DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lembata No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 158

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang: Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Ruang Lingkup; Golongan Mineral bukan Logam dan Batuan; Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan; Wilayah Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan; Perizinan; Berakhirnya IUP dan IPR; Usaha Jasa Pertambangan; Hak dan Kewajiban; Larangan; Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan; Reklamasi dan Pascatambang; Pembinaan dan Pengawasan; Penggunaan Tanah Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan; Perlindungan dan Peran Serta Masyarakat; Sanksi Administrasi; Denda; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kegiatan penambangan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, sehingga diperlukan pengelolaan yang baik, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang – Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967); 2

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489); 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
12.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;
13.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
14.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 274);
15.Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1329 K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Nusa Tenggara;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 14); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA dan BUPATI LEMBATA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3.Bupati adalah Bupati Lembata.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata.
5.Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
7.Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
8.Mineral Bukan Logam adalah bahan galian yang tidak termasuk dalam mineral radioaktif, mineral logam, batuan dan batubara.
9.Batuan adalah massa padat yang terdiri atas 1 (satu) jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat (massive) maupun lepas (loose).
10.Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral bukan logam atau batuan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang.
11.Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang.
12.Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin yang berisikan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan.
13.Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
14.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
15.Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. 5
16.Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
17.Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
18.Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
19.Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
20.Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
21.Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral ikutannya.
22.Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
23.Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
24.Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
25.Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
26.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
27.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL/UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
28.Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
29.Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan umum. 6
30.Kegiatan Pascatambang yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
31.Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
32.Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
33.Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
34.Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
35.Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnya disingkat WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
36.Dinas atau Instansi adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan di Kabupaten Lembata.
37.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lembata.
38.Inspektur Tambang adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan inspeksi, investigasi, dan pengujian tambang.
39.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
40.Konservasi Usaha Pertambangan adalah upaya untuk menjaga kelestarian, keseimbangan, ketersediaan, daya dukung, fungsi dan mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan bahan tambang.
41.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pertambangan mineral bukan logam dan batuan berasaskan :

a.manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
b.keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
c.partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; dan
d.berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 7

Pasal 3

Pengelolaan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan bertujuan:

a.melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban usaha pertambangan;
b.menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegitan usaha pertambangan secara berdaya guna dan berhasil guna;
c.menjamin manfaat usaha pertambangan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
d.menjamin tersedianya bahan baku dan/atau bahan penunjang untuk kebutuhan pembangunan;
e.meningkatkan pendapatan masyarakat, Daerah dan Negara serta menciptakan lapangan kerja; dan
f.menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan, meliputi :

a.perencanaan;
b.pengelolaan;
c.perizinan;
d.WP;
e.reklamasi dan pascatambang;
f.pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
g.sanksi; dan
h.penyidikan.

BAB IV

GOLONGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 5

Pertambangan mineral bukan logam dan batuan dikelompokkan dalam 2 (dua) golongan komoditas tambang, yakni :

a.mineral bukan logam, meliputi : intan, korundum, grafit, arsen, kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, felspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen; dan 8
b.batuan, meliputi : pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatomae, tanah serap (fuller earth), slate, granit dan granodiorit, andesit, gabro dan peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, Kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, garnet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur– unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

BAB V

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, yakni :

a.pembuatan peraturan perundang–undangan di tingkat Daerah;
b.pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah Daerah;
c.pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
d.penyampaian informasi hasil produksi kepada Menteri dan Gubernur;
e.pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
f.penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;
g.pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
h.peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

BAB VI

WILAYAH PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 7

(1)WP merupakan kawasan yang memiliki potensi mineral bukan logam dan/atau batuan, baik di permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah, yang berada dalam wilayah daratan atau wilayah laut untuk kegiatan pertambangan.
(2)Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki indikasi formasi batuan pembawa mineral bukan logam dan batuan. 9
(3)Perencanaan WP disusun melalui tahapan :
1. a.inventarisasi potensi pertambangan dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan; dan
2. b.penyusunan rencana WP.
(4)WP dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan Bupati sesuai kewenangannya dapat mengusulkan perubahan WP kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.

Pasal 8

WUP, meliputi :

a.usulan rencana WUP;
b.penetapan WUP; dan
c.penetapan WIUP.

Pasal 9

(1)Bupati sesuai dengan kewenangannya menyusun usulan rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berdasarkan peta potensi mineral bukan logam dan batuan.
(2)WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki kriteria :
1. a.memiliki formasi batuan pembawa mineral bukan logam dan batuan;
2. b.memiliki singkapan geologi;
3. c.memiliki potensi sumber daya mineral bukan logam dan batuan;
4. d.memiliki 1 (satu) atau lebih jenis mineral, termasuk mineral ikutannya;
5. e.tidak tumpang tindih dengan WPR;
6. f.merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan secara berkelanjutan; dan
7. g.merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan usulan penetapan WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks158PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 14 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 14 Tahun 2011