DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, perlu untuk

Menetapkan

menetapkan pedoman pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai Kementerian Ketenagakerjaan;

b.bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu disempurnakan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan; MENTERI KETENAGAKERJAANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN MENTERIKETENAGAKERJAAN I.SAL1NAN I Menimbang
1. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. 2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor5494);
4. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. 7.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
8. 8.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 160);
9. 9.Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah; Mengingat MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAIKEMENTERIANKETENAGAKERJAAN.
10. 10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja;
11. 11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reforrnasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58);
12. 12.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
13. 13.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 822);
14. 14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017 ten tang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kernenteriarr/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 865);
15. 15.Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 627 Tahun 2016 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Kementerian Ketenagakerj aan; Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai yang merupakan Iungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada capaian kinerja Pegawai bersangkutan yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi tempat Pegawai bersangkutan bekerja.
2.Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang Berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh di Kernenterian.
3.Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan di Kementerian Ketenagakerjaan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
4.Penilaian Prestasi Kerja Pegawai adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Pegawai.
5.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai.
6.Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.Penilaian Prestasi Kerja; dan
b.Pemberian Tunjangan Kinerja.
1. 7.Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh unit kerja.
2. 8.Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon IV.
3. 9.Keadaan Kahar (force majeure) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
4. 10.Jam Kerja adalah waktu seharusnya Pegawai berada di kantor untuk menghasilkan output sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. 11.Presensi Elektronik adalah pengisian bukti kehadiran Pegawai di tempat kerja dengan menggunakan perangkat elektronik.
6. 12.Cuti adalah tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. 13.Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi kepada Pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. 14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakeIjaan. Pegawai wajib menyusun:
a.SKPtahunan;dan
b.SKPbulanan.

BAB I

KETENTUANUMUM Pasa12 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

Pasal 4

(1)Penilaian Prestasi Kerja Pegawai bertujuan untuk menjarrun objektivitas pembinaan Pegawai yang dilakukan berdasarkan sistem Prestasi Kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem Prestasi Kerja.
(2)Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 (satu) tahun pad a bulan Desember tahun berjalan atau paling lama bulan Januari tahun berikutnya.
(3)Penilaian Prestasi Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur SKP dengan bobot 60% dan unsur Perilaku Kerja dengan bobot 40%. Umum BABII PENILAIANPRESTASIKERJA Pasal 6 Dalam hal terjadi perpindahanjperubahan jabatan Pegawai setelah bulan Januari maka yang bersangkutan tetap menyusun SKP jabatan baru pada bulan sesuai dengan surat perintah melaksanakan tugas atau surat perintah menduduki jabatan. Pasa15
(1)SKP tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disusun setiap tahun pada bulan Januari tahun berjalan.
(2)SKP tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan RKTunit kerja.
(3)SKP tahunan meliputi kegiatan tugas jabatan dan target capaian dan bagi pejabat fungsional ditambah dengan angka kredit.
(4)Target capaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)meliputi kuantitas dan kualitas output, waktu dan biaya.
(5)Jumlah kuantitas output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sebanding dengan jumlah waktu kerja yang tersedia dalam pencapaian SKP.
(6)SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai sebagai kontrak kinerja.
1. a.kuantitas;
2. b.kualitas;
3. c.waktu; dan
4. d.biaya.

Pasal 9

(1)Penilaian capaian target kegiatan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan dengan menghitung tingkat capaian SKP yang telah ditetapkan untuk setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan yang meliputi penilaian aspek:

Pasal 8

(1)Penilaian SKP tahunan dilakukan pada bulan Desember tahun berjalan.
(2)Penilaian SKP tahunan meliputi penilaian:
1. a.capaian target kegiatan jabatan;
2. b.tugas tambahan;
3. c.kreativitas; dan
4. d.angka kredit bagi pejabat fungsional.
(3)Penilaian SKP dilakukan oleh Pejabat Penilai dan diketahui oleh atasan langsung Pejabat Penilai.
(1)SKP bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disusun secara online dengan usemame dan password yang telah ditentukan.
(2)Setiap Pegawai menyusun dan memasukkan target output SKP tahunan ke dalam SKP bulanan.
(8)Tingkat efisiensi 2:24% (lebih dari atau sarna dengan dua puluh empat persen) diberikan nilai cukup sarnpai dengan buruk. ----------- x 100% Target Waktu
(7)Dalarn hal tingkat efisiensi waktu ~24% (kurang dari atau sarna dengan dua puluh ernpat persen) dari target yang ditentukan maka untuk rnenghitung nilai capaian waktu dengan rnenggunakan rurnus: Capaian 1,76 x Target Waktu Waktu - Realisasi Waktu --------- x 0 x 100% Target Waktu
(4)Penilaian aspek waktu sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf c diberikan toleransi efisiensi penggunaan waktu dalam penyelesaian target.
(5)Tingkat toleransi efisiensi sebesar ~24% (kurang dari atau sarna dengan dua puluh empat persen) diberikan nilai baik sampai dengan sangat baik.
(6)Dalam hal kegiatan tidak dilakukan rnaka realisasi waktu 0 [nol),penghitungannya menggunakan rurnus: Capaian 1,76 x Target Waktu Waktu = - Realisasi Waktu x 100% Realisasi Kualitas Target Kualitas Capaian Kualitas
(3)Penilaian aspek kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b penghitungannya rnenggunakan rurnus: x 100% Target Kuantitas Realisasi Kuantitas= Capaian Kuantitas
(2)Penilaian aspek kuantitas sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf a penghitungannya rnenggunakan rurnus: x 1000/~- 100
(6)Dalarn hal tingkat efisiensi biaya >24% (lebih dari dua puluh empat persen) dari target yang ditentukan rnaka untuk menghitung nilai cap alan biaya dengan menggunakan rumus: Capaian __76 _11,76 x Target Biaya Biaya - Realisasi Biaya Target Biaya x 100% Target Biaya
(5)Tingkat efisiensi >24% (lebih dari dua puluh ernpat persen) diberikan nilai cukup sarnpai dengan buruk. - Realisasi BiayaBiaya atau sarna dengan 24 persen) dari target yang ditentukan maka untuk menghitung nilai capaian biaya dengan menggunakan rumus: Capaian 1,76 x Target Biaya Capaian Biaya = 1,76 x Target Biaya - Realisasi Biaya ---------- x 0 x 100% Target Biaya
(4)Dalam hal tingkat efisiensi biaya <24% (kurang dari

Pasal 10

(1)Penilaian aspek biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d diberikan toleransi efisiensi penggunaan biaya dalam penyelesaian target.
(2)Tingkat toleransi efisiensi ~24% (kurang dari atau sarna dengan dua puluh empat persen) diberikan nilai baik sampai dengan sangat baik.
(3)Dalam hal kegiatan tidak dilakukan rnaka realisasi biaya 0 (nol), penghitungannya menggunakan rumus: capaian SKP dengan menggunakan rumus: Capaian { 1,76 x Target Waktu - ]} Waktu = 76 - __ R_e_al_i_sa_s_i_w_a_ktu x100% -100 Target Waktu
(9)Dalam hal tingkat efisiensi waktu ~24% (lebih dari atau sarna dengan dua puluh empat persen) dari target yang ditentukan maka untuk menghitung nilai

Pasal 13

Penilaian SKP bulanan dilaksanakan setiap bulan paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pasal 12

Penilaian kreativitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilaksanakan sebagai berikut:

a.hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi unit kerjanya dan dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala unit kerja setingkat eselon II diberikan nilai 3;
b.hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi Kementerian serta dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Menteri diberikan nilai 6;
c.hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi Negara dengan penghargaan yang diberikan oleh Presiden diberikan nilai 12.

Pasal 11

Penilaian tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:

a.tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tugas diberikan nilai 1;
b.tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tugas diberikan nilai 2;
c.tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 7 (tujuh) tugas atau lebih diberikan nilai 3.

Pasal 15

(1)Aspek orientasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a merupakan sikap dan perilaku kerja Pegawai dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait, dan/ atau instansi lain.
1. f.kepemimpinan.
(2)Penilaian Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengamatan oleh Pejabat Penilai terhadap Pegawai yang dinilai.
(3)Penilaian Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan masukan dari Pejabat Penilai lain yang setingkat di lingkungan unit kerja masing-masing.
(4)Penilaian Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data dan bukti yang dapat dipertanggungj awabkan.
(5)Data dan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa buku catatan Perilaku Kerja Pegawai yang dibuat dengan contoh Format I tercantum dalam Lampiran I yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
1. a.orientasi pelayanan;
2. b.integritas;
3. c.komitrnen;
4. d.disiplin;
5. e.kerja sarna; dan

Pasal 14

(1)Penilaian Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b rneliputi aspek:
(2)Aspek integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b merupakan kemampuan Pegawai untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi.
(3)Aspek komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c merupakan kemauan dan kemampuan Pegawai untuk menyelaraskan sikap dan tindakan dalam mewujudkan tujuan orgarusasi dengan mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan/ atau golongan.
(4)Aspek disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d merupakan kesanggupan Pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalarn peraturan perundang- undangan dan/ atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
(5)Aspek kerja sarna sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 14 ayat (1) huruf e merupakan kemauan dan kemampuan Pegawai untuk bekerja sarna dengan rekan sekerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar- besarnya.
(6)Aspek kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f merupakan kemampuan dan kemauan Pegawai untuk memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi. : pukul 07.30 - 08.00 : pukul 16.30 - 17.00 : pukul 16.00 - 16.30Pulang
1. b.Jumat: Hadir Pulang

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, perlu untuk

Menetapkan

menetapkan pedoman pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai Kementerian Ketenagakerjaan;

b.bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu disempurnakan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan; MENTERI KETENAGAKERJAANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN MENTERIKETENAGAKERJAAN I.SAL1NAN I Menimbang
1. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. 2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor5494);
4. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. 7.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
8. 8.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 160);
9. 9.Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah; Mengingat MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAIKEMENTERIANKETENAGAKERJAAN.
10. 10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja;
11. 11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reforrnasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58);
12. 12.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
13. 13.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 822);
14. 14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017 ten tang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kernenteriarr/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 865);
15. 15.Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 627 Tahun 2016 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Kementerian Ketenagakerj aan; Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai yang merupakan Iungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada capaian kinerja Pegawai bersangkutan yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi tempat Pegawai bersangkutan bekerja.
2.Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang Berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh di Kernenterian.
3.Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan di Kementerian Ketenagakerjaan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
4.Penilaian Prestasi Kerja Pegawai adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Pegawai.
5.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai.
6.Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.Penilaian Prestasi Kerja; dan
b.Pemberian Tunjangan Kinerja.
1. 7.Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh unit kerja.
2. 8.Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon IV.
3. 9.Keadaan Kahar (force majeure) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
4. 10.Jam Kerja adalah waktu seharusnya Pegawai berada di kantor untuk menghasilkan output sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. 11.Presensi Elektronik adalah pengisian bukti kehadiran Pegawai di tempat kerja dengan menggunakan perangkat elektronik.
6. 12.Cuti adalah tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. 13.Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi kepada Pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. 14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakeIjaan. Pegawai wajib menyusun:
a.SKPtahunan;dan
b.SKPbulanan.

BAB I

KETENTUANUMUM Pasa12 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

Pasal 4

(1)Penilaian Prestasi Kerja Pegawai bertujuan untuk menjarrun objektivitas pembinaan Pegawai yang dilakukan berdasarkan sistem Prestasi Kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem Prestasi Kerja.
(2)Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 (satu) tahun pad a bulan Desember tahun berjalan atau paling lama bulan Januari tahun berikutnya.
(3)Penilaian Prestasi Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur SKP dengan bobot 60% dan unsur Perilaku Kerja dengan bobot 40%. Umum BABII PENILAIANPRESTASIKERJA Pasal 6 Dalam hal terjadi perpindahanjperubahan jabatan Pegawai setelah bulan Januari maka yang bersangkutan tetap menyusun SKP jabatan baru pada bulan sesuai dengan surat perintah melaksanakan tugas atau surat perintah menduduki jabatan. Pasa15
(1)SKP tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disusun setiap tahun pada bulan Januari tahun berjalan.
(2)SKP tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan RKTunit kerja.
(3)SKP tahunan meliputi kegiatan tugas jabatan dan target capaian dan bagi pejabat fungsional ditambah dengan angka kredit.
(4)Target capaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)meliputi kuantitas dan kualitas output, waktu dan biaya.
(5)Jumlah kuantitas output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sebanding dengan jumlah waktu kerja yang tersedia dalam pencapaian SKP.
(6)SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai sebagai kontrak kinerja.
1. a.kuantitas;
2. b.kualitas;
3. c.waktu; dan
4. d.biaya.

Pasal 9

(1)Penilaian capaian target kegiatan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan dengan menghitung tingkat capaian SKP yang telah ditetapkan untuk setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan yang meliputi penilaian aspek:

Pasal 8

(1)Penilaian SKP tahunan dilakukan pada bulan Desember tahun berjalan.
(2)Penilaian SKP tahunan meliputi penilaian:
1. a.capaian target kegiatan jabatan;
2. b.tugas tambahan;
3. c.kreativitas; dan
4. d.angka kredit bagi pejabat fungsional.
(3)Penilaian SKP dilakukan oleh Pejabat Penilai dan diketahui oleh atasan langsung Pejabat Penilai.
(1)SKP bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disusun secara online dengan usemame dan password yang telah ditentukan.
(2)Setiap Pegawai menyusun dan memasukkan target output SKP tahunan ke dalam SKP bulanan.
(8)Tingkat efisiensi 2:24% (lebih dari atau sarna dengan dua puluh empat persen) diberikan nilai cukup sarnpai dengan buruk. ----------- x 100% Target Waktu
(7)Dalarn hal tingkat efisiensi waktu ~24% (kurang dari atau sarna dengan dua puluh ernpat persen) dari target yang ditentukan maka untuk rnenghitung nilai capaian waktu dengan rnenggunakan rurnus: Capaian 1,76 x Target Waktu Waktu - Realisasi Waktu --------- x 0 x 100% Target Waktu
(4)Penilaian aspek waktu sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf c diberikan toleransi efisiensi penggunaan waktu dalam penyelesaian target.
(5)Tingkat toleransi efisiensi sebesar ~24% (kurang dari atau sarna dengan dua puluh empat persen) diberikan nilai baik sampai dengan sangat baik.
(6)Dalam hal kegiatan tidak dilakukan rnaka realisasi waktu 0 [nol),penghitungannya menggunakan rurnus: Capaian 1,76 x Target Waktu Waktu = - Realisasi Waktu x 100% Realisasi Kualitas Target Kualitas Capaian Kualitas
(3)Penilaian aspek kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b penghitungannya rnenggunakan rurnus: x 100% Target Kuantitas Realisasi Kuantitas= Capaian Kuantitas
(2)Penilaian aspek kuantitas sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf a penghitungannya rnenggunakan rurnus: x 1000/~- 100
(6)Dalarn hal tingkat efisiensi biaya >24% (lebih dari dua puluh empat persen) dari target yang ditentukan rnaka untuk menghitung nilai cap alan biaya dengan menggunakan rumus: Capaian __76 _11,76 x Target Biaya Biaya - Realisasi Biaya Target Biaya x 100% Target Biaya
(5)Tingkat efisiensi >24% (lebih dari dua puluh ernpat persen) diberikan nilai cukup sarnpai dengan buruk. - Realisasi BiayaBiaya atau sarna dengan 24 persen) dari target yang ditentukan maka untuk menghitung nilai capaian biaya dengan menggunakan rumus: Capaian 1,76 x Target Biaya Capaian Biaya = 1,76 x Target Biaya - Realisasi Biaya ---------- x 0 x 100% Target Biaya
(4)Dalam hal tingkat efisiensi biaya <24% (kurang dari

Pasal 10

(1)Penilaian aspek biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d diberikan toleransi efisiensi penggunaan biaya dalam penyelesaian target.
(2)Tingkat toleransi efisiensi ~24% (kurang dari atau sarna dengan dua puluh empat persen) diberikan nilai baik sampai dengan sangat baik.
(3)Dalam hal kegiatan tidak dilakukan rnaka realisasi biaya 0 (nol), penghitungannya menggunakan rumus: capaian SKP dengan menggunakan rumus: Capaian { 1,76 x Target Waktu - ]} Waktu = 76 - __ R_e_al_i_sa_s_i_w_a_ktu x100% -100 Target Waktu
(9)Dalam hal tingkat efisiensi waktu ~24% (lebih dari atau sarna dengan dua puluh empat persen) dari target yang ditentukan maka untuk menghitung nilai

Pasal 13

Penilaian SKP bulanan dilaksanakan setiap bulan paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pasal 12

Penilaian kreativitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilaksanakan sebagai berikut:

a.hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi unit kerjanya dan dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala unit kerja setingkat eselon II diberikan nilai 3;
b.hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi Kementerian serta dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Menteri diberikan nilai 6;
c.hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi Negara dengan penghargaan yang diberikan oleh Presiden diberikan nilai 12.

Pasal 11

Penilaian tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:

a.tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tugas diberikan nilai 1;
b.tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tugas diberikan nilai 2;
c.tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 7 (tujuh) tugas atau lebih diberikan nilai 3.

Pasal 15

(1)Aspek orientasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a merupakan sikap dan perilaku kerja Pegawai dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait, dan/ atau instansi lain.
1. f.kepemimpinan.
(2)Penilaian Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengamatan oleh Pejabat Penilai terhadap Pegawai yang dinilai.
(3)Penilaian Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan masukan dari Pejabat Penilai lain yang setingkat di lingkungan unit kerja masing-masing.
(4)Penilaian Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data dan bukti yang dapat dipertanggungj awabkan.
(5)Data dan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa buku catatan Perilaku Kerja Pegawai yang dibuat dengan contoh Format I tercantum dalam Lampiran I yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
1. a.orientasi pelayanan;
2. b.integritas;
3. c.komitrnen;
4. d.disiplin;
5. e.kerja sarna; dan

Pasal 14

(1)Penilaian Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b rneliputi aspek:
(2)Aspek integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b merupakan kemampuan Pegawai untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi.
(3)Aspek komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c merupakan kemauan dan kemampuan Pegawai untuk menyelaraskan sikap dan tindakan dalam mewujudkan tujuan orgarusasi dengan mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan/ atau golongan.
(4)Aspek disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d merupakan kesanggupan Pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalarn peraturan perundang- undangan dan/ atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
(5)Aspek kerja sarna sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 14 ayat (1) huruf e merupakan kemauan dan kemampuan Pegawai untuk bekerja sarna dengan rekan sekerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar- besarnya.
(6)Aspek kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f merupakan kemampuan dan kemauan Pegawai untuk memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi. : pukul 07.30 - 08.00 : pukul 16.30 - 17.00 : pukul 16.00 - 16.30Pulang
1. b.Jumat: Hadir Pulang

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM Pasa12 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 15

Pasal 14

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM Pasa12 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 15

Pasal 14

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018