Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2014
- Nomor
- 23
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 6
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5281); MEMUTUSKAN . . . SALINAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281), diubah sebagai berikut:
(3), dan ayat (4), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 75 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK I. UMUM Pertumbuhan permintaan tenaga listrik yang semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan pembangunan memerlukan infrastruktur ketenagalistrikan yang semakin bertumbuh dan berkembang. Dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tersebut perlu dilakukan perencanaan baik melalui penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah. Untuk mempercepat penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasonal, perlu dilakukan efisiensi dalam proses penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dimaksud. Selain itu pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan bersifat padat modal dan padat teknologi, sedangkan ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan belum dapat memenuhi seluruh pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik sehingga perlu diberikan kesempatan yang lebih luas kepada badan usaha untuk berpartisipasi dalam penyediaan tenaga listrik. Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga listrik yang lebih efisien, perlu memberi kesempatan kepada badan usaha dan pengembang yang telah beroperasi untuk melakukan ekspansi penyediaan tenaga listrik pada sistem tenaga listrik setempat melalui mekanisme penunjukan langsung atau pemilihan langsung. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. II. PASAL ... II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Cukup jelas. Angka 2
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “pemilihan langsung” adalah pemilihan penyedia tenaga listrik yang dilakukan dengan membandingkan paling sedikit 2 (dua) penawaran. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “penunjukan langsung” adalah metode pemilihan penyedia tenaga listrik dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia tenaga listrik. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c ... Huruf c Yang dimaksud dengan “kondisi krisis atau darurat penyediaan tenaga listrik” adalah kondisi dimana kapasitas penyediaan tenaga listrik tidak mencukupi kebutuhan beban di daerah tersebut yang dapat disebabkan antara lain karena pertumbuhan beban yang jauh melampaui kemampuan penyediaan tenaga listrik, bencana alam, dan/atau adanya konflik/kerusuhan. Huruf d Yang dimaksud dengan “lokasi yang sama” adalah apabila penambahan kapasitas pembangkitan tenaga listrik berada pada lokasi yang memiliki fasilitas yang dapat digunakan sebagian secara bersama-sama dengan pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Yang dimaksud dengan “pengembang” adalah badan usaha yang secara bersama-sama atau sendiri telah melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. Ayat (7) Yang dimaksud dengan “lokasi yang berbeda” adalah apabila penambahan kapasitas pembangkitan tenaga listrik berada pada lokasi yang tidak memiliki fasilitas yang dapat digunakan sebagian secara bersama-sama dengan pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi. Yang dimaksud dengan “sistem setempat” adalah sistem jaringan tenaga listrik dalam suatu sistem interkoneksi. Yang dimaksud dengan “pengembang yang berminat” adalah pengembang yang pernah membangun pembangkit di sistem setempat. Ayat (8) ... Ayat (8) Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5530
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)