DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013

Nomor: 35
Tahun: 2013
Ditetapkan: 29 April 2013
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1144/MENKES/PER/VIII/2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan diubah sebagai berikut:

1.Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 5 (lima) Pasal baru yakni Pasal 1A, Pasal 1B, Pasal 1C, Pasal 1D, dan Pasal 1E sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Dalam memimpin Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) dibantu oleh Wakil Menteri Kesehatan.

Pasal 1B

Wakil Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.

Pasal 1C

Wakil Menteri Kesehatan mempunyai tugas membantu Menteri Kesehatan dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.741 3

Pasal 1D

Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1C, meliputi:

a.membantu Menteri Kesehatan dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Kesehatan; dan
b.membantu Menteri Kesehatan dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pasal 1E

Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1D, meliputi:

a.membantu Menteri Kesehatan dalam proses pengambilan keputusan Kementerian Kesehatan;
b.membantu Menteri Kesehatan dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kinerja;
c.memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri Kesehatan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan;
d.melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan;
e.membantu Menteri Kesehatan dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
f.melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;
g.mewakili Menteri Kesehatan pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan Menteri Kesehatan;
h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Kesehatan; dan
i.dalam hal tertentu, Wakil Menteri Kesehatan melaksanakan tugas khusus yang diberikan langsung oleh Presiden atau melalui Menteri Kesehatan.
1. 2.Ketentuan Pasal 46 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Subbagian Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan pemberian penghargaan, administrasi kesejahteraan pegawai, administrasi pemeriksaan kesehatan pejabat dan calon pegawai negeri sipil.

3.Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.741 4

Pasal 87

Biro Umum terdiri atas:

a.Bagian Tata Usaha Pimpinan;
b.Bagian Tata Usaha Kementerian;
c.Bagian Rumah Tangga;
d.Bagian Keuangan dan Gaji Sekretariat Jenderal; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 4.Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

5.Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan urusan tata usaha Menteri;
b.pelaksanaan urusan tata usaha Wakil Menteri dan Staf Ahli;
c.pelaksanaan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal; dan
d.pelaksanaan urusan keprotokolan.
1. 6.Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

a.Subbagian Tata Usaha Menteri;
b.Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri dan Staf Ahli;
c.Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal; dan
d.Subbagian Protokol.
1. 7.Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

(1)Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Menteri dan Staf Khusus Menteri.
(2)Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri dan Staf Ahli mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Wakil Menteri dan Staf Ahli. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.741 5
(3)Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal.
(4)Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan.

8.Ketentuan Pasal 100 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

9.Ketentuan Pasal 101 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1.Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 5 (lima) Pasal baru yakni Pasal 1A, Pasal 1B, Pasal 1C, Pasal 1D, dan Pasal 1E sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Dalam memimpin Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) dibantu oleh Wakil Menteri Kesehatan.

Pasal 1B

Wakil Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.

Pasal 1C

Wakil Menteri Kesehatan mempunyai tugas membantu Menteri Kesehatan dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.741 3

Pasal 1D

Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1C, meliputi:

a.membantu Menteri Kesehatan dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Kesehatan; dan
b.membantu Menteri Kesehatan dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pasal 1E

Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1D, meliputi:

a.membantu Menteri Kesehatan dalam proses pengambilan keputusan Kementerian Kesehatan;
b.membantu Menteri Kesehatan dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kinerja;
c.memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri Kesehatan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan;
d.melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan;
e.membantu Menteri Kesehatan dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
f.melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;
g.mewakili Menteri Kesehatan pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan Menteri Kesehatan;
h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Kesehatan; dan
i.dalam hal tertentu, Wakil Menteri Kesehatan melaksanakan tugas khusus yang diberikan langsung oleh Presiden atau melalui Menteri Kesehatan.
1. 2.Ketentuan Pasal 46 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Subbagian Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan pemberian penghargaan, administrasi kesejahteraan pegawai, administrasi pemeriksaan kesehatan pejabat dan calon pegawai negeri sipil.

3.Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.741 4

Pasal 87

Biro Umum terdiri atas:

a.Bagian Tata Usaha Pimpinan;
b.Bagian Tata Usaha Kementerian;
c.Bagian Rumah Tangga;
d.Bagian Keuangan dan Gaji Sekretariat Jenderal; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 4.Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

5.Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan urusan tata usaha Menteri;
b.pelaksanaan urusan tata usaha Wakil Menteri dan Staf Ahli;
c.pelaksanaan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal; dan
d.pelaksanaan urusan keprotokolan.
1. 6.Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

a.Subbagian Tata Usaha Menteri;
b.Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri dan Staf Ahli;
c.Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal; dan
d.Subbagian Protokol.
1. 7.Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

(1)Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Menteri dan Staf Khusus Menteri.
(2)Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri dan Staf Ahli mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Wakil Menteri dan Staf Ahli. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.741 5
(3)Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal.
(4)Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan.

8.Ketentuan Pasal 100 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

9.Ketentuan Pasal 101 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1A

Pasal 1B

Pasal 1C

Pasal 1D

Pasal 1E

Pasal 87

Pasal 88

Pasal 89

Pasal 90

Pasal 91

Pasal 100

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1A

Pasal 1B

Pasal 1C

Pasal 1D

Pasal 1E

Pasal 87

Pasal 88

Pasal 89

Pasal 90

Pasal 91

Pasal 100

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2015