DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 44 Tahun 2018

Nomor: 44
Tahun: 2018
Ditetapkan: 8 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.
3.Satuan Organisasi adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.
4.Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
5.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan capaian kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. www.peraturan.go.id 2018, No. 1431
6.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai, yang disusun dan disepakati bersama antara Pegawai dengan pejabat sebagai atasan Pegawai yang bersangkutan.
7.Jam Kerja adalah jam kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Hari Kerja di lingkungan lembaga pemerintah.
8.Hari Kerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Hari Kerja adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.
9.Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengikuti pendidikan formal perguruan tinggi pada jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
10.Kementerian adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
12.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan di lingkungan Kementerian termasuk Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional.
13.Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Pertimbangan Kepegawaian. www.peraturan.go.id 2018, No. 1431

BAB II

PENERIMA TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

Pegawai selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

Pasal 3

(1)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selain diberikan kepada Pegawai juga diberikan kepada Menteri dan Wakil Menteri selama masih aktif menjalankan tugas jabatannya.
(2)Tunjangan Kinerja bagi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian.
(3)Tunjangan Kinerja bagi Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 135% (seratus tiga puluh lima persen) dari Tunjangan Kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian.

Pasal 4

(1)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Pegawai yang bekerja secara penuh pada Satuan Organisasi, termasuk:
1. a.PNS kementerian/lembaga lain yang ditugaskan pada Satuan Organisasi;
2. b.pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan;
3. c.pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar;
4. d.pegawai yang melaksanakan cuti, kecuali cuti di luar tanggungan negara;
5. e.pegawai yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kewajiban;
6. f.calon PNS; dan www.peraturan.go.id 2018, No. 1431
7. g.Staf Khusus Menteri.
(2)Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) dari Kelas Jabatan dan dibayarkan terhitung mulai tanggal ditetapkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas oleh pejabat yang berwenang.
(2)Staf Khusus Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, diberikan Tunjangan Kinerja setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Eselon I.b.

Pasal 6

Pejabat struktural eselon I.a yang dialihtugaskan pada jabatan Staf Ahli tetap diberikan Tunjangan Kinerja eselon I.a.

Pasal 7

(1)Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 diangkat sebagai:
1. a.pelaksana tugas diberikan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 2,5% (dua koma lima persen) setiap Hari Kerja dari besaran Kelas Jabatan pelaksana tugas yang didudukinya; atau
2. b.pelaksana harian diberikan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua persen) setiap Hari Kerja dari besaran Kelas Jabatan pelaksana harian yang didudukinya.
(2)Tambahan Tunjangan Kinerja bagi pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan harus menduduki jabatan selaku pelaksana harian dalam jangka waktu paling sedikit 7 (tujuh) Hari Kerja. www.peraturan.go.id 2018, No. 1431

Pasal 8

(1)Pegawai yang menduduki jabatan rangkap yaitu jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas dengan jabatan fungsional yang tugas dan fungsi berkaitan erat dengan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Tunjangan Kinerjanya diberikan yang lebih besar berdasarkan Kelas Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Bagi Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.
(3)Dalam hal tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih besar daripada Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatannya, yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya.

Pasal 9

(1)Pegawai yang menduduki jabatan fungsional, Tunjangan Kinerjanya diberikan berdasarkan Kelas Jabatan pada jenjang jabatan sesuai dengan peta jabatan masing- masing Satuan Organisasi.
(2)Pegawai yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan lebih dari 6 (enam) bulan atau melaksanakan Tugas Belajar yang dibebaskan dari tugas rutin kedinasan maka:
1. a.Pegawai yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional; dan
2. b.Tunjangan Kinerja diberikan sesuai dengan Kelas Jabatan pelaksana yang didudukinya setelah diberhentikan dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan www.peraturan.go.id 2018, No. 1431 administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional.

Pasal 10

Pegawai yang mengalami promosi dan/atau mutasi jabatan yang mengakibatkan perubahan pada Kelas Jabatannya, Tunjangan Kinerja diberikan sesuai dengan Kelas Jabatan yang baru terhitung mulai bulan berikutnya.

Pasal 11

(1)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada Pegawai yang:
1. a.tidak mempunyai jabatan tertentu;
2. b.diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
3. c.diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;
4. d.diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
5. e.menjadi Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
(2)Dalam hal Pegawai diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib maka Tunjangan Kinerja tidak diberikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak surat keputusan pemberhentian sementara dari jabatan negeri/penonaktifan ditetapkan.
(3)Tunjangan Kinerja dapat diberikan kembali kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan www.peraturan.go.id 2018, No. 1431 tidak bersalah atau surat keputusan pemberhentian sementara dari jabatan negeri/penonaktifan dicabut.

BAB III

PENGHITUNGAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 12

Besaran Tunjangan Kinerja ditentukan berdasarkan Kelas Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.
3.Satuan Organisasi adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.
4.Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
5.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan capaian kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. www.peraturan.go.id 2018, No. 1431
6.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai, yang disusun dan disepakati bersama antara Pegawai dengan pejabat sebagai atasan Pegawai yang bersangkutan.
7.Jam Kerja adalah jam kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Hari Kerja di lingkungan lembaga pemerintah.
8.Hari Kerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Hari Kerja adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.
9.Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengikuti pendidikan formal perguruan tinggi pada jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
10.Kementerian adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
12.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan di lingkungan Kementerian termasuk Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional.
13.Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Pertimbangan Kepegawaian. www.peraturan.go.id 2018, No. 1431

BAB II

PENERIMA TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

Pegawai selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

Pasal 3

(1)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selain diberikan kepada Pegawai juga diberikan kepada Menteri dan Wakil Menteri selama masih aktif menjalankan tugas jabatannya.
(2)Tunjangan Kinerja bagi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian.
(3)Tunjangan Kinerja bagi Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 135% (seratus tiga puluh lima persen) dari Tunjangan Kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian.

Pasal 4

(1)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Pegawai yang bekerja secara penuh pada Satuan Organisasi, termasuk:
1. a.PNS kementerian/lembaga lain yang ditugaskan pada Satuan Organisasi;
2. b.pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan;
3. c.pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar;
4. d.pegawai yang melaksanakan cuti, kecuali cuti di luar tanggungan negara;
5. e.pegawai yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kewajiban;
6. f.calon PNS; dan www.peraturan.go.id 2018, No. 1431
7. g.Staf Khusus Menteri.
(2)Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) dari Kelas Jabatan dan dibayarkan terhitung mulai tanggal ditetapkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas oleh pejabat yang berwenang.
(2)Staf Khusus Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, diberikan Tunjangan Kinerja setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Eselon I.b.

Pasal 6

Pejabat struktural eselon I.a yang dialihtugaskan pada jabatan Staf Ahli tetap diberikan Tunjangan Kinerja eselon I.a.

Pasal 7

(1)Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 diangkat sebagai:
1. a.pelaksana tugas diberikan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 2,5% (dua koma lima persen) setiap Hari Kerja dari besaran Kelas Jabatan pelaksana tugas yang didudukinya; atau
2. b.pelaksana harian diberikan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua persen) setiap Hari Kerja dari besaran Kelas Jabatan pelaksana harian yang didudukinya.
(2)Tambahan Tunjangan Kinerja bagi pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan harus menduduki jabatan selaku pelaksana harian dalam jangka waktu paling sedikit 7 (tujuh) Hari Kerja. www.peraturan.go.id 2018, No. 1431

Pasal 8

(1)Pegawai yang menduduki jabatan rangkap yaitu jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas dengan jabatan fungsional yang tugas dan fungsi berkaitan erat dengan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Tunjangan Kinerjanya diberikan yang lebih besar berdasarkan Kelas Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Bagi Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.
(3)Dalam hal tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih besar daripada Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatannya, yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya.

Pasal 9

(1)Pegawai yang menduduki jabatan fungsional, Tunjangan Kinerjanya diberikan berdasarkan Kelas Jabatan pada jenjang jabatan sesuai dengan peta jabatan masing- masing Satuan Organisasi.
(2)Pegawai yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan lebih dari 6 (enam) bulan atau melaksanakan Tugas Belajar yang dibebaskan dari tugas rutin kedinasan maka:
1. a.Pegawai yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional; dan
2. b.Tunjangan Kinerja diberikan sesuai dengan Kelas Jabatan pelaksana yang didudukinya setelah diberhentikan dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan www.peraturan.go.id 2018, No. 1431 administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional.

Pasal 10

Pasal 11

(1)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada Pegawai yang:
1. a.tidak mempunyai jabatan tertentu;
2. b.diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
3. c.diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;
4. d.diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
5. e.menjadi Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
(2)Dalam hal Pegawai diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib maka Tunjangan Kinerja tidak diberikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak surat keputusan pemberhentian sementara dari jabatan negeri/penonaktifan ditetapkan.
(3)Tunjangan Kinerja dapat diberikan kembali kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan www.peraturan.go.id 2018, No. 1431 tidak bersalah atau surat keputusan pemberhentian sementara dari jabatan negeri/penonaktifan dicabut.

BAB III

PENGHITUNGAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 12

Besaran Tunjangan Kinerja ditentukan berdasarkan Kelas Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2026

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2026

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2021