Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2011
- Nomor
- 9
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 14
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4674);
4736);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II TUJUAN
BAB II
BAB III PENERBITAN KTP ELEKTRONIK Bagian Kesatu Penerbitan KTP Elektronik Secara Massal Paragraf 1 Penduduk WNI
BAB III
Paragraf 2 Penduduk Orang Asing
Bagian Kedua Penerbitan KTP Elektronik Secara Reguler Paragraf 1 Penduduk WNI
Paragraf 2 Penduduk Orang Asing
Bagian Ketiga Penerbitan KTP Elektronik Bagi Penduduk Yang Tidak Mampu Datang/Melapor Ke Tempat Pelayanan
Dalam hal Penduduk tidak mampu datang/melapor ke tempat pelayanan dikarenakan pertimbangan umur, cacat fisik, dan sakit keras, Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota mendatangi tempat domisili penduduk untuk memberikan pelayanan penerbitan KTP Elektronik. Paragraf 2 Penduduk WNI
Paragraf 3 Penduduk Orang Asing
BAB IV TATA CARA PEREKAMAN SIDIK JARI PENDUDUK
BAB IV
Dalam hal sidik jari telunjuk tangan kanan dan/atau tangan kiri tidak dapat direkam ke dalam chip KTP Elektronik, dilakukan perekaman sidik jari yang lainnya dengan urutan jari tengah, jari manis, atau ibu jari.
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)