Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2013
- Nomor
- 22
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 53
menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.8703
Standar Bantuan Hukum meliputi:
BAB II STANDAR BANTUAN HUKUM LITIGASI
BAB II
Standar Bantuan Hukum litigasi meliputi standar Bantuan Hukum untuk perkara:
Pemberian Bantuan Hukum litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.870 4 direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Standar Bantuan Hukum untuk Perkara Pidana
dan/atau
Bagian Ketiga Standar Bantuan Hukum untuk Perkara Perdata
Penerima Bantuan Hukum dalam perkara perdata terdiri atas:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.8705
dan/atau
Bagian Keempat Standar Bantuan Hukum untuk Perkara Tata Usaha Negara
Bantuan Hukum untuk perkara tata usaha negara meliputi:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.870 6
BAB III STANDAR BANTUAN HUKUM NONLITIGASI
BAB III
Bantuan Hukum nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tidak dapat dilakukan untuk Bantuan Hukum litigasi terhadap kasus atau Penerima Bantuan Hukum yang sama. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.8707 Bagian Kedua Penyuluhan Hukum
Membuka PDF…