DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan dan klasifikasi UPT di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian; jumlah, nama, lokasi, dan wilayah kerja; penataan organisasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berwenang membentuk dan

Menetapkan

menetapkan unit pelaksana teknis;

c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
3. 4.Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.
2.Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.
4.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut Badan adalah unit kerja Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan desa dan perdesaan dan daerah tertinggal.

BAB II

KEDUDUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

(1)UPT di lingkungan Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas, secara teknis administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Pusat di lingkungan Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
(3)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

(1)Klasifikasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal; dan
2. b.Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal.
(2)Bagan susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal mempunyai tugas melaksanakan pelatihan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.pelaksanaan fasilitasi dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia;
c.pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal;
d.pelaksanaan penerapan model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal;
e.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
f.pelaksanaan urusan administrasi balai besar; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

Susunan organisasi Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal terdiri atas:

a.Bagian Tata Usaha; dan
b.jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan urusan administrasi balai besar.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.pengelolaan data dan informasi pelatihan dan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal;
c.koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern;
d.pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan balai besar;
e.pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
f.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan balai besar.

Pasal 9

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas:

a.Subbagian Rencana, Program, dan Pelaporan;
b.Subbagian Umum; dan
c.jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 10

(1)Subbagian Rencana, Program, dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan data dan informasi pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan balai besar.
(2)Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara balai besar.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…