DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 Januari 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ten tang Kerja Sarna Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik; Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan tenaga listrik dan meningkatkan utilitas jaringan, perlu mengatur mengenai kerja sarna an tara badan usaha yang memiliki wilayah usaha, pemanfaatan bersama j aringan tenaga listrik dan pembelian kelebihan tenaga listrik (excess powery;

3.Keputusan ...
1.Usaha Transmisi Tenaga Listrik adalah pengadaan penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Menetapkan PERATURANMENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL TENTANG KERJA SAMA PENYEDIAANTENAGA LISTRIK DAN PEMANFAATANBERSAMAJARINGANTENAGALISTRIK. MEMUTUSKAN:

3.Keputusan Presiden Nomor 121jP Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014; 4, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2009 tentang Aturan Distribusi Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 25);
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2012 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Keeil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 128);
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 1186);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1524); .'
2.Usaha ...

(2)Dalam ...
(1)Harga jual tenaga listrik dalam kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus mendapat persetujuan dari pemberi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang Merniliki Wilayah Usaha sebagai pembeli tenaga listrik. Pasa13
(4)Kerja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memerlukan izin usaha penyediaan tenaga listrik baru.
(3)Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang Memiliki Wilayah Usaha yang telah beroperasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) adalah Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang Memiliki Wilayah Usaha yang telah mempunyai:
1. a.konsumen; dan
2. b.pembangkit atau kontrak jual beli tenaga listrik secara curah.
(2)Dalam rangka memenuhi kewajiban penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), an tar Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang Memiliki Wilayah Usaha yang telah beroperasi dapat bekerja sama secara langsung. ( 1.) Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang Memiliki Wilayah Usaha wajib menyediakan tenaga listrik di dalam wilayah usahanya. BABII KERJA SAMA ANTAR PEMEGANG IZIN USAHA PENYEDlAAN TENAGA LISTRIK

Pasal 2

5.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ketenagalistrikan.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.
3.Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang Memiliki Wilayah Usaha adalah Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Bidang Penjualan Tenaga Listrik atau Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Terintegrasi.
2.Usaha Distribusi Tenaga Listrik adalah pengadaan penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.

(5)Kesepakatan teknis lainnya yang belurn tertuang di dalarn aturan jaringan transrnisi tenaga listrik, harus dituangkan clalam kesepakatan bersarna dan rnenjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sewa rnenyewa transrnisi tenaga listrik.
(4)Pengaturan operasi sistern pada pernanfaatan bersarna transrnisi tenaga listrik dilakukan oleh operator sistern yang rnengoperasikan sistern paling besar pada sistern seternpat.
(3)Dalam hal suatu wilayah belum mempunyai aturan jaringan transmisi tenaga listrik, pemanfaatan bersarna jaringan transrnisi tenaga listrik sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) rnengacu pada aturan jaringan transrnisi tenaga listrik yang disepakati bersarna.
(2)Pemanfaatan bersama jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan seauai dengan kemampuan kapasitas jaringan transmisi tenaga listrik dan aturan jaringan transmisi tenaga listrik.
(1)Usaha Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi tenaga listrik. Pasa15
(2)Usaha Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibatasi oleh wilayah usaha.
(1)Usaha Transmisi Tenaga Listrik dapat dilakukan oleh Badan Usaha Transmisi tenaga listrik sebagai berikut:
1. a.Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Bidang Transmisi Tenaga Listrik; atau
2. b.Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Terintegrasi yang memiliki transmisi tenaga listrik. Pasa14
(6)Harga ...
(2)Dalam hal pemberi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang Memiliki Wilayah Usaha sebagai pembeli tenaga listrik telah menetapkan harga patokan jual beli tenaga listrik, maka jual beli dapat dilaksanakan berdasarkan harga patokan jual beli tenaga listrik dan tidak diperlukan persetujuan.
(6)Badan ...
(5)Badan Usaha Transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam J angka waktu paling lama 5 (lima) hari kerj a sejak permohonan diterima secara lengka.p dan benar.
(4)Dalam hal usulan tersebut diajukan kepada Badan Usaha Transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang mendapat izm dari Menteri, pemohon menyampaikan tembusan permohonan kepada Direktur Jenderal.
(3)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
1. a.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Izin Operasi
2. b.Rencana pemanfaatan jaringan transmisi tenaga listrik yang meliputi:
  1. 1.lokasi dan pa.njang jaringan;
  2. 2.jenis dan kapasitas pembangkit tenaga listrik;
  3. 3.jangka waktu;
  4. 4.karakteristik konsumen; dan
  5. 5.mutu tenaga listrik.
(2)Untuk dapat memanfaatkan jaringan transmisi tenaga listrik, pemegang izm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan usulan kepada Badan Usaha Transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(1)Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik, Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang Memiliki Wilayah Usaha dan Pemegang Izin Operasi dapat memanfaatkan jaringan transmisi tenaga listrik milik Badan Usaha Transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(7)Pemanfaatan bersama jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan izin usaha penyediaan tenaga listrik baru.
(6)Harga atas sewa jaringan transmisi tenaga listrik mengikuti harga sewa jaringan transmisi tenaga listrik yang berlaku pada Badan Usaha Transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 selaku pemberi sewa jaringan transmisi tenaga listrik yang telah mendapat persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Pasa16
(2)Usaha distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Wilayah Usaha.
(1)Usaha Distribusi Tenaga Listrik dapat dilakukan oleh Badan Usaha sebagai berikut:
1. a.Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Bidang Distribusi Tenaga Listrik; atau
2. b.Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Terintegrasi yang memiliki distribusi tenaga listrik.

BAB III

PEMANFAATAN BERSAMA JARINGAN TENAGA LISTRIK

Pasal 8

Pasa17

(10)Dalam hal Menteri atau gubernur menolak usulan harga sewa jaringan, Badan Usaha Transmisi Tenaga Listrik melakukan negosiasi ulang.
(9)Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya mernberikan persetujuan atau menolak usulan harga sewa jaringan transmisi tenaga listrik dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diajukan oleh Badan Usaha Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
(8)Badan Usaha Transmisi Tenaga Listrik mengajukan persetujuan harga sewa sesuai dengan hasil negosiasi kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan.
(7)Oalam hal Badan Usaha Transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memberikan penolakan harus disertai dengan alasan tertulis.
(6)Badan Usaha Transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan negosiasi berkaitan dengan pemanfaatan bersama jaringan transmisi tenaga listrik dengan calon pemanfaat jaringan transmisi tenaga listrik yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak persetujuan. Pasa19 ...
(3)Usulan ...
(2)Untuk dapat memanfaatkan jaringan distribusi tenaga listrik, pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan usulan kepada Badan Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasa18.
(1)Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik, Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang Memiliki Wilayah Usaha dan Pemegang Izin Operasi dapat memanfaatkan jaringan distribusi tenaga listrik milik Badan Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasa18.
(7)Pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan izin usaha penyediaan tenaga listrik baru.
(6)Harga atas sewa jaringan distribusi tenaga listrik mengikuti harga sewa jaringan distribusi tenaga listrik yang berlaku pada Badan Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 8 selaku pemberi sewa jaringan distribusi tenaga listrik yang telah mendapat persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(5)Kesepakatan teknis lainnya yang belum tertuang di dalam a turan distribusi tenaga listrik, harus dituangkan dalam kesepakatan bersama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sewa menyewa distribusi tenaga listrik.
(4)Pengaturan operasi distribusi pada pemanfaatan bersama distribusi tenaga listrik dilakukan oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang Memiliki Wilayah Usaha.
(3)Dalam hal suatu wilayah belum mempunyai aturan distribusi tenaga listrik, pemanfaatan bersama jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada aturan distribusi tenaga listrik yang disepaka ti bersama.
(2)Pemanfaatan bersama jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan distribusi dan aturan distribusi tenaga listrik.
(1)Usaha Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi tenaga listrik. Pasa19

Pasal 10

(10)Dalam hal Menteri atau gubernur menolak usulan harga sewa jaringan distribusi, Badan Usaha Distribusi Tenaga Listrik melakukan negosiasi ulang.
(9)Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atau menolak usulan harga sewa jaringan distribusi tenaga listrik dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diajukan oleh Badan Usaha Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
(8)Badan Usaha Distribusi Tenaga Listrik mengajukan persetujuan harga sewa sesuai dengan hasil negosiasi kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan.
(7)Dalam hal Badan Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memberikan penolakan harus disertai dengan alas an tertulis.
(6)Badan Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melakukan negosiasi berkaitan dengan pemanfaatan bersama jaringan distribusi tenaga listrik dengan calon pemanfaat jaringan distribusi tenaga listrik yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pad a ayat (5), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak persetujuan.
(5)Badan Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) had kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
(4)Dalam hal usulan tersebut diajukan kepada Badan Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang mendapat izin dari Menteri, pemohon menyampaikan ternbusan usulan kepada Direktur Jenderal.
(3)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
1. a.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Izin Operasi;
2. b.Rencana Pemanfaatan jaringan distribusi yang meliputi:
  1. 1.lokasi dan panjang jaringan;
  2. 2.jenis dan kapasitas pembangkit tenaga listrik;
  3. 3.jangka waktu;
  4. 4.karakteristik konsumen; dan
  5. 5.mutu tenaga listrik.
(4)Pembelian kelebihan tenaga listrik (excess power) dari pembangkit tenaga listrik biomassa dan biogas diatur dalam peraturan Menteri tersendiri.
(3)Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)apabila harga pembelian tenaga listrik lebih tinggi dari harga patokan pembelian tenaga listrik wajib mendapat persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pembelian kelebihan tenaga listrik (excess power) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih besar dari tenaga listrik yang dipakai sendiri dan sesuai dengan kondisi/kebutuhan sistem ketenagalistrikan setempat.
(1)Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang Memiliki Wilayah Usaha dapat membeli tenaga listrik dari kelebihan tenaga listrik (excess power) dari pemegang izin operasi guna memperkuat sistem penyediaan tenaga listrik setempat.

Pasal 13

BABV PEMBELIAN KELEBIHAN TENAGA LISTRIK DARI PEMEGANG IZINOPERASI(EXCESS POWER)

(2)Interkoneksi jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya interkoneksi yang telah mendapat persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(1)Pemegang Izin Operasi dapat melakukan interkoneksi jaringan tenaga listrik dengan jaringan tenaga listrik milik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang Memiliki Wilayah Usaha.

Pasal 12

BABrv INTERKONEKSI JARINGAN TENAGA LISTRIK Badan Usaha Distribusi Tenaga Listrik menandatangani perjanjian sewa menyewa jaringan distribusi tenaga listrik dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan distribusi tenaga listrik setelah mendapat persetujuan harga sewa jaringan distribusi tenaga listrik dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

to suai dengan aslinya D~LJ~~ AN SUMBER DAYA MINERAL YASONNA H. LAOLY BERITANEGARAREPUBLIK INDONESIATAHUN2014 NOMOR 3 ttd. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUDIRMANSAID Ditetapkan di Jakarta padatanggal6 Januari 2015 MENTERIENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VI

KETENTUANPERALIHAN .! I t ..

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, ketentuan yang berkaitan dengan pembelian kelebihan tenaga listrik (excess power) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, dan Pasal 7, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

BAB VII KETENTUANPENUTUP Perjanjian jual beli kelebihan tenaga listrik (excess power) yang telah ada sebelum diundangkan Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian jual beli kelebihan tenaga listrik.

BAB VII

KETENTUANPENUTUP Perjanjian jual beli kelebihan tenaga listrik (excess power) yang telah ada sebelum diundangkan Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian jual beli kelebihan tenaga listrik.

Pasal 14

ttd.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014, perlu

Menetapkan

3.Keputusan ...
1.Usaha Transmisi Tenaga Listrik adalah pengadaan penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Menetapkan PERATURANMENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL TENTANG KERJA SAMA PENYEDIAANTENAGA LISTRIK DAN PEMANFAATANBERSAMAJARINGANTENAGALISTRIK. MEMUTUSKAN:

3.Keputusan Presiden Nomor 121jP Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014; 4, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2009 tentang Aturan Distribusi Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 25);
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2012 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Keeil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 128);
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 1186);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1524); .'
2.Usaha ...

(2)Dalam ...
(1)Harga jual tenaga listrik dalam kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus mendapat persetujuan dari pemberi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang Merniliki Wilayah Usaha sebagai pembeli tenaga listrik. Pasa13
(4)Kerja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memerlukan izin usaha penyediaan tenaga listrik baru.
(3)Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang Memiliki Wilayah Usaha yang telah beroperasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) adalah Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang Memiliki Wilayah Usaha yang telah mempunyai:
1. a.konsumen; dan
2. b.pembangkit atau kontrak jual beli tenaga listrik secara curah.
(2)Dalam rangka memenuhi kewajiban penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), an tar Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang Memiliki Wilayah Usaha yang telah beroperasi dapat bekerja sama secara langsung. ( 1.) Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang Memiliki Wilayah Usaha wajib menyediakan tenaga listrik di dalam wilayah usahanya. BABII KERJA SAMA ANTAR PEMEGANG IZIN USAHA PENYEDlAAN TENAGA LISTRIK

Pasal 2

5.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ketenagalistrikan.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.
3.Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang Memiliki Wilayah Usaha adalah Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Bidang Penjualan Tenaga Listrik atau Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Terintegrasi.
2.Usaha Distribusi Tenaga Listrik adalah pengadaan penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.

(5)Kesepakatan teknis lainnya yang belurn tertuang di dalarn aturan jaringan transrnisi tenaga listrik, harus dituangkan clalam kesepakatan bersarna dan rnenjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sewa rnenyewa transrnisi tenaga listrik.
(4)Pengaturan operasi sistern pada pernanfaatan bersarna transrnisi tenaga listrik dilakukan oleh operator sistern yang rnengoperasikan sistern paling besar pada sistern seternpat.
(3)Dalam hal suatu wilayah belum mempunyai aturan jaringan transmisi tenaga listrik, pemanfaatan bersarna jaringan transrnisi tenaga listrik sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) rnengacu pada aturan jaringan transrnisi tenaga listrik yang disepakati bersarna.
(2)Pemanfaatan bersama jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan seauai dengan kemampuan kapasitas jaringan transmisi tenaga listrik dan aturan jaringan transmisi tenaga listrik.
(1)Usaha Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi tenaga listrik. Pasa15
(2)Usaha Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibatasi oleh wilayah usaha.
(1)Usaha Transmisi Tenaga Listrik dapat dilakukan oleh Badan Usaha Transmisi tenaga listrik sebagai berikut:
1. a.Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Bidang Transmisi Tenaga Listrik; atau
2. b.Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Terintegrasi yang memiliki transmisi tenaga listrik. Pasa14
(6)Harga ...
(2)Dalam hal pemberi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang Memiliki Wilayah Usaha sebagai pembeli tenaga listrik telah menetapkan harga patokan jual beli tenaga listrik, maka jual beli dapat dilaksanakan berdasarkan harga patokan jual beli tenaga listrik dan tidak diperlukan persetujuan.
(6)Badan ...
(5)Badan Usaha Transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam J angka waktu paling lama 5 (lima) hari kerj a sejak permohonan diterima secara lengka.p dan benar.
(4)Dalam hal usulan tersebut diajukan kepada Badan Usaha Transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang mendapat izm dari Menteri, pemohon menyampaikan tembusan permohonan kepada Direktur Jenderal.
(3)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
1. a.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Izin Operasi
2. b.Rencana pemanfaatan jaringan transmisi tenaga listrik yang meliputi:
  1. 1.lokasi dan pa.njang jaringan;
  2. 2.jenis dan kapasitas pembangkit tenaga listrik;
  3. 3.jangka waktu;
  4. 4.karakteristik konsumen; dan
  5. 5.mutu tenaga listrik.
(2)Untuk dapat memanfaatkan jaringan transmisi tenaga listrik, pemegang izm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan usulan kepada Badan Usaha Transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(1)Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik, Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang Memiliki Wilayah Usaha dan Pemegang Izin Operasi dapat memanfaatkan jaringan transmisi tenaga listrik milik Badan Usaha Transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(7)Pemanfaatan bersama jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan izin usaha penyediaan tenaga listrik baru.
(6)Harga atas sewa jaringan transmisi tenaga listrik mengikuti harga sewa jaringan transmisi tenaga listrik yang berlaku pada Badan Usaha Transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 selaku pemberi sewa jaringan transmisi tenaga listrik yang telah mendapat persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Pasa16
(2)Usaha distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Wilayah Usaha.
(1)Usaha Distribusi Tenaga Listrik dapat dilakukan oleh Badan Usaha sebagai berikut:
1. a.Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Bidang Distribusi Tenaga Listrik; atau
2. b.Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Terintegrasi yang memiliki distribusi tenaga listrik.

BAB III

PEMANFAATAN BERSAMA JARINGAN TENAGA LISTRIK

Pasal 8

Pasa17

(10)Dalam hal Menteri atau gubernur menolak usulan harga sewa jaringan, Badan Usaha Transmisi Tenaga Listrik melakukan negosiasi ulang.
(9)Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya mernberikan persetujuan atau menolak usulan harga sewa jaringan transmisi tenaga listrik dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diajukan oleh Badan Usaha Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
(8)Badan Usaha Transmisi Tenaga Listrik mengajukan persetujuan harga sewa sesuai dengan hasil negosiasi kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan.
(7)Oalam hal Badan Usaha Transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memberikan penolakan harus disertai dengan alasan tertulis.
(6)Badan Usaha Transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan negosiasi berkaitan dengan pemanfaatan bersama jaringan transmisi tenaga listrik dengan calon pemanfaat jaringan transmisi tenaga listrik yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak persetujuan. Pasa19 ...
(3)Usulan ...
(2)Untuk dapat memanfaatkan jaringan distribusi tenaga listrik, pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan usulan kepada Badan Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasa18.
(1)Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik, Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang Memiliki Wilayah Usaha dan Pemegang Izin Operasi dapat memanfaatkan jaringan distribusi tenaga listrik milik Badan Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasa18.
(7)Pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan izin usaha penyediaan tenaga listrik baru.
(6)Harga atas sewa jaringan distribusi tenaga listrik mengikuti harga sewa jaringan distribusi tenaga listrik yang berlaku pada Badan Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 8 selaku pemberi sewa jaringan distribusi tenaga listrik yang telah mendapat persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(5)Kesepakatan teknis lainnya yang belum tertuang di dalam a turan distribusi tenaga listrik, harus dituangkan dalam kesepakatan bersama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sewa menyewa distribusi tenaga listrik.
(4)Pengaturan operasi distribusi pada pemanfaatan bersama distribusi tenaga listrik dilakukan oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang Memiliki Wilayah Usaha.
(3)Dalam hal suatu wilayah belum mempunyai aturan distribusi tenaga listrik, pemanfaatan bersama jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada aturan distribusi tenaga listrik yang disepaka ti bersama.
(2)Pemanfaatan bersama jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan distribusi dan aturan distribusi tenaga listrik.
(1)Usaha Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi tenaga listrik. Pasa19

Pasal 10

(10)Dalam hal Menteri atau gubernur menolak usulan harga sewa jaringan distribusi, Badan Usaha Distribusi Tenaga Listrik melakukan negosiasi ulang.
(9)Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atau menolak usulan harga sewa jaringan distribusi tenaga listrik dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diajukan oleh Badan Usaha Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
(8)Badan Usaha Distribusi Tenaga Listrik mengajukan persetujuan harga sewa sesuai dengan hasil negosiasi kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan.
(7)Dalam hal Badan Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memberikan penolakan harus disertai dengan alas an tertulis.
(6)Badan Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melakukan negosiasi berkaitan dengan pemanfaatan bersama jaringan distribusi tenaga listrik dengan calon pemanfaat jaringan distribusi tenaga listrik yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pad a ayat (5), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak persetujuan.
(5)Badan Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) had kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
(4)Dalam hal usulan tersebut diajukan kepada Badan Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang mendapat izin dari Menteri, pemohon menyampaikan ternbusan usulan kepada Direktur Jenderal.
(3)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
1. a.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Izin Operasi;
2. b.Rencana Pemanfaatan jaringan distribusi yang meliputi:
  1. 1.lokasi dan panjang jaringan;
  2. 2.jenis dan kapasitas pembangkit tenaga listrik;
  3. 3.jangka waktu;
  4. 4.karakteristik konsumen; dan
  5. 5.mutu tenaga listrik.
(4)Pembelian kelebihan tenaga listrik (excess power) dari pembangkit tenaga listrik biomassa dan biogas diatur dalam peraturan Menteri tersendiri.
(3)Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)apabila harga pembelian tenaga listrik lebih tinggi dari harga patokan pembelian tenaga listrik wajib mendapat persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pembelian kelebihan tenaga listrik (excess power) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih besar dari tenaga listrik yang dipakai sendiri dan sesuai dengan kondisi/kebutuhan sistem ketenagalistrikan setempat.
(1)Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang Memiliki Wilayah Usaha dapat membeli tenaga listrik dari kelebihan tenaga listrik (excess power) dari pemegang izin operasi guna memperkuat sistem penyediaan tenaga listrik setempat.

Pasal 13

BABV PEMBELIAN KELEBIHAN TENAGA LISTRIK DARI PEMEGANG IZINOPERASI(EXCESS POWER)

(2)Interkoneksi jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya interkoneksi yang telah mendapat persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(1)Pemegang Izin Operasi dapat melakukan interkoneksi jaringan tenaga listrik dengan jaringan tenaga listrik milik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang Memiliki Wilayah Usaha.

Pasal 12

Pasal 11

BAB VI

KETENTUANPERALIHAN .! I t ..

Pasal 16

Pasal 15

BAB VII

KETENTUANPENUTUP Perjanjian jual beli kelebihan tenaga listrik (excess power) yang telah ada sebelum diundangkan Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian jual beli kelebihan tenaga listrik.

Pasal 14

ttd.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 16

Pasal 15

Pasal 14

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2014

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 34 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 16

Pasal 15

Pasal 14

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2014

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 34 Tahun 2015