DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Penerima Upah, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2017 ten tang Perubahan atas MENTER!KETENAGAKERJAANREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANMENTERIKETENAGAKERJAAN NOMOR5 TAHUN2021 TENTANG TATACARAPENYELENGGARAANPROGRAM JAMINANKECELAKAANKERJA,JAMINANKEMATIAN, DANJAMINANHARITUA MENTERIKETENAGAKERJAAN ISALINAN I Menimbang Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan terhadap perlindungan peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan ;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat

(3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 30 ayat
(4), Pasal 35 ayat (2), Pasal 39 ayat (3), Pasal 42 ayat
(3), Pasal 45 ayat (5), Pasal 49 ayat (2), Pasal 50 ayat
(2), Pasa} 56 ayat (2), dan Pasa} 57 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 ten tang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Pasal 25 ayat (6), Pasal 25 ayat (7), dan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan KeIja dan Jaminan Kematian, Pasal 13 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelengaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, serta Pasal 6 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, diperlukan peraturan perundang- undangan mengenai penyelenggaraan jamman kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua yang lebih terstruktur dan sistematis;
1. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4916);

4.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6427);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program J aminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Negara Republik 166, Tambahan Kementerian Negara (Lembaran Indonesia Tahun 2008 Nomor
1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua; Mengingat Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai danJatau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
2.Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal duma bukan akibat Kecelakaan Kerja.
3.Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 3

(1)Setiap Pemberi Ketja wajib mendaftarkan Pekerja sebagai Peserta dalam program JKK, program JKM, dan program JHT pada BPJS Ketenagakerjaan sesuai
1. a.pegawai pemerintah non-pegawai negeri;
2. b.pejabat negara non-aparatur sipil negara; dan
3. c.pegawai non-aparatur sipil negara pada lembaga tinggi negara atau lembaga negara.
(3)Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b termasuk:
1. a.Pekerja dalam masa percobaan;
2. b.komisaris dan direksi yang menerima Upah; dan
3. c.pengawas dan pengurus yang menerima Upah. Kerja

Pasal 2

(1)Peserta.Penerima Upah meliputi:
1. a.Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara; dan
2. b.Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.
(2)Pekerja yang bekerja pada Pemberi
(6)Pemberi Kerja menyampaikan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada Peserta paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterirna dari BPJS Ketenagakerjaan.
(7)Kepesertaan program JKK, program JKM, dan program JHT mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan. sertifikatmenerbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk data penerima manfaat beasiswa pendidikan Anak.
(4)BPJS KetenagakeIjaan wajib mengeluarkan nomor kepesertaan pada hari yang sarna saat formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta luran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(5)BPJS Ketenagakerjaan keluarganya ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengisi formulir sebagai berikut:
1. a.pendaftaran Pemberi Kerja;
2. b.pendaftaran Pekerja; dan
3. c.rincian luran Pekerja.
(2)Pemberi Kerja wajib menyampaikan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diisi secara lengkap meliputi data Peketja beserta anggota keluarganya kepada BPJS KetenagakeIjaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan tanda terima.
(3)Data Pekerja beserta anggota Pasal 6
(1)Pekerja yang bekerja pada beberapa Pemberi Kerja wajib diikutsertakan dalam program JKK, program JKM, dan program JHT serta dibayarkan iurannya oleh masing masing Pemberi Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh 1 (satu) nomor kepesertaan yang tercantum dalam Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Pasal 5 Pendaftaran dan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat dilakukan secara daring dan/ atau luring.

BAB II

TATA CARAPENDAFrARAN, PELAPORAN DAN PENETAPAN JAMINANBAGIPESERTAPENERlMAUPAH kepesertaan bagi Pemberi Kerja dan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh Peketja yang disarnpaikan melalui Pemberi Kerja, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta luran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan-

Pasal 4

(1)Dalam hal terdapat perubahan data, Pekerja wajib menyampaikan peru bahan data dirinya dan keluarganya secara lengkap dan benar kepada Pemberi Kerja.
(2)Pemberi Kerja wajib menyampaikan perubahan data Pekerja dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan data diterima dari Pekerja.
(3)Pemberi Kerja wajib menyampaikan perubahan data dirinya yaitu:
1. a.nama dan alamat perusahaan;
2. b.jenis kelompokusaha;
3. c.jumlah aset dan omset; dan
4. d.data lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan jaminan sosial.
(4)Dalam hal Pemberi Kerja tidak melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dan terjadi risiko, perhitungan manfaat dilakukan berdasarkan data terakhir yang diterima BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 7

(1)KecelakaanKerjaharus memenuhi unsur adanya ruda paksa yang dibuktikan dengan adanya ciderajjejas atau luka pada tu buh manusia akibat suatu peristiwa atau kejadian.
(2)KecelakaanKerjasebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kecelakaan yang terjadi akibat kerja danjatau di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
2. b.kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju Tempat Kerja atau sebaliknya melalui jalan yang biasa dilalui atau wajar dilalui;
3. c.kecelakaan yang terjadi pada saat menjalankan tugas atau perjalanan dinas atas perintah danjatau untuk kepentingan perusahaan danjatau Pemberi Kerja atau ada kaitannya dengan pekerjaan;
4. d.kecelakaan yang terjadi pada saat waktu kerja dan waktu istirahat kerja karena melakukan hal- hal penting danj atau mendesak atas seizin atau sepengetahuan PemberiKerja;
5. e.PAK;atau
6. f.meninggaldunia mendadak akibat kerja.
(3)Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dati rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperhitungkan sejak Pekerja keluar dari rumah.
(4)Kecelakaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d pembuktiannya harus dilengkapi dengan surat keterangan dari kepolisian atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahui kejadian kecelakaan.
(5)Kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pembuktiannya harus disertai dengan adanya surat perintahjtugas.
(6)Meninggal duma mendadak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus rnemenuhi persyaratan:
1. a.pada saat bekerja di Tempat Kerja seorang Pekerja tiba-tiba meninggal dunia tanpa diketahui penyebabnya;atau
2. b.pada saat bekerja di Tempat Kerja seorang Pekerja mendapat serangan penyakit kemudian dibawa ke fasilitas kesehatan dan meninggal dunia dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam dari saat terjadinya serangan penyakit.
(7)Kondisi lain yang termasuk dalam kriteria Kecelakaan Kerja meliputi:
1. a.kecelakaan yang terjadi pada waktu melakukan kerja Iembur, yang dibuktikan dengan surat perintah lembur;
2. b.kecelakaan yang terjadi pada waktu melaksanakan aktivitas lain yang berkaitan dengan kepentingan Pemberi Kerja, yang dibuktikan dengan surat tugas dari perusahaan;
3. c.kecelakaan yang terjadi pada waktu Peserta sedang menjalankan cuti dan mendapat panggilan atau tugas dari Pemberi Kerja, dengan cakupan pelindungannya meliputi perjalanan ketenagakerjaan setempat.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak teIjadinya Kecelakaan Ketja atau sejak didiagnosis PAK.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan laporan tahap 1 dan dibuat dengan menggunakan formulir Kecelakaan Kerja tahap r sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagaketjaan .
(4)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) dapat dilakukan secara daring dan Iatau luring. pengawasanunitatauProvinsib. Dinas Pasal 8
(1)Pernberi Kerja wajib melaporkan setiap Kecelakaan Kerja atau PAKyang menimpa pekerjanya kepada:
1. a.BPJS Ketenagakerjaan; dan pergi dan pulang untuk memenuhi panggilan tersebut;
2. d.kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan pergi dan pulang dari base camp atau anjungan yang berada di Tempat Kerja menuju ke tempat tinggal Pekerja untuk menjalani istirahat, yang dibuktikan dengan keterangan perusahaan dan jadwal kerja; atau
3. e.kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan pergi dan pulang melalui jalan yang biasa dilalui atau wajar bagi Pekerja yang setiap akhir pekan kembali ke rumah tempat tinggal yang sebenarnya.

Pasal 10

(1)BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a melakukan pemeriksaan dan membuat kesimpulan mengenai Kecelakaan Kerja atau PAK yang dilaporkan Pemberi Kerja, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak laporan tahap ( diterima.
(2)Kesimpulan BPJS Ketenagaketjaan mengenai Kecelakaan Kerja atau PAK diberitahukan kepada Dinas Provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya.
(3)Dalam membuat kesimpulan kasus PAK, BPJS Ketenagakerjaan dapat meminta pertimbangan medis Dokter Penasihat melalui Pengawas Ketenagakerjaan.
(4)Jika hasil kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kecelakaan Kerja atau PAK,BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat pelayanan kesehatan JKK di fasilitas kesehatan yang bekerja sarna dengan BPJS Ketenagakerjaan. Pasa19
(1)Kecelakaan Kerja atau PAK dapat diberitahukan kepada Pemberi Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, dan Dinas Provinsi atau unit pengawasan ketenagaketjaan setempat oleh:
1. a.Peserta;
2. b.keluarga Peserta;
3. c.serikat pekerja/ serikat buruh di tempat Pemberi Kerja; dan/ atau
4. d.fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.
(2)Pemberitahuan Kecelakaan Kerja atau PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membebaskan kewajiban Pemberi Kerja melaporkan Kecelakaan Kerja atau PAKyang menimpa peketjanya.
(3)Mekanisme pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 12

(1)Dalam membuat penetapan kasus PAK, Pengawas Ketenagakerjaan dapat meminta pertimbangan medis Dokter Penasihat.
(2)Selain pertimbangan medis, Pengawas Ketenagakerjaan dapat meminta data pendukung sebagai berikut:
1. a.data hasil pemeriksaan kesehatan awal sebelum Pekerja dipekerjakan Pemberi Kerja;
2. b.data hasil pemeriksaan kesehatan berkala selama Pekerja bekerja pada Pemberi Kerja; Pasa111
(1)Dalam hal hasil kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) bukan merupakan Kecelakaan Kerja atau bukan PAK maka BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan kepada Dinas Provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat, paling lama 1 (satu) hari kerja sejak kesimpulan dibuat.
(2)Dinas Provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap pemberitahuan BPJS Ketenagakerjaan.
(3)Dalam melakukan penelitian dan pemeriksaan, bila diperlukan Pengawas Ketenagakerjaan dapat berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.
(4)Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Ketenagakerjaan membuat:
1. a.penetapan Kecelakaan Kerja atau PAK;atau
2. b.penetapan bukan Kecelakaan Kerja atau bukan PAK.
(5)Dalam hal fasilitas kesehatan tidak bekerja sarna dengan BPJS Ketenagakerjaan maka penggantian atas manfaat pelayanan kesehatan diberikan setelah laporan tahap II. Ketenagakerjaan dapat mengadakan penelitian dan pemeriksaan ke lapangan atas kejadian kecelakaan tersebut bersama-sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, untuk dilakukan analisis.
(4)Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Ketenagakerjaan membuat:
1. a.penetapan Kecelakaan Kerja atau PAK;atau
2. b.penetapan bukan Kecelakaan Kerja atau bukan PAK.
(2)Penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.
(3)Dalam melakukan pemeriksaan, Pengawas Pasal 13
(1)Dinas Provinsi atau unit kerja pengawasan ketenagakerjaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b melakukan penelitian dan pemeriksaan mengenai Kecelakaan Kerja atau PAKyang dilaporkan Pemberi Kerja.
1. c.data hasil pemeriksaan khusus tentang riwayat penyakit yang diderita Pekerja yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa;
2. d.data hasil pengujian lingkungan kerja yang dikeluarkan oleh Penguji K3, Pengawas Ketenagakerjaan, danj atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja yang ditunjuk oleh Menteri;
3. e.data hasil pemeriksaan kesehatan Pekerja secara umum di bagian tersebut;
4. f.riwayat pekerjaan Pekerja;
5. g.riwayat kesehatan Pekerja; danj atau
6. h.data medisjrekam medis Pekerja. PasallS
(1)Penelitian dan pemeriksaan Kecelakaan Kerja atau PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.penelitian dokumen meliputi:
  1. 1.laporan tahap J dan/ atau laporan tahap II;
  2. 2.kartu tanda penduduk atau identitas lainnya;
  3. 3.Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
  4. 4.perjanjian kerja antara Pemberi Kerja dengan Pekerja, surat pengangkatan, atau bukti lain yang menunjukkan sebagai Pekerja;
  5. 5.data Upab yang dijadikan dasar dalam menghitung JKK; dan
  6. 6.data pendukung, paling sedikit memuat: a) kronologis kejadian; b) keterangan saksi yang mengetahui kejadian tersebut; dan c) denah lokasi kejadian, dan

Pasal 14

Penetapan Kecelakaan Kerja, PAK, bukan Kecelakaan Kerja, atau bukan PAK paling sedikit memuat:

a.kronologis kejadian tentang kecelakaan atau penyakit akibat dari kejadian Kecelakaan Kerja atau PAK;
b.keterangan Dokter Pemeriksa dan/ atau Dokter Penasihat;
c.aturan yang terkait dengan kriteria Kecelakaan Kerja, PAK,bukan Kecelakaan Kerja, atau bukan PAK;
d.analisis basil pemeriksaan lapangan;
e.kesimpulan mengenai Kecelakaan Kerja, PAK, bukan Kecelakaan Kerja, atau bukan PAl{;
f.Upah sebagai dasar perhitungan manfaat JKK;
g.besarnya manfaat JKK yang diperoleh Pekerja akibat Kecelakaan Kerja atau PAK;dan
h.perintah membayar manfaat JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan dan/ atau Pemberi Kerja.

Pasal 18

(1)Setelah laporan tahap 1 disampaikan oleh Pemberi Kerja, BPJS Ketenagakerjaan meminta iP..i91m.?-§i perkembangan kondisi Pe~ YMJ fJ'lmlpla.mi Pasal 17
(1)Jika dalarn kesimpulan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 10 ayat (4) hasilnya merupakan Kecelakaan Kerja atau PAKatau terdapat penetapan Kecelakaan Kerja atau PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a dan tidak ada perbedaaan pendapat mengenai penetapan Kecelakaan Kerja atau PAK, manfaat JKK dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Dalam hal terdapat penetapan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya perawatan dan pengobatan sebelumnya menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan terhitung sejak penegakan diagnosis klinis atas PAKatau dugaan PAK.

Pasal 16

Dalam hal laporan tahap 1 terdapat kesimpulan bukan Kecelakaan Kerja atau bukan PAKsebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (I) atau telah dibuat penetapan bukan Kecelakaan Kerja atau bukan PAKsebagaimana dimaksud dalarn Pasal 11 ayat (4) huruf b, BPJS Ketenagakerjaan melakukan koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan terkait pelayanan kesehatan Pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

b.pemeriksaan lapangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 sampai dengan angka 6 dapat berupa dokumen elektronik atau fotokopi. ketenagakerjaan setempat.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak Pekerja dinyatakan sembuh, Cacat, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan:
1. a.keadaan sementara tidak mampu bekerja, telah berakhir;
2. b.Cacat Total Tetap untuk selamanya;
3. c.Cacat Sebagian Anatomis;
4. d.Cacat Sebagian Fungsi; atau
5. e.meninggal dunia. pengawasanunitatauProvinsib. Dinas Pasa119
(1)Pemberi Kerja wajib melaporkan akibat Kecelakaan Kerja atau PAKkepada:
1. a.BPJS Ketenagakerjaan; dan Kecelakaan Kerja atau PAK kepada Pemberi Kerja paling lama 6 (enam) bulan sejak terdapat kesimpulan Kecelakaan Kerja atau PAK oleh BPJS Ketenagakerjaan atau penetapan Kecelakaan Kerja atau PAKoleh Pengawas Ketenagaketjaan.
(2)Pemberi Kerja memberikan informasi perkembangan kondisi Peserta yang mengalami Kecelakaan Ketja atau PAK paling lama 14 (ernpat belas) hari kerja sejak BPJS Ketenagakerjaan meminta informasi dimaksud.
(3)Permintaan informasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi yang diberikan oleh Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas Provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat. sebagai berikut:
1. a.Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
2. b.kartu tanda penduduk;
3. c.surat keterangan Dokter Pemeriksa dan/ atau Dokter Penasihat;
4. d.kuitansi biaya pengangkutan;
5. e.kuitansi biaya pengobatan darr/atau perawatan; dan
6. f.dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.
(4)Kuitansi biaya pengobatan dan Zatau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat dirnintakan penggantian kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan belurn bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
(5)Dokurnen pendukung lainnya sebagairnana dimaksud pada ayat (3) huruf f sesuai dengan jenis kejadian KecelakaanKerja atau PAK.
(6)Jika dokurnen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lengkap, BPJS Ketenagakerjaan menghitung dan membayar kepada pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(7)Jika dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak Iengkap, BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan kepada Pemberi Kerja paling lama 3 (tiga)hari kerja sejak laporan tahap 11 diterima.
(8)Dokurnen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dapat berupa dokumen elektronik atau fotokopi.
(9)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara daring dan / atau luring.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan laporan tahap II dan sekaligus sebagai pengajuan rnanfaat JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan yang dilengkapi dengan dokumen Pasal 22
(1)Pemberi Kerja atau ahli waris Peserta Penerima Upah melaporkan dan mengajukan permohonan manfaat JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
1. a.Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
2. b.kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya dari ahli waris;
3. c.kartu keluarga;
4. d.surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang;dan
5. e.surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang.
(2)Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberi Kerja dan ahli waris Peserta Penerima Upah dapat menyampaikan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.
(3)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dan ayat (2) dapat berupa dokumen elektronik atau fotokopi. Paragraf2 JKM Pasal 21 BPJS Ketenagakerjaan melaporkan Kecelakaan Kerja atau PAK yang menimpa Peserta Penerima Upab dan telah dibayarkan manfaatnya kepada Dinas Provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat secara berkala.

Pasal 20

Dinas Provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b yang telah menerima laporan tahap II, melakukan koordinasi dengan BPJS KetenagakeIjaan untuk pembayaran manfaat JKK bagi Peserta Penerima Upah.

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Penerima Upah, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2017 ten tang Perubahan atas MENTER!KETENAGAKERJAANREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANMENTERIKETENAGAKERJAAN NOMOR5 TAHUN2021 TENTANG TATACARAPENYELENGGARAANPROGRAM JAMINANKECELAKAANKERJA,JAMINANKEMATIAN, DANJAMINANHARITUA MENTERIKETENAGAKERJAAN ISALINAN I Menimbang Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan terhadap perlindungan peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan ;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat

(3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 30 ayat
(4), Pasal 35 ayat (2), Pasal 39 ayat (3), Pasal 42 ayat
(3), Pasal 45 ayat (5), Pasal 49 ayat (2), Pasal 50 ayat
(2), Pasa} 56 ayat (2), dan Pasa} 57 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 ten tang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Pasal 25 ayat (6), Pasal 25 ayat (7), dan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan KeIja dan Jaminan Kematian, Pasal 13 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelengaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, serta Pasal 6 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, diperlukan peraturan perundang- undangan mengenai penyelenggaraan jamman kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua yang lebih terstruktur dan sistematis;
1. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4916);

4.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6427);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program J aminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Negara Republik 166, Tambahan Kementerian Negara (Lembaran Indonesia Tahun 2008 Nomor
1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua; Mengingat Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai danJatau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
2.Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal duma bukan akibat Kecelakaan Kerja.
3.Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 3

(1)Setiap Pemberi Ketja wajib mendaftarkan Pekerja sebagai Peserta dalam program JKK, program JKM, dan program JHT pada BPJS Ketenagakerjaan sesuai
1. a.pegawai pemerintah non-pegawai negeri;
2. b.pejabat negara non-aparatur sipil negara; dan
3. c.pegawai non-aparatur sipil negara pada lembaga tinggi negara atau lembaga negara.
(3)Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b termasuk:
1. a.Pekerja dalam masa percobaan;
2. b.komisaris dan direksi yang menerima Upah; dan
3. c.pengawas dan pengurus yang menerima Upah. Kerja

Pasal 2

(1)Peserta.Penerima Upah meliputi:
1. a.Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara; dan
2. b.Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.
(2)Pekerja yang bekerja pada Pemberi
(6)Pemberi Kerja menyampaikan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada Peserta paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterirna dari BPJS Ketenagakerjaan.
(7)Kepesertaan program JKK, program JKM, dan program JHT mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan. sertifikatmenerbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk data penerima manfaat beasiswa pendidikan Anak.
(4)BPJS KetenagakeIjaan wajib mengeluarkan nomor kepesertaan pada hari yang sarna saat formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta luran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(5)BPJS Ketenagakerjaan keluarganya ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengisi formulir sebagai berikut:
1. a.pendaftaran Pemberi Kerja;
2. b.pendaftaran Pekerja; dan
3. c.rincian luran Pekerja.
(2)Pemberi Kerja wajib menyampaikan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diisi secara lengkap meliputi data Peketja beserta anggota keluarganya kepada BPJS KetenagakeIjaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan tanda terima.
(3)Data Pekerja beserta anggota Pasal 6
(1)Pekerja yang bekerja pada beberapa Pemberi Kerja wajib diikutsertakan dalam program JKK, program JKM, dan program JHT serta dibayarkan iurannya oleh masing masing Pemberi Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh 1 (satu) nomor kepesertaan yang tercantum dalam Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Pasal 5 Pendaftaran dan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat dilakukan secara daring dan/ atau luring.

BAB II

TATA CARAPENDAFrARAN, PELAPORAN DAN PENETAPAN JAMINANBAGIPESERTAPENERlMAUPAH kepesertaan bagi Pemberi Kerja dan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh Peketja yang disarnpaikan melalui Pemberi Kerja, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta luran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan-

Pasal 4

(1)Dalam hal terdapat perubahan data, Pekerja wajib menyampaikan peru bahan data dirinya dan keluarganya secara lengkap dan benar kepada Pemberi Kerja.
(2)Pemberi Kerja wajib menyampaikan perubahan data Pekerja dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan data diterima dari Pekerja.
(3)Pemberi Kerja wajib menyampaikan perubahan data dirinya yaitu:
1. a.nama dan alamat perusahaan;
2. b.jenis kelompokusaha;
3. c.jumlah aset dan omset; dan
4. d.data lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan jaminan sosial.
(4)Dalam hal Pemberi Kerja tidak melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dan terjadi risiko, perhitungan manfaat dilakukan berdasarkan data terakhir yang diterima BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 7

(1)KecelakaanKerjaharus memenuhi unsur adanya ruda paksa yang dibuktikan dengan adanya ciderajjejas atau luka pada tu buh manusia akibat suatu peristiwa atau kejadian.
(2)KecelakaanKerjasebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kecelakaan yang terjadi akibat kerja danjatau di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
2. b.kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju Tempat Kerja atau sebaliknya melalui jalan yang biasa dilalui atau wajar dilalui;
3. c.kecelakaan yang terjadi pada saat menjalankan tugas atau perjalanan dinas atas perintah danjatau untuk kepentingan perusahaan danjatau Pemberi Kerja atau ada kaitannya dengan pekerjaan;
4. d.kecelakaan yang terjadi pada saat waktu kerja dan waktu istirahat kerja karena melakukan hal- hal penting danj atau mendesak atas seizin atau sepengetahuan PemberiKerja;
5. e.PAK;atau
6. f.meninggaldunia mendadak akibat kerja.
(3)Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dati rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperhitungkan sejak Pekerja keluar dari rumah.
(4)Kecelakaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d pembuktiannya harus dilengkapi dengan surat keterangan dari kepolisian atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahui kejadian kecelakaan.
(5)Kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pembuktiannya harus disertai dengan adanya surat perintahjtugas.
(6)Meninggal duma mendadak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus rnemenuhi persyaratan:
1. a.pada saat bekerja di Tempat Kerja seorang Pekerja tiba-tiba meninggal dunia tanpa diketahui penyebabnya;atau
2. b.pada saat bekerja di Tempat Kerja seorang Pekerja mendapat serangan penyakit kemudian dibawa ke fasilitas kesehatan dan meninggal dunia dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam dari saat terjadinya serangan penyakit.
(7)Kondisi lain yang termasuk dalam kriteria Kecelakaan Kerja meliputi:
1. a.kecelakaan yang terjadi pada waktu melakukan kerja Iembur, yang dibuktikan dengan surat perintah lembur;
2. b.kecelakaan yang terjadi pada waktu melaksanakan aktivitas lain yang berkaitan dengan kepentingan Pemberi Kerja, yang dibuktikan dengan surat tugas dari perusahaan;
3. c.kecelakaan yang terjadi pada waktu Peserta sedang menjalankan cuti dan mendapat panggilan atau tugas dari Pemberi Kerja, dengan cakupan pelindungannya meliputi perjalanan ketenagakerjaan setempat.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak teIjadinya Kecelakaan Ketja atau sejak didiagnosis PAK.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan laporan tahap 1 dan dibuat dengan menggunakan formulir Kecelakaan Kerja tahap r sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagaketjaan .
(4)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) dapat dilakukan secara daring dan Iatau luring. pengawasanunitatauProvinsib. Dinas Pasal 8
(1)Pernberi Kerja wajib melaporkan setiap Kecelakaan Kerja atau PAKyang menimpa pekerjanya kepada:
1. a.BPJS Ketenagakerjaan; dan pergi dan pulang untuk memenuhi panggilan tersebut;
2. d.kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan pergi dan pulang dari base camp atau anjungan yang berada di Tempat Kerja menuju ke tempat tinggal Pekerja untuk menjalani istirahat, yang dibuktikan dengan keterangan perusahaan dan jadwal kerja; atau
3. e.kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan pergi dan pulang melalui jalan yang biasa dilalui atau wajar bagi Pekerja yang setiap akhir pekan kembali ke rumah tempat tinggal yang sebenarnya.

Pasal 10

(1)BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a melakukan pemeriksaan dan membuat kesimpulan mengenai Kecelakaan Kerja atau PAK yang dilaporkan Pemberi Kerja, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak laporan tahap ( diterima.
(2)Kesimpulan BPJS Ketenagaketjaan mengenai Kecelakaan Kerja atau PAK diberitahukan kepada Dinas Provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya.
(3)Dalam membuat kesimpulan kasus PAK, BPJS Ketenagakerjaan dapat meminta pertimbangan medis Dokter Penasihat melalui Pengawas Ketenagakerjaan.
(4)Jika hasil kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kecelakaan Kerja atau PAK,BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat pelayanan kesehatan JKK di fasilitas kesehatan yang bekerja sarna dengan BPJS Ketenagakerjaan. Pasa19
(1)Kecelakaan Kerja atau PAK dapat diberitahukan kepada Pemberi Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, dan Dinas Provinsi atau unit pengawasan ketenagaketjaan setempat oleh:
1. a.Peserta;
2. b.keluarga Peserta;
3. c.serikat pekerja/ serikat buruh di tempat Pemberi Kerja; dan/ atau
4. d.fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.
(2)Pemberitahuan Kecelakaan Kerja atau PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membebaskan kewajiban Pemberi Kerja melaporkan Kecelakaan Kerja atau PAKyang menimpa peketjanya.
(3)Mekanisme pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 12

(1)Dalam membuat penetapan kasus PAK, Pengawas Ketenagakerjaan dapat meminta pertimbangan medis Dokter Penasihat.
(2)Selain pertimbangan medis, Pengawas Ketenagakerjaan dapat meminta data pendukung sebagai berikut:
1. a.data hasil pemeriksaan kesehatan awal sebelum Pekerja dipekerjakan Pemberi Kerja;
2. b.data hasil pemeriksaan kesehatan berkala selama Pekerja bekerja pada Pemberi Kerja; Pasa111
(1)Dalam hal hasil kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) bukan merupakan Kecelakaan Kerja atau bukan PAK maka BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan kepada Dinas Provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat, paling lama 1 (satu) hari kerja sejak kesimpulan dibuat.
(2)Dinas Provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap pemberitahuan BPJS Ketenagakerjaan.
(3)Dalam melakukan penelitian dan pemeriksaan, bila diperlukan Pengawas Ketenagakerjaan dapat berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.
(4)Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Ketenagakerjaan membuat:
1. a.penetapan Kecelakaan Kerja atau PAK;atau
2. b.penetapan bukan Kecelakaan Kerja atau bukan PAK.
(5)Dalam hal fasilitas kesehatan tidak bekerja sarna dengan BPJS Ketenagakerjaan maka penggantian atas manfaat pelayanan kesehatan diberikan setelah laporan tahap II. Ketenagakerjaan dapat mengadakan penelitian dan pemeriksaan ke lapangan atas kejadian kecelakaan tersebut bersama-sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, untuk dilakukan analisis.
(4)Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Ketenagakerjaan membuat:
1. a.penetapan Kecelakaan Kerja atau PAK;atau
2. b.penetapan bukan Kecelakaan Kerja atau bukan PAK.
(2)Penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.
(3)Dalam melakukan pemeriksaan, Pengawas Pasal 13
(1)Dinas Provinsi atau unit kerja pengawasan ketenagakerjaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b melakukan penelitian dan pemeriksaan mengenai Kecelakaan Kerja atau PAKyang dilaporkan Pemberi Kerja.
1. c.data hasil pemeriksaan khusus tentang riwayat penyakit yang diderita Pekerja yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa;
2. d.data hasil pengujian lingkungan kerja yang dikeluarkan oleh Penguji K3, Pengawas Ketenagakerjaan, danj atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja yang ditunjuk oleh Menteri;
3. e.data hasil pemeriksaan kesehatan Pekerja secara umum di bagian tersebut;
4. f.riwayat pekerjaan Pekerja;
5. g.riwayat kesehatan Pekerja; danj atau
6. h.data medisjrekam medis Pekerja. PasallS
(1)Penelitian dan pemeriksaan Kecelakaan Kerja atau PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.penelitian dokumen meliputi:
  1. 1.laporan tahap J dan/ atau laporan tahap II;
  2. 2.kartu tanda penduduk atau identitas lainnya;
  3. 3.Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
  4. 4.perjanjian kerja antara Pemberi Kerja dengan Pekerja, surat pengangkatan, atau bukti lain yang menunjukkan sebagai Pekerja;
  5. 5.data Upab yang dijadikan dasar dalam menghitung JKK; dan
  6. 6.data pendukung, paling sedikit memuat: a) kronologis kejadian; b) keterangan saksi yang mengetahui kejadian tersebut; dan c) denah lokasi kejadian, dan

Pasal 14

Penetapan Kecelakaan Kerja, PAK, bukan Kecelakaan Kerja, atau bukan PAK paling sedikit memuat:

a.kronologis kejadian tentang kecelakaan atau penyakit akibat dari kejadian Kecelakaan Kerja atau PAK;
b.keterangan Dokter Pemeriksa dan/ atau Dokter Penasihat;
c.aturan yang terkait dengan kriteria Kecelakaan Kerja, PAK,bukan Kecelakaan Kerja, atau bukan PAK;
d.analisis basil pemeriksaan lapangan;
e.kesimpulan mengenai Kecelakaan Kerja, PAK, bukan Kecelakaan Kerja, atau bukan PAl{;
f.Upah sebagai dasar perhitungan manfaat JKK;
g.besarnya manfaat JKK yang diperoleh Pekerja akibat Kecelakaan Kerja atau PAK;dan
h.perintah membayar manfaat JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan dan/ atau Pemberi Kerja.

Pasal 18

(1)Setelah laporan tahap 1 disampaikan oleh Pemberi Kerja, BPJS Ketenagakerjaan meminta iP..i91m.?-§i perkembangan kondisi Pe~ YMJ fJ'lmlpla.mi Pasal 17
(1)Jika dalarn kesimpulan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 10 ayat (4) hasilnya merupakan Kecelakaan Kerja atau PAKatau terdapat penetapan Kecelakaan Kerja atau PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a dan tidak ada perbedaaan pendapat mengenai penetapan Kecelakaan Kerja atau PAK, manfaat JKK dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Dalam hal terdapat penetapan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya perawatan dan pengobatan sebelumnya menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan terhitung sejak penegakan diagnosis klinis atas PAKatau dugaan PAK.

Pasal 16

b.pemeriksaan lapangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 sampai dengan angka 6 dapat berupa dokumen elektronik atau fotokopi. ketenagakerjaan setempat.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak Pekerja dinyatakan sembuh, Cacat, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan:
1. a.keadaan sementara tidak mampu bekerja, telah berakhir;
2. b.Cacat Total Tetap untuk selamanya;
3. c.Cacat Sebagian Anatomis;
4. d.Cacat Sebagian Fungsi; atau
5. e.meninggal dunia. pengawasanunitatauProvinsib. Dinas Pasa119
(1)Pemberi Kerja wajib melaporkan akibat Kecelakaan Kerja atau PAKkepada:
1. a.BPJS Ketenagakerjaan; dan Kecelakaan Kerja atau PAK kepada Pemberi Kerja paling lama 6 (enam) bulan sejak terdapat kesimpulan Kecelakaan Kerja atau PAK oleh BPJS Ketenagakerjaan atau penetapan Kecelakaan Kerja atau PAKoleh Pengawas Ketenagaketjaan.
(2)Pemberi Kerja memberikan informasi perkembangan kondisi Peserta yang mengalami Kecelakaan Ketja atau PAK paling lama 14 (ernpat belas) hari kerja sejak BPJS Ketenagakerjaan meminta informasi dimaksud.
(3)Permintaan informasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi yang diberikan oleh Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas Provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat. sebagai berikut:
1. a.Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
2. b.kartu tanda penduduk;
3. c.surat keterangan Dokter Pemeriksa dan/ atau Dokter Penasihat;
4. d.kuitansi biaya pengangkutan;
5. e.kuitansi biaya pengobatan darr/atau perawatan; dan
6. f.dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.
(4)Kuitansi biaya pengobatan dan Zatau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat dirnintakan penggantian kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan belurn bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
(5)Dokurnen pendukung lainnya sebagairnana dimaksud pada ayat (3) huruf f sesuai dengan jenis kejadian KecelakaanKerja atau PAK.
(6)Jika dokurnen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lengkap, BPJS Ketenagakerjaan menghitung dan membayar kepada pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(7)Jika dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak Iengkap, BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan kepada Pemberi Kerja paling lama 3 (tiga)hari kerja sejak laporan tahap 11 diterima.
(8)Dokurnen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dapat berupa dokumen elektronik atau fotokopi.
(9)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara daring dan / atau luring.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan laporan tahap II dan sekaligus sebagai pengajuan rnanfaat JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan yang dilengkapi dengan dokumen Pasal 22
(1)Pemberi Kerja atau ahli waris Peserta Penerima Upah melaporkan dan mengajukan permohonan manfaat JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
1. a.Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
2. b.kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya dari ahli waris;
3. c.kartu keluarga;
4. d.surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang;dan
5. e.surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang.
(2)Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberi Kerja dan ahli waris Peserta Penerima Upah dapat menyampaikan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.
(3)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dan ayat (2) dapat berupa dokumen elektronik atau fotokopi. Paragraf2 JKM Pasal 21 BPJS Ketenagakerjaan melaporkan Kecelakaan Kerja atau PAK yang menimpa Peserta Penerima Upab dan telah dibayarkan manfaatnya kepada Dinas Provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat secara berkala.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 18

Pasal 16

Pasal 20

Dasar hukum (9)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2019

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 109 Tahun 2013

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih Nomor 64 Tahun 2023

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2026

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 18

Pasal 16

Pasal 20

Dasar hukum (9)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2019

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 109 Tahun 2013

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih Nomor 64 Tahun 2023

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2026