Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin.
3.Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kabupaten Musi Banyuasin.
5.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang dibentuk oleh BUMD yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per sen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
6.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik Daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
7.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar.
8.Dewan Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau secara khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.
9.Direksi adalah organ Perseroda yang berwenang dan 4 bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroda untuk kepentingan Perseroda, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroda serta mewakili Perseroda baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10.Anggaran Oasar adalah Anggaran Oasar Perseroda.
11.Akta Pendirian adalah Akta Pend irian Perseroda.
12.Participating Interest adalah besaran maksimal participating interest pada Kontrak Kerja Sarna yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor kepada BUMO atau Badan Usaha Milik Negara.
13.Penyertaan Modal Oaerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Kabupaten pad a Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
14.Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pad a kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.
Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal2 Maksud dan Tujuan dibentuknya BUMO ini adalah untuk melaksanakan usaha kegiatan hulu minyak dan gas bumi untuk mendapatkan partisipating interest (PI). BAB II PEMBENTUKAN,KEOUOUKAN,JANGKA WAKTUBERDIRI, DANANAKPERUSAHAAN Bagian Kesatu Pembentukan Pasal3 Oengan Peraturan Oaerah ini dibentuk dan didirikan BUMO yang berbadan hukum Perseroan Terbatas dengan nama PT. Muba Energi Maju Berjaya (Perseroda). 5 Bagian Kedua Kedudukan Pasal4
(1)PT. Muba Energi Maju Berjaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkedudukan di Kabupaten.
(2)Pend irian dan Operasional BUMO PT. Muba Energi Maju Berjaya (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai BUMO dan Perseroan Terbatas.
Bagian Ketiga Jangka Waktu Berdiri Pasal5 Jangka waktu berdiri BUMO PT. Muba Energi Maju Berjaya (Perseroda) yaitu selama melakukan kegiatan usaha. Bagian Keempat Anak Perusahaan Pasal6
(1)Oalam mengembangkan usahanya PT. Muba Energi Maju Berjaya (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan.
(2)Anak perusahaan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) untuk mengelola Participating Interest di wilayah kerja baru atau wilayah kerja lain.
(3)Oalam membentuk anak perusahaan, PT. Muba Energi Maju Berjaya (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB III KEGIATANUSAHA