Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 83
(3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 30 ayat (4), Pasal 35 ayat (2), Pasal 39 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 45 ayat (5), Pasal 49 ayat (2), Pasal 50 ayat (2), Pasa} 56 ayat (2), dan Pasa} 57 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 ten tang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Pasal 25 ayat (6), Pasal 25 ayat (7), dan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan KeIja dan Jaminan Kematian, Pasal 13 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelengaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, serta Pasal 6 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, diperlukan peraturan perundang- undangan mengenai penyelenggaraan jamman kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua yang lebih terstruktur dan sistematis;
menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4916);
Mengingat Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB I
Kerja
sertifikatmenerbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk data penerima manfaat beasiswa pendidikan Anak.
BAB II
Paragraf 1 JKK Bagian Kedua Tata Cara Pelaporan dan Penetapan Jaminan Bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan diberikan kode khusus oleh BPJS Ketenagakerjaan.
pengawasanunitatauProvinsib. Dinas Pasal 8
Pasa19
Pasa111
Ketenagakerjaan dapat mengadakan penelitian dan pemeriksaan ke lapangan atas kejadian kecelakaan tersebut bersama-sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, untuk dilakukan analisis.
PasallS
a) kronologis kejadian; b) keterangan saksi yang mengetahui kejadian tersebut; dan c) denah lokasi kejadian, dan
Penetapan Kecelakaan Kerja, PAK, bukan Kecelakaan Kerja, atau bukan PAK paling sedikit memuat:
Dalam hal laporan tahap 1 terdapat kesimpulan bukan Kecelakaan Kerja atau bukan PAKsebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (I) atau telah dibuat penetapan bukan Kecelakaan Kerja atau bukan PAKsebagaimana dimaksud dalarn Pasal 11 ayat (4) huruf b, BPJS Ketenagakerjaan melakukan koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan terkait pelayanan kesehatan Pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
ketenagakerjaan setempat.
pengawasanunitatauProvinsib. Dinas Pasa119
sebagai berikut:
dan
Paragraf2 JKM Pasal 21 BPJS Ketenagakerjaan melaporkan Kecelakaan Kerja atau PAK yang menimpa Peserta Penerima Upab dan telah dibayarkan manfaatnya kepada Dinas Provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat secara berkala.
Dinas Provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b yang telah menerima laporan tahap II, melakukan koordinasi dengan BPJS KetenagakeIjaan untuk pembayaran manfaat JKK bagi Peserta Penerima Upah.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)