Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 14
menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah; MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN, DAN JAMINAN HARI TUA BAGI PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH MENTERIKETENAGAKERJAAN ISALINAN I I I
i I Mengingat
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
MEMUTUSKAN:
. - 3 - I I I I , i Menetapkan melakukanuntukseseorangketidakmampuan pekerjaan. mempekerjakan tenaga kerja dengan rnernbayar gaji, upah, atau imbalan dalarn bentuk lainnya.
BABII TATACARAPENDAFTARANKEPESERTAANDAN PERSYARATAN
Pasa14
Peserta Bukan Penerima Upah wajib mengikuti 2 (dua) program yaitu JKK dan JKM dan dapat mengikuti program JHT secara sukarela.
Pasa17
Pasa15
BABIII TATA CARA PEMBENTUKAN WADAH ATAU KELOMPOKTERTENTU tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi wajib mendaftarkan pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi ke dalam program JKK melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau pada Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dengan persyaratan:
BABIV TATACARAPEMBAYARANlURAN
Pasalll
keterangan dokter yang merawat dan telah melunasi tunggakan luran.
suratberdasarkansembuhdinyatakan maka BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan manfaat JKK berupa:
Bagian Kedua J aminan Kematian
(1)huruf b dilunasi oleh Pemberi Kerja Peserta pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi atau ahli warisnya dari jumlah santunan berupa uang yang seharusnya diterima.
I I yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja, ke rumah sakit dan/ atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan; 2) Santunan sementara tidak mampu bekerja; I I , , sakit swasta yang setara; 4) Perawatan intensif; 5) Penunjang diagnostik; 6) Pengobatan; 7) Pelayanan khusus; 8) Alat kesehatan dan implan; 9) J asa dokter/ medis; 10) Operasi; 11) Transfusi darah; dan/ atau 12) Rehabilitasi medik.
1) Pen~gantian biaya pengangkutan Peserta Pasal 16
1) Pemeriksaan dasar dan penunjang; 2) Perawatan tingkat pertama dan lanjutan; 3) Rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah Bagian Kesatu Manfaat J aminan Kecelakaan Kerja BAB VII MANFAATJAMINAN , r , : apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:
BAB VII
" 3) Santunan Cacat Sebagian Anatomis, Cacat Sebagian Fungsi, dan Cacat Total Tetap; 4) Santunan kematian dan biaya pemakaman; 5) Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja; 6) Biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (onhose) danj'atau alat pengganti (prothese) ; 7) Penggantian biaya gigitiruan; dan/ atau 8) Beasiswa pendidikan anak bagi Peserta yang meninggal dunia atau Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja.
" Pasa120
! , i Bagian Ketiga Manfaat Jaminan Hari Tua diberikan kepada setiap Peserta yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 5 (lima) tahun sesuai keten tuan peraturan perundang-undangan. rupiah) sebesaranak belas juta beasiswa pendidikan Rp12.000.000,OO (dua d.
dan
Pasa121
, I memeriksa/rnerawat danj'atau Dokter Penasehat;
dan
1) Keturunan sedarah Peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua; , i ayat (3) telah lengkap, BPJS Ketenagakerjaan menghitung dan membayar manfaat JKK kepada yang berhak sesuar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
I I ! i I I I ! I I , Pasal 23
1) Keturunan sedarah Peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua; 2) Saudara kandung; 3) Mertua; 4) Pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Peserta; dan 5) Bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan kematian diserahkan ke Dana Jaminan Sosial.
2) Saudara kandung; 3) Mertua; 4) Pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Peserta; dan 5) Bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan kematian diserahkan ke Dana J aminan Sosial.
Bagian Ketiga Persyaratan MemperolehManfaat Beasiswa Pendidikan Anak permohonan manfaat JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
Pasa126
sebagaimanasetelah dipenuhinya persyaratan dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2). Pasa125
dan
Pasa128 (I) Peserta Bukan Penerima Upah wajib membayar terlebih dahulu biaya pengangkutan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja ke rumah sakit cex»] atau ke rumah termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan.
dan
BABIX PENYELESAIANPERBEDAANPENDAPATDALAM PROGRAMJKK , ', Pasal 29
, I melampirkan kuitansi biaya pengangkutan dan pertolongan pertama pada kecelakaan.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen