DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 Tahun 2010

Nomor: 1144/MENKES/PER/VIII/2010
Tahun: 2010
Ditetapkan: 19 Agustus 2010
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 999

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Kesehatan dipimpin oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 2

Kementerian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.5853

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
b.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan;
c.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kesehatan;
d.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kesehatan di daerah; dan
e.pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Kesehatan terdiri atas :

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
c.Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
d.Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;
e.Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
f.Inspektorat Jenderal;
g.Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
h.Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
i.Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi;
j.Staf Ahli Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat;
k.Staf Ahli Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan;
l.Staf Ahli Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi;
m.Staf Ahli Bidang Mediko Legal;
n.Pusat Data dan Informasi;
o.Pusat Kerja Sama Luar Negeri; www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.585 4
p.Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan;
q.Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
r.Pusat Komunikasi Publik;
s.Pusat Promosi Kesehatan;
t.Pusat Inteligensia Kesehatan; dan
u.Pusat Kesehatan Haji.

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 5

(1)Sekretaris Jenderal adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

a.koordinasi kegiatan Kementerian Kesehatan;
b.koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Kesehatan;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Kementerian Kesehatan;
d.pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat; www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.5855
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas :

a.Biro Perencanaan dan Anggaran;
b.Biro Kepegawaian;
c.Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
d.Biro Hukum dan Organisasi; dan
e.Biro Umum.

Pasal 9

Biro Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan dan penetapan rencana strategis, kebijakan dan program serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi :

a.penyiapan penyusunan rencana strategis, anggaran, kebijakan, dan sinkronisasi, serta keterpaduan program kegiatan prioritas; dan
b.penyiapan penyusunan rencana dan penganggaran APBN di bidang kesehatan berbasis kinerja, standar biaya, evaluasi, dan laporan, serta program.

Pasal 11

Biro Perencanaan dan Anggaran terdiri atas :

a.Bagian Perencanaan Strategis, Kebijakan, dan Program;
b.Bagian APBN I ; www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.585 6
c.Bagian APBN II ;
d.Bagian APBN III ; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

Isi peraturan

Teks999PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Kesehatan dipimpin oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 2

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
b.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan;
c.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kesehatan;
d.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kesehatan di daerah; dan
e.pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Kesehatan terdiri atas :

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
c.Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
d.Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;
e.Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
f.Inspektorat Jenderal;
g.Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
h.Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
i.Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi;
j.Staf Ahli Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat;
k.Staf Ahli Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan;
l.Staf Ahli Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi;
m.Staf Ahli Bidang Mediko Legal;
n.Pusat Data dan Informasi;
o.Pusat Kerja Sama Luar Negeri; www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.585 4
p.Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan;
q.Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
r.Pusat Komunikasi Publik;
s.Pusat Promosi Kesehatan;
t.Pusat Inteligensia Kesehatan; dan
u.Pusat Kesehatan Haji.

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 5

(1)Sekretaris Jenderal adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

a.koordinasi kegiatan Kementerian Kesehatan;
b.koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Kesehatan;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Kementerian Kesehatan;
d.pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat; www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.5855
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas :

a.Biro Perencanaan dan Anggaran;
b.Biro Kepegawaian;
c.Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
d.Biro Hukum dan Organisasi; dan
e.Biro Umum.

Pasal 9

Biro Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan dan penetapan rencana strategis, kebijakan dan program serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi :

a.penyiapan penyusunan rencana strategis, anggaran, kebijakan, dan sinkronisasi, serta keterpaduan program kegiatan prioritas; dan
b.penyiapan penyusunan rencana dan penganggaran APBN di bidang kesehatan berbasis kinerja, standar biaya, evaluasi, dan laporan, serta program.

Pasal 11

Biro Perencanaan dan Anggaran terdiri atas :

a.Bagian Perencanaan Strategis, Kebijakan, dan Program;
b.Bagian APBN I ; www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.585 6
c.Bagian APBN II ;
d.Bagian APBN III ; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 Tahun 2010

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2015