DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2024

Nomor: 15
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pemberian tunjangan kinerja; komponen besaran tunjangan kinerja; pemotongan tunjangan kinerja; tunjangan kinerja lainnya; penghitungan tunjangan kinerja; pemberhentian pemberian tunjangan kinerja; pembayaran tunjangan kinerja

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
4.Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
2.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan.
3.Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4.Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
5.Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
6.Unit Kerja adalah satuan organisasi dalam Instansi Pemerintah yang dipimpin oleh pejabat administrasi, pejabat pimpinan tinggi, atau yang setara.
7.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai sebagai bentuk penghargaan atas capaian kinerja dengan besaran sesuai kelas jabatan.
8.Hari Kerja adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
9.Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
10.Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

Setiap Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan berhak menerima Tunjangan Kinerja setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pasal 4

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

a.Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
b.Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
c.Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai;
d.Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang menjalani Cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk persiapan masa pensiun; dan
e.pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

BAB III

KOMPONEN BESARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 5

(1)Komponen besaran Tunjangan Kinerja dihitung berdasarkan:
1. a.capaian kinerja; dan
2. b.kehadiran.
(2)Komponen besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bobot sebagai berikut:
1. a.70% (tujuh puluh persen) capaian kinerja; dan
2. b.30% (tiga puluh persen) kehadiran.

Pasal 6

(1)Komponen capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan penilaian capaian hasil kerja.
(2)Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan penilaian pejabat penilai kinerja yang dilakukan setiap bulannya.
(3)Pedoman penilaian atas capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 7

(1)Setiap Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan wajib menyampaikan aktivitas harian melalui e-presensi. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
(2)Penyampaian aktivitas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal:
1. a.sedang menjalankan tugas belajar;
2. b.sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan atau program pelatihan yang berdurasi tertentu; atau
3. c.sedang menjalani Cuti.

Pasal 8

(1)Komponen kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Selain penghitungan berdasarkan ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komponen kehadiran juga dihitung berdasarkan kehadiran pada upacara bendera yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Pasal 9

(1)Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) jam untuk 1 (satu) hari dan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk 1 (satu) minggu tidak termasuk waktu istirahat.
(2)Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.hari Senin sampai dengan hari Kamis, hadir pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00 dan dengan waktu istirahat dari pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00; dan
2. b.hari Jumat, hadir pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.30 dan dengan waktu istirahat dari pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00.
(3)Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan toleransi waktu sebanyak 60 (enam puluh) menit.
(4)Ketentuan mengenai Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan wajib menaati ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja dengan melakukan presensi elektronik.
(2)Dalam hal presensi elektronik mengalami kendala atau keadaan kahar, presensi dilakukan secara manual yang diketahui oleh pimpinan Unit Kerja masing-masing. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB IV

PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 11

(1)Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang tidak mencapai penilaian capaian kinerja dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja.
(2)Pedoman pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…