Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai No. 1 Tahun 2016
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 10
Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4346);
Salinan 3
Salinan 4
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI dan BUPATI SERDANG BEDAGAI
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016-2021. BAB I KETENTUAN UMUM
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
Salinan 6
Salinan 7
BAB II KEDUDUKAN
BAB II
RPJMD merupakan :
Salinan 8 BAB III MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III
BAB IV SISTEMATIKA
BAB IV
Sistematika RPJMD meliputi : BAB I : PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB VI : STARTEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII : INDIKATOR RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN BAB XI : PENUTUP Salinan 9 BAB V ISI, URAIAN RPJMD DAN INDIKATOR KEBERHASILAN VISI
BAB V
BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI
BAB VI
OJIOR REGISTRA.Sl PE'RATORA.ll DAERAH KABOPATEN SERDANG BEDAGAJ PROVIIISI SUII.ATBRA trrARA : (77 /2016) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016 NOMOR: ·t HAD~ WINARNO H. SOEKIRMAN Paaal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Ditetapkan di Sei Rampah pada tanggal 1 -3 e\>'TI:':,-..lf,€Yl-. '- o t BUPATI SERDANG BEDAGAI, J4.---- r: ·1 BAB VU KETENTUANPENUTUP
RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)Bupati Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)
Dokumen