Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 65 Tahun 2007
- Nomor
- 65
- Tahun
- 2007
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 12
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belarija Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4286);
4548);
4503);
4578);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II TUJUAN DAN SASARAN EVALUASI Tujuan
BAB II
Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam melakukan penllaian terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sasaran Evaluasi
BAB III CAKUPAN EVALUASI
BAB III
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Nopember 2007 MENTERI DALAM NEGERI, ttd H. MARDIYANTO LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 65 Tahun 2007 TANGGAL : 22 Nopember 2007 PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH A. Pendahuluan Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan beberapa hal; pertama, dalam Pasal 15 ayat (1) bahwa berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit BPK, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan AP8D; kedua, dalam Pasal 15 ayat
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 101 menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling tarnbat 6 (enarn) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Secara lebih operasional amanat Peraturan Pemerintah ini ditegaskan kembali dalam Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306 dan Pasal 307 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengetolaan Keuangan Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut diatas bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah perlu ditetapkan pedoman untuk melakukan penilaian terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja. Pedoman ini memberikan uraian tentang pelaksanaan evaluasi, yang meliputi persiapan evaluasi, tata cara pelaksanaan evaluasi, serta cara penyusunan laporan dan penyampaian hasil evaluasi, sehingga dapat dipahami dengan jelas baik oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang dievaluasi maupun pejabat Departemen Dalam Negeri/Provinsi sebagai pelaksana evaluasi sesuai jenjangnya. Dengan demikian evaluasi akan terselenggara secara transparan sesuai dengan aturan dan parameter yang diketahui dengan baik oleh kedua belah pihak. B. Tahapan Evaluasi
1) Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri bahwa Dlrektorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (Ditjen BAKD) mempunyai tugas memfasilitasi penyusunan anggaran daerah, termasuk melaksanakan evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD provinsi, 2) Dalam melaksanakan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi, Ditjen BAKD dapat melibatkan pejabat dan atau staf dari unsur Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Departemen Dalam Negeri sebagai tim evaluasi sesuai kebutuhan. 3) Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa gubernur seiaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan kekuasaannya dibidang evaluasi APBD kabupaten/kota kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah seiaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). 4) Dalam melaksanakan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota, BPKD atau Biro Keuangan Sekretariat Daerah dapat melibatkan pejabat dan atau staf dari unsur Sekretariat Daerah, Aparat Pengawasan Intern Provinsi, Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan pemerintah provinsi bersangkutan sebagai tim evaluasi sesuai kebutuhan. 5) Tim evaluasi terdiri dari pejabat atau staf yang memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban peiaksanaan APBD. 6) Segala biaya yang dtbutuhkan oleh tim evaluasi dalarn melaksanakan tugasnya dibebankan pada anggaran pendapatan dan betanja negara (APBN) untuk tim evaluasi pusat dan pada APBD untuk tim evaluasi provinsi.
1) Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh kepala daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan kepada Gubernur bagi kabupaten/kota untuk dievaluasi. 2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) disertai dengan dokumen sebagai berikut; a) persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; b) risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan c) Pendapat (Opini) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota dan atau Resume basil Audit BPK ; 3) Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilengkapi dengan lamptran dokumen evaluasi yang terdiri dari:
Lampiran I.2 Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan ; Lampiran I.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Lampiran I.5 Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan ; Lampiran I.6 Daftar piutang daerah ; Lampiran I.7 Daftar penyertaan modal (investasi) daerah ; Lampiran I.8 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Lampiran I.9 Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya; Lampiran I.10 Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L); Lampiran I.11 Daftar dana cadangan daerah ; dan Lampiran I.12 Daftar pinjaman dan obligasi daerah ;
4) Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dilengkapi dengan Lampiran yang terdiri dari: a) ringkasan laporan realisasi anggaran; dan b) penjabaran laporan realisasi anggaran. 5) Keputusan Menteri Dalam Negeri/Keputusan Gubernur tentang Evaluasi APBD dan Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan. 6) Keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), angka 3), angka 4) dan angka 5) disampaikan dalam 2 (dua) rangkap. 7) Sekretariat Tim Evaluasi membuat Berita Acara atas penerimaan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan atau rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD serta dokumen evaluasi lainnya yang dipersyaratkan.
Langkah 1 : Teliti apakah seluruh dokumen yang diterima oleh Tim Evaluasi sudah lengkap sehingga dapat dievaluasi. Dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana disebutkan pada point B.l.b. telah diterima oleh Tim Evaluasi. Langkah 2 : Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi, Tim Evaluasi menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Tim segera memberitahu pemerintah daerah yang bersangkutan untuk segera melengkapi dokumen evaluasi. Langkah 3 : Dalam hal dokumen tidak lengkap maka batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan-bahan dokumen evaluasi yang lengkap. Langkah 4 : Dalam hal dokumen evaluasi telah lengkap, dilanjutkan dengan evaluasi.
1) Kepatuhan atas penyampaian dan pendistribusian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada pihak-pihak yang terkait; 2) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi; 3) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 4) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD; Apakah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan dan sudah dilampiri sebagaimana djsebutkan pada point B.1.b.3. Langkah 1 : Dapatkan dokumen yang terdiri dari:
Langkah 2 : Catat nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut; Langkah 3 : Teliti dan analisis nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut; Langkah 4 : Bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen tersebut dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian yang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diperoleh persetujuan bersama; Langkah 5 : Simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan langkah 4 di atas.
1) Konsistensi penerapan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Keputusan Gubernur tentang Evaluasi APBD dan Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan; 2) Tindak ianjut hasil reviu Aparat Pengawasan Intern Provinsi/Kabupaten/Kota tahun anggaran berkenaan; 3) Tindak lanjut Rekomendasi BPK berkenaan dengan penyajian laporan keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota tahun anggaran berkenaan. Untuk mengevaluasi tindak lanjut atas konsistensi penerapan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Keputusan Gubernur tentang Evaluasi APBD dan Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan dalam pelaksanaannya maka kebijakan APBD dianalisis korelasi dan konsistensi antar substansi dalam kebijakan APBD tersebut, dilakukan dengan langkah sebagai berikut: Langkah Evaluasi: Langkah 1 : Dapatkan dokumen yang terdiri dari: a) Dokumen Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD atau Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD; serta b) Dokumen rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya dan rancangan peraturan kepala daerah tentang "penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta Lampirannya tahun bersangkutan. Langkah 2 : Teliti dan analisis tindak lanjut catatan hasil evaluasi dari Menteri Dalam Negeri/Gubernur; hasil reviu Aparat Pengawasan Intern Provinsi/Kabupaten/Kota; serta tindak lanjut rekomendasi BPK berkenaan dengan penyajian laporan keuangan tahun anggaran berkenaan. Langkah 3 : Simpulkan secara narasi tentang korelasi dan konsistensi semua catatan hasil evaluasi, hasil reviu dan tindak lanjut rekomendasi dokumen tersebut, baik dalam Laporan Realisasi Anggaran (Pendapatan, Belanja serta Pembiayaan); Neraca; Arus Kas; serta Catatan Atas Laporan Keuangan. Keseluruhan korelasi dan konsistensi ini akan tercermin dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD beserta Lampirannya dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta Lampirannya;
1) Identifikasi mengenai sebab-sebab terjadinya selisih lebih atau selisih kurang yang material antara : anggaran pendapatan dengan realisasinya; anggaran belanja dengan realisasinya; serta anggaran pembiayaan dengan realisasinya. 2) Identifikasi mengenai rasio-rasio penting yang berguna bagi pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota dalam membuat keputusan mengenai upaya peningkatan pendapatan; alokasi belanja serta strategi pembiayaan dimasa mendatang. a) Evaluasi Realisasi Pendapatan Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sari, yang dirinci sebagai berikut:
dana alokasi khusus; dan dana alokasi umum;
Langkah Evaluasi Langkah 1 : Dapatkan lampiran I Dokumen rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan lampiran II Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Langkah 2 : Menganalisis realisasi pendapatan yang melebihi atau kurang dari anggarannya; Langkah 3 : Teliti dan analisis mengenai beberapa rasio-rasio penting yang kemungkinan dapat diimplementasikan dan terkait dengan Pos Pendapatan seperti: Rasio Pendapatan Asli Daerah : • Pendapatan Asli Daerah terhadap Total pendapatan • Pendapatan Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah • Pendapatan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah • Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah • Lain-lain PAD yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Rasio Pendapatan Transfer: • Rasio Pendapatan transfer terhadap Total Pendapatan • Rasio Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Total Pendapatan • Rasio Dana Alokasi Umum terhadap total Pendapatan • Rasio Dana Alokasi Umum terhadap belanja Pegawai • Rasio Lain-lain pendapatan terhadap total pendapatan • Rasio Belanja Transfer/Bag! hasil Pendapatan ke Kabupaten/ Kota terhadap Total Pendapatan Rasio Kemandirian Daerah: Pendapatan Asli Daerah ------------------------------------------------------- (Dana Perimbangan + Pinjaman Daerah) Langkah 4 : Simpulkan catatan kritis secara narasi tentang hasil langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan langkah 4. b) Evaluasi Realisasi Belanja Evaluasi Realisasi belanja dilakukan dengan menganalisis pengeluaran belanja dari waktu ke waktu yang antara lain berkaitan dengan urusan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya sejalan dengan program nasional. Evaluasi realisasi belanja ini dapat dilakukan dengan meneliti dan menganalisis struktur belanja menurut fungsi keuangan negara yaitu belanja uhtuk fungsi-fungsi: pelayanan umum; ketertiban dan ketentraman; ekonomi; lingkungan Jiidup; perumahan dan fasilitas umum; kesehatan; pariwisata dan budaya; pendidikan; dan perlindungan sosial. Evaluasi dilakukan pula untuk menilai sejauh mana realisasi belanja tidak menimbulkan pemborosan, tidak adanya duplikasi penganggaran, tidak sesuai dengan standar biaya yang ditentukan, dan telah memperhatikan azas-azas kepatutan. Langkah Evaluasi Realisasi Belanja. Langkah 1 : Dapatkan Lampiran I Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Lampiran II Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; Langkah 2 : Teliti dan analisis mengenai realisasi pos anggaran belanja : (a) DPRD, (b) Sekretariat DPRD, (c) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (d) Sekretariat Daerah (terutama pada pos bantuan sosial), dan (e) SKPD; apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Langkah 3 : Teliti dan analisis kemungkinan masih adanya realisasi belanja yang dialokasikan untuk urusan yang bukan kewenangannya; Langkah 4 : Teliti dan analisis kemungkinan masih adanya alokasi realisasi belanja urusan wajib dan pilihan yang tidak sejalan dengan prioritas dan kebijakan nasional; Langkah 5 : Teliti dan analisis apakah ada program kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears); Langkah 6 : menganalisis Realisasi Belanja yang melebihi atau kurang dari anggarannya; Langkah 7 : Teliti dan analisis mengenai beberapa rasio-rasio penting yang kemungkinan dapat diimplementasikan dan terkait dengan Pos Belanja seperti: Rasio-Rasio Belanja • Rasio Belanja operasi terhadap total belanja • Rasio Belanja modal terhadap total belanja • Rasio Belanja tak terduga terhadap total belanja • Rasio Belanja transfer terhadap total belanja • Rasio Belanja Pegawai terhadap total Belanja • Rasio Belanja Pegawai terhadap total Belanja operasi • Rasio Belanja Bantuan Sosial terhadap total belanja • Rasio Belanja Bantuan Sosial terhadap Belanja Tak Langsung • Rasio Belanja Tidak Terduga terhadap total belanja • Rasio Belanja Tidak Terduga terhadap total Belanja Tak Langsung • Rasio Belanja perfungsi keuangan negara terhadap total Belanja Langsung Langkah 8 : Simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah langkah tersebut di atas. c) Evaluasi Realisasi Pembiayaan Evaluasi terhadap realisasi pembiayaan akan meliputi identifikasi dan analisis terhadap kemungkinan masih adanya realisasi pembiayaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang jenis-jenis pembiayaan; serta ketidaktepatan penyajian informasi realisasi anggaran pembiayaan. Langkah evaluasi: Langkah 1 : Dapatkan Lampiran I Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan lampiran II Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; Langkah 2 : Teliti dan analisis mengenai realisasi anggaran pembiayaan, identiflkasikan upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk menutup defisit. Analisis kecukupan atas sumber-sumber mana yang digunakan untuk menutup defisit tersebut; Langkah 3 : Teliti dan analisis mengenai realisasi anggaran pembiayaan, identiflkasikan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam memanfaatkan surplus; Langkah 4 : Guna melakukan konfirmasi atas penganggarannya, teliti dan analisis apakah untuk pengeluaran pembiayaan tertentu, seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan lainnya telah ditetapkan dengan peraturan daerah; Langkah 5 : Teliti dan analisis jumlah dan asal Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun (SiLPA) tahun berjalan; Langkah 6 : Teliti dan analisis peranan jenis penerimaan pembiayaan daerah terhadap kelompok dan total pembiayaan: (a) Jumlah pembiayaan daerah, (b) Jumlah persentase dari pembiayaan, (c) Jumlah persentase dari kelompok pembiayaan; Langkah 7 : Menganalisis Realisasi Belanja yang melebihi atau kurang dari anggarannya; Langkah 8 : Teliti dan analisis mengenai beberapa rasio-rasio penBng yang kemungkinan dapat diimplementasikan dan terkait dengan Pos Pembiayaan seperti: PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH • Raslo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu terhadap Penerimaan Pembiayaan. • Rasio Transfer dari Dana Gadangan terhadap Penerimaan Pembiayaan. • Rasio Penerimaan Uang Pihak Ke-III terhadap Penerimaan Pembiayaan. • Rasio Penerimaan Piutang terhadap Penerimaan Pembiayaan. • Rasio Penerimaan Penyetoran Penyertaan Modal terhadap Penerimaan Pembiayaan. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH • Rasio transfer ke Dana Cadangan terhadap Pengeluaran Pembiayaan. • Rasio Penyertaan Modal terhadap Pengeluaran Pembiayaan. • Rasio Pembayaran Utang Pokok Yang Jatuh Tempo terhadap Pengeluaran Pembiayaan. • Rasio Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan terhadap Pengeluaran Pembiayaan. • Rasio Pembayaran Utang Pihak Ke-III terhadap Pengeluaran Pembiayaan. Langkah 9 : Simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah- langkah tersebut di atas.
1) Terdapatnya pengendalian dan pengelolaan yang cukup terhadap Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana; 2) Terdapatnya komposisi yang memadai antar pos-pos aset; pos aset dengan pos-pos kewajiban; 3) Terdapatnya kontrol hubungan yang cukup antara Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan; Langkah evaluasi Neraca: Langkah 1 : Dapatkan Lampiran I Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Lampiran II Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; Langkah 2 : Berdasarkan Pos Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan; lakukan neraca yang dijelaskan dalam telaahan kritis mengenai pos-pos Keuangan; Catalan Atas Laporan Langkah 3 : Lakukan analisis pos-pos akun neraca dertgan melakukan beberapa analisis rasio, maupun analisis terhadap pos-pos tertentu yang memerlukan perhatian, seperti Pos-pos : Kas/Bank; Persediaan; Investasi; Aktiva Tetap dan Aktiva Lainnya; Pos Hutang Jangka Panjang; Jangka Pendek dan Ekuitas Dana. Langkah 4 : Lakukan analisis kritis terhadap pos-pos Neraca dan lakukan analisis hubungan dengan pos Laporan Realisasi Anggaran serta Laporan Arus Kasnya; Langkah 5 : Simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah-langkah tersebut di atas.
Contoh format KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR ..............TAHUN ......... TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI......... TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN .......... DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR ......... TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN .......... MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi ............... tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...... dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Rancangan Peraturan Gubernur ........ tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ........ perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ..... Tahun ....... tentang Pembentukan Provinsi .......... ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ..... Nomor ---, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ---);
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3688);
4355);
4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
4578);
Menetapkan : KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi .... tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ....... dan Rancangan Peraturan Gubernur ......... tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ........ adalah sebagai berikut: I. PENDAPATAN
II. BELANJA
IV. NERACA, LAPORAN ARUS KAS, DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KEDUA : XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX; KETIGA : XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX; KEEMPAT : Dst; KELIMA : Gubernur bersama DPRD supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi ............. tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran ......... berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini; KEENAM : Dalam hal Gubernur dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi ............ tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran .......... dan Rancangan Peraturan Gubernur ............... tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran ............. menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur akan dilakukan pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri. KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagairnana mestinya. MENTERI DALAM NEGERI, NAMA JELAS. Tembusan:
Contoh format KEPUTUSAN GUBERNUR GUBERNUR …….. KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR .............. TAHUN ..... TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA......... TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN ........... DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA ............ TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN .......... GUBERNUR ………, Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota............... tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...... dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota........ tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ........ perlu dievaluasl agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...........; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ..... Tahun ....... tentang Pembentukan Kabupaten/Kota .......... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ..... Nomor ---, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ---);
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3688);
4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
4578);
Menetapkan : KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Walikota .... tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ....... dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota ......... tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ........ adalah sebagai berikut: I. PENDAPATAN
II. BELANJA
IV. NERACA, UPORAN ARUS KAS, DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KEDUA : XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX; KETIGA : XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX; KEEMPAT : Dst; KELIMA : Bupati/Walikota bersama DPRD supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Bupati/Walikota ............. tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran ......... berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tirjuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini; KEENAM : Dalam hal Bupati/Walikota ........ dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ......... tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran ........ dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota .......... tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran ........... menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota ........ akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur. KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. GUBERNUR……………, NAMA JELAS. Tembusan:
Dengan demikian Laporan hasil evaluasi tersebut diatas dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai umpan balik kepada pemerintah daerah untuk melakukan penyempurnaan. Lebih jauh, laporan ini juga diharapkan dapat memfasilitasi pemerintah daerah dalam mempertajam penetapan prioritas program dan kegiatan pemerintah daerah, serta mempertajam dan mendudukkan fungsi anggaran sebagai fungsi otoritasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi, penganggaran tahun berikutnya, serta penyusunan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Bersamaaan dengan itu Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat juga berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perbaikan -perbaikan terhadap pengelolaan keuangan daerah seperti melakukan koreksi terhadap kebijakan anggaran utamanya menyangkut rasionalitas dan proporsionalitas antar kelompok belanja dan jenis belanja, manajemen kas, manajemen piutang seperti piutang pajak, piutang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR), manajemen persediaan, surat-surat berharga, belanja barang dan jasa maupun belanja modal, manajemen aktiva tetap, pengendalian terhadap penyertaan modal diberbagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan semua item-item dalam Laporan Reaiisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catalan Atas Laporan Keuangan. Sejalan dengan itu evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah ini juga dapat berfungsi sebagai bentuk pengendalian/penetapan besaran angka SiLPA. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai: (a) Evaluasi atas sistem pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dan (b) Evaluasi atas substansi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan guberrjur tentang penjabaran APBD atau rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada :
Sedangkan laporan hasil evaluasi oleh gubernur terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada :
Penyampaian laporan hasil evaluasi tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi ditandatangani oleh gubernur. MENTERI DALAM NEGERI, ttd H. MARDIYANTO
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)