DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 27 Tahun 2016

Nomor: 27
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Desember 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI SALINAN di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi perlu diganti;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Umum dalam rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);
7.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
8.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
9.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan Program dan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1077);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN UMUM DALAM RANGKA PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2.Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah, yang selanjutnya disebut Bantuan Lainnya adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
3.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Menteri untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian.
4.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5.Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang terorganisasi yang mempunyai pengurus dan aturan- aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan dalam suatu usaha bersama di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
6.Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7.Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya disebut BUMDesa Bersama, adalah badan usaha yang dibentuk dalam skema kerja sama antar-Desa.
8.Kegiatan Unggulan adalah kegiatan yang dijalankan secara terintegrasi dengan melibatkan unit-unit kerja terkait di lingkungan Kementerian sejalan dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang dapat memberikan dampak dan kontribusi besar bagi masyarakat luas serta mendukung perkembangan sosial-budaya dan pertumbuhan ekonomi nasional.
9.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
10.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman umum dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
(2)Peraturan Menteri bertujuan ini dalam rangka tertib pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1)Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
1. a.jenis Bantuan Pemerintah;
2. b.bentuk Bantuan Pemerintah dan penerima Bantuan Pemerintah;
3. c.mekanisme pemberian Bantuan Pemerintah;
4. d.pembinaan dan pengawasan; dan
5. e.monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

BAB IV

JENIS BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 4

(1)Jenis Bantuan Pemerintah di Kementerian meliputi:
1. a.pemberian penghargaan;
2. b.beasiswa;
3. c.bantuan operasional;
4. d.bantuan sarana/prasarana;
5. e.bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan
6. f.bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah.
(2)Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kegiatan Unggulan Kementerian meliputi:
1. a.pengelolaan Dana Desa yang berkualitas;
2. b.percepatan pembangunan Desa melalui pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dan inovasi teknologi;
3. c.pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesa Bersama);
4. d.pembangunan embung;
5. e.pengembangan satu Desa satu produk;
6. f.pengembangan produk unggulan desa dan/atau kawasan perdesaan (Prukades) berupa hasil dan produk olahan dari budidaya pertanian, perikanan serta pariwisata;
7. g.pengembangan produk unggulan daerah tertinggal; dan
8. h.pengembangan transmigrasi di perbatasan dan pengembangan kota terpadu mandiri di kawasan transmigrasi.
(3)Bantuan lainnya yang mendukung kegiatan unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh satu atau beberapa Direktorat Jenderal:
1. a.Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan bantuan yang terkait dengan kegiatan unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d;
2. b.Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan bertanggung jawab atas pelaksanaan bantuan yang terkait dengan kegiatan unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f;
3. c.Direktorat Jenderal Pemngembangan Daerah Tertentu bertanggung jawab atas pelaksanaan bantuan yang terkait dengan kegiatan unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf f;
4. d.Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal bertanggung jawab atas pelaksanaan bantuan yang terkait dengan kegiatan unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g;
5. e.Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h;
6. f.Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf h; dan
1. g.Program, kegiatan dan bantuan dari unit-unit kerja terkait di lingkup eselon I lainnya diintegrasikan untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program unggulan tersebut.

BAB V

BENTUK BANTUAN PEMERINTAH DAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 5

(1)Bantuan Pemerintah berupa pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk:
1. a.uang;
2. b.barang; dan/atau
3. c.jasa.
(2)Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan kepada:
1. a.Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja, dalam melaksanakan tugasnya; dan
2. b.transmigran teladan.

Pasal 6

(1)Bantuan Pemerintah berupa beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk:
1. a.uang pendidikan;
2. b.biaya hidup;
3. c.biaya buku/diktat;
4. d.biaya pakaian seragam;
5. e.biaya keperluan sehari-hari; dan/atau
6. f.biaya tempat tinggal.
(2)Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Non Pegawai Negeri Sipil dengan kriteria:
1. a.pelaku utama/anak dari pelaku utama yang dinyatakan dengan surat keterangan dari kepala desa setempat;
2. b.berstatus sebagai peserta didik pada lembaga pendidikan yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari pimpinan satuan pendidikannya;
3. c.memiliki potensi akademik memadai yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari satuan akademiknya;
4. d.kondisi ekonomi pelaku utama dinilai tidak atau kurang mampu untuk membiayai pendidikan yang dinyatakan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kepala desa setempat; dan
5. e.anak transmigran sebagai peserta program penjaringan siswa berpotensi kawasan transmigrasi kerja sama dengan Perguruan Tinggi; dan
6. f.bukan penerima beasiswa dari sumber lain.

Pasal 7

(1)Bantuan Pemerintah berupa bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk uang.
(2)Bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan kepada:
1. a.kelompok masyarakat;
2. b.lembaga swadaya masyarakat; dan
3. c.BUMDesa dan BUMDesa Bersama.
(3)Kriteria kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a:
1. a.diutamakan berbadan hukum; dan
2. b.melakukan kegiatan bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
(4)Kriteria lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b:
1. a.telah mendapatkan penetapan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.melakukan kegiatan bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
(5)Kriteria BUMDesa dan BUMDesa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c:
1. a.telah ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
2. b.BUMDesa dan BUMDesa Bersama mendukung kegiatan perekonomian Desa dan antar-Desa.

Pasal 8

(1)Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk uang atau barang.
(2)Bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
1. a.kelompok masyarakat;
2. b.lembaga swadaya masyarakat;
3. c.lembaga pendidikan;
4. d.lembaga keagamaan; dan
5. e.BUMDesa dan BUMDesa Bersama.
(3)Kriteria kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a:
1. a.diutamakan berbadan hukum; dan
2. b.sudah atau akan melakukan kegiatan bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
(4)Kriteria lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b:
1. c.berbadan hukum; dan
2. d.sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
(5)Kriteria lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c:
1. a.terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, atau Kementerian Agama; dan
2. b.sudah atau akan melakukan kegiatan pendidikan di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
(6)Kriteria lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d:
1. a.diutamakan berbadan hukum; dan
2. b.sudah atau akan melakukan kegiatan keagamaan di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
(7)Kriteria BUMDesa dan BUMDesa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e:
1. a.telah ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
2. b.BUMDesa dan BUMDesa Bersama mendukung kegiatan perekonomian Desa dan antar-Desa.

Pasal 9

(1)Bantuan Pemerintah berupa bantuan rehabilitasi/ pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diberikan dalam bentuk uang atau barang.
(2)Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/ bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
1. a.lembaga pemerintah/nonpemerintah; dan
2. b.lembaga swadaya masyarakat.
(3)Kriteria lembaga pemerintah/nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a:
1. a.berbadan hukum; dan
2. b.sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
(4)Kriteria lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b:
1. c.berbadan hukum; dan
2. d.sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 10

(1)Bantuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diberikan dalam bentuk uang, atau barang dan/atau jasa.
(2)Bantuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam bentuk Akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah daerah, lembaga non pemerintah, BUMDesa dan BUMDesa Bersama.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.05/2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.05/2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.05/2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.05/2016