DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2014

Nomor: 23
Tahun: 2014
Ditetapkan: 14 April 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi secara nasional dan mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga listrik yang lebih efisien, perlu meningkatkan pengadaan tenaga listrik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281); MEMUTUSKAN . . . SALINAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281), diubah sebagai berikut:
1.Pasal 8 ditambah 3 (tiga) ayat baru, yakni ayat (2), ayat

(3), dan ayat (4), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
(2)Rencana Umum Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah.
(3)Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan Kebijakan Energi Nasional dan mengikutsertakan Pemerintah Daerah.
(4)Menteri menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

2.Ketentuan ayat (6) Pasal 25 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru yakni ayat (7) dan ayat (8) serta menambah penjelasan pada ayat (4), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Pembelian tenaga listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya dilakukan berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
(2)Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelelangan umum.
(3)Dalam hal pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka diversifikasi energi untuk pembangkit tenaga listrik ke nonbahan bakar minyak, dapat dilakukan melalui pemilihan langsung.
(4)Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dalam hal:
1. a.pembelian tenaga listrik dilakukan dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, gas marjinal, batubara di mulut tambang, dan energi setempat lainnya;
2. b.pembelian kelebihan tenaga listrik;
3. c.sistem tenaga listrik setempat dalam kondisi krisis atau darurat penyediaan tenaga listrik; dan/atau
4. d.penambahan kapasitas pembangkitan pada pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi di lokasi yang sama.
(5)Penetapan kondisi krisis atau darurat penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi.
(6)Penambahan . . .
(6)Penambahan kapasitas pembangkitan pada pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi di lokasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf d dapat dilakukan oleh badan usaha pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau badan usaha baru yang dibentuk oleh pengembang pada lokasi yang sama.
(7)Penambahan kapasitas pembangkitan pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi di lokasi yang berbeda pada sistem setempat, dalam rangka Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemilihan langsung antara badan usaha pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau badan usaha baru yang dibentuk oleh pengembang yang berminat.
(8)Dalam hal pembelian tenaga listrik yang dilakukan melalui penambahan kapasitas pembangkitan pada pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi di lokasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau penambahan kapasitas pembangkitan pada pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi di lokasi yang berbeda pada sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat
(7)memerlukan adanya penjaminan dari Pemerintah, ketentuan penjaminan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 75 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK I. UMUM Pertumbuhan permintaan tenaga listrik yang semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan pembangunan memerlukan infrastruktur ketenagalistrikan yang semakin bertumbuh dan berkembang. Dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tersebut perlu dilakukan perencanaan baik melalui penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah. Untuk mempercepat penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasonal, perlu dilakukan efisiensi dalam proses penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dimaksud. Selain itu pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan bersifat padat modal dan padat teknologi, sedangkan ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan belum dapat memenuhi seluruh pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik sehingga perlu diberikan kesempatan yang lebih luas kepada badan usaha untuk berpartisipasi dalam penyediaan tenaga listrik. Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga listrik yang lebih efisien, perlu memberi kesempatan kepada badan usaha dan pengembang yang telah beroperasi untuk melakukan ekspansi penyediaan tenaga listrik pada sistem tenaga listrik setempat melalui mekanisme penunjukan langsung atau pemilihan langsung. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. II. PASAL ... II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 8

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 25

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “pemilihan langsung” adalah pemilihan penyedia tenaga listrik yang dilakukan dengan membandingkan paling sedikit 2 (dua) penawaran. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “penunjukan langsung” adalah metode pemilihan penyedia tenaga listrik dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia tenaga listrik. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c ... Huruf c Yang dimaksud dengan “kondisi krisis atau darurat penyediaan tenaga listrik” adalah kondisi dimana kapasitas penyediaan tenaga listrik tidak mencukupi kebutuhan beban di daerah tersebut yang dapat disebabkan antara lain karena pertumbuhan beban yang jauh melampaui kemampuan penyediaan tenaga listrik, bencana alam, dan/atau adanya konflik/kerusuhan. Huruf d Yang dimaksud dengan “lokasi yang sama” adalah apabila penambahan kapasitas pembangkitan tenaga listrik berada pada lokasi yang memiliki fasilitas yang dapat digunakan sebagian secara bersama-sama dengan pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Yang dimaksud dengan “pengembang” adalah badan usaha yang secara bersama-sama atau sendiri telah melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. Ayat (7) Yang dimaksud dengan “lokasi yang berbeda” adalah apabila penambahan kapasitas pembangkitan tenaga listrik berada pada lokasi yang tidak memiliki fasilitas yang dapat digunakan sebagian secara bersama-sama dengan pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi. Yang dimaksud dengan “sistem setempat” adalah sistem jaringan tenaga listrik dalam suatu sistem interkoneksi. Yang dimaksud dengan “pengembang yang berminat” adalah pengembang yang pernah membangun pembangkit di sistem setempat. Ayat (8) ... Ayat (8) Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5530

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 25

Pasal 8

Pasal 25

Peraturan turunan (8)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 Tahun 2018

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.011/2014

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 22 Tahun 2015

Isi peraturan

Kebijakan terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 25

Pasal 8

Pasal 25

Peraturan turunan (8)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 Tahun 2018

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.011/2014

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 22 Tahun 2015

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 25

Pasal 8

Pasal 25

Peraturan turunan (8)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 Tahun 2018

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.011/2014

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 22 Tahun 2015

Isi peraturan

Kebijakan terkait

Subsidi Listrik

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 25

Pasal 8

Pasal 25

Peraturan turunan (8)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 Tahun 2018

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.011/2014

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 22 Tahun 2015