DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021

Nomor: 20
Tahun: 2021
Ditetapkan: 6 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa bahan bakar minyak merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan kegiatan perekonomian, sehingga perlu pengaturan perhitungan dan penetapan harga jual eceran bahan bakar minyak guna meningkatkan kestabilan ekonomi dan sosial serta menjaga keterjangkauan masyarakat atas bahan bakar minyak;
b.bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 ten tang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat terhadap penetapan harga jual eceran bahan bakar minyak, sehingga perlu diganti; Menimbang MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANMENTERl ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PERHITUNGAN HARGAJUAL ECERAN BAHAN BAKARMINYAK MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Mengingat

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak; Mengingat

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal darr/atau diolah dari Minyak Burni.
2.Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan Iatau diolah dari Minyak Burni dan Iatau bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati iBiofuet; sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu, dan diberikan subsidi. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALTENTANGPERHITUNGANHARGAJUAL ECERAN BAHANBAKARMINYAK.
5.Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor43 Tahun 2018 ten tang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 83);
6.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289); Menetapkan
3.Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari Minyak Bumi dan/ atau bahan bakar yang berasal darr/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuen sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayahpenugasan dan tidak diberikan subsidi.
4.Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari Minyak Bumi danl atau bahan bakar yang berasal darr/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuen sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, dan tidak diberikan subsidi.
5.Harga Indeks Pasar BBMadalah harga produk BBMyang merupakan bagian dari biaya perolehan yang digunakan untuk menghitung harga dasar Jenis BBMTertentu dan Jenis BBMKhusus Penugasan.
6.Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Minyakdan Gas Bumi.
8.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Minyakdan Gas Bumi.

Pasal 2

(1)Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Tanah (Kerosene) di titik serah, untuk setiap liter merupakan nominal tetap yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai(PPN).
(2)Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Tanah (Kerosene) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap liter diberikan subsidi.
(3)Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari harga jual eceran setiap liter Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Tanah (Kerosene) tanpa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikurangi harga dasar setiap liter Jenis BBMTertentu untuk MinyakTanah (Kerosene).
(4)Harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan formula yang terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan, serta margin.
(5)Perhitungan harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4)untuk setiap bulan menggunakan rata-rata harga indeks pasar dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika dengan kurs beli Bank Indonesia periode tanggal 25 pada 1 (satu) bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 24 bulan berjalan.
(6)Perhitungan harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) sebagai dasar untuk menentukan harga dasar dan subsidi bulan berikutnya.
(1)Harga jual eceran Jenis BBMKhusus Penugasan di titik serah untuk setiap liter, dihitung dengan formula yang terdiri atas harga dasar ditambah biaya tambahan pendistribusian di wilayah penugasan sebesar 2% (dua persen) dari harga dasar, serta ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
(1)Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (Gas Oiij di titik serah, untuk setiap liter dihitung dengan formula yang terdiri atas harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikurangi subsidi, dan ditambah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
(2)Harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan formula yang terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan, serta margin.
(3)Perhitungan harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)untuk setiap bulan menggunakan rata-rata harga indeks pasar dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika dengan kurs beli Bank Indonesia periode tanggal 25 pada 1 (satu) bulan sebelumnya sarnpai dengan tanggal24 bulan berjalan untuk perhitungan harga dasar bulan berikutnya.
(4)Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada besaran subsidi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara danfatau perubahannya.
(5)Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen).
(6)Harga jual eceran J enis BBMTertentu jenis MinyakSolar (Gas Oil; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembulatan keatas sebesar Rp50,OO(limapuluh rupiah). Pasa15
(1)Direktur Jenderal melakukan evaluasi setiap bulan terhadap besaran perhitungan:
1. a.harga dasar Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Tanah (Kerosene) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4L jenis Minyak Solar (Gas Oiij sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
2. b.hargajual eceran Jenis BBMTertentu untuk Minyak Solar (Gas Oiij sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);dan
3. c.harga jual eceran Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(2)Harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan formula yang terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan, serta margin.
(3)Perhitungan harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)untuk setiap bulan menggunakan rata-rata harga indeks pasar dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerikadengan kurs beli Bank Indonesia periode tanggal 25 pada 1 (satu) bulan sebe1umnya sampai dengan tanggal24 bulan berjalan untuk perhitungan harga dasar bulan berikutnya.
(4)Besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (limapersen).
(5)Harga jual eceran Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembulatan keatas sebesar Rp50,OO(limapuluh rupiah).

Pasal 7

Menteri dapat menetapkan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBMKhusus Penugasan berbeda dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) dengan mempertimbangkan:

a.kernampuan keuangan negara;
b.kernampuan daya beli rnasyarakat; danJatau
c.ekonomiriiI dan sosial masyarakat. berdasarkan rapat koordinasi yang dipirnpin oleh menteri yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.

Pasal 6

(1)Menteri menetapkan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dan harga jual eceran Jenis BBM Khusus Penugasan.
(2)Dalam hal terdapat perubahan harga jual eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan harga jual eceran Jenis BBMTertentu dan harga jual eceran Jenis BBM Khusus Penugasan berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.
(2)Direktur Jenderal menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri setiap bulan.
(3)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan besaran perhitungan harga dasar kepada menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang keuangan setiap bulan.

Pasal 10

(1)Badan Usaha wajib melaporkan penetapan dan pelaksanaan harga jual eceran Jenis BBM Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 setiap bulan atau dalam hal terdapat perubahan dalam penetapan harga jual eceran Jenis BBM Umum kepada Menterimelalui Direktur Jenderal. Pasa19 Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan harga dasar Jenis BBM Umum danJatau Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum dengan mempertimbangkan:
1. a.kesinambungan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBMUmum;
2. b.stabilitas hargajual eceran Jenis BBMUmum; dan
3. c.ekonomiriil dan sosial masyarakat.

Pasal 8

(1)Harga jual eceran Jenis BBMUmum di titik serah untuk setiap liter, dihitung dan ditetapkan oleh Badan Usaha berdasarkan formula harga tertinggi yang terdiri atas harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN)dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)dengan margm paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari harga dasar.
(2)Harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan formula yang terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan, serta margin.
(3)Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah provinsi setempat.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1118), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABIII KETENTUANPENUTUP Pasal 11 Tata cara perhitungan, penyampaian laporan, dan evaluasi harga jual eceran Jenis BBM Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal.

(2)Direktur Jenderal melakukan evaluasi atas laporan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan terdapat ketidaksesuaian penghitungan dan Iatau penetapan harga jual eceran Jenis BBM Umum oleh Badan Usaha, Menteri memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. MINERAL BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 793 BENNY RIYANTO ttd. DlREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 2021 ARIFIN TASRIF ttd. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2021 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa bahan bakar minyak merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan kegiatan perekonomian, sehingga perlu pengaturan perhitungan dan penetapan harga jual eceran bahan bakar minyak guna meningkatkan kestabilan ekonomi dan sosial serta menjaga keterjangkauan masyarakat atas bahan bakar minyak;
b.bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 ten tang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat terhadap penetapan harga jual eceran bahan bakar minyak, sehingga perlu diganti; Menimbang MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANMENTERl ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PERHITUNGAN HARGAJUAL ECERAN BAHAN BAKARMINYAK MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Mengingat

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak; Mengingat

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal darr/atau diolah dari Minyak Burni.
2.Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan Iatau diolah dari Minyak Burni dan Iatau bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati iBiofuet; sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu, dan diberikan subsidi. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALTENTANGPERHITUNGANHARGAJUAL ECERAN BAHANBAKARMINYAK.
5.Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor43 Tahun 2018 ten tang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 83);
6.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289); Menetapkan
3.Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari Minyak Bumi dan/ atau bahan bakar yang berasal darr/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuen sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayahpenugasan dan tidak diberikan subsidi.
4.Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari Minyak Bumi danl atau bahan bakar yang berasal darr/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuen sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, dan tidak diberikan subsidi.
5.Harga Indeks Pasar BBMadalah harga produk BBMyang merupakan bagian dari biaya perolehan yang digunakan untuk menghitung harga dasar Jenis BBMTertentu dan Jenis BBMKhusus Penugasan.
6.Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Minyakdan Gas Bumi.
8.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Minyakdan Gas Bumi.

Pasal 2

(1)Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Tanah (Kerosene) di titik serah, untuk setiap liter merupakan nominal tetap yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai(PPN).
(2)Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Tanah (Kerosene) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap liter diberikan subsidi.
(3)Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari harga jual eceran setiap liter Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Tanah (Kerosene) tanpa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikurangi harga dasar setiap liter Jenis BBMTertentu untuk MinyakTanah (Kerosene).
(4)Harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan formula yang terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan, serta margin.
(5)Perhitungan harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4)untuk setiap bulan menggunakan rata-rata harga indeks pasar dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika dengan kurs beli Bank Indonesia periode tanggal 25 pada 1 (satu) bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 24 bulan berjalan.
(6)Perhitungan harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) sebagai dasar untuk menentukan harga dasar dan subsidi bulan berikutnya.
(1)Harga jual eceran Jenis BBMKhusus Penugasan di titik serah untuk setiap liter, dihitung dengan formula yang terdiri atas harga dasar ditambah biaya tambahan pendistribusian di wilayah penugasan sebesar 2% (dua persen) dari harga dasar, serta ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
(1)Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (Gas Oiij di titik serah, untuk setiap liter dihitung dengan formula yang terdiri atas harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikurangi subsidi, dan ditambah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
(2)Harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan formula yang terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan, serta margin.
(3)Perhitungan harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)untuk setiap bulan menggunakan rata-rata harga indeks pasar dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika dengan kurs beli Bank Indonesia periode tanggal 25 pada 1 (satu) bulan sebelumnya sarnpai dengan tanggal24 bulan berjalan untuk perhitungan harga dasar bulan berikutnya.
(4)Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada besaran subsidi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara danfatau perubahannya.
(5)Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen).
(6)Harga jual eceran J enis BBMTertentu jenis MinyakSolar (Gas Oil; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembulatan keatas sebesar Rp50,OO(limapuluh rupiah). Pasa15
(1)Direktur Jenderal melakukan evaluasi setiap bulan terhadap besaran perhitungan:
1. a.harga dasar Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Tanah (Kerosene) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4L jenis Minyak Solar (Gas Oiij sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
2. b.hargajual eceran Jenis BBMTertentu untuk Minyak Solar (Gas Oiij sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);dan
3. c.harga jual eceran Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(2)Harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan formula yang terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan, serta margin.
(3)Perhitungan harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)untuk setiap bulan menggunakan rata-rata harga indeks pasar dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerikadengan kurs beli Bank Indonesia periode tanggal 25 pada 1 (satu) bulan sebe1umnya sampai dengan tanggal24 bulan berjalan untuk perhitungan harga dasar bulan berikutnya.
(4)Besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (limapersen).
(5)Harga jual eceran Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembulatan keatas sebesar Rp50,OO(limapuluh rupiah).

Pasal 7

a.kernampuan keuangan negara;
b.kernampuan daya beli rnasyarakat; danJatau
c.ekonomiriiI dan sosial masyarakat. berdasarkan rapat koordinasi yang dipirnpin oleh menteri yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.

Pasal 6

(1)Menteri menetapkan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dan harga jual eceran Jenis BBM Khusus Penugasan.
(2)Dalam hal terdapat perubahan harga jual eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan harga jual eceran Jenis BBMTertentu dan harga jual eceran Jenis BBM Khusus Penugasan berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.
(2)Direktur Jenderal menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri setiap bulan.
(3)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan besaran perhitungan harga dasar kepada menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang keuangan setiap bulan.

Pasal 10

(1)Badan Usaha wajib melaporkan penetapan dan pelaksanaan harga jual eceran Jenis BBM Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 setiap bulan atau dalam hal terdapat perubahan dalam penetapan harga jual eceran Jenis BBM Umum kepada Menterimelalui Direktur Jenderal. Pasa19 Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan harga dasar Jenis BBM Umum danJatau Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum dengan mempertimbangkan:
1. a.kesinambungan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBMUmum;
2. b.stabilitas hargajual eceran Jenis BBMUmum; dan
3. c.ekonomiriil dan sosial masyarakat.

Pasal 8

(1)Harga jual eceran Jenis BBMUmum di titik serah untuk setiap liter, dihitung dan ditetapkan oleh Badan Usaha berdasarkan formula harga tertinggi yang terdiri atas harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN)dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)dengan margm paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari harga dasar.
(2)Harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan formula yang terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan, serta margin.
(3)Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah provinsi setempat.

Pasal 12

(2)Direktur Jenderal melakukan evaluasi atas laporan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan terdapat ketidaksesuaian penghitungan dan Iatau penetapan harga jual eceran Jenis BBM Umum oleh Badan Usaha, Menteri memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. MINERAL BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 793 BENNY RIYANTO ttd. DlREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 2021 ARIFIN TASRIF ttd. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2021 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 8

Pasal 12

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 8

Pasal 12

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2009