DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021

Nomor: 41
Tahun: 2021
Ditetapkan: 13 Desember 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 484

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/251/M.KT.01/2021 tanggal 31 Maret 2021 hal Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021, No.1365 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perlu dicabut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 2021, No.1365
(2)Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
b.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
c.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
d.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
e.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
f.pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
g.pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
h.pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
i.pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
j.pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah; dan 2021, No.1365
k.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
c.Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
d.Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
e.Direktorat Jenderal Imigrasi;
f.Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
g.Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia;
h.Inspektorat Jenderal;
i.Badan Pembinaan Hukum Nasional;
j.Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
k.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
l.Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan;
m.Staf Ahli Bidang Ekonomi;
n.Staf Ahli Bidang Sosial;
o.Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
p.Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi.

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 5

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. 2021, No.1365
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
d.pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Perencanaan;
b.Biro Kepegawaian;
c.Biro Keuangan;
d.Biro Pengelolaan Barang Milik Negara; 2021, No.1365
e.Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama; dan
f.Biro Umum.

Pasal 9

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, kelembagaan, ketatalaksanaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, serta penyusunan evaluasi dan pengendali laporan kementerian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi dan pengolahan data perencanaan dan anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b.penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana tahunan;
c.penyusunan program dan nota keuangan/rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, perubahan/revisi rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga;
d.pelaksanaan pemberian bimbingan teknis perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
e.pelaksanaan pembinaan kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
f.pelaksanaan pembinaan ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
g.pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
h.penyusunan dan evaluasi serta pengendali laporan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 2021, No.1365
i.pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro Perencanaan.

Isi peraturan

Teks484PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/251/M.KT.01/2021 tanggal 31 Maret 2021 hal Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021, No.1365 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perlu dicabut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 2021, No.1365
(2)Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
b.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
c.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
d.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
e.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
f.pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
g.pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
h.pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
i.pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
j.pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah; dan 2021, No.1365
k.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
c.Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
d.Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
e.Direktorat Jenderal Imigrasi;
f.Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
g.Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia;
h.Inspektorat Jenderal;
i.Badan Pembinaan Hukum Nasional;
j.Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
k.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
l.Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan;
m.Staf Ahli Bidang Ekonomi;
n.Staf Ahli Bidang Sosial;
o.Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
p.Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi.

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 5

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. 2021, No.1365
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
d.pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Perencanaan;
b.Biro Kepegawaian;
c.Biro Keuangan;
d.Biro Pengelolaan Barang Milik Negara; 2021, No.1365
e.Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama; dan
f.Biro Umum.

Pasal 9

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi dan pengolahan data perencanaan dan anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b.penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana tahunan;
c.penyusunan program dan nota keuangan/rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, perubahan/revisi rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga;
d.pelaksanaan pemberian bimbingan teknis perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
e.pelaksanaan pembinaan kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
f.pelaksanaan pembinaan ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
g.pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
h.penyusunan dan evaluasi serta pengendali laporan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 2021, No.1365
i.pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro Perencanaan.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2018

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2021

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2018

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2021

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023