DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 Tahun 2007

Nomor: 44
Tahun: 2007
Ditetapkan: 12 September 2007
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung- jawaban belanja pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a da huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lemabaran Negara Repupblik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10.Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia No.80 Tahun 2003;
11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2.Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pendanaan adalah semua aktivitas berkaitan dengan pengelolaan sumber pendapatan dan pemanfaatan belanja daerah untuk mencapai tujuan dari kegiatan yang memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6.Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7.Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8.Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD diberikan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota untuk digunakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
9.Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
10.Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggakan Pemilu ditingkat kecamatan atau nama lain.
11.Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelengarakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.
12.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompokyang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara.
13.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
14.Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
15.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu kabupaten/kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di wilayah kecamatan.
16.Pengawas Pemilu Lapangan, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di desa atau nama lain/kelurahan.
17.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 2

(1)Penganggaran Belanja Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dibebankan pada APBD Provinsi.
(2)Penganggaran Belanja Pemilu Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.

Pasal 3

(1)Belanja Pemilu Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota yang tercantum dalam APBD Provinsi diuraikan menurut urusan pemerintahan umum, organisasi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Provinsi, dan rincian obyek belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Panwaslu Provinsi.
(2)Belanja Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang tercantum dalam APBD kabupaten/Kota diuraikan menurut urusan pemerintahan umum, organisasi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Kabupaten/Kota, dan rincian obyek belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.
(3)Belanja Hibah Pemilu Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) digunakan untuk kegiatan persiapan dan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta kegiatan pengawasan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 4

(1)Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagimana dimaksud dalam Pasal 3 diperuntukan untuk kebutuhan meliputi :
1. a.Honorarium dan/atau uang lembur kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan ditingkat kelurahan dan desa, Petugas Pemutakhiran Data di tingkat kelurahan dan desa.
2. b.Barang dan Jasa terdiri dari barang habis pakai, bahan/material, jasa publikasi, jasa kantor, jasa konsultan audit dan advokasi hukum, pencetakan, BBM kendaraan, sewa rumah/gedung/gudang, sewa sarana mobilitas, perlengkapan dan peralatan, makanan dan minuman, perjalanan dinas, serta pendistribusian surat suara.
(2)Standar penetapan perhitungan honorarium dan/atau uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
(3)Standar penetapan perhitungan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II.1, II.2, II.3, dan II.4 Peraturan Menteri ini.
(4)Honorarium dan/atau uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan besaran honorarium dan/atau uang lebur Pemilu Legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya yang disesuaikan dengan tingkat inflasi di masing-masing daerah serta memperhatikan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran.
(5)Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan sejak tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksnakan dan diperhitungkan pembayarannya sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas.
(6)Standar satuan harga atas barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan azas efisiensi, kepatutan dan kewajaran yang disesuaikan dengan harga yang berlaku setempat.

Pasal 5

(1)KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun Rencana Kebutuhan Biaya.
(2)Rencana Kebutuhan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditampung dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
(3)Dalam hal Pemerintah Daerah belum membentuk Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah ditampung dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah.

Pasal 6

(1)KPU Provinsi menyusun Rencana Kebutuhan Biaya Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur mencakup anggaran belanja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.
(2)Panwaslu Provinsi menyusun Rencana Kebutuhan Biaya Panwaslu Gubernur dan Wakil Gubernur mencakup anggaran belanja Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan.
(3)Dalam hal Panwaslu belum terbentuk, penyusunan Rencana Kebutuhan Biaya Panwaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 7

(1)KPU Kabupaten/Kota menyusun rencana Kebutuhan Biaya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, mencakup anggaran belanja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(2)Panwaslu Kabupaten/Kota menyusun Rencana Kebutuhan Biaya Panwaslu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota mencakup anggaran belanja Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan.
(3)Dalam hal Panwaslu belum terbentuk, penyusunan Tencana kebutuhan Biaya Panwaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 8

(1)Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan dalam waktu bersamaan dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pelaksanaan Pemilu dapat dilakukan dengan pendanaan bersama.
(2)Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dilakukan bersamaan dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Kabupaten/Kota yang bersangkutan dapat mendukung pendanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
(3)Dalam hal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tidak dilakukan bersamaan dengan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Provinsi dapat membantu pendanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
(4)Pengaturan mengenai pola pendanaan bersama Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

(1)Rencana Kebutuhan Biaya KPU Provinsi dan Panwaslu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 masing-masing dituangkan dalam format Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Menteri ini.
(2)Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 masing-masing dituangkan dalam format Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Menteri ini.
(3)Rencana Kebutuhan Biaya KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Panwaslu untuk pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah belum sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disesuaikan sepanjang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 10

(1)Belanja Hibah Pemilu kepda KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang dianggarkan dalam APBD sebagimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan terlebih dahulu dalam naskah perjanjian hibah daerah.
(2)Belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan terlebih dahulu dalam naskah perjanjian hibah daerah.
(3)Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah atas nama Pemerintah Daerah dan Ketua KPU Provinsi/Kabupaten/Kota atas nama KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
(4)Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Daerah atas nama Pemerintah Daerah dan ketua Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota atas nama Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung- jawaban belanja pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a da huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lemabaran Negara Repupblik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10.Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia No.80 Tahun 2003;
11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2.Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pendanaan adalah semua aktivitas berkaitan dengan pengelolaan sumber pendapatan dan pemanfaatan belanja daerah untuk mencapai tujuan dari kegiatan yang memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6.Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7.Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8.Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD diberikan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota untuk digunakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
9.Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
10.Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggakan Pemilu ditingkat kecamatan atau nama lain.
11.Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelengarakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.
12.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompokyang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara.
13.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
14.Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
15.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu kabupaten/kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di wilayah kecamatan.
16.Pengawas Pemilu Lapangan, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di desa atau nama lain/kelurahan.
17.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 2

(1)Penganggaran Belanja Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dibebankan pada APBD Provinsi.
(2)Penganggaran Belanja Pemilu Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.

Pasal 3

(1)Belanja Pemilu Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota yang tercantum dalam APBD Provinsi diuraikan menurut urusan pemerintahan umum, organisasi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Provinsi, dan rincian obyek belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Panwaslu Provinsi.
(2)Belanja Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang tercantum dalam APBD kabupaten/Kota diuraikan menurut urusan pemerintahan umum, organisasi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Kabupaten/Kota, dan rincian obyek belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.
(3)Belanja Hibah Pemilu Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) digunakan untuk kegiatan persiapan dan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta kegiatan pengawasan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 4

(1)Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagimana dimaksud dalam Pasal 3 diperuntukan untuk kebutuhan meliputi :
1. a.Honorarium dan/atau uang lembur kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan ditingkat kelurahan dan desa, Petugas Pemutakhiran Data di tingkat kelurahan dan desa.
2. b.Barang dan Jasa terdiri dari barang habis pakai, bahan/material, jasa publikasi, jasa kantor, jasa konsultan audit dan advokasi hukum, pencetakan, BBM kendaraan, sewa rumah/gedung/gudang, sewa sarana mobilitas, perlengkapan dan peralatan, makanan dan minuman, perjalanan dinas, serta pendistribusian surat suara.
(2)Standar penetapan perhitungan honorarium dan/atau uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
(3)Standar penetapan perhitungan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II.1, II.2, II.3, dan II.4 Peraturan Menteri ini.
(4)Honorarium dan/atau uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan besaran honorarium dan/atau uang lebur Pemilu Legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya yang disesuaikan dengan tingkat inflasi di masing-masing daerah serta memperhatikan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran.
(5)Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan sejak tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksnakan dan diperhitungkan pembayarannya sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas.
(6)Standar satuan harga atas barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan azas efisiensi, kepatutan dan kewajaran yang disesuaikan dengan harga yang berlaku setempat.

Pasal 5

(1)KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun Rencana Kebutuhan Biaya.
(2)Rencana Kebutuhan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditampung dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
(3)Dalam hal Pemerintah Daerah belum membentuk Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah ditampung dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah.

Pasal 6

(1)KPU Provinsi menyusun Rencana Kebutuhan Biaya Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur mencakup anggaran belanja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.
(2)Panwaslu Provinsi menyusun Rencana Kebutuhan Biaya Panwaslu Gubernur dan Wakil Gubernur mencakup anggaran belanja Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan.
(3)Dalam hal Panwaslu belum terbentuk, penyusunan Rencana Kebutuhan Biaya Panwaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 7

(1)KPU Kabupaten/Kota menyusun rencana Kebutuhan Biaya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, mencakup anggaran belanja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(2)Panwaslu Kabupaten/Kota menyusun Rencana Kebutuhan Biaya Panwaslu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota mencakup anggaran belanja Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan.
(3)Dalam hal Panwaslu belum terbentuk, penyusunan Tencana kebutuhan Biaya Panwaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 8

(1)Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan dalam waktu bersamaan dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pelaksanaan Pemilu dapat dilakukan dengan pendanaan bersama.
(2)Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dilakukan bersamaan dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Kabupaten/Kota yang bersangkutan dapat mendukung pendanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
(3)Dalam hal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tidak dilakukan bersamaan dengan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Provinsi dapat membantu pendanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
(4)Pengaturan mengenai pola pendanaan bersama Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

(1)Rencana Kebutuhan Biaya KPU Provinsi dan Panwaslu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 masing-masing dituangkan dalam format Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Menteri ini.
(2)Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 masing-masing dituangkan dalam format Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Menteri ini.
(3)Rencana Kebutuhan Biaya KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Panwaslu untuk pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah belum sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disesuaikan sepanjang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 10

(1)Belanja Hibah Pemilu kepda KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang dianggarkan dalam APBD sebagimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan terlebih dahulu dalam naskah perjanjian hibah daerah.
(2)Belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan terlebih dahulu dalam naskah perjanjian hibah daerah.
(3)Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah atas nama Pemerintah Daerah dan Ketua KPU Provinsi/Kabupaten/Kota atas nama KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
(4)Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Daerah atas nama Pemerintah Daerah dan ketua Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota atas nama Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (7)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai No. 1 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (7)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai No. 1 Tahun 2016