Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 24 Tahun 2014
- Nomor
- 24
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 16
Ringkasan
-MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; -TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI DAN VERIFIKASI.
-MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; -TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI DAN VERIFIKASI.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); SALINAN 2
5142);
3
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI CLEAR AND CLEAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT.
BAB I
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
4
5
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB II
6 BAB III TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI DAN VERIFIKASI Bagian Kesatu Tata Cara Pemberian Rekomendasi Clear and Clean
BAB III
7
Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang sudah lengkap disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikator.
(2), dan (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak diterima Tim Verifikasi untuk memenuhi aspek administrasi, teknis dan keuangan/finansial secara lengkap dan benar.
8 Bagian Kedua Tata Cara Verifikasi
Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan verifikasi dengan tata cara sebagai berikut :
Dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilakukan verifikasi dengan tata cara sebagai berikut :
9
Dokumen keuangan/Finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dilakukan verifikasi dengan tata cara sebagai berikut :
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen