DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 2 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Asas dan tujuan penyelenggaraan bantuan hukum; 3. Ruang Lingkup; 4. Penyelenggaraan Bantuan Hukum; 5. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum; 6. Syarat dan Tata cara pemberian bantuan hukum; 7. Pendanaan; 8. Pertanggungjawaban; 9. Pengawasan; 10. Larangan; 11. Sanksi Administratif; 12. Ketentuan Pidana; 13. Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa untuk memberika n landasan hukum yang kuat dalam upaya m emberikan bantua n kepada masyarakat miskin di Kabupaten Jombang, diperlukan adanya pengatura n dalam bentuk Peraturan Daera h yang dapat mengikat semua pihak; d . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud p a d a huruf a, huruf b dan huruf c, perlu m embentuk Peraturan Daerah tentang Batuan Hukum kepada Masyarakat Miskin di Kabupaten Jombang. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Unda n g-Unda n g Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daera h Kabupaten d a lam Lingkungan Propinsi J awa Timur (Berita Negara Republik Indon esia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 198 1 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara No. 3886);
5.~ndang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288); 6 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 20 13 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 17 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG dan BUPATI JOMBANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN JOMBANG. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3.Bupati adalah Bupati Jombang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang.
6.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada · p enerima bantuan hukum.
7.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
8.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.
9.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
10.Masalah Hukum adalah persoalan yang berkaitan dengan h ukum pidana, perdata dan tata u saha negara.
11.Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.
12.Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang ditetapkan oleh Bupati · sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.
14.Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Jombang.
13.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang d iserahkan oleh pemberi bantuan hukum.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas: a . keadilan;

b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.kemanusiaan;
d.keterbukaan;
e.efisiensi;
f.efektivitas; dan
g.akuntabilitas. 4

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan:

a.menjamin dan memenuhi hak untuk mendapat akses keadilan bagi masyarakat miskin yang lemah dan tidak mampu dalam menghadapi permasalahan hukum;
b.mewujudkan hak konstitusional setiap masyarakat miskin sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.mewujudkan perlindungan rasa aman bagi masyarakat · miskin yang lemah dan tidak mampu dalam menghadapi permasalahan hukum; dan
d.menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
(2)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.
(3)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/ a tau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(2)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/ atau perumahan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai orang atau kelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 5

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

(1)Penyelenggara bantuan hukum adalah Pemerintah Daerah.
(2)Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima bantuan hukum.
(3)Pemberian bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(4)Dalam rangka penyelenggaraan bantuan hukum, Bupati mempunyai tugas:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum;
2. b.menyusun dan m enetapkan standar bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.menyusun rencana anggaran bantuan hukum;
4. d.mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan e . m enyusun dan menyampaikan laporan pen yelenggaraa n bantuan hukum kepada DRPD pada setiap akhir tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Bupa ti berwenang mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Bupati menjalin kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

a.menggunakan tenaga a dvokat, paralegal, dosen, dan . mahasiswa fakultas hukum;
b.memberikan bantuan hukum sesuai prosedur dan mekanisme berdasarkan Peraturan Daerah ini;
c.m en yelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
d.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 6
e.mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2013

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2013

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015