftar ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. d.Dihentikan kegiatan usahanya karena melanggar peraturan perundang-undangan.
(2)Apabila pemegang izin menghentikan kegiatan atau menutup kegiatan/usahanya wajib memberitahukan dan mengembalikan izin dimaksud kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

7.Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Bupati melalui Kepala Dinas dapat mencabut izin usaha pengelolaan sarang burung walet apabila pengelola melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
(2)Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja.

8.Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1)Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas dengan melibatkan instansi terkait diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(2)Bupati melalui Kepala Dinas berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan diatur dengan Peraturan Bupati.

9.Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1)Bagi setiap orang pribadi atau Badan yang telah mengelola dan mengusahakan sarang burung walet sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini baik yang berada di lokasi maupun di luar lokasi yang telah ditetapkan, wajib mengajukan permohonan izin usaha pengelolaan sarang burung walet kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. 7
(2)Bagi setiap orang pribadi atau Badan yang tidak mengajukan permohonan izin usaha pengelolaan rumah sarang burung walet sebagaimana dimaksud ayat (1) dan/atau tidak dapat memenuhi persyaratan permohonan izin sehingga permohonan izinnya ditolak maka kepadanya dapat dilakukan penertiban/ pembongkaran bangunan.

10.Ketentuan Pasal 20 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas. Ditetapkan di Kuala Kapuas pada tanggal 27 Pebruari 2019 BUPATI KAPUAS, ttd BEN BRAHIM S. BAHAT Diundangkan di Kuala Kapuas pada tanggal 27 Pebruari 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS, ttd RIANOVA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2019 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 01,02/2019 8 PENJELASAN PERATURAB DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG IZIN USAHA PENGELOLAAN RUMAH SARANG BURUNG WALET I. PENJELASAN UMUM Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya antara lain mengatur tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar tersebut perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah untuk menjamin kelancaran, ketertiban dan kelestarian sumber daya alam hayati dalam melaksanakan segala kegiatan pemanfaatan tumbuhan dan satwa. Daalam rangka pelaksanaan pemanfaatan satwa liar dalam hal ini burung walet telah diatur Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pengelolaan Rumah Sarang Burung Walet dimana pada perkembangannya perlu dilakukan perubahan beberap pasal dalam peraturan daerah tersebut tujuannya untuk mengakomodir rumah sarang burung walet yang sudah berdiri namum belum memiliki izin dan untuk mempermudah proses penerbitan perizinan usaha pengelolaan rumah sarang burung walet di Wilayah Kabupaten Kapuas. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 19

Dasar hukum (19)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 100 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 138 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Bupati Kapuas Nomor 61 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 19

Dasar hukum (19)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 100 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 138 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Bupati Kapuas Nomor 61 Tahun 2016