DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2013

Nomor: 22
Tahun: 2013
Ditetapkan: 20 Juni 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.870 2 Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
4.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
5.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.8703

1.Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang ditetapkan oleh Menteri.
2.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
3.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum.
4.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
5.Pelaksana Bantuan Hukum adalah advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
6.Panitia Pengawas Daerah adalah panitia yang melaksanakan pengawasan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Kantor Wilayah adalah kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

Standar Bantuan Hukum meliputi:

a.Standar Bantuan Hukum litigasi;
b.Standar Bantuan Hukum nonlitigasi;
c.standar Pelaksana Bantuan Hukum;
d.standar pemberian Bantuan Hukum; dan
e.standar pelaporan pengelolaan anggaran.

BAB II

STANDAR BANTUAN HUKUM LITIGASI

Pasal 3

Standar Bantuan Hukum litigasi meliputi standar Bantuan Hukum untuk perkara:

a.pidana;
b.perdata; dan
c.tata usaha negara.

Pasal 4

Pemberian Bantuan Hukum litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.870 4 direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Penerima Bantuan Hukum dalam perkara pidana terdiri atas:
1. a.tersangka; dan/atau
2. b.terdakwa.
(2)Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum untuk perkara pidana dimulai dari tahapan:
1. a.penyidikan;
2. b.penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan/atau
3. c.upaya hukum.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.membuat surat kuasa;
2. b.melakukan gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
3. c.memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
4. d.melakukan pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
5. e.membuat eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
6. f.menghadirkan saksi dan/atau ahli;
7. g.melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
8. h.membuat dokumen lain yang diperlukan.

Pasal 6

Penerima Bantuan Hukum dalam perkara perdata terdiri atas:

a.penggugat; atau
b.tergugat. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.8705

Pasal 7

(1)Bantuan Hukum yang diberikan kepada penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
1. a.membuat surat kuasa;
2. b.gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
3. c.membuat surat gugatan;
4. d.memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses di sidang pengadilan;
5. e.mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri;
6. f.mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
7. g.mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
8. h.menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
9. i.membuat surat replik dan kesimpulan; dan/atau
10. j.menyiapkan memori banding atau kasasi.
(2)Bantuan Hukum yang diberikan kepada tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
1. a.membuat surat kuasa;
2. b.gelar perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hukum;
3. c.memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
4. d.mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
5. e.membuat surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
6. f.mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
7. g.menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli; dan/atau
8. h.menyiapkan memori banding atau kasasi.

Pasal 8

Bantuan Hukum untuk perkara tata usaha negara meliputi:

a.membuat surat kuasa; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.870 6
b.gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
c.memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
d.membuat surat gugatan;
e.mendaftarkan gugatan ke pengadilan tata usaha negara;
f.mendampingi dan/atau mewakili dalam proses dismisall, mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
g.menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi dan/atau ahli;
h.membuat surat replik dan kesimpulan; dan/atau
i.menyiapkan memori banding atau kasasi.

BAB III

STANDAR BANTUAN HUKUM NONLITIGASI

Pasal 9

(1)Bantuan Hukum nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Bantuan Hukum nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.penyuluhan hukum;
2. b.konsultasi hukum;
3. c.investigasi kasus, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
4. d.penelitian hukum;
5. e.mediasi;
6. f.negosiasi;
7. g.pemberdayaan masyarakat;
8. h.pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
9. i.drafting dokumen hukum.

Pasal 10

Bantuan Hukum nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tidak dapat dilakukan untuk Bantuan Hukum litigasi terhadap kasus atau Penerima Bantuan Hukum yang sama. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.8707

Pasal 11

(1)Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a berupa:
1. a.ceramah;
2. b.diskusi; dan/atau
3. c.simulasi.
(2)Penyelenggaraan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didokumentasikan.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.870 2 Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
4.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
5.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.8703

1.Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang ditetapkan oleh Menteri.
2.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
3.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum.
4.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
5.Pelaksana Bantuan Hukum adalah advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
6.Panitia Pengawas Daerah adalah panitia yang melaksanakan pengawasan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Kantor Wilayah adalah kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

Standar Bantuan Hukum meliputi:

a.Standar Bantuan Hukum litigasi;
b.Standar Bantuan Hukum nonlitigasi;
c.standar Pelaksana Bantuan Hukum;
d.standar pemberian Bantuan Hukum; dan
e.standar pelaporan pengelolaan anggaran.

BAB II

STANDAR BANTUAN HUKUM LITIGASI

Pasal 3

Standar Bantuan Hukum litigasi meliputi standar Bantuan Hukum untuk perkara:

a.pidana;
b.perdata; dan
c.tata usaha negara.

Pasal 4

Pasal 5

(1)Penerima Bantuan Hukum dalam perkara pidana terdiri atas:
1. a.tersangka; dan/atau
2. b.terdakwa.
(2)Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum untuk perkara pidana dimulai dari tahapan:
1. a.penyidikan;
2. b.penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan/atau
3. c.upaya hukum.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.membuat surat kuasa;
2. b.melakukan gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
3. c.memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
4. d.melakukan pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
5. e.membuat eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
6. f.menghadirkan saksi dan/atau ahli;
7. g.melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
8. h.membuat dokumen lain yang diperlukan.

Pasal 6

Penerima Bantuan Hukum dalam perkara perdata terdiri atas:

a.penggugat; atau
b.tergugat. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.8705

Pasal 7

(1)Bantuan Hukum yang diberikan kepada penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
1. a.membuat surat kuasa;
2. b.gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
3. c.membuat surat gugatan;
4. d.memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses di sidang pengadilan;
5. e.mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri;
6. f.mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
7. g.mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
8. h.menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
9. i.membuat surat replik dan kesimpulan; dan/atau
10. j.menyiapkan memori banding atau kasasi.
(2)Bantuan Hukum yang diberikan kepada tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
1. a.membuat surat kuasa;
2. b.gelar perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hukum;
3. c.memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
4. d.mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
5. e.membuat surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
6. f.mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
7. g.menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli; dan/atau
8. h.menyiapkan memori banding atau kasasi.

Pasal 8

Bantuan Hukum untuk perkara tata usaha negara meliputi:

a.membuat surat kuasa; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.870 6
b.gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
c.memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
d.membuat surat gugatan;
e.mendaftarkan gugatan ke pengadilan tata usaha negara;
f.mendampingi dan/atau mewakili dalam proses dismisall, mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
g.menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi dan/atau ahli;
h.membuat surat replik dan kesimpulan; dan/atau
i.menyiapkan memori banding atau kasasi.

BAB III

STANDAR BANTUAN HUKUM NONLITIGASI

Pasal 9

(1)Bantuan Hukum nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Bantuan Hukum nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.penyuluhan hukum;
2. b.konsultasi hukum;
3. c.investigasi kasus, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
4. d.penelitian hukum;
5. e.mediasi;
6. f.negosiasi;
7. g.pemberdayaan masyarakat;
8. h.pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
9. i.drafting dokumen hukum.

Pasal 10

Pasal 11

(1)Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a berupa:
1. a.ceramah;
2. b.diskusi; dan/atau
3. c.simulasi.
(2)Penyelenggaraan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didokumentasikan.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 10 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 10 Tahun 2015