DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I (Ketentuan Umum): Bab ini memuat berbagai definisi terkait Daerah, Pemerintah Daerah, Badan Pengelola Perbatasan Daerah (Badan), dan jenis-jenis Jabatan ASN di lingkungan Badan . BAB II (Kedudukan): Bab ini mengatur bahwa Badan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah . BAB III (Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi): Bab ini menetapkan tugas Badan dalam membantu Bupati merumuskan kebijakan, program, anggaran, dan mengoordinasikan pengelolaan kawasan perbatasan, serta merinci susunan organisasi yang terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, dua Bidang, UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional . BAB IV (Tata Kerja dan Laporan): Bab ini mengatur bahwa Kepala Badan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, serta wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah . BAB V (Pembiayaan): Bab ini menetapkan bahwa pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat . BAB VI (Ketentuan Lain-Lain): Bab ini mengatur bahwa Uraian Jabatan bagi ASN di lingkungan Badan ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan . BAB VII (Ketentuan Peralihan): Bab ini mengatur bahwa seluruh petunjuk atau pedoman yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini. BAB VIII (Ketentuan Penutup): Bab ini menyatakan bahwa Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pegawai, serta untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan perangkat daerah berdasarkan pen.ataan kelembagaan perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah mengamatkan bahwa di setiap daerah kabupaten/kota yang berbatasan dengan antarnegara dibentuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah kabupaten/kota;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sambas; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60371) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan. Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan. Pengelola Perbatasan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 21);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan clan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 81); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
3.Bupati adalah Bupati Sambas.
4.Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sambas.
5.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sambas.
6.Unit Pelaksana Telcnis Badan adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sambas.
7.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Kabupaten Sambas.
8.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9.Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung dibawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
10.Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
11.Jabatan Pimpinan Tinggi merupakan Jabatan Manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai tujuan organisasi.
12.Jabatan Administrator merupakan Jabatan Manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan. Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
13.Jabatan Pengawas merupakan Jabatan Manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memirnpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
14.Jabatan Fungsional bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian clan/ atau keterampilan tertentu.
15.Jabatan Pelaksana bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Badan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Badan mempunyai tugas membantu Bupati menetapkan kebijakan program Pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan kawasan perbatasan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
b.penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
c.pengoordinasian pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
d.penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara;
e.pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara;
f.pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi; dan
g.pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Badan mempunyai kewenangan:

a.melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan:
b.menjaga dan memelihara tanda batas;
c.melakukan koordinasi untuk pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan; dan
d.melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan rencana pembangunan Kawasan Perbatasan antar Pemerintah Daerah dan/atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi Badan terdiri dan:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat;
3. c.Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama;
4. d.Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi;
5. e.Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
7. g.Bagan struktur organisasi Badan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Bupati mi.

Pasal 7

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dani Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan badan di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerja sarna dan koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Badan mempunyai fungsi:

a.penetapan rencana strategis Badan;
b.pengkoordinasian seluruh kegiatan Badan dengan instansi lainnya;
c.penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di Bidang Pengelolaan Perbatasan;
d.pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum clan teknis sesuai dengan rencana operasional dan kebijakan yang telah ditetapkan;
e.pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di Bidang Pengelolaan Perbatasan;
f.Pembangunan Reformasi Birokrasi pada Badan;
g.pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Badan; dan
h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 140 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 140 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024