DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Januari 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia www.peraturan.go.id 2016, No.186 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
6.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
8.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
9.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131); www.peraturan.go.id 2016, No.186
10.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
11.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
15.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya-biaya Pembuakatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4005);
17.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149);
18.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara www.peraturan.go.id 2016, No.186 Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
19.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
20.Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Fidusia di Setiap Ibukota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
21.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan dalam Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Perencanaan;
b.Biro Kepegawaian;
c.Biro Keuangan;
d.Biro Pengelolaan Barang Milik Negara;
e.Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama; dan www.peraturan.go.id 2016, No.186
f.Biro Umum.
1. 2.Ketentuan dalam Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Biro Perencanaan terdiri atas:

a.Bagian Program dan Anggaran;
b.Bagian Kelembagaan;
c.Bagian Tata Laksana;
d.Bagian Reformasi Birokrasi;
e.Bagian Pemantauan, Analisis dan Pelaporan; dan
f.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 3.Ketentuan dalam Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

4.Ketentuan dalam Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bagian Pemantauan, Analisis dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan pemantauan, penghimpunan, dan penelahaan hasil pemantauan, pelaksanaan program dan kegiatan kementerian;
b.pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan rencana dan program, capaian kinerja, rencana kerja www.peraturan.go.id 2016, No.186 pemerintah prioritas nasional, bahan rapat kerja komisi III dan sidang kabinet serta laporan tahunan;
c.penyiapan penyusunan laporan hasil evaluasi rencana dan program, capaian kinerja, rencana kerja pemerintah prioritas nasional, bahan rapat kerja komisi III dan sidang kabinet serta laporan tahunan; dan
d.penyusunan laporan hasil evaluasi rencana dan program, capaian kinerja, rencana kerja pemerintah prioritas nasional, bahan rapat kerja komisi III dan sidang kabinet serta laporan tahunan.
1. 5.Ketentuan dalam Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

a.Subbagian Pemantauan, Analisis dan Pelaporan I;
b.Subbagian Pemantauan, Analisis dan Pelaporan II;
c.Subbagian Pemantauan, Analisis dan Pelaporan III; dan
d.Subbagian Pemantauan, Analisis dan Pelaporan IV
1. 6.Ketentuan dalam Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

(1)Subbagian Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara I mempunyai tugas melakukan analisis dan koordinasi pemindahtanganan, penghapusan dan pemusnahan barang milik negara, penyiapan penilaian dan pertimbangan penetapan penghapusan barang milik negara, penetapan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara, evaluasi dan laporan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik negara pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Badan Pembinaan www.peraturan.go.id 2016, No.186 Hukum Nasional, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jambi, Riau, Aceh, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara dan perwakilan luar negeri di Singapura, Jepang, Australia dan Saudi Arabia serta penyusunan petunjuk teknis pemindahtanganan barang milik negara.
(2)Subbagian Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara II mempunyai tugas melakukan analisis dan koordinasi pemindahtanganan, penghapusan dan pemusnahan barang milik negara, penyiapan penilaian dan pertimbangan penetapan penghapusan barang milik negara, penetapan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara, evaluasi dan laporan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik negara pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Banten, Yogyakarta, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Papua dan perwakilan luar negeri di Malaysia, Filipina, Belanda, dan Timor Timur serta penyusunan petunjuk teknis penghapusan barang milik negara.
(3)Subbagian Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara III mempunyai tugas melakukan analisis dan koordinasi pemindahtanganan, penghapusan dan pemusnahan barang milik negara, penyiapan penilaian dan pertimbangan penetapan penghapusan barang milik negara, penetapan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara, evaluasi www.peraturan.go.id 2016, No.186 dan laporan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik negara pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Inspektorat Jenderal dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jawa Timur, Jawa Tengah, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Bali, Maluku, Papua Barat dan perwakilan luar negeri di Thailand, China, Jerman, Amerika Serikat serta penyusunan petunjuk teknis pemanfaatan barang milik negara.

7.Ketentuan dalam Pasal 449 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 449

(1)Seksi Perawatan Dasar dan Kelompok Rentan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standar perawatan kesehatan medis dasar dan kelompok rentan.
(2)Seksi Penyuluhan dan Pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyuluhan dan pencegahan penyakit tidak menular di unit pelaksana teknis pemasyarakatan.
(3)Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi.

8.Ketentuan dalam Pasal 467 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2016, No.186

Pasal 467

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466, Subdirektorat Administrasi Pelayanan Tahanan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi dan dokumentasi tahanan;
b.penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang assessment, klasifikasi dan penempatan tahanan; dan
c.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara.
1. 9.Ketentuan dalam Pasal 469 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 469

(1)Seksi Registrasi Tahanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi dan dokumentasi tahanan.
(2)Seksi Assesment dan Klasifikasi Tahanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang assesment, klasifikasi dan penempatan tahanan.
(3)Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara. www.peraturan.go.id 2016, No.186

10.Ketentuan dalam Pasal 501 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 501

(1)Seksi Kerja Sama Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama dalam negeri.
(2)Seksi Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama luar negeri.
(3)Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama.

11.Ketentuan dalam Pasal 517 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
6.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
8.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
9.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131); www.peraturan.go.id 2016, No.186
10.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
11.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
15.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya-biaya Pembuakatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4005);
17.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149);
18.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara www.peraturan.go.id 2016, No.186 Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
19.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
20.Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Fidusia di Setiap Ibukota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
21.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan dalam Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Perencanaan;
b.Biro Kepegawaian;
c.Biro Keuangan;
d.Biro Pengelolaan Barang Milik Negara;
e.Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama; dan www.peraturan.go.id 2016, No.186
f.Biro Umum.
1. 2.Ketentuan dalam Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Biro Perencanaan terdiri atas:

a.Bagian Program dan Anggaran;
b.Bagian Kelembagaan;
c.Bagian Tata Laksana;
d.Bagian Reformasi Birokrasi;
e.Bagian Pemantauan, Analisis dan Pelaporan; dan
f.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 3.Ketentuan dalam Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

4.Ketentuan dalam Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bagian Pemantauan, Analisis dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan pemantauan, penghimpunan, dan penelahaan hasil pemantauan, pelaksanaan program dan kegiatan kementerian;
b.pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan rencana dan program, capaian kinerja, rencana kerja www.peraturan.go.id 2016, No.186 pemerintah prioritas nasional, bahan rapat kerja komisi III dan sidang kabinet serta laporan tahunan;
c.penyiapan penyusunan laporan hasil evaluasi rencana dan program, capaian kinerja, rencana kerja pemerintah prioritas nasional, bahan rapat kerja komisi III dan sidang kabinet serta laporan tahunan; dan
d.penyusunan laporan hasil evaluasi rencana dan program, capaian kinerja, rencana kerja pemerintah prioritas nasional, bahan rapat kerja komisi III dan sidang kabinet serta laporan tahunan.
1. 5.Ketentuan dalam Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

a.Subbagian Pemantauan, Analisis dan Pelaporan I;
b.Subbagian Pemantauan, Analisis dan Pelaporan II;
c.Subbagian Pemantauan, Analisis dan Pelaporan III; dan
d.Subbagian Pemantauan, Analisis dan Pelaporan IV
1. 6.Ketentuan dalam Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

(1)Subbagian Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara I mempunyai tugas melakukan analisis dan koordinasi pemindahtanganan, penghapusan dan pemusnahan barang milik negara, penyiapan penilaian dan pertimbangan penetapan penghapusan barang milik negara, penetapan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara, evaluasi dan laporan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik negara pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Badan Pembinaan www.peraturan.go.id 2016, No.186 Hukum Nasional, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jambi, Riau, Aceh, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara dan perwakilan luar negeri di Singapura, Jepang, Australia dan Saudi Arabia serta penyusunan petunjuk teknis pemindahtanganan barang milik negara.
(2)Subbagian Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara II mempunyai tugas melakukan analisis dan koordinasi pemindahtanganan, penghapusan dan pemusnahan barang milik negara, penyiapan penilaian dan pertimbangan penetapan penghapusan barang milik negara, penetapan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara, evaluasi dan laporan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik negara pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Banten, Yogyakarta, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Papua dan perwakilan luar negeri di Malaysia, Filipina, Belanda, dan Timor Timur serta penyusunan petunjuk teknis penghapusan barang milik negara.
(3)Subbagian Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara III mempunyai tugas melakukan analisis dan koordinasi pemindahtanganan, penghapusan dan pemusnahan barang milik negara, penyiapan penilaian dan pertimbangan penetapan penghapusan barang milik negara, penetapan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara, evaluasi www.peraturan.go.id 2016, No.186 dan laporan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik negara pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Inspektorat Jenderal dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jawa Timur, Jawa Tengah, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Bali, Maluku, Papua Barat dan perwakilan luar negeri di Thailand, China, Jerman, Amerika Serikat serta penyusunan petunjuk teknis pemanfaatan barang milik negara.

7.Ketentuan dalam Pasal 449 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 449

(1)Seksi Perawatan Dasar dan Kelompok Rentan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standar perawatan kesehatan medis dasar dan kelompok rentan.
(2)Seksi Penyuluhan dan Pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyuluhan dan pencegahan penyakit tidak menular di unit pelaksana teknis pemasyarakatan.
(3)Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi.

8.Ketentuan dalam Pasal 467 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2016, No.186

Pasal 467

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466, Subdirektorat Administrasi Pelayanan Tahanan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi dan dokumentasi tahanan;
b.penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang assessment, klasifikasi dan penempatan tahanan; dan
c.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara.
1. 9.Ketentuan dalam Pasal 469 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 469

(1)Seksi Registrasi Tahanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi dan dokumentasi tahanan.
(2)Seksi Assesment dan Klasifikasi Tahanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang assesment, klasifikasi dan penempatan tahanan.
(3)Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara. www.peraturan.go.id 2016, No.186

10.Ketentuan dalam Pasal 501 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 501

(1)Seksi Kerja Sama Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama dalam negeri.
(2)Seksi Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama luar negeri.
(3)Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama.

11.Ketentuan dalam Pasal 517 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: