DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, yang meliputi: Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Ruang Lingkup; Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Hak dan Kewajiban; Syarat dan Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum; Pendanaan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma belum memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan hukum sehingga perlu mengatur bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupatan Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang¬Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
6.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
11.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan;
12.Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
13.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
14.Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-03.Hn.03.03 Tahun 2013 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi. 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS dan BUPATI CIAMIS

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan dalam hukum; 4
c.perlindungan terhadap hak asasi manusia;
d.keterbukaan;
e.efisiensi;
f.efektifitas; dan
g.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

a.mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
b.menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan;
c.menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat; dan
d.terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum.
(2)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.
(3)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

(1)Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi penerima bantuan hukum.
(2)Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi ketentuan Perundang-undangan tentang Bantuan Hukum.

Pasal 6

(1)Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, lembaga pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mengajukan permohonan kepada Bupati.
(2)Tata cara pengajuan permohonan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 5

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Penerima bantuan hukum berhak:

a.mendapatkan bantuan hukum hingga perkaranya berkekuatan hukum tetap;
b.mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan
d.mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.

Pasal 8

Penerima bantuan hukum wajib:

a.mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum;
b.menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapi; dan
c.membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Pasal 9

Pemberi bantuan hukum berhak:

a.mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum;
b.untuk bebas mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya; dan
d.mendapatkan perlindungan terhadap : 1) kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya; 2) kerahasiaan hubungannya dengan penerima bantuan hukum; dan 3) keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melaksanakan tugasnya.

Pasal 10

Pemberi bantuan hukum wajib:

a.memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
b.menerima anggaran dari APBD untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
c.melayani penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;
d.melaporkan perkembangan tugasnya kepada Bupati pada akhir tahun anggaran, meliputi: 6 1) perkembangan penanganan perkara; 2) penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; 3) penggunaan anggaran.
e.memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, Agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum dan bersikap independen.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (15)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2013

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2013

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 63 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (15)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2013

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2013

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 63 Tahun 2016