DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2017

Nomor: 30
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 Desember 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 2017, No.1752 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA. 2017, No.1752 Pasal I Beberapa ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi dan nonlitigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang- undangan di daerah sesuai dengan permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi dan nonlitigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang- undangan di daerah sesuai dengan permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan; 2017, No.1752
c.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi dan nonlitigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundan-gundangan di daerah sesuai dengan permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
d.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi dan nonlitigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai dengan permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
e.pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
1. 2.Ketentuan huruf g Pasal 142 diubah, sehingga Pasal 142 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a.Sekretariat Direktorat Jenderal;
b.Direktorat Perancangan Peraturan Perundang- undangan;
c.Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang- undangan I;
d.Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang- undangan II;
e.Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang- undangan;
f.Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan; dan 2017, No.1752
g.Direktorat Litigasi dan Nonlitigasi Peraturan Perundang-undangan.
1. 3.Judul Bagian Kesembilan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 4.Ketentuan Pasal 265 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 265

Direktorat Litigasi dan Nonlitigasi Peraturan Perundang- undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang litigasi dan nonlitigasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

5.Ketentuan Pasal 266 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 266

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, Direktorat Litigasi dan Nonlitigasi Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan perumusan kebijakan di bidang litigasi dan nonlitigasi peraturan perundang-undangan;
b.pelaksanaan kebijakan teknis di bidang litigasi dan nonlitigasi peraturan perundang-undangan; 2017, No.1752
c.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang litigasi dan nonlitigasi peraturan perundang- undangan;
d.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang litigasi dan nonlitigasi peraturan perundang- undangan; dan
e.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Litigasi dan Nonlitigasi Peraturan Perundang-undangan
1. 6.Ketentuan Pasal 267 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 267

Direktorat Litigasi dan Nonlitigasi Peraturan Perundang- undangan terdiri atas :

a.Subdirektorat Litigasi dan Nonlitigasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan;
b.Subdirektorat Litigasi dan Nonlitigasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
c.Subdirektorat Litigasi dan Nonlitigasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian;
d.Subbagian Tata Usaha; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 7.Ketentuan Pasal 268 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 268

Subdirektorat Litigasi dan Nonlitigasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan litigasi dan 2017, No.1752 nonlitigasi peraturan perundang-undangan bidang politik, hukum, hak asasi manusia, dan keamanan.

8.Ketentuan Pasal 269 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 269

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, Subdirektorat Litigasi dan Nonlitigasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan perumusan kebijakan litigasi dan nonlitigasi peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan, peradilan, kejaksaan, kepolisian, desa, dalam negeri, luar negeri, hukum dan hak asasi manusia;
b.pelaksanaan kebijakan teknis litigasi dan nonlitigasi peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan, peradilan, kejaksaan, kepolisian, desa, dalam negeri, luar negeri, hukum dan hak asasi manusia;
c.penyiapan pemberian bimbingan teknis dan litigasi serta nonlitigasi peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan, peradilan, kejaksaan, kepolisian, desa, dalam negeri, luar negeri, hukum dan hak asasi manusia; dan
d.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan litigasi dan nonlitigasi peraturan perundang- undangan bidang politik, hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. 2017, No.1752
1. 9.Ketentuan Pasal 270 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 270

Subdirektorat Litigasi dan Nonlitigasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan terdiri atas:

a.Seksi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan I; dan
b.Seksi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan II.
1. 10.Ketentuan Pasal 271 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 271

(1)Seksi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi rancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan litigasi dan nonlitigasi peraturan perundang- undangan bidang pertahanan, peradilan, kejaksaan, desa, dan dalam negeri.
(2)Seksi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi rancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan litigasi dan nonlitigasi peraturan perundang- undangan bidang luar negeri, hukum dan hak asasi manusia, serta kepolisian. 2017, No.1752

11.Ketentuan Pasal 272 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 272

Subdirektorat Litigasi dan Nonlitigasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan litigasi dan nonlitigasi peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan rakyat.

12.Ketentuan Pasal 273 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA. 2017, No.1752 Pasal I Beberapa ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi dan nonlitigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang- undangan di daerah sesuai dengan permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi dan nonlitigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang- undangan di daerah sesuai dengan permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan; 2017, No.1752
c.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi dan nonlitigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundan-gundangan di daerah sesuai dengan permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
d.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi dan nonlitigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai dengan permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
e.pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
1. 2.Ketentuan huruf g Pasal 142 diubah, sehingga Pasal 142 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a.Sekretariat Direktorat Jenderal;
b.Direktorat Perancangan Peraturan Perundang- undangan;
c.Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang- undangan I;
d.Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang- undangan II;
e.Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang- undangan;
f.Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan; dan 2017, No.1752
g.Direktorat Litigasi dan Nonlitigasi Peraturan Perundang-undangan.
1. 3.Judul Bagian Kesembilan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 4.Ketentuan Pasal 265 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 265

5.Ketentuan Pasal 266 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 266

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, Direktorat Litigasi dan Nonlitigasi Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan perumusan kebijakan di bidang litigasi dan nonlitigasi peraturan perundang-undangan;
b.pelaksanaan kebijakan teknis di bidang litigasi dan nonlitigasi peraturan perundang-undangan; 2017, No.1752
c.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang litigasi dan nonlitigasi peraturan perundang- undangan;
d.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang litigasi dan nonlitigasi peraturan perundang- undangan; dan
e.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Litigasi dan Nonlitigasi Peraturan Perundang-undangan
1. 6.Ketentuan Pasal 267 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 267

Direktorat Litigasi dan Nonlitigasi Peraturan Perundang- undangan terdiri atas :

a.Subdirektorat Litigasi dan Nonlitigasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan;
b.Subdirektorat Litigasi dan Nonlitigasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
c.Subdirektorat Litigasi dan Nonlitigasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian;
d.Subbagian Tata Usaha; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 7.Ketentuan Pasal 268 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 268

8.Ketentuan Pasal 269 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 269

a.penyiapan bahan perumusan kebijakan litigasi dan nonlitigasi peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan, peradilan, kejaksaan, kepolisian, desa, dalam negeri, luar negeri, hukum dan hak asasi manusia;
b.pelaksanaan kebijakan teknis litigasi dan nonlitigasi peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan, peradilan, kejaksaan, kepolisian, desa, dalam negeri, luar negeri, hukum dan hak asasi manusia;
c.penyiapan pemberian bimbingan teknis dan litigasi serta nonlitigasi peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan, peradilan, kejaksaan, kepolisian, desa, dalam negeri, luar negeri, hukum dan hak asasi manusia; dan
d.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan litigasi dan nonlitigasi peraturan perundang- undangan bidang politik, hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. 2017, No.1752
1. 9.Ketentuan Pasal 270 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 270

Subdirektorat Litigasi dan Nonlitigasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan terdiri atas:

a.Seksi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan I; dan
b.Seksi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan II.
1. 10.Ketentuan Pasal 271 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 271

(1)Seksi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi rancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan litigasi dan nonlitigasi peraturan perundang- undangan bidang pertahanan, peradilan, kejaksaan, desa, dan dalam negeri.
(2)Seksi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi rancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan litigasi dan nonlitigasi peraturan perundang- undangan bidang luar negeri, hukum dan hak asasi manusia, serta kepolisian. 2017, No.1752

11.Ketentuan Pasal 272 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 272

12.Ketentuan Pasal 273 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: