Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 76
menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
2014, No.274 2
552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022); 10.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap 2014, No.274 3 Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
2014, No.274 5
BAB II PRINSIP-PRINSIP
BAB II
dan
2014, No.274 6
dan
BAB III PENYUSUNAN RENCANA REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
BAB III
2014, No.274 7
2014, No.274 8
Kondisi spesifik wilayah setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan Pasal 6 ayat (2) huruf c antara lain meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil sepanjang berkaitan dengan Reklamasi dan Pascatambang. Bagian Kedua Penyusunan Rencana Reklamasi Paragraf 1 Rencana Reklamasi Tahap Eksplorasi
2014, No.274 9
2014, No.274 10 Paragraf 2 Rencana Reklamasi Tahap Operasi Produksi
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)