DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 11 Februari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Kesehatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengendalikan mikroba resisten di rumah sakit, perlu dikembangkan program pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4.Undang-Undang ...
4.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PROGRAM PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA DI RUMAH SAKIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Resistensi Antimikroba adalah kemampuan mikroba untuk bertahan hidup terhadap efek antimikroba sehingga tidak efektif dalam penggunaan klinis.
2.Pengendalian Resistensi Antimikroba adalah aktivitas yang ditujukan untuk mencegah dan/atau menurunkan adanya kejadian mikroba resisten.
3.Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba yang selanjutnya disingkat KPRA adalah komite yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka mengendalikan penggunaan antimikroba secara luas baik di fasilitas pelayanan kesehatan dan di masyarakat.
4.Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan, Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah ...
5.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
6.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini digunakan sebagai acuan bagi rumah sakit dalam upaya pengendalian resistensi antimikroba agar Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit berlangsung secara baku, terukur, dan terpadu.

BAB II

STRATEGI

Pasal 3

Strategi Program Pengendalian Resistensi Antimikroba dilakukan dengan cara:

a.mengendalikan berkembangnya mikroba resisten akibat tekanan seleksi oleh antibiotik, melalui penggunaan antibiotik secara bijak; dan
b.mencegah penyebaran mikroba resisten melalui peningkatan ketaatan terhadap prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi.

Pasal 4

(1)Penggunaan antibiotik secara bijak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan penggunaan antibiotik secara rasional dengan mempertimbangkan dampak muncul dan menyebarnya mikroba (bakteri) resisten.
(2)Penerapan penggunaan antibiotik secara bijak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
1. a.meningkatkan pemahaman dan ketaatan staf medis fungsional dan tenaga kesehatan dalam penggunaan antibiotik secara bijak;
2. b.meningkatkan peranan pemangku kepentingan di bidang penanganan penyakit infeksi dan penggunaan antibiotik;
3. c.mengembangkan dan meningkatkan fungsi laboratorium mikrobiologi klinik dan laboratorium penunjang lainnya yang berkaitan dengan penanganan penyakit infeksi;
4. d.meningkatkan pelayanan ...
5. d.meningkatkan pelayanan farmasi klinik dalam memantau penggunaan antibiotik;
6. e.meningkatkan pelayanan farmakologi klinik dalam memandu penggunaan antibiotik;
7. f.meningkatkan penanganan kasus infeksi secara multidisiplin dan terpadu;
8. g.melaksanakan surveilans pola penggunaan antibiotik, serta melaporkannya secara berkala; dan
9. h.melaksanakan surveilans pola mikroba penyebab infeksi dan kepekaannya terhadap antibiotik, serta melaporkannya secara berkala

Pasal 5

Pencegahan penyebaran mikroba resisten melalui peningkatan ketaatan terhadap prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan melalui upaya:

a.peningkatan kewaspadaan standar;
b.pelaksanaan kewaspadaan transmisi;
c.dekolonisasi pengidap mikroba resisten; dan
d.penanganan kejadian luar biasa mikroba resisten.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 6

(1)Setiap rumah sakit harus melaksanakan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba secara optimal.
(2)Pelaksanaan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pembentukan tim pelaksana program Pengendalian Resistensi Antimikroba;
2. b.penyusunan kebijakan dan panduan penggunaan antibiotik;
3. c.melaksanakan penggunaan antibiotik secara bijak; dan
4. d.melaksanakan prinsip ...
5. d.melaksanakan prinsip pencegahan pengendalian infeksi.
(3)Pembentukan tim pelaksana Program Pengendalian Resistensi Antimikroba rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertujuan menerapkan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.
(4)Penyusunan kebijakan dan panduan penggunaan antibiotik, melaksanakan penggunaan antibiotik secara bijak, dan melaksanakan prinsip pencegahan pengendalian infeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Tim pelaksana Program Pengendalian Resistensi Antimikroba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dibentuk melalui keputusan kepala/direktur rumah sakit.
(2)Susunan tim pelaksana Program Pengendalian Resistensi Antimikroba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota.
(3)Kualifikasi ketua tim PPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seorang klinisi yang berminat di bidang infeksi.
(4)Dalam melaksanakan tugasnya, tim pelaksana Program Pengendalian Resistensi Antimikroba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada kepala/direktur rumah sakit.

Pasal 8

(1)Keanggotaan tim pelaksana Program Pengendalian Resistensi Antimikroba rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur:
1. a.klinisi perwakilan SMF/bagian;
2. b.keperawatan;
3. c.instalasi farmasi;
4. d.laboratorium mikrobiologi klinik;
5. d.laboratorium ...
6. e.komite/tim Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI); dan
7. f.Komite/tim Farmasi dan Terapi (KFT).
(2)Keanggotaan tim pelaksana Program Pengendalian Resistensi Antimikroba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan tenaga kesehatan yang kompeten.
(3)Dalam hal terdapat keterbatasan tenaga kesehatan yang kompeten, keanggotaan tim pelaksana Program Pengendalian Resistensi Antimikroba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan unsur tenaga kesehatan yang tersedia.

Pasal 9

Tim pelaksana Program Pengendalian Resistensi Antimikroba mempunyai tugas dan fungsi:

a.membantu kepala/direktur rumah rakit dalam menetapkan kebijakan tentang pengendalian resistensi antimikroba;
b.membantu kepala/direktur rumah sakit dalam menetapkan kebijakan umum dan panduan penggunaan antibiotik di rumah sakit;
c.membantu kepala/direktur rumah sakit dalam pelaksanaan program pengendalian resistensi antimikroba;
d.membantu kepala/direktur rumah sakit dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program pengendalian resistensi antimikoba;
e.menyelenggarakan forum kajian kasus pengelolaan penyakit infeksi terintegrasi;
f.melakukan surveilans pola penggunaan antibiotik;
g.melakukan surveilans pola mikroba penyebab infeksi dan kepekaannya terhadap antibiotik;
h.menyebarluaskan serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang prinsip pengendalian resistensi antimikroba, penggunaan antibiotik secara bijak, dan ketaatan terhadap pencegahan pengendalian infeksi melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan;
i.mengembangkan penelitian di bidang pengendalian resistensi antimikroba; dan
j.melaporkan kegiatan program pengendalian resistensi antimikroba kepada Direktur/Kepala rumah sakit.
d.melaporkan kegiatan ...

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengendalikan mikroba resisten di rumah sakit, perlu dikembangkan program pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4.Undang-Undang ...
4.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PROGRAM PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA DI RUMAH SAKIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Resistensi Antimikroba adalah kemampuan mikroba untuk bertahan hidup terhadap efek antimikroba sehingga tidak efektif dalam penggunaan klinis.
2.Pengendalian Resistensi Antimikroba adalah aktivitas yang ditujukan untuk mencegah dan/atau menurunkan adanya kejadian mikroba resisten.
3.Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba yang selanjutnya disingkat KPRA adalah komite yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka mengendalikan penggunaan antimikroba secara luas baik di fasilitas pelayanan kesehatan dan di masyarakat.
4.Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan, Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah ...
5.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
6.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.

Pasal 2

BAB II

STRATEGI

Pasal 3

Strategi Program Pengendalian Resistensi Antimikroba dilakukan dengan cara:

a.mengendalikan berkembangnya mikroba resisten akibat tekanan seleksi oleh antibiotik, melalui penggunaan antibiotik secara bijak; dan
b.mencegah penyebaran mikroba resisten melalui peningkatan ketaatan terhadap prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi.

Pasal 4

(1)Penggunaan antibiotik secara bijak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan penggunaan antibiotik secara rasional dengan mempertimbangkan dampak muncul dan menyebarnya mikroba (bakteri) resisten.
(2)Penerapan penggunaan antibiotik secara bijak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
1. a.meningkatkan pemahaman dan ketaatan staf medis fungsional dan tenaga kesehatan dalam penggunaan antibiotik secara bijak;
2. b.meningkatkan peranan pemangku kepentingan di bidang penanganan penyakit infeksi dan penggunaan antibiotik;
3. c.mengembangkan dan meningkatkan fungsi laboratorium mikrobiologi klinik dan laboratorium penunjang lainnya yang berkaitan dengan penanganan penyakit infeksi;
4. d.meningkatkan pelayanan ...
5. d.meningkatkan pelayanan farmasi klinik dalam memantau penggunaan antibiotik;
6. e.meningkatkan pelayanan farmakologi klinik dalam memandu penggunaan antibiotik;
7. f.meningkatkan penanganan kasus infeksi secara multidisiplin dan terpadu;
8. g.melaksanakan surveilans pola penggunaan antibiotik, serta melaporkannya secara berkala; dan
9. h.melaksanakan surveilans pola mikroba penyebab infeksi dan kepekaannya terhadap antibiotik, serta melaporkannya secara berkala

Pasal 5

Pencegahan penyebaran mikroba resisten melalui peningkatan ketaatan terhadap prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan melalui upaya:

a.peningkatan kewaspadaan standar;
b.pelaksanaan kewaspadaan transmisi;
c.dekolonisasi pengidap mikroba resisten; dan
d.penanganan kejadian luar biasa mikroba resisten.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 6

(1)Setiap rumah sakit harus melaksanakan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba secara optimal.
(2)Pelaksanaan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pembentukan tim pelaksana program Pengendalian Resistensi Antimikroba;
2. b.penyusunan kebijakan dan panduan penggunaan antibiotik;
3. c.melaksanakan penggunaan antibiotik secara bijak; dan
4. d.melaksanakan prinsip ...
5. d.melaksanakan prinsip pencegahan pengendalian infeksi.
(3)Pembentukan tim pelaksana Program Pengendalian Resistensi Antimikroba rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertujuan menerapkan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.
(4)Penyusunan kebijakan dan panduan penggunaan antibiotik, melaksanakan penggunaan antibiotik secara bijak, dan melaksanakan prinsip pencegahan pengendalian infeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Tim pelaksana Program Pengendalian Resistensi Antimikroba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dibentuk melalui keputusan kepala/direktur rumah sakit.
(2)Susunan tim pelaksana Program Pengendalian Resistensi Antimikroba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota.
(3)Kualifikasi ketua tim PPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seorang klinisi yang berminat di bidang infeksi.
(4)Dalam melaksanakan tugasnya, tim pelaksana Program Pengendalian Resistensi Antimikroba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada kepala/direktur rumah sakit.

Pasal 8

(1)Keanggotaan tim pelaksana Program Pengendalian Resistensi Antimikroba rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur:
1. a.klinisi perwakilan SMF/bagian;
2. b.keperawatan;
3. c.instalasi farmasi;
4. d.laboratorium mikrobiologi klinik;
5. d.laboratorium ...
6. e.komite/tim Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI); dan
7. f.Komite/tim Farmasi dan Terapi (KFT).
(2)Keanggotaan tim pelaksana Program Pengendalian Resistensi Antimikroba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan tenaga kesehatan yang kompeten.
(3)Dalam hal terdapat keterbatasan tenaga kesehatan yang kompeten, keanggotaan tim pelaksana Program Pengendalian Resistensi Antimikroba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan unsur tenaga kesehatan yang tersedia.

Pasal 9

Tim pelaksana Program Pengendalian Resistensi Antimikroba mempunyai tugas dan fungsi:

a.membantu kepala/direktur rumah rakit dalam menetapkan kebijakan tentang pengendalian resistensi antimikroba;
b.membantu kepala/direktur rumah sakit dalam menetapkan kebijakan umum dan panduan penggunaan antibiotik di rumah sakit;
c.membantu kepala/direktur rumah sakit dalam pelaksanaan program pengendalian resistensi antimikroba;
d.membantu kepala/direktur rumah sakit dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program pengendalian resistensi antimikoba;
e.menyelenggarakan forum kajian kasus pengelolaan penyakit infeksi terintegrasi;
f.melakukan surveilans pola penggunaan antibiotik;
g.melakukan surveilans pola mikroba penyebab infeksi dan kepekaannya terhadap antibiotik;
h.menyebarluaskan serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang prinsip pengendalian resistensi antimikroba, penggunaan antibiotik secara bijak, dan ketaatan terhadap pencegahan pengendalian infeksi melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan;
i.mengembangkan penelitian di bidang pengendalian resistensi antimikroba; dan
j.melaporkan kegiatan program pengendalian resistensi antimikroba kepada Direktur/Kepala rumah sakit.
d.melaporkan kegiatan ...

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2009

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 Tahun 2010

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2009

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 Tahun 2010

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013