DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2018

Nomor: 24
Tahun: 2018
Ditetapkan: 23 Agustus 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; www.peraturan.go.id 2018, No. 1135 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1752); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA. www.peraturan.go.id 2018, No. 1135 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1752), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyelengarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai dengan permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang- undangan;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai dengan permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang- undangan;
c.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan www.peraturan.go.id 2018, No. 1135 publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang- undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang- undangan;
d.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang- undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai dengan permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
e.pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
1. 2.Ketentuan Pasal 142 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a.Sekretariat Direktorat Jenderal;
b.Direktorat Perancangan Peraturan Perundang- undangan;
c.Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang- undangan I;
d.Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang- undangan II;
e.Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang- undangan;
f.Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan; dan
g.Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2018, No. 1135
1. 3.Judul Bagian Kesembilan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 4.Ketentuan Pasal 265 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 265

Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang litigasi peraturan perundang- undangan dan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di luar pengadilan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

5.Ketentuan Pasal 266 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 266

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan perumusan kebijakan di bidang litigasi peraturan perundang-undangan dan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di luar pengadilan;
b.pelaksanaan kebijakan teknis di bidang litigasi peraturan perundang-undangan dan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di luar pengadilan;
c.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang litigasi peraturan perundang-undangan dan www.peraturan.go.id 2018, No. 1135 penyelesaian sengketa peraturan perundang- undangan di luar pengadilan;
d.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang litigasi peraturan perundang-undangan dan penyelesaian sengketa peraturan perundang- undangan di luar pengadilan; dan
e.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan.
1. 6.Ketentuan Pasal 267 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 267

Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a.Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan;
b.Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
c.Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perekonomian;
d.Subbagian Tata Usaha; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 7.Ketentuan Pasal 268 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 268

Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan litigasi peraturan perundang-undangan dan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di luar pengadilan www.peraturan.go.id 2018, No. 1135 bidang politik, hukum, hak asasi manusia, dan keamanan.

8.Ketentuan Pasal 269 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 269

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan perumusan kebijakan litigasi peraturan perundang-undangan dan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di luar pengadilan di bidang pertahanan, peradilan, kejaksaan, kepolisian, desa, dalam negeri, luar negeri, hukum dan hak asasi manusia;
b.pelaksanaan kebijakan teknis litigasi peraturan perundang-undangan dan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di luar pengadilan di bidang pertahanan, peradilan, kejaksaan, kepolisian, desa, dalam negeri, luar negeri, hukum dan hak asasi manusia;
c.penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi litigasi peraturan perundang-undangan dan penyelesaian sengketa peraturan perundang- undangan di luar pengadilan di bidang pertahanan, peradilan, kejaksaan, kepolisian, desa, dalam negeri, luar negeri, hukum dan hak asasi manusia; dan
d.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan litigasi peraturan perundang-undangan dan penyelesaian sengketa peraturan perundang- undangan di luar pengadilan bidang pertahanan, peradilan, kejaksaan, kepolisian, desa, dalam negeri, luar negeri, hukum dan hak asasi manusia. www.peraturan.go.id 2018, No. 1135
1. 9.Ketentuan Pasal 270 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 270

Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan terdiri atas:

a.Seksi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan I; dan
b.Seksi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan II.
1. 10.Ketentuan Pasal 271 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 271

(1)Seksi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan litigasi peraturan perundang- undangan dan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di luar pengadilan bidang pertahanan, peradilan, kejaksaan, desa dan dalam negeri.
(2)Seksi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan litigasi peraturan perundang- undangan dan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di luar pengadilan bidang luar negeri, hukum dan hak asasi manusia, serta kepolisian. www.peraturan.go.id 2018, No. 1135

11.Ketentuan Pasal 272 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 272

Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan litigasi peraturan perundang-undangan dan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di luar pengadilan bidang Kesejahteraan Rakyat.

12.Ketentuan Pasal 273 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1752); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA. www.peraturan.go.id 2018, No. 1135 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1752), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyelengarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai dengan permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang- undangan;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai dengan permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang- undangan;
c.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan www.peraturan.go.id 2018, No. 1135 publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang- undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang- undangan;
d.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang- undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai dengan permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
e.pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
1. 2.Ketentuan Pasal 142 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a.Sekretariat Direktorat Jenderal;
b.Direktorat Perancangan Peraturan Perundang- undangan;
c.Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang- undangan I;
d.Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang- undangan II;
e.Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang- undangan;
f.Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan; dan
g.Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2018, No. 1135
1. 3.Judul Bagian Kesembilan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 4.Ketentuan Pasal 265 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 265

5.Ketentuan Pasal 266 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 266

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan perumusan kebijakan di bidang litigasi peraturan perundang-undangan dan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di luar pengadilan;
b.pelaksanaan kebijakan teknis di bidang litigasi peraturan perundang-undangan dan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di luar pengadilan;
c.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang litigasi peraturan perundang-undangan dan www.peraturan.go.id 2018, No. 1135 penyelesaian sengketa peraturan perundang- undangan di luar pengadilan;
d.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang litigasi peraturan perundang-undangan dan penyelesaian sengketa peraturan perundang- undangan di luar pengadilan; dan
e.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan.
1. 6.Ketentuan Pasal 267 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 267

Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a.Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan;
b.Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
c.Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perekonomian;
d.Subbagian Tata Usaha; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 7.Ketentuan Pasal 268 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 268

8.Ketentuan Pasal 269 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 269

a.penyiapan bahan perumusan kebijakan litigasi peraturan perundang-undangan dan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di luar pengadilan di bidang pertahanan, peradilan, kejaksaan, kepolisian, desa, dalam negeri, luar negeri, hukum dan hak asasi manusia;
b.pelaksanaan kebijakan teknis litigasi peraturan perundang-undangan dan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di luar pengadilan di bidang pertahanan, peradilan, kejaksaan, kepolisian, desa, dalam negeri, luar negeri, hukum dan hak asasi manusia;
c.penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi litigasi peraturan perundang-undangan dan penyelesaian sengketa peraturan perundang- undangan di luar pengadilan di bidang pertahanan, peradilan, kejaksaan, kepolisian, desa, dalam negeri, luar negeri, hukum dan hak asasi manusia; dan
d.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan litigasi peraturan perundang-undangan dan penyelesaian sengketa peraturan perundang- undangan di luar pengadilan bidang pertahanan, peradilan, kejaksaan, kepolisian, desa, dalam negeri, luar negeri, hukum dan hak asasi manusia. www.peraturan.go.id 2018, No. 1135
1. 9.Ketentuan Pasal 270 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 270

Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan terdiri atas:

a.Seksi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan I; dan
b.Seksi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan II.
1. 10.Ketentuan Pasal 271 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 271

(1)Seksi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan litigasi peraturan perundang- undangan dan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di luar pengadilan bidang pertahanan, peradilan, kejaksaan, desa dan dalam negeri.
(2)Seksi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan litigasi peraturan perundang- undangan dan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di luar pengadilan bidang luar negeri, hukum dan hak asasi manusia, serta kepolisian. www.peraturan.go.id 2018, No. 1135

11.Ketentuan Pasal 272 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 272

12.Ketentuan Pasal 273 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 141

Pasal 142

Pasal 265

Pasal 266

Pasal 267

Pasal 268

Pasal 269

Pasal 270

Pasal 271

Pasal 272

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 141

Pasal 142

Pasal 265

Pasal 266

Pasal 267

Pasal 268

Pasal 269

Pasal 270

Pasal 271

Pasal 272

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021