DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, pembentukan, kedudukan, jangka waktu berdiri, dan anak perusahaan, kegiatan usaha, modal dan saham, organ perseroda, RUPS, penggunaan laba, pembinaan dan pengawasan, pembubaran, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sumber daya alam minyak dan gas bumi yang dimiliki Kabupaten berpotensi untuk dikelola serta dimanfaatkan guna menunjang pembangunan Kabupaten secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa dalam upaya menggali potensi untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pengelolaan serta pemanfaatan minyak dan gas bumi, Pemerintah Kabupaten mendirikan Badan Usaha Milik Daerah;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b dan

Mengingat

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 ten tang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan pengelolaan sumber daya alam dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan kepada setiap Badan Usaha hanya diberikan 1 (satu) wilayah kerja;

e.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, atas suatu kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh Kontraktor Kontra Kerja Sarna, Badan usaha Milik Oaerah dimaksud diberikan participating interest sebesar 10 % (sepuluh persen);
f.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milih Oaerah, Pendirian BUMO ditetapkan dengan Peraturan Oaerah;
g.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Oaerah ten tang Pembentukan Badan Usaha Milik Oaerah PT. Muba Energi Maju Berjaya (Perseroda);

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Oaerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 ten tang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4152);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kaIi diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 ten tang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 ten tang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara 5047);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 39);
8.Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 ten tang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 % (sepuluh persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1795);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 ten tang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan, dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155); DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUAPTEN MUSI BANYUASIN dan BUPATI MUSI BANYUASIN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. MUBA ENERGI MAJU BERJAYA (PERSERODA). 3

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin.
3.Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kabupaten Musi Banyuasin.
5.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang dibentuk oleh BUMD yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per sen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
6.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik Daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
7.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar.
8.Dewan Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau secara khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.
9.Direksi adalah organ Perseroda yang berwenang dan 4 bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroda untuk kepentingan Perseroda, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroda serta mewakili Perseroda baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10.Anggaran Oasar adalah Anggaran Oasar Perseroda.
11.Akta Pendirian adalah Akta Pend irian Perseroda.
12.Participating Interest adalah besaran maksimal participating interest pada Kontrak Kerja Sarna yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor kepada BUMO atau Badan Usaha Milik Negara.
13.Penyertaan Modal Oaerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Kabupaten pad a Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
14.Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pad a kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi. 5

(1)PT. Muba Energi Maju Berjaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkedudukan di Kabupaten.
(2)Pend irian dan Operasional BUMO PT. Muba Energi Maju Berjaya (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai BUMO dan Perseroan Terbatas.
(1)Oalam mengembangkan usahanya PT. Muba Energi Maju Berjaya (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan.
(2)Anak perusahaan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) untuk mengelola Participating Interest di wilayah kerja baru atau wilayah kerja lain.
(3)Oalam membentuk anak perusahaan, PT. Muba Energi Maju Berjaya (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEGIATANUSAHA

Pasal 7

(1)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan kegiatan usaha dibidang minyak dan gas 6 bumi.
(2)Bidang usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) secara rind diatur dalam akta pendirian. BABIV MODAL DAN SAHAM Pasal 8
(1)Pemegang Saham BUMD PT. Muba Energi Maju Berjaya (Perseroda) adalah Pemerintah Kabupaten.
(2)Modal dasar BUMD PT. Muba Energi Maju Berjaya (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp.l.OOO.OOO.OOO,- (satu milyar Rupiah).
(3)Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) modal yang ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau 25 % (dua puluh lima Persen) dari modal dasar.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan modal dasar dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3)diatur dalam Anggaran Dasar. BABV ORGANPERSERODA Umum Pasal 9
(1)Pengurusan Perseroda dilakukan oleh Organ Perseroda.
(2)Organ Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.RUPS;
2. b.Komisaris; dan
3. c.Direksi.
(3)Setiap orang dalam pengurusan Perseroda dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan ke1uarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karen a perkawinan. 7
(4)Ketentuan mengenal dimaksud pada ayat (2) Perundang- Undangan. Organ Perseroda sebagaimana sesuai dengan ketentuan Peraturan
(1)RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perseroda.
(2)RUPS diadakan paling sedikit I (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3)RUPS Tahunan diadakan paling lambat 6 (enarn) bulan setelah tahun buku.
(4)RUPS lainnya diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(5)Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

Pasal 11

(1)Jumlah anggota komisaris paling banyak sarna dengan jumlah Direksi.
(2)Untuk diangkat menjadi Komisaris paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
2. b.berakhlak dan moral yang baik;
3. c.memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perseroda;
4. d.memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
5. e.berijazah paling rendah Strata 1 (S-I);
6. f.berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pad a saat mendaftar pertama kali;
7. g.tidak pernah dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan hukum tetap berkaitan dengan:
  1. 1.dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatanya pernah 8 melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau Daerah dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
  2. 2.tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
8. h.tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
9. i.syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan ten tang Perseroan Terbatas.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian serta masa jabatan, tugas dan wewenang Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)Jumlah anggota Direksi dipimpin oleh paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
(2)Untuk diangkat menjadi Direksi paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
2. b.berakhlak dan moral yang baik;
3. c.sehat jasmani dan rohani;
4. d.memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, dan berdedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perseroda;
5. e.berijazah paling rendah Strata 1 (S-I);
6. f.memiliki pengetahuan yang memadai dibidangnya;
7. g.berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
8. h.pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin;
9. i.tidak pernah dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan hukum tetap berkaitan dengan: 9
  1. 1.dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatanya pernah melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau Oaerah dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
  2. 2.tindak pidana penyalahgunaan narkoba; J. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
10. k.syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan ten tang Perseroan Terbatas.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Oireksi diatur dalam Anggaran Oasar Perusahaan Perseroda sesuai ketentuan peraturang perundang-undangan.

Pasal 13

(1)Tahun Buku perusahaan adalah tahun takwin.
(2)Oireksi bersama jajaran perusahaan wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan anggaran dasar.
(3)Oireksi wajib menyusun RKA BUMO yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)RKA BUMO sebagaimana dimaksud pad a ayat (3), wajib disusun oleh Oireksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama Komisaris dan disahkan oleh RUPS.
(5)Mekanisme penyusunan Rencana Bisnis dan RKA BUMO berpedoman pad a peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1)Komisaris wajib menyusun laporan triwulan dan laporan tahunan.
(2)Oireksi wajib menyusun laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
(3)Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 10 terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.
(4)Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani bersama Oireksi dan Komisaris.
(5)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pad a ayat (3) wajib dilakukan audit oleh auditor independen
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan-Iaporan BUMO berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGUNAANLABA

Pasal 15

(1)Laba bersih sesuai hasil keputusan RUPS dibagikan untuk:
1. a.pemegang saham (dividen) sebesar 65%;
2. b.cadangan wajib sebesar 25%; dan
3. c.cadangan lainnya sebesarlO%.
(2)Oividen yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten sesual hasil keputusan RUPS disetorkan ke Rekening Kas Umum Oaerah setelah dikurangi pajak.

BAB VII

PEMBINAANDANPENGAWASAN

Pasal 16

Kabupaten melakukan pembinaan BUMO PT. Muba Energi Maju

(1)Pemerin tah pengurusan (Perseroda).
(2)Pembinaan sebagaimana dilaksanakan oleh : dimaksud pada terhadap Berjaya ayat (1)
1. a.Sekretaris Oaerah;
2. b.pejabat pad a Sekretariat Oaerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis ; dan
3. c.pejabat pad a Pemerintah Oaerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Oaerah.
(3)Pemerintah Kabupaten dapat membentuk Badan Pembina II BUMD.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan Badan Pembina BUMD akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Daerah.

Pasal 17

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

(2)huruf a melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan pad a kebijakan yang bersifat strategis.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 118 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 118 Tahun 2018