DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2020

Nomor: 22
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Desember 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI SALINAN Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
4.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);
5.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1257); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis adalah satuan kerja yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang.
2.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

BAB II

KEDUDUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

(1)Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
(2)Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasi dalam 2 (dua) kelas sebagai berikut:

a.Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
b.Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

BAB III

BALAI BESAR PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Pasal 4

Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelatihan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran fasilitasi dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia, fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat, serta penerapan model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
b.pelaksanaan fasilitasi dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia, fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat, serta penerapan model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
c.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan fasilitasi dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia, fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat, serta penerapan model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan; dan
e.pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan Balai Besar.

Pasal 6

Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

a.Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jakarta; dan
b.Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta.

Pasal 7

Ketentuan mengenai nama, kedudukan, eselonisasi, ruang lingkup, dan wilayah kerja Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Susunan organisasi Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

a.Bagian Tata Usaha; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Balai Besar.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan Balai Besar;
b.pengelolaan data dan informasi pelatihan dan pemberdayaan masyarakat;
c.koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern; dan
d.pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara, kepegawaian, tata persuratan dan kearsipan, serta urusan kerumahtanggaan Balai Besar.

Pasal 11

a.Subbagian Rencana, Program, dan Pelaporan; dan
b.Subbagian Umum.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…