DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 28 Februari 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 2014, No.274 2
3.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
8.Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022); 10.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap 2014, No.274 3 Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
2.Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.
3.Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan Pascatambang.
4.Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
5.Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
6.IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
7.IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
8.IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai 2014, No.274 4 pelaksanaan IUP Ekplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
9.IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Ekplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
10.Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
11.Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan Pascatambang.
12.Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
13.Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
14.Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.
15.Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus.
16.Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan Reklamasi.
17.Jaminan Pascatambang adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan Pascatambang.
18.Dokumen Lingkungan Hidup adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan, atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan.
19.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan Mineral dan Batubara. 2014, No.274 5
20.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Mineral dan Batubara.

BAB II

PELAKSANAAN PASCATAMBANG

Pasal 2

(1)Pelaksanaan Reklamasi oleh Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib memenuhi prinsip:
1. a.perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pertambangan; dan
2. b.keselamatan dan kesehatan kerja.
(2)Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang oleh Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip:
1. a.perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pertambangan;
2. b.keselamatan dan kesehatan kerja; dan
3. c.konservasi Mineral dan Batubara.
(3)Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
1. a.perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;
3. c.penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan samping dan/atau tanah/batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya;
4. d.pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya;
5. e.memperhatikan nilai sosial dan budaya setempat; dan
6. f.perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja/ buruh; dan
2. b.perlindungan setiap pekerja/buruh dari penyakit akibat kerja.
(5)Prinsip konservasi Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: 2014, No.274 6
1. a.Penambangan yang optimum;
2. b.penggunaan metode dan teknologi pengolahan dan/atau pemurnian yang efektif dan efisien;
3. c.pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marjinal, Mineral kadar rendah, dan Mineral ikutan serta Batubara kualitas rendah; dan
4. d.pendataan sumber daya serta cadangan Mineral dan Batubara yang tidak tertambang serta sisa pengolahan dan/atau pemurnian.

Pasal 3

(1)Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib mengintegrasikan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pertambangan serta prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dengan rencana kegiatan Eksplorasi dan Dokumen Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib mengintegrasikan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pertambangan, prinsip keselamatan dan kesehatan kerja, dan prinsip konservasi Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dengan perencanaan Penambangan yang disusun dalam laporan hasil Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMANTAUAN

Pasal 4

(1)Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan Eksplorasi wajib menyusun rencana Reklamasi tahap Eksplorasi berdasarkan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2)Rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib memenuhi prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) serta harus mempertimbangkan:
1. a.metode Eksplorasi;
2. b.kondisi spesifik wilayah setempat; dan
3. c.ketentuan peraturan perundang-undangan. 2014, No.274 7

Pasal 5

(1)Metode Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, antara lain meliputi kegiatan:
1. a.pemetaan geologi;
2. b.pemercontohan dengan jarak yang lebar;
3. c.pembuatan paritan; dan
4. d.pengeboran.
(2)Kegiatan Eksplorasi dengan metode Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyebabkan lahan terganggu, antara lain meliputi lubang pengeboran, sumur uji, parit uji, dan/atau fasilitas penunjang Eksplorasi.

Pasal 6

(1)Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan Studi Kelayakan wajib menyusun rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi dan rencana Pascatambang berdasarkan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2)Rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi dan rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) serta harus mempertimbangkan:
1. a.sistem dan metode Penambangan berdasarkan hasil Studi Kelayakan;
2. b.kondisi spesifik wilayah setempat; dan
3. c.ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Sistem dan metode Penambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.tambang terbuka; dan
2. b.tambang bawah tanah.
(2)Kegiatan Operasi Produksi dengan sistem dan metode Penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyebabkan lahan terganggu, antara lain meliputi:
1. a.area Penambangan;
2. b.tempat penimbunan batuan samping dan/atau tanah/batuan penutup; 2014, No.274 8
3. c.tempat penimbunan tanah zona pengakaran;
4. d.tempat penimbunan komoditas tambang;
5. e.jalan tambang dan/atau jalan angkut;
6. f.instalasi dan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian;
7. g.fasilitas penunjang;
8. h.kantor dan perumahan;
9. i.pelabuhan khusus/dermaga; dan/atau
10. j.lahan penimbunan dan/atau pengendapan tailing.

Pasal 8

Kondisi spesifik wilayah setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:

a.status lahan;
b.bentuk ekosistem;
c.kondisi keanekaragaman hayati; dan
d.kondisi sosial dan budaya.

Pasal 9

Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan Pasal 6 ayat (2) huruf c antara lain meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil sepanjang berkaitan dengan Reklamasi dan Pascatambang.

Pasal 10

(1)Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyusun rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sesuai dengan jangka waktu kegiatan Eksplorasi dengan rincian tahunan.
(2)Rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.tata guna lahan sebelum dan sesudah kegiatan Eksplorasi;
2. b.rencana pembukaan lahan kegiatan Eksplorasi yang menyebabkan lahan terganggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); 2014, No.274 9
3. c.program Reklamasi tahap Eksplorasi;
4. d.kriteria keberhasilan Reklamasi tahap Eksplorasi meliputi standar keberhasilan penatagunaan lahan, revegetasi, dan penyelesaian akhir; dan
5. e.rencana biaya Reklamasi tahap Eksplorasi.
(3)Rencana biaya Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dihitung berdasarkan:
1. a.biaya langsung, terdiri atas biaya:
  1. 1.penatagunaan lahan; dan
  2. 2.revegetasi;
2. b.biaya tidak langsung, terdiri atas biaya:
  1. 1.mobilisasi dan demobilisasi alat;
  2. 2.perencanaan Reklamasi;
  3. 3.administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai pelaksana Reklamasi tahap Eksplorasi; dan
  4. 4.supervisi.
(4)Rencana biaya Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menutup seluruh biaya pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi termasuk pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi yang dilakukan oleh pihak ketiga.
(5)Penentuan biaya Reklamasi tahap Eksplorasi dihitung berdasarkan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi seluas lahan yang dibuka untuk kegiatan Eksplorasi.

Pasal 11

(1)Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyampaikan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum memulai kegiatan Eksplorasi.
(2)Rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Rencana Reklamasi Tahap Eksplorasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 2014, No.274 10

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 2014, No.274 2
3.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
8.Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022); 10.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap 2014, No.274 3 Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
2.Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.
3.Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan Pascatambang.
4.Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
5.Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
6.IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
7.IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
8.IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai 2014, No.274 4 pelaksanaan IUP Ekplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
9.IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Ekplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
10.Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
11.Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan Pascatambang.
12.Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
13.Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
14.Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.
15.Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus.
16.Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan Reklamasi.
17.Jaminan Pascatambang adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan Pascatambang.
18.Dokumen Lingkungan Hidup adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan, atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan.
19.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan Mineral dan Batubara. 2014, No.274 5
20.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Mineral dan Batubara.

BAB II

PELAKSANAAN PASCATAMBANG

Pasal 2

(1)Pelaksanaan Reklamasi oleh Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib memenuhi prinsip:
1. a.perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pertambangan; dan
2. b.keselamatan dan kesehatan kerja.
(2)Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang oleh Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip:
1. a.perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pertambangan;
2. b.keselamatan dan kesehatan kerja; dan
3. c.konservasi Mineral dan Batubara.
(3)Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
1. a.perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;
3. c.penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan samping dan/atau tanah/batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya;
4. d.pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya;
5. e.memperhatikan nilai sosial dan budaya setempat; dan
6. f.perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja/ buruh; dan
2. b.perlindungan setiap pekerja/buruh dari penyakit akibat kerja.
(5)Prinsip konservasi Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: 2014, No.274 6
1. a.Penambangan yang optimum;
2. b.penggunaan metode dan teknologi pengolahan dan/atau pemurnian yang efektif dan efisien;
3. c.pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marjinal, Mineral kadar rendah, dan Mineral ikutan serta Batubara kualitas rendah; dan
4. d.pendataan sumber daya serta cadangan Mineral dan Batubara yang tidak tertambang serta sisa pengolahan dan/atau pemurnian.

Pasal 3

(1)Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib mengintegrasikan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pertambangan serta prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dengan rencana kegiatan Eksplorasi dan Dokumen Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib mengintegrasikan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pertambangan, prinsip keselamatan dan kesehatan kerja, dan prinsip konservasi Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dengan perencanaan Penambangan yang disusun dalam laporan hasil Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMANTAUAN

Pasal 4

(1)Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan Eksplorasi wajib menyusun rencana Reklamasi tahap Eksplorasi berdasarkan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2)Rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib memenuhi prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) serta harus mempertimbangkan:
1. a.metode Eksplorasi;
2. b.kondisi spesifik wilayah setempat; dan
3. c.ketentuan peraturan perundang-undangan. 2014, No.274 7

Pasal 5

(1)Metode Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, antara lain meliputi kegiatan:
1. a.pemetaan geologi;
2. b.pemercontohan dengan jarak yang lebar;
3. c.pembuatan paritan; dan
4. d.pengeboran.
(2)Kegiatan Eksplorasi dengan metode Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyebabkan lahan terganggu, antara lain meliputi lubang pengeboran, sumur uji, parit uji, dan/atau fasilitas penunjang Eksplorasi.

Pasal 6

(1)Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan Studi Kelayakan wajib menyusun rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi dan rencana Pascatambang berdasarkan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2)Rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi dan rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) serta harus mempertimbangkan:
1. a.sistem dan metode Penambangan berdasarkan hasil Studi Kelayakan;
2. b.kondisi spesifik wilayah setempat; dan
3. c.ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Sistem dan metode Penambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.tambang terbuka; dan
2. b.tambang bawah tanah.
(2)Kegiatan Operasi Produksi dengan sistem dan metode Penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyebabkan lahan terganggu, antara lain meliputi:
1. a.area Penambangan;
2. b.tempat penimbunan batuan samping dan/atau tanah/batuan penutup; 2014, No.274 8
3. c.tempat penimbunan tanah zona pengakaran;
4. d.tempat penimbunan komoditas tambang;
5. e.jalan tambang dan/atau jalan angkut;
6. f.instalasi dan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian;
7. g.fasilitas penunjang;
8. h.kantor dan perumahan;
9. i.pelabuhan khusus/dermaga; dan/atau
10. j.lahan penimbunan dan/atau pengendapan tailing.

Pasal 8

Kondisi spesifik wilayah setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:

a.status lahan;
b.bentuk ekosistem;
c.kondisi keanekaragaman hayati; dan
d.kondisi sosial dan budaya.

Pasal 9

Pasal 10

(1)Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyusun rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sesuai dengan jangka waktu kegiatan Eksplorasi dengan rincian tahunan.
(2)Rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.tata guna lahan sebelum dan sesudah kegiatan Eksplorasi;
2. b.rencana pembukaan lahan kegiatan Eksplorasi yang menyebabkan lahan terganggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); 2014, No.274 9
3. c.program Reklamasi tahap Eksplorasi;
4. d.kriteria keberhasilan Reklamasi tahap Eksplorasi meliputi standar keberhasilan penatagunaan lahan, revegetasi, dan penyelesaian akhir; dan
5. e.rencana biaya Reklamasi tahap Eksplorasi.
(3)Rencana biaya Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dihitung berdasarkan:
1. a.biaya langsung, terdiri atas biaya:
  1. 1.penatagunaan lahan; dan
  2. 2.revegetasi;
2. b.biaya tidak langsung, terdiri atas biaya:
  1. 1.mobilisasi dan demobilisasi alat;
  2. 2.perencanaan Reklamasi;
  3. 3.administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai pelaksana Reklamasi tahap Eksplorasi; dan
  4. 4.supervisi.
(4)Rencana biaya Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menutup seluruh biaya pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi termasuk pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi yang dilakukan oleh pihak ketiga.
(5)Penentuan biaya Reklamasi tahap Eksplorasi dihitung berdasarkan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi seluas lahan yang dibuka untuk kegiatan Eksplorasi.

Pasal 11

(1)Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyampaikan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum memulai kegiatan Eksplorasi.
(2)Rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Rencana Reklamasi Tahap Eksplorasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 2014, No.274 10

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lembata No. 4 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 24 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 63 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lembata No. 4 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 24 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 63 Tahun 2016