DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 26 Tahun 2016

Nomor: 26
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat

(5)Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, perlu mengatur mengenai tata cara pemberian izin dan persetujuan kepada kelompok masyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi;
1. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI SALINAN Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Peran Serta Kelompok Masyarakat dalam Pelaksanaan Transmigrasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

2.Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3.Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tindak Lanjut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
9.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN PERAN SERTA KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Peran serta masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk melaksanakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan transmigrasi.
2.Kelompok Masyarakat adalah organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat dan sejenisnya yang terdaftar secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
4.Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
5.Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.
6.Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.
7.Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.
8.Masyarakat Transmigrasi adalah transmigran dan penduduk di wilayah pengembangan transmigrasi dan atau lokasi permukiman transmigrasi.
9.Pelayanan pendidikan adalah penyelenggaran pelayanan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
10.Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atupun masyarakat.
11.Pelatihan adalah sarana pemberdayaan masyarakat transmigrasi yang dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku masyarakat transmigrasi, sehingga mampu memberdayakan serta membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.
12.Pendampingan adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi masyarakat transmigrasi.
13.Transparansi adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang peran serta kelompok masyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi.
14.Akuntabel adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan peran serta kelompok masyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi dapat dipertanggungjawabkan.
15.Partisipatif adalah azas pelibatan masyarakat dalam tahapan pelaksanaan transmigrasi.
16.Persetujuan Pelaksanaan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat PPT adalah persetujuan yang diberikan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walilkota sesuai dengan kewenangannya kepada kelompok masyarakat untuk berperan serta di bidang pelayanan sosial kemasyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi dalam bentuk kegiatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelatihan atau pendampingan.
17.Permohonan adalah dokumen yang diajukan oleh kelompok masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan transmigrasi.
18.Penilaian adalah serangkaian tindakan untuk menilai kelengkapan persyaratan peran serta pelaksanaan transmigrasi.
19.Pejabat Penilai adalah pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang kemitraan masyarakat.
20.Pejabat Evaluasi Pelaksanaan PPT adalah pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi pelaksanaan PPT dibidang kemitraan masyarakat.
21.Pejabat Evaluasi Pelaksanaan Teknis Kegiatan adalah pejabat pada unit teknis yang membidangi kegiatan sebagaimana ditetapkan di dalam PPT.
22.Unit teknis adalah unit kerja di lingkungan ketransmigrasian yang menangani bidang pendidikan, kesehatan, pelatihan atau pendampingan.
23.Berita Acara Penilaian adalah dokumen yang berisi hasil penilaian atas permohonan peran serta Kelompok Masyarakat.
24.Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan PPT adalah dokumen yang berisi hasil evaluasi atas pelaksanaan PPT oleh Kelompok Masyarakat.
25.Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Teknis Kegiatan adalah dokumen yang berisi hasil evaluasi atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan di dalam PPT.
26.Hari adalah hari kalender dan apabila hari terakhir dari suatu tenggang waktu jatuh pada hari Minggu atau hari libur, berlaku hari berikutnya.
27.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyrakat desa, percepatan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
28.Kementerian adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam rangka pemberian izin dan persetujuan kepada kelompok masyarakat yang ingin berperan serta dalam pelaksanaan transmigrasi di kawasan transmigrasi.

Pasal 3

Peran serta kelompok masyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi harus memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi masyarakat transmigrasi dengan berazaskan transparansi, akuntabel dan partisipatif.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi:

a.bentuk dan persyaratan peran serta kelompok masyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi;
b.prosedur pemberian persetujuan peran serta kelompok masyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi;
c.hak dan kewajiban kelompok masyarakat sebagai pemegang PPT;
d.pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan; dan
e.larangan dan sanksi administratif.

BAB II

BENTUK DAN PERSYARATAN PERAN SERTA KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN TRANSMIGRASI

Pasal 5

Kelompok masyarakat berbentuk:

a.organisasi kemasyarakatan;
b.yayasan; dan
c.perkumpulan.

Pasal 6

Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang akan berperan serta dalam pelaksanaan transmigrasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.memiliki legalitas organisasi sesuai peraturan perundang-undangan; dan
b.memiliki sarana dan prasarana serta dana pendukung kegiatan pelayanan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan.

Pasal 7

Kegiatan pokok peran serta kelompok masyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi terdiri dari:

a.pelayanan pendidikan;
b.pelayanan kesehatan; dan
c.pelatihan atau pendampingan.

Pasal 8

Peran serta kelompok masyarakat dalam pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilaksanakan dengan kegiatan:

a.pembentukan dan/atau pengembangan lembaga pendidikan;
b.pembentukan dan/atau pengembangan pusat kegiatan belajar masyarakat;
c.memberikan pelayanan pendidikan dalam waktu tertentu.

Pasal 9

(1)Pembentukan dan/atau pengembangan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.memiliki izin pembentukan dan/atau pengembangan dari kementerian terkait;
2. b.bidang pendidikan yang dibentuk dan/atau dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat transmigrasi; dan
3. c.memiliki rencana kegiatan pengembangan lembaga pendidikan.
(2)Pembentukan dan/atau pengembangan pusat kegiatan belajar masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.memiliki izin pembentukan dan/atau pengembangan dari kementerian terkait;
2. b.bidang kegiatan belajar masyarakat yang dibentuk dan/atau dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat transmigrasi; dan
3. c.memiliki rencana kegiatan pengembangan lembaga kegiatan belajar masyarakat.
(3)Pemberian layanan pendidikan dalam waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.memiliki persetujuan dari Instansi terkait:
2. b.bidang pelayanan pendidikan dalam waktu tertentu yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat transmigrasi; dan
3. c.memiliki rencana kegiatan pemberian layanan pendidikan waktu tertentu.

Pasal 10

Peran serta kelompok masyarakat dalam pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dapat dilaksanakan dengan kegiatan:

a.pembentukan dan/atau pengembangan lembaga kesehatan;
b.pengembangan pos pelayan terpadu; dan/atau
c.memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka pencegahan, penyembuhan dan penanggulangan dalam waktu tertentu.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2014