DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 Juni 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/ 266/M.KT.01/2017 mengenai Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit SALINAN Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);
9.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
10.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
11.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
12.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1075);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1075), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Balai Besar Latihan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pelatihan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan data dan sistem informasi di bidang desa, daerah tertinggal, daerah tertentu, dan transmigrasi.

2.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Balai Besar Latihan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program dan anggaran pelatihan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan data dan sistem informasi di bidang desa, daerah tertinggal, daerah tertentu, dan transmigrasi;
b.penyusunan materi dan bahan pelatihan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, di bidang desa, daerah tertinggal, daerah tertentu, dan transmigrasi;
c.pelaksanaan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu, dan transmigrasi;
d.pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi di bidangdesa, daerah tertinggal, daerah tertentu, dan transmigrasi;
e.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan data, dan sistem informasi di bidang desa, daerah tertinggal, daerah tertentu, dan transmigrasi;
f.pelaksanaan kerja sama di bidang pelatihan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu, dan transmigrasi;
g.pelaksanaan fasilitasi uji kompetensi di bidang pelatihan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu, dan transmigrasi; dan
h.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.
1. 3.Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanaan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pelatihan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu, dan transmigrasi.

4.Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Penyelenggaraan melaksanakan fungsi:

a.penyiapan bahan pelaksanaan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan transmigrasi;
b.penyiapan pelaksanaan fasilitasi uji kompetensi di bidang pelatihan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan transmigrasi;
c.penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang penyelenggaraan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan transmigrasi; dan
d.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dan pemberdayaan masyarakat.
1. 5.Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Seksi Pelatihan Masyarakat Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, fasilitasi uji kompetensi, pelaksanaan kerja sama di bidang pelatihan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat desa.
(2)Seksi Pelatihan Masyarakat Daerah Tertinggal, Daerah Tertentu, dan Transmigrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelatihan masyarakat, dan pelaksanaan kerja sama di bidang pelatihan masyarakat daerah tertinggal, daerah tertentu dan transmigrasi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan masyarakat daerah tertinggal, daerah tertentu, dan transmigrasi. .

6.Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

(1)Jumlah dan lokasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai berikut:
1. a.1 (satu) Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat di Jakarta;
2. b.1 (satu) Balai Besar Latihan Masyarakat di Jogyakarta;
3. c.6 (enam) Balai Latihan Masyarakat di Pekanbaru, Banjarmasin, Denpasar, Makassar, Ambon, dan Jayapura; dan
4. d.1 (satu) Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi di Bengkulu.
(2)Nama, tempat kedudukan, dan wilayah kerja masing-masing Unit Pelaksana Teknis Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2017 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI ttd. EKO PUTRO SANDJOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana R. Hari Pramudiono BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 808 Nama, Lokasi, Eselonisasi, Kedudukan dan Wilayah Kerja No. Nama UPT Lokasi Eselon Lingkup Wilayah Kerja 1 2 3 4 5 6 1 Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat Jakarta II  Pusat Pengembangan  Pusat Pemberdayaan  Pusat Percontohan - Seluruh Indonesia - Daerah Khusus Ibukota Jakarta - Jawa Barat - Banten, - Lampung, - Bangka Belitung - Sumatera Selatan 2 Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta II  Pusat Pemberdayaan  Pusat Percontohan - Jawa Tengah - Daerah Istimewa Yogyakarta - Jawa Timur 3 Balai Latihan Masyarakat Pekanbaru III  Pusat Pemberdayaan  Pusat Percontohan - Aceh, - Sumatera Utara LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI No. Nama UPT Lokasi Eselon Lingkup Wilayah Kerja 1 2 3 4 5 6 - Sumatera Barat - Riau - Kepulauan Riau - Jambi - Bengkulu 4 Balai Latihan Masyarakat Banjarmasin III  Pusat Pemberdayaan  Pusat Percontohan - Kalimantan Tengah - Kalimantan Selatan - Kalimantan Timur - Kalimantan Barat - Kalimantan Utara 5 Balai Latihan Masyarakat Makasar III  Pusat Pemberdayaan  Pusat Percontohan - Sulawesi Utara - Gorontalo - Sulawesi Tengah - Sulawesi Utara - Sulawesi Barat - Sulawesi Selatan 6 Balai Latihan Masyarakat Ambon III  Pusat Pemberdayaan  Pusat Percontohan - Maluku Utara - Maluku 7 Balai Latihan Masyarakat Jayapura III  Pusat Pemberdayaan  Pusat Percontohan - Papua Barat - Papua 8 Balai Latihan Masyarakat Denpasar III  Pusat Pemberdayaan  Pusat Percontohan - Bali - Nusa Tenggara Barat - Nusa Tenggara Timur No. Nama UPT Lokasi Eselon Lingkup Wilayah Kerja 1 2 3 4 5 6 9 Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi Bengkulu III  Pusat Pengkajian dan Uji Adaptasi  Pusat Penerapan dan Percontohan Teknik Produksi Tepat Guna Seluruh Indonesia MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI ttd. EKO PUTRO SANDJOJO Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana R. Hari Pramudiono

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 33

Pasal 56

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 33

Pasal 56

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008