Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2017
- Nomor
- 11
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 33
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5165); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini:
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
BAB II EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR Bagian Kesatu Penyampaian Rancangan Perda Provinsi dan Rancangan Peraturan Gubernur
BAB II
lampiran I.1 : ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; lampiran I.2 : rincian LRA menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; lampiran I.3 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
Bagian Kedua Pelaksanaan Evaluasi
Pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi dan rancangan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
Evaluasi konsistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan untuk menilai:
Evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD.
Evaluasi legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan untuk menilai:
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)