DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Februari 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah; MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN, DAN JAMINAN HARI TUA BAGI PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH MENTERIKETENAGAKERJAAN ISALINAN I I I

1.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan luran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program J aminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
6.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian . KetenagakeIjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19); i I Mengingat

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan Zatau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
2.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja,
3.Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta rnemasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami Cacat Total Tetap.
4.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang BABI KETENTUANUMUM PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG TATA CARA PENYELENGGARAANPROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN, DAN JAMINANHARI TUA BAGI PESERTA BUKANPENERIMA UPAH. MEMUTUSKAN:
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); . - 3 - I I I I , i Menetapkan melakukanuntukseseorangketidakmampuan pekerjaan. mempekerjakan tenaga kerja dengan rnernbayar gaji, upah, atau imbalan dalarn bentuk lainnya.
5.Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang rnelakukan kegiatan usaha secara rnandiri untuk mernperolehpenghasilan.
6.Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalarn hubungan kerja, terrnasuk kecelakaan yang terjadi dalarn perjalanan dari rurnah rnenuju Ternpat Kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
7.Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dari/ atau lingkungan kerja.
8.Wadah atau KelornpokTertentu adalah organisasi atau asosiasi yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Peserta yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.
9.Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah rnembayar iuran.
10.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana pekerja bekerja atau yang sering dirnasuki oleh pekerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
11.Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung rnengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
12.Cacat Sebagian Anatomis adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
13.Cacat Sebagian Fungsi adalah cacat yang rnengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
14.Cacat Total Tetap adalah cacat yang mengakibatkan Pasal 2

(1)Peserta Bukan Penerima Upah wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan. BABII TATACARAPENDAFTARANKEPESERTAANDAN PERSYARATAN

15.luran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta darr/atau pemberi kerja.
16.Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi Peserta Bukan Penerima Upah adalah kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal.
17.Dokter Penasehat adalah dokter yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pertimbangan medis dalam menentukan besarnya persentase kecacatan akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja.
18.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan PenyelenggaraJaminan Sosial.
19.Kanal Pelayanan adalah jaringan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan informasi program, pendaftaran Peserta, penerimaan luran, pelayanan jaminan baik milik BPJS sendiri maupun bekerjasama dengan pihak ketiga.
20.Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Pasa14

(1)Pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara, apabila mengalami Kecelakaan Kerja dianggap sebagai pekerja dan berhak atas manfaat JKK.
(2)Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang mempekerjakan pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi wajib mendaftarkan pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi ke dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 3

Peserta Bukan Penerima Upah wajib mengikuti 2 (dua) program yaitu JKK dan JKM dan dapat mengikuti program JHT secara sukarela.

(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau melalui Wadah atau Kelompok Tertentu yang dibentuk oleh Peserta.
(3)Pendaftaran secara sendiri-sendiri dilakukan melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.
(4)Pendaftaran melalui Wadah atau Kelompok Tertentu dilakukan melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.
(5)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dengan menggunakan formulir pendaftaran yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
(6)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual dan Zatau melalui media elektronik. Pasa17
(1)Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang mempekerjakan pekerja magang, siswa kerja praktek, Pasal 6
(1)BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta luran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan,
(2)BPJS Ketenagakerjaan paling lama 3 (tiga) hari kerja wajib menyerahkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan secara langsung kepada Peserta atau melalui Wadah atau KelompokTertentu yang dibentuk oleh Peserta.
(3)Kepesertaan dalam program JKK, JKM danl atau JHT bagi Peserta Bukan Penerima Upah mulai berlaku sejak pendaftaran dan luran dibayar lunas. Pasa15
(1)Persyaratan pendaftaran bagi Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
1. a.memiliki Nomor Induk Kependudukan (NlK)atau Kartu Tanda Penduduk (KTP);dan
2. b.belum mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.
(2)Persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan sistem administrasi kependudukan.
(3)Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara tidak mengikutsertakan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dalam Program JKK maka bila terjadi Kecelakaan Kerja, Pemberi Kerja wajib memberikan manfaat JKK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pembentukan Wadah atau KelompokTertentu harus memenuhi persyaratan:
1. a.berbentuk badan atau organisasi;
2. b.memilikianggota; BABIII TATA CARA PEMBENTUKAN WADAH ATAU KELOMPOKTERTENTU tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi wajib mendaftarkan pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi ke dalam program JKK melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau pada Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dengan persyaratan:
3. a.mengisi formulir pendaftaran;
4. b.memiliki Nomor Induk Kependudukan (NlK)atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan dari Pemberi Kerja; dan
5. c.belum mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.
(2)BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dari benar serta luran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(3)Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada masing-masing Peserta paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.
(4)Kepesertaan program JKK bagi Peserta pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi berlaku sejak pendaftaran dan luran dibayar lunas.

Pasal 9

(1)Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib mernbayar luran kepada BPJS Ketenagakerjaan yang dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau melalui Wadah atau Kelompok Tertentu yang dibentuk oleh Peserta. BABIV TATACARAPEMBAYARANlURAN
1. c.memiliki .ketua yang ditunjuk dan diangkat oleh anggota; dan
2. d.memiliki surat keterangan dad lurah atau kepala desa setempat.
(2)Wadah atau Kelompok Tertentu yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
1. a.mendapat kuasa dad anggota untuk rnewakili anggota dalam pelaksanaan penyelenggaraan program JKK, JKM, danj atau JHT pada BPJS Ketenagakerjaan;
2. b.rnembuat perjanjian kerja sarna dengan kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan yang memuat hak dan kewajiban para pihak; dan
3. c.tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan;
(3)Wadah atau Kelompok Tertentu sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.mengurus pendaftaran kepesertaan para anggotanya ke BPJS Ketenagakerjaan;
2. b.mengumpulkan dan menyetorkan luran kepada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan;
3. c.membantu menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan program JKK, JKM, danl atau JHT; dan
4. d.rnelakukan pendampingan kepada anggota dalarn pengurusan klaim kepada BPJS Ketenagakerjaan. Pasalll
(1)Peserta Bukan Penerima Upah yang menunggak luran JKK sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja,
(1)Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib membayar luran program JKK bagi Peserta pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Upah yang dijadikan dasar dalam mernbayar luran sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) didasarkan pada upah terendah dari pekerja yang melakukan pekerjaan yang sarna di perusahaan terse bu t.
(3)Pembayaran luran sebagaimana dirnaksud pada ayat
(1)dilakukan paling lamb at tanggal 15 (lima belas) pada bulan luran yang bersangkutan.
(2)Pernbayaran luran dilakukan paling larnbat tanggal 15 (lima belas) pada bulan luran yang bersangkutan.
(3)Pembayaran luran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan setiap bulan atau secara sekaligus dimuka.
(4)Pembayaran luran secara sekaligus dimuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan memilih periode pembayaran sebagai berikut:
1. a.3 (tiga) bulan;
2. b.6 (enam) bulan; atau
3. c.1 (satu) tahun.

Pasal 13

(1)Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 10 ayat (1) menunggak luran JKK sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja, maka BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan manfaat JKK berupa:

Pasal 12

(1)Dalarn hal Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 11 ayat (3) akan rnelanjutkan kepesertaannya kernbali dalam program JKK, Peserta tidak diwajibkan untuk membayar tunggakan luran sebelurnnya.
(2)Kepesertaan dalam program JKK bagi Peserta Bukan Penerirna Upah sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) mulai berlaku sejak luran dibayar lunas. keterangan dokter yang merawat dan telah melunasi tunggakan luran.
(2)Tunggakan luran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dilunasi oleh Peserta atau ahli warisnya dari jumlah santunan berupa uang yang seharusnya diterima.
(3)Peserta Bukan Penerima Upah yang menunggak luran JKK lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan ,: Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja, maka Peserta atau ahli warisnya tidak berhak atas manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1). suratberdasarkansembuhdinyatakan maka BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan manfaat JKK berupa:
1. a.pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;dan
2. b.santunan berupa uang setelah Peserta Pasal 14 (I) Peserta Bukan Penerima Upah yang menunggak luran JKM sampai dengan 3 (tiga)bulan berturut-turut dan Peserta meninggal dunia bukan karena Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja, maka BPJS Ketenagakerjaanwajib memberikan biaya pemakaman kepada ahli waris Peserta.
(2)Manfaat JKM berupa santunan sekaligus, santunan berkala, dan beasiswa pendidikan anak diberikan kepada ahli waris Peserta apabila tunggakan luran telah dilunasi.
1. a.pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;dan
2. b.santunan berupa uang setelah Peserta dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan telah rnelunasi tunggakan luran.
(2)Tunggakan luran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dilunasi oleh Pemberi Kerja Peserta pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi atau ahli warisnya dari jumlah santunan berupa uang yang seharusnya diterima.
(3)Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menunggak luran JKK lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja, Pemberi Kerja wajib memberikan manfaat JKK kepada Peserta pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1)Apabila terjadi perubahan data Peserta Bukan Penerima Upah dan keluarganya, perubahan kegiatan usaha, atau pekerjaan, Peserta wajib menyampaikan perubahan data tersebut secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan.
(2)Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan atau melalui Wadah Atau Kelompok Tertentu yang dibentuk oleh Peserta.
(3)Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir perubahan data yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, BABVl TATACARAPELAPORANPERUBAHANDATA KEPESERTAAN
(3)Tunggakan luran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilunasi oleh ahli warisnya dari jumlah santunan yang seharusnya diterima,
(4)Dalam hal Peserta Bukan Penerima Upah menunggak luran JKM lebih dari 3 (tiga)bulan berturut-turut dan Peserta meninggal dunia bukan karena Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja, maka ahli waris tidak berhak atas manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2). I I yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja, ke rumah sakit dan/ atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan; 2) Santunan sementara tidak mampu bekerja; I I , , sakit swasta yang setara; 4) Perawatan intensif; 5) Penunjang diagnostik; 6) Pengobatan; 7) Pelayanan khusus; 8) Alat kesehatan dan implan; 9) J asa dokter/ medis; 10) Operasi; 11) Transfusi darah; dan/ atau 12) Rehabilitasi medik.
1. b.Santunan berupa uang meliputi: 1) Pen~gantian biaya pengangkutan Peserta Pasal 16
(1)Peserta Bukan Penerima Upah, pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit. Akibat Kerja berhak atas manfaat JKK.
(2)Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan me dis, meliputi: 1) Pemeriksaan dasar dan penunjang; 2) Perawatan tingkat pertama dan lanjutan; 3) Rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah
2. a.santunan sekaligus sebesar RpI6.200.000,OO (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);

BAB VII

MANFAATJAMINAN , r , : apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:

Pasal 18

(1)Peserta Bukan Penerima Upah yang meninggal dunia bukan karena Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja berhak atas manfaat JKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Manfaat JKM.dibayarkan kepada ahli waris Peserta " 3) Santunan Cacat Sebagian Anatomis, Cacat Sebagian Fungsi, dan Cacat Total Tetap; 4) Santunan kematian dan biaya pemakaman; 5) Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja; 6) Biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (onhose) danj'atau alat pengganti (prothese) ; 7) Penggantian biaya gigitiruan; dan/ atau 8) Beasiswa pendidikan anak bagi Peserta yang meninggal dunia atau Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja.
1. c.Beasiswa pendidikan anak, diberikan sebesar RpI2.000.000,OO (dua belas juta rupiah) untuk setiap Peserta yang memiliki anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. " Pasa120
(1)Peserta Bukan Penerima Upah atau Wadah atau Kelompok Tertentu wajib melaporkan setiap Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja yang menimpa Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan dan
(1)Manfaat program JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh luran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang dicatat dalam rekening perseorangan Peserta.
(2)Tata cara, persyaratan, dan pembayaran manfaat program JHT dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ! , i rupiah) sebesaranak belas juta beasiswa pendidikan Rp12.000.000,OO (dua d.
1. b.santunan berkala 24 x Rp200.000,OO = Rp4.800.000,OO (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
2. c.biaya pemakaman sebesar Rp3.000.000,OO (tiga juta rupiah); dan Penasehat;
3. d.kuitansi biaya pengangkutan;
4. e.kuitansi biaya pengobatan dan/ atau perawatan; dan
5. f.dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan. I
(4)Dalam hal lokasi di tempat terjadinya Kecelakaan Kerja tidak terdapat fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, maka kuitansi biaya pengobatan danj atau perawatan darr/ataumemeriksa/ merawat yang Dokter dokterketeranganc. surat dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadinya Kecelakaan Kerja sebagai laporan tahap 1.
(2)Peserta Bukan Penerima Upah atau Wadah atau Kelompok Tertentu wajib melaporkan akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja yang menimpa Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan dan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak Peserta dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia sebagai laporan tahap II, berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa:
1. a.keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir;
2. b.Cacat Total Tetap;
3. c.Cacat Sebagian Anatomis;
4. d.Cacat Sebagian Fungsi; atau
5. e.meninggal dunia.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus merupakan pengajuan manfaat JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. a.fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
2. b.fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); Pasa121
(1)Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang mempekerjakan Peserta pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi wajib melaporkan setiap Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam , , sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat dimintakan penggantiannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(5)Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lengkap, BP"S Ketenagakerjaan menghitung dan membayar manfaat JKK kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lengkap, BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan kepada Peserta Bukan Penerima Upah atau Wadah atau Kelompok Tertentu paling lambat 3 (tiga) had kerja sejak laporan tahap II diterima.
(7)BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat JKK kepada Peserta Bukan Penerima Upah paling lambat 7 (tujuh) had kerja setelah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif.
(8)Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dikenai denda ganti rugi sebesar 1 % (satu persen) dari nilai nominal santunan yang harus dibayar untuk setiap had keterlambatan dan dibayarkan kepada Peserta.
(9)Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara manual danJatau melalui media elektronik. , I memeriksa/rnerawat danj'atau Dokter Penasehat;
1. d.kuitansi biaya pengangkutan;
2. e.kuitansi biaya pengobatan darr/ atau perawatan; dan
3. f.dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
(4)Dalam hal lokasi di tempat terjadinya Kecelakaan Kerja tidak terdapat fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, maka kuitansi biaya pengobatan dan/ atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat dimintakan penggantiannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(5)Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada yangdokterketeranganc. surat sejak terjadinya Kecelakaan Kerja sebagai laporan tahap I.
(2)Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak Peserta dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia sebagai laporan tahap II, berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa:
1. a.keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir;
2. b.Cacat Total Tetap;
3. c.Cacat Sebagian Anatomis;
4. d.Cacat Sebagian Fungsi; atau
5. e.meninggal dunia.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus merupakan pengajuan manfaat JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. a.fotokopiKartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
2. b.fotokopiKartu Tanda Penduduk (KTP);

Pasal 22

(1)Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meninggal dunia, maka hak atas manfaat JKK diberikan kepada ahli warisnya.
(2)Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.janda, duda atau anak;
2. b.dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, maka manfaat JKK diberikan sesuai urutan sebagai berikut: 1) Keturunan sedarah Peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua; , i ayat (3) telah lengkap, BPJS Ketenagakerjaan menghitung dan membayar manfaat JKK kepada yang berhak sesuar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lengkap, BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan tahap II diterima.
(7)BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat JKK kepada Peserta pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorarium, atau narapidana dalam proses asimilasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif.
(8)Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dikenai denda ganti rugi sebesar 1 % (satu persen) dari nilai nominal santunan yang harus dibayar untuk setiap hari keterlambatan dan dibayarkan kepada Peserta.
(9)Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara manual danl atau melalui media elektronik. I I ! i I I I ! I I , Pasal 23
(1)Ahliwaris Peserta yang meninggaldunia bukan akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja berhak atas manfaat JKM.
(2)Manfaaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris yang sah meliputi:
1. a.. janda, duda atau anak;
2. b.dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, maka manfaat JKK diberikan sesuai urutan sebagai berikut: 1) Keturunan sedarah Peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua; 2) Saudara kandung; 3) Mertua; 4) Pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Peserta; dan 5) Bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan kematian diserahkan ke Dana Jaminan Sosial.
(3)Ahli waris Peserta Bukan Penerima Upah atau Wadah atau KelompokTertentu melaporkan dan mengajukan 2) Saudara kandung; 3) Mertua; 4) Pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Peserta; dan 5) Bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan kematian diserahkan ke Dana J aminan Sosial.

Pasal 24

(1)Peserta Bukan Penerima Upah dan Peserta pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi yang meninggal dunia atau Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja berhak mendapatkan manfaat beasiswa pendidikan anak.
(2)Persyaratan untuk memperoleh manfaat beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
2. b.fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. c.surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang;
4. d.fotokopi kartu keluarga;
5. e.surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang;dan
6. f.dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
(4)Berdasarkan laporan dan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BPJS Ketenagakerjaan membayar manfaat JKM kepada ahli waris paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dipenuhinya persyaratan secara lengkap dan benar.
(5)Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan denda ganti rugi sebesar 1 % (satu persen) dari nilai nominal santunan yang harus dibayar untuk setiap keterlambatan dan dibayarkan kepada ahli waris Peserta yang bersangkutan. Pasa126
(1)Peserta Bukan Penerima Upah yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja berhak mendapatkan manfaat beasiswa pendidikan anak apabila telah memiliki masa iur paling singkat 5 (lima)tahun.
(2)Persyaratan untuk memperoleh manfaat beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Peserta memilikianak usia sekolah; sebagaimanasetelah dipenuhinya persyaratan dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2). Pasa125
(1)Peserta Bukan Penerima Upah atau ahli warisnya dan Peserta pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi atau ahli warisnya mengajukan permohonan untuk mendapatkan. beasiswa pendidikan anak kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat beasiswa pendidikan anak kepada Peserta atau ahli warisnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja
1. a.Peserta memiliki anak usia sekolah;
2. b.umur anak Peserta maksima123 (dua puluh tiga) tahun;
3. c.berlaku hanya untuk 1 (satu) orang anak;
4. d.fotokopi kartu keluarga;
5. e.surat keterangan dari sekolahj'perguruan tinggi; dan
6. f.belum menikah.
(3)Besarnya beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sebesar Rp12.000.000,OO(dua belas juta rupiah) dibayarkan sekaligus dan diberikan hanya 1 (satu) kali selama menjadi Peserta. Pasa128 (I) Peserta Bukan Penerima Upah wajib membayar terlebih dahulu biaya pengangkutan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja ke rumah sakit cex»] atau ke rumah termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan.
(2)Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta penggantian santunan berupa uang kepada BPJS Ketenagakerjaan pada saat pelaporan Kecelakaan Kerja tahap II dengan
(2)Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), BPJS KetenagakeIjaan wajib membayar manfaat beasiswa pendidikan anak kepada ahli waris Peserta paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dipenuhinya . persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
1. b.umur anak Peserta maksimal 23 tahun;
2. c.berlaku hanya untuk 1 (satu) orang anak;
3. d.fotokopi kartu keluarga;
4. e.surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi; dan
5. f.belum menikah.
(3)Besarnya beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp12.000.000,OO(dua belas juta rupiah) dibayarkan sekaligus dan diberikan hanya 1 (satu) kali selama menjadi Peserta.

Pasal 30

(1)Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai Kecelakaan Kerja, Penyakit Akibat Kerja, dan besarnya JKKyang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, Peserta dapat meminta penetapan kepada Pengawas Ketenagakerjaan setempat.
(2)Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Ketenagakerjaan setempat melakukan perneriksaan, penelitian, dan mernbuat penetapan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. BABIX PENYELESAIANPERBEDAANPENDAPATDALAM PROGRAMJKK , ', Pasal 29
(1)Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib membayar terlebih dahulu biaya pengangkutan pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja ke rumah sakit dan /atau ke rumah termasuk biaya pertolongan pertan:a pada kecelakaan dan santunan sementara tidak mampu bekerja.
(2)Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta penggantian santunan berupa uang kepada BPJS Ketenagakerjaan pada saat pelaporan Kecelakaan Kerja tahap II dengan melampirkan kuitansi biaya pengangkutan dan pertolongan pertama pada kecelakaan serta bukti pembayaran upah selama Peserta tidak mampu bekerja atau santunan sementara tidak mampu bekerja. , I melampirkan kuitansi biaya pengangkutan dan pertolongan pertama pada kecelakaan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan luran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program J aminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
6.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian . KetenagakeIjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19); i I Mengingat

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan Zatau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
2.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja,
3.Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta rnemasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami Cacat Total Tetap.
4.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang BABI KETENTUANUMUM PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG TATA CARA PENYELENGGARAANPROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN, DAN JAMINANHARI TUA BAGI PESERTA BUKANPENERIMA UPAH. MEMUTUSKAN:
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); . - 3 - I I I I , i Menetapkan melakukanuntukseseorangketidakmampuan pekerjaan. mempekerjakan tenaga kerja dengan rnernbayar gaji, upah, atau imbalan dalarn bentuk lainnya.
5.Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang rnelakukan kegiatan usaha secara rnandiri untuk mernperolehpenghasilan.
6.Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalarn hubungan kerja, terrnasuk kecelakaan yang terjadi dalarn perjalanan dari rurnah rnenuju Ternpat Kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
7.Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dari/ atau lingkungan kerja.
8.Wadah atau KelornpokTertentu adalah organisasi atau asosiasi yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Peserta yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.
9.Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah rnembayar iuran.
10.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana pekerja bekerja atau yang sering dirnasuki oleh pekerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
11.Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung rnengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
12.Cacat Sebagian Anatomis adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
13.Cacat Sebagian Fungsi adalah cacat yang rnengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
14.Cacat Total Tetap adalah cacat yang mengakibatkan Pasal 2

(1)Peserta Bukan Penerima Upah wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan. BABII TATACARAPENDAFTARANKEPESERTAANDAN PERSYARATAN

15.luran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta darr/atau pemberi kerja.
16.Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi Peserta Bukan Penerima Upah adalah kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal.
17.Dokter Penasehat adalah dokter yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pertimbangan medis dalam menentukan besarnya persentase kecacatan akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja.
18.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan PenyelenggaraJaminan Sosial.
19.Kanal Pelayanan adalah jaringan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan informasi program, pendaftaran Peserta, penerimaan luran, pelayanan jaminan baik milik BPJS sendiri maupun bekerjasama dengan pihak ketiga.
20.Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Pasa14

(1)Pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara, apabila mengalami Kecelakaan Kerja dianggap sebagai pekerja dan berhak atas manfaat JKK.
(2)Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang mempekerjakan pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi wajib mendaftarkan pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi ke dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 3

Peserta Bukan Penerima Upah wajib mengikuti 2 (dua) program yaitu JKK dan JKM dan dapat mengikuti program JHT secara sukarela.

(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau melalui Wadah atau Kelompok Tertentu yang dibentuk oleh Peserta.
(3)Pendaftaran secara sendiri-sendiri dilakukan melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.
(4)Pendaftaran melalui Wadah atau Kelompok Tertentu dilakukan melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.
(5)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dengan menggunakan formulir pendaftaran yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
(6)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual dan Zatau melalui media elektronik. Pasa17
(1)Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang mempekerjakan pekerja magang, siswa kerja praktek, Pasal 6
(1)BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta luran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan,
(2)BPJS Ketenagakerjaan paling lama 3 (tiga) hari kerja wajib menyerahkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan secara langsung kepada Peserta atau melalui Wadah atau KelompokTertentu yang dibentuk oleh Peserta.
(3)Kepesertaan dalam program JKK, JKM danl atau JHT bagi Peserta Bukan Penerima Upah mulai berlaku sejak pendaftaran dan luran dibayar lunas. Pasa15
(1)Persyaratan pendaftaran bagi Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
1. a.memiliki Nomor Induk Kependudukan (NlK)atau Kartu Tanda Penduduk (KTP);dan
2. b.belum mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.
(2)Persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan sistem administrasi kependudukan.
(3)Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara tidak mengikutsertakan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dalam Program JKK maka bila terjadi Kecelakaan Kerja, Pemberi Kerja wajib memberikan manfaat JKK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pembentukan Wadah atau KelompokTertentu harus memenuhi persyaratan:
1. a.berbentuk badan atau organisasi;
2. b.memilikianggota; BABIII TATA CARA PEMBENTUKAN WADAH ATAU KELOMPOKTERTENTU tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi wajib mendaftarkan pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi ke dalam program JKK melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau pada Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dengan persyaratan:
3. a.mengisi formulir pendaftaran;
4. b.memiliki Nomor Induk Kependudukan (NlK)atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan dari Pemberi Kerja; dan
5. c.belum mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.
(2)BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dari benar serta luran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(3)Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada masing-masing Peserta paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.
(4)Kepesertaan program JKK bagi Peserta pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi berlaku sejak pendaftaran dan luran dibayar lunas.

Pasal 9

(1)Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib mernbayar luran kepada BPJS Ketenagakerjaan yang dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau melalui Wadah atau Kelompok Tertentu yang dibentuk oleh Peserta. BABIV TATACARAPEMBAYARANlURAN
1. c.memiliki .ketua yang ditunjuk dan diangkat oleh anggota; dan
2. d.memiliki surat keterangan dad lurah atau kepala desa setempat.
(2)Wadah atau Kelompok Tertentu yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
1. a.mendapat kuasa dad anggota untuk rnewakili anggota dalam pelaksanaan penyelenggaraan program JKK, JKM, danj atau JHT pada BPJS Ketenagakerjaan;
2. b.rnembuat perjanjian kerja sarna dengan kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan yang memuat hak dan kewajiban para pihak; dan
3. c.tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan;
(3)Wadah atau Kelompok Tertentu sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.mengurus pendaftaran kepesertaan para anggotanya ke BPJS Ketenagakerjaan;
2. b.mengumpulkan dan menyetorkan luran kepada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan;
3. c.membantu menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan program JKK, JKM, danl atau JHT; dan
4. d.rnelakukan pendampingan kepada anggota dalarn pengurusan klaim kepada BPJS Ketenagakerjaan. Pasalll
(1)Peserta Bukan Penerima Upah yang menunggak luran JKK sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja,
(1)Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib membayar luran program JKK bagi Peserta pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Upah yang dijadikan dasar dalam mernbayar luran sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) didasarkan pada upah terendah dari pekerja yang melakukan pekerjaan yang sarna di perusahaan terse bu t.
(3)Pembayaran luran sebagaimana dirnaksud pada ayat
(1)dilakukan paling lamb at tanggal 15 (lima belas) pada bulan luran yang bersangkutan.
(2)Pernbayaran luran dilakukan paling larnbat tanggal 15 (lima belas) pada bulan luran yang bersangkutan.
(3)Pembayaran luran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan setiap bulan atau secara sekaligus dimuka.
(4)Pembayaran luran secara sekaligus dimuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan memilih periode pembayaran sebagai berikut:
1. a.3 (tiga) bulan;
2. b.6 (enam) bulan; atau
3. c.1 (satu) tahun.

Pasal 13

(1)Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 10 ayat (1) menunggak luran JKK sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja, maka BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan manfaat JKK berupa:

Pasal 12

(1)Dalarn hal Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 11 ayat (3) akan rnelanjutkan kepesertaannya kernbali dalam program JKK, Peserta tidak diwajibkan untuk membayar tunggakan luran sebelurnnya.
(2)Kepesertaan dalam program JKK bagi Peserta Bukan Penerirna Upah sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) mulai berlaku sejak luran dibayar lunas. keterangan dokter yang merawat dan telah melunasi tunggakan luran.
(2)Tunggakan luran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dilunasi oleh Peserta atau ahli warisnya dari jumlah santunan berupa uang yang seharusnya diterima.
(3)Peserta Bukan Penerima Upah yang menunggak luran JKK lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan ,: Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja, maka Peserta atau ahli warisnya tidak berhak atas manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1). suratberdasarkansembuhdinyatakan maka BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan manfaat JKK berupa:
1. a.pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;dan
2. b.santunan berupa uang setelah Peserta Pasal 14 (I) Peserta Bukan Penerima Upah yang menunggak luran JKM sampai dengan 3 (tiga)bulan berturut-turut dan Peserta meninggal dunia bukan karena Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja, maka BPJS Ketenagakerjaanwajib memberikan biaya pemakaman kepada ahli waris Peserta.
(2)Manfaat JKM berupa santunan sekaligus, santunan berkala, dan beasiswa pendidikan anak diberikan kepada ahli waris Peserta apabila tunggakan luran telah dilunasi.
1. a.pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;dan
2. b.santunan berupa uang setelah Peserta dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan telah rnelunasi tunggakan luran.
(2)Tunggakan luran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dilunasi oleh Pemberi Kerja Peserta pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi atau ahli warisnya dari jumlah santunan berupa uang yang seharusnya diterima.
(3)Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menunggak luran JKK lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja, Pemberi Kerja wajib memberikan manfaat JKK kepada Peserta pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1)Apabila terjadi perubahan data Peserta Bukan Penerima Upah dan keluarganya, perubahan kegiatan usaha, atau pekerjaan, Peserta wajib menyampaikan perubahan data tersebut secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan.
(2)Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan atau melalui Wadah Atau Kelompok Tertentu yang dibentuk oleh Peserta.
(3)Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir perubahan data yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, BABVl TATACARAPELAPORANPERUBAHANDATA KEPESERTAAN
(3)Tunggakan luran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilunasi oleh ahli warisnya dari jumlah santunan yang seharusnya diterima,
(4)Dalam hal Peserta Bukan Penerima Upah menunggak luran JKM lebih dari 3 (tiga)bulan berturut-turut dan Peserta meninggal dunia bukan karena Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja, maka ahli waris tidak berhak atas manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2). I I yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja, ke rumah sakit dan/ atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan; 2) Santunan sementara tidak mampu bekerja; I I , , sakit swasta yang setara; 4) Perawatan intensif; 5) Penunjang diagnostik; 6) Pengobatan; 7) Pelayanan khusus; 8) Alat kesehatan dan implan; 9) J asa dokter/ medis; 10) Operasi; 11) Transfusi darah; dan/ atau 12) Rehabilitasi medik.
1. b.Santunan berupa uang meliputi: 1) Pen~gantian biaya pengangkutan Peserta Pasal 16
(1)Peserta Bukan Penerima Upah, pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit. Akibat Kerja berhak atas manfaat JKK.
(2)Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan me dis, meliputi: 1) Pemeriksaan dasar dan penunjang; 2) Perawatan tingkat pertama dan lanjutan; 3) Rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah
2. a.santunan sekaligus sebesar RpI6.200.000,OO (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);

BAB VII

MANFAATJAMINAN , r , : apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:

Pasal 18

(1)Peserta Bukan Penerima Upah yang meninggal dunia bukan karena Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja berhak atas manfaat JKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Manfaat JKM.dibayarkan kepada ahli waris Peserta " 3) Santunan Cacat Sebagian Anatomis, Cacat Sebagian Fungsi, dan Cacat Total Tetap; 4) Santunan kematian dan biaya pemakaman; 5) Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja; 6) Biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (onhose) danj'atau alat pengganti (prothese) ; 7) Penggantian biaya gigitiruan; dan/ atau 8) Beasiswa pendidikan anak bagi Peserta yang meninggal dunia atau Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja.
1. c.Beasiswa pendidikan anak, diberikan sebesar RpI2.000.000,OO (dua belas juta rupiah) untuk setiap Peserta yang memiliki anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. " Pasa120
(1)Peserta Bukan Penerima Upah atau Wadah atau Kelompok Tertentu wajib melaporkan setiap Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja yang menimpa Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan dan
(1)Manfaat program JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh luran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang dicatat dalam rekening perseorangan Peserta.
(2)Tata cara, persyaratan, dan pembayaran manfaat program JHT dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ! , i rupiah) sebesaranak belas juta beasiswa pendidikan Rp12.000.000,OO (dua d.
1. b.santunan berkala 24 x Rp200.000,OO = Rp4.800.000,OO (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
2. c.biaya pemakaman sebesar Rp3.000.000,OO (tiga juta rupiah); dan Penasehat;
3. d.kuitansi biaya pengangkutan;
4. e.kuitansi biaya pengobatan dan/ atau perawatan; dan
5. f.dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan. I
(4)Dalam hal lokasi di tempat terjadinya Kecelakaan Kerja tidak terdapat fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, maka kuitansi biaya pengobatan danj atau perawatan darr/ataumemeriksa/ merawat yang Dokter dokterketeranganc. surat dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadinya Kecelakaan Kerja sebagai laporan tahap 1.
(2)Peserta Bukan Penerima Upah atau Wadah atau Kelompok Tertentu wajib melaporkan akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja yang menimpa Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan dan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak Peserta dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia sebagai laporan tahap II, berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa:
1. a.keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir;
2. b.Cacat Total Tetap;
3. c.Cacat Sebagian Anatomis;
4. d.Cacat Sebagian Fungsi; atau
5. e.meninggal dunia.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus merupakan pengajuan manfaat JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. a.fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
2. b.fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); Pasa121
(1)Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang mempekerjakan Peserta pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi wajib melaporkan setiap Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam , , sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat dimintakan penggantiannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(5)Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lengkap, BP"S Ketenagakerjaan menghitung dan membayar manfaat JKK kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lengkap, BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan kepada Peserta Bukan Penerima Upah atau Wadah atau Kelompok Tertentu paling lambat 3 (tiga) had kerja sejak laporan tahap II diterima.
(7)BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat JKK kepada Peserta Bukan Penerima Upah paling lambat 7 (tujuh) had kerja setelah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif.
(8)Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dikenai denda ganti rugi sebesar 1 % (satu persen) dari nilai nominal santunan yang harus dibayar untuk setiap had keterlambatan dan dibayarkan kepada Peserta.
(9)Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara manual danJatau melalui media elektronik. , I memeriksa/rnerawat danj'atau Dokter Penasehat;
1. d.kuitansi biaya pengangkutan;
2. e.kuitansi biaya pengobatan darr/ atau perawatan; dan
3. f.dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
(4)Dalam hal lokasi di tempat terjadinya Kecelakaan Kerja tidak terdapat fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, maka kuitansi biaya pengobatan dan/ atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat dimintakan penggantiannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(5)Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada yangdokterketeranganc. surat sejak terjadinya Kecelakaan Kerja sebagai laporan tahap I.
(2)Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak Peserta dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia sebagai laporan tahap II, berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa:
1. a.keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir;
2. b.Cacat Total Tetap;
3. c.Cacat Sebagian Anatomis;
4. d.Cacat Sebagian Fungsi; atau
5. e.meninggal dunia.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus merupakan pengajuan manfaat JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. a.fotokopiKartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
2. b.fotokopiKartu Tanda Penduduk (KTP);

Pasal 22

(1)Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meninggal dunia, maka hak atas manfaat JKK diberikan kepada ahli warisnya.
(2)Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.janda, duda atau anak;
2. b.dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, maka manfaat JKK diberikan sesuai urutan sebagai berikut: 1) Keturunan sedarah Peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua; , i ayat (3) telah lengkap, BPJS Ketenagakerjaan menghitung dan membayar manfaat JKK kepada yang berhak sesuar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lengkap, BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan tahap II diterima.
(7)BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat JKK kepada Peserta pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorarium, atau narapidana dalam proses asimilasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif.
(8)Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dikenai denda ganti rugi sebesar 1 % (satu persen) dari nilai nominal santunan yang harus dibayar untuk setiap hari keterlambatan dan dibayarkan kepada Peserta.
(9)Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara manual danl atau melalui media elektronik. I I ! i I I I ! I I , Pasal 23
(1)Ahliwaris Peserta yang meninggaldunia bukan akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja berhak atas manfaat JKM.
(2)Manfaaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris yang sah meliputi:
1. a.. janda, duda atau anak;
2. b.dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, maka manfaat JKK diberikan sesuai urutan sebagai berikut: 1) Keturunan sedarah Peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua; 2) Saudara kandung; 3) Mertua; 4) Pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Peserta; dan 5) Bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan kematian diserahkan ke Dana Jaminan Sosial.
(3)Ahli waris Peserta Bukan Penerima Upah atau Wadah atau KelompokTertentu melaporkan dan mengajukan 2) Saudara kandung; 3) Mertua; 4) Pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Peserta; dan 5) Bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan kematian diserahkan ke Dana J aminan Sosial.

Pasal 24

(1)Peserta Bukan Penerima Upah dan Peserta pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi yang meninggal dunia atau Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja berhak mendapatkan manfaat beasiswa pendidikan anak.
(2)Persyaratan untuk memperoleh manfaat beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
2. b.fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. c.surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang;
4. d.fotokopi kartu keluarga;
5. e.surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang;dan
6. f.dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
(4)Berdasarkan laporan dan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BPJS Ketenagakerjaan membayar manfaat JKM kepada ahli waris paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dipenuhinya persyaratan secara lengkap dan benar.
(5)Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan denda ganti rugi sebesar 1 % (satu persen) dari nilai nominal santunan yang harus dibayar untuk setiap keterlambatan dan dibayarkan kepada ahli waris Peserta yang bersangkutan. Pasa126
(1)Peserta Bukan Penerima Upah yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja berhak mendapatkan manfaat beasiswa pendidikan anak apabila telah memiliki masa iur paling singkat 5 (lima)tahun.
(2)Persyaratan untuk memperoleh manfaat beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Peserta memilikianak usia sekolah; sebagaimanasetelah dipenuhinya persyaratan dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2). Pasa125
(1)Peserta Bukan Penerima Upah atau ahli warisnya dan Peserta pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi atau ahli warisnya mengajukan permohonan untuk mendapatkan. beasiswa pendidikan anak kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat beasiswa pendidikan anak kepada Peserta atau ahli warisnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja
1. a.Peserta memiliki anak usia sekolah;
2. b.umur anak Peserta maksima123 (dua puluh tiga) tahun;
3. c.berlaku hanya untuk 1 (satu) orang anak;
4. d.fotokopi kartu keluarga;
5. e.surat keterangan dari sekolahj'perguruan tinggi; dan
6. f.belum menikah.
(3)Besarnya beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sebesar Rp12.000.000,OO(dua belas juta rupiah) dibayarkan sekaligus dan diberikan hanya 1 (satu) kali selama menjadi Peserta. Pasa128 (I) Peserta Bukan Penerima Upah wajib membayar terlebih dahulu biaya pengangkutan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja ke rumah sakit cex»] atau ke rumah termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan.
(2)Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta penggantian santunan berupa uang kepada BPJS Ketenagakerjaan pada saat pelaporan Kecelakaan Kerja tahap II dengan
(2)Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), BPJS KetenagakeIjaan wajib membayar manfaat beasiswa pendidikan anak kepada ahli waris Peserta paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dipenuhinya . persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
1. b.umur anak Peserta maksimal 23 tahun;
2. c.berlaku hanya untuk 1 (satu) orang anak;
3. d.fotokopi kartu keluarga;
4. e.surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi; dan
5. f.belum menikah.
(3)Besarnya beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp12.000.000,OO(dua belas juta rupiah) dibayarkan sekaligus dan diberikan hanya 1 (satu) kali selama menjadi Peserta.

Pasal 30

(1)Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai Kecelakaan Kerja, Penyakit Akibat Kerja, dan besarnya JKKyang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, Peserta dapat meminta penetapan kepada Pengawas Ketenagakerjaan setempat.
(2)Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Ketenagakerjaan setempat melakukan perneriksaan, penelitian, dan mernbuat penetapan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. BABIX PENYELESAIANPERBEDAANPENDAPATDALAM PROGRAMJKK , ', Pasal 29
(1)Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib membayar terlebih dahulu biaya pengangkutan pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja ke rumah sakit dan /atau ke rumah termasuk biaya pertolongan pertan:a pada kecelakaan dan santunan sementara tidak mampu bekerja.
(2)Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta penggantian santunan berupa uang kepada BPJS Ketenagakerjaan pada saat pelaporan Kecelakaan Kerja tahap II dengan melampirkan kuitansi biaya pengangkutan dan pertolongan pertama pada kecelakaan serta bukti pembayaran upah selama Peserta tidak mampu bekerja atau santunan sementara tidak mampu bekerja. , I melampirkan kuitansi biaya pengangkutan dan pertolongan pertama pada kecelakaan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 15

MANFAATJAMINAN , r , : apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:

Pasal 18

Pasal 22

Pasal 24

Pasal 30

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 15

MANFAATJAMINAN , r , : apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:

Pasal 18

Pasal 22

Pasal 24

Pasal 30

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017