DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25A dan Pasal 25B Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian perlu dilakukan perubahan mengenai ketentuan penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
6.Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
7.Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
8.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
9.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN, DAN JAMINAN HARI TUA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247) diubah sebagai berikut:
1.Di antara angka 12 dan angka 13 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 12a dan angka 12b dan ketentuan angka 37 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
2.Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
3.Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami Cacat Total Tetap.
4.Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju Tempat Kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
5.Penyakit Akibat Kerja yang selanjutnya disingkat PAK adalah penyakit yang diakibatkan oIeh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
6.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana Pekerja bekerja atau yang sering dimasuki oleh Pekerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
7.Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan Pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
8.Cacat Sebagian Anatomis adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan Pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
9.Cacat Sebagian Fungsi adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan Pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
10.Cacat Total Tetap adalah Cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
11.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
12.Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah orang perseorangan, pengusaha, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain. 12a. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 12b. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar luran.
14.Peserta Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
15.Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
16.Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
17.Pekerja Harian Lepas adalah Pekerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima Upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
18.Pekerja Borongan adalah Pekerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima Upah didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja.
19.Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima Upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan atau selesainya pekerjaan tertentu.
20.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
21.Kanal Pelayanan adalah jaringan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan informasi program, pendaftaran Peserta, penerimaan luran, pelayanan jaminan baik milik BPJS Ketenagakerjaan sendiri maupun bekerja sama dengan pihak ketiga.
22.Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah identitas sebagai bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk semua program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan penahapan kepesertaan.
23.luran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
24.Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang- undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
25.Wadah atau Kelompok Tertentu adalah organisasi atau asosiasi yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Peserta yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.
26.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
27.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
28.Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi.
29.Pemberi Kerja Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Pekerja pada Jasa Konstruksi dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
30.Pengguna Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan yang memerlukan layanan Jasa Konstruksi.
31.Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi.
32.Pekerja Jasa Konstruksi adalah setiap orang yang bekerja pada proyek Jasa Konstruksi dengan menerima gaji atau Upah.
33.Anak adalah anak kandung, anak tiri, atau anak angkat yang sah menurut peraturan perundang- undangan dari Peserta yang meninggal dunia yang terdaftar sebagai ahli waris di BPJS Ketenagakerjaan atau Anak dari Peserta yang mengalami Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
34.Dokter Pemeriksa adalah dokter yang memeriksa dan/atau merawat Pekerja yang mengalami Kecelakaan Kerja atau PAK.
35.Dokter Penasihat adalah dokter yang diangkat oleh Menteri yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pertimbangan medis dalam menentukan kasus PAK, besarnya persentase kecacatan akibat Kecelakaan Kerja atau PAK, menentukan Cacat Total Tetap, memberikan rekomendasi perawatan di rumah, serta rekomendasi program kembali bekerja.
36.Petugas Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan adalah Pegawai BPJS Ketenagakerjaan yang diangkat oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan dan ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan atas kepatuhan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37.Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
38.Pejabat Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Penguji K3 adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengujian dan kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja.
39.Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
40.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
2.Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Peserta Penerima Upah meliputi:
1. a.Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara; dan
2. b.Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.
(2)Pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selain yang berstatus calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat negara, prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia, dan peserta didik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3)Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk:
1. a.Pekerja dalam masa percobaan;
2. b.komisaris dan direksi yang menerima Upah; dan
3. c.pengawas dan pengurus yang menerima Upah.
  1. 3.Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

(1)Setiap Pejabat Pembina Kepegawaian wajib mendaftarkan pegawai non ASN sebagai Peserta dalam program JKK, program JKM, dan program JHT pada BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengisi formulir sebagai berikut:
1. a.pendaftaran Pemberi Kerja;
2. b.pendaftaran Pekerja; dan
3. c.rincian Iuran Pekerja.
(2)Pejabat Pembina Kepegawaian wajib menyampaikan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diisi secara lengkap meliputi data pegawai non ASN beserta anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan tanda terima.
(3)Data pegawai non ASN beserta anggota keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), termasuk data penerima manfaat beasiswa pendidikan Anak.
(4)BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan nomor kepesertaan pada hari yang sama saat formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta Iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(5)BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan sertifikat kepesertaan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh pegawai non ASN yang disampaikan melalui Pejabat Pembina Kepegawaian, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta Iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(6)Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada Peserta paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.
(7)Kepesertaan program JKK, program JKM, dan program JHT mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan.

4.Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 4 diubah dan setelah ayat (4) ditambahkan 5 (lima) ayat, yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Dalam hal terdapat perubahan data, Pekerja wajib menyampaikan perubahan data dirinya dan keluarganya secara lengkap dan benar kepada Pemberi Kerja.
(2)Dalam hal terdapat perubahan data, pegawai non ASN wajib menyampaikan perubahan data dirinya dan keluarganya secara lengkap dan benar kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
(3)Pemberi Kerja wajib menyampaikan perubahan data Pekerja dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan data diterima dari Pekerja.
(4)Pejabat Pembina Kepegawaian wajib menyampaikan perubahan data pegawai non ASN dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan data diterima dari pegawai non ASN.
(5)Pemberi Kerja wajib menyampaikan perubahan data kepesertaan meliputi:
1. a.nama dan alamat perusahaan;
2. b.jenis kelompok usaha;
3. c.jumlah aset dan omset;
4. d.data Upah, Iuran, jumlah Pekerja dan program yang diikuti; dan
5. e.data lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan jaminan sosial.
(6)Pejabat Pembina Kepegawaian wajib menyampaikan perubahan data kepesertaan meliputi:
1. a.nama dan alamat instansi;
2. b.nama dan alamat unit kerja;
3. c.jumlah pegawai non ASN, data Upah, Iuran, dan program yang diikuti; dan
4. d.data lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan jaminan sosial.
(7)Dalam hal Pemberi Kerja tidak melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan terjadi risiko, perhitungan manfaat dilakukan berdasarkan data terakhir yang diterima BPJS Ketenagakerjaan.
(8)Dalam hal Pejabat Pembina Kepegawaian tidak melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan terjadi risiko, perhitungan manfaat dilakukan berdasarkan data terakhir yang diterima BPJS Ketenagakerjaan.
(9)Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan penyampaian perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pendaftaran dan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 3A, dan Pasal 4 dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.

6.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja berhak mendapatkan manfaat JKK.
(2)Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kecelakaan yang terjadi akibat kerja dan/atau di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
2. b.kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju Tempat Kerja atau sebaliknya melalui jalan yang biasa dilalui atau wajar dilalui;
3. c.kecelakaan yang terjadi pada saat menjalankan tugas atau perjalanan dinas atas perintah dan/atau untuk kepentingan perusahaan dan/atau Pemberi Kerja atau ada kaitannya dengan pekerjaan;
4. d.kecelakaan yang terjadi pada saat waktu kerja dan waktu istirahat kerja di dalam atau di luar Tempat Kerja karena melakukan hal- hal penting dan/atau mendesak atas seizin atau sepengetahuan Pemberi Kerja;
5. e.PAK;
6. f.meninggal dunia mendadak di Tempat Kerja; atau
7. g.kekerasan fisik dan/atau pemerkosaan yang terjadi di Tempat Kerja dan/atau dalam hubungan kerja.
(3)Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d harus memenuhi adanya rudapaksa yang dibuktikan dengan adanya jejas/luka/cidera atau bukti lainnya pada tubuh manusia akibat suatu peristiwa atau kejadian.
(4)Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperhitungkan sejak Pekerja keluar dari rumah.
(5)Kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d pembuktiannya harus dilengkapi dengan surat keterangan dari kepolisian, saksi yang mengetahui kejadian kecelakaan, atau saksi lainnya yang relevan.
(6)Kekerasan fisik dan/atau pemerkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g pembuktiannya harus dilengkapi dengan surat keterangan dari kepolisian atas kejadian kekerasan fisik dan/atau pemerkosaan serta visum et repertum untuk korban kekerasan fisik dan/atau pemerkosaan.
(7)Kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pembuktiannya harus disertai dengan adanya surat perintah/tugas.
(8)Meninggal dunia mendadak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus memenuhi persyaratan:
1. a.pada saat bekerja di Tempat Kerja seorang Pekerja tiba-tiba meninggal dunia tanpa melihat penyebab dari penyakit yang dideritanya; atau
2. b.pada saat bekerja di Tempat Kerja seorang Pekerja mendapat serangan penyakit kemudian dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan dan meninggal dunia dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam dari saat terjadinya serangan penyakit.
(9)Kondisi lain yang termasuk dalam kriteria Kecelakaan Kerja meliputi:
1. a.kecelakaan yang terjadi pada waktu melakukan kerja lembur, yang dibuktikan dengan surat perintah lembur;
2. b.kecelakaan yang terjadi pada waktu melaksanakan aktivitas lain yang berkaitan dengan kepentingan Pemberi Kerja, yang dibuktikan dengan surat tugas dari perusahaan;
3. c.kecelakaan yang terjadi pada waktu Peserta sedang menjalankan cuti dan mendapat panggilan atau tugas dari Pemberi Kerja, dengan cakupan pelindungannya meliputi perjalanan pergi dan pulang untuk memenuhi panggilan tersebut;
4. d.kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan pergi dan pulang dari base camp atau anjungan yang berada di Tempat Kerja menuju ke tempat tinggal Pekerja untuk menjalani istirahat, yang dibuktikan dengan keterangan perusahaan dan jadwal kerja; atau
5. e.kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan pergi dan pulang melalui jalan yang biasa dilalui atau wajar bagi Pekerja yang setiap akhir pekan kembali ke rumah tempat tinggal yang sebenarnya.
  1. 7.Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 8 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Pemberi Kerja wajib melaporkan setiap Kecelakaan Kerja atau PAK yang menimpa Pekerjanya kepada:
1. a.Dinas Provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat; dan
2. b.BPJS Ketenagakerjaan.
(1a)Pejabat Pembina Kepegawaian wajib melaporkan setiap Kecelakaan Kerja atau PAK yang menimpa pegawai non ASN kepada:
1. a.Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, Dinas Provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat; dan
2. b.BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak terjadinya Kecelakaan Kerja atau sejak didiagnosis PAK.
(2a)Dalam hal jangka waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, manfaat JKK menjadi kewajiban Pemberi Kerja.
(2b)Pemberi Kerja mengajukan penggantian manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) kepada BPJS Ketenagakerjaan setelah menyampaikan laporan.
(2c)Pengajuan penggantian manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) merupakan laporan tahap I dan dibuat dengan menggunakan formulir Kecelakaan Kerja tahap I sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan.
(4)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.

8.Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 8A, Pasal 8B, Pasal 8C, Pasal 8D, Pasal 8E, dan Pasal 8F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1)Peserta, keluarga Peserta, serikat Pekerja/serikat buruh di tempat Pemberi Kerja, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan berhak memberitahukan dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan PAK yang dialami oleh Peserta Penerima Upah kepada:
1. a.Pemberi Kerja/Pejabat Pembina Kepegawaian;
2. b.BPJS Ketenagakerjaan;
3. c.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan/atau
4. d.Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, Dinas Provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat.
(2)Pemberitahuan dugaan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
1. a.nomor kepesertaan/nomor induk kependudukan;
2. b.kronologi kejadian, termasuk tempat, sumber penyebab, tanggal dan waktu kejadian Kecelakaan Kerja; dan
3. c.nama dan nomor telepon pihak yang memberitahukan dan/atau pihak yang dapat dihubungi.
(3)Pemberitahuan dugaan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
1. a.nomor kepesertaan/nomor induk kependudukan;
2. b.nama dan nomor telepon pihak yang memberitahukan dan/atau pihak yang dapat dihubungi;
3. c.jenis pekerjaan;
4. d.masa kerja dan masa kerja pada pekerjaan terakhir;
5. e.sumber pajanan; dan
6. f.diagnosis klinis.
(4)Pemberitahuan dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban Pemberi Kerja atau Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaporkan dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan PAK yang menimpa Pekerjanya atau pegawai non ASN.

Pasal 8B

(1)Pemberi Kerja atau Pejabat Pembina Kepegawaian wajib melaporkan dugaan Kecelakaan Kerja atau dugaan PAK yang menimpa pekerjanya atau pegawai non ASN kepada:
1. a.Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, Dinas Provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat; dan
2. b.BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak adanya dugaan Kecelakaan Kerja atau diagnosis klinis dugaan PAK oleh Dokter Pemeriksa.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan laporan tahap I dan dibuat dengan menggunakan formulir Kecelakaan Kerja tahap I.
(4)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.

Pasal 8C

(1)BPJS Ketenagakerjaan membuat kesimpulan mengenai dugaan Kecelakaan Kerja paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak laporan tahap I diterima.
(2)Dalam membuat kesimpulan mengenai Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan melakukan tahapan sebagai berikut:
1. a.memastikan eligibilitas status kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk Peserta yang mengalami dugaan Kecelakaan Kerja;
2. b.memastikan adanya laporan tahap I yang diterima BPJS Ketenagakerjaan;
3. c.melakukan verifikasi kesesuaian dokumen dan informasi yang diperoleh dengan ruang lingkup Kecelakaan Kerja;
4. d.melakukan pengecekan kasus jika diperlukan; dan
5. e.membuat hasil kesimpulan Kecelakaan Kerja atau bukan Kecelakaan Kerja.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3A

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8A

Pasal 8B

Pasal 8C

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2026

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3A

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8A

Pasal 8B

Pasal 8C

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2026