DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017

Nomor: 21
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 November 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan cakupan kepesertaan program jaminan sosial, perlu dilakukan penyesuaian batas usia kepesertaan khususnya bagi peserta bukan penerima upah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program J aminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah; Menimbang MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, ~AMINAN KEMATIAN, DAN JAMINAN HARI TUA BAGI PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH MENTERIKETENAGAKERJAAN

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4456);
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3.Peraturan Pernerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan luran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
4.Peraturan Pemerintab Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ten tang Perubaban atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kernatian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah; Mengingat KETENAGAKERJAANNOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAANPROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN, DAN JAMINAN HARI TUA BAGI PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH. MENTERIPERATURANATASPERUBAHAN MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG

5.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
6.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); Menetapkan Pasal II Peraturan Menteri iru mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 5

(1)Persyaratan pendaftaran bagi Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
1. a.memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)atau Kartu Tanda Penduduk (KTP);dan
2. b.belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.
(2)Persyaratan pendaftaran sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diintegrasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan sistem administrasi kependudukan. Pasal I Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 5 dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243), diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: NIP. 19600324 198903 1 001 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOM OR 1673 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2017 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2017 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerin tahkan mi dengan Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Menteri

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan cakupan kepesertaan program jaminan sosial, perlu dilakukan penyesuaian batas usia kepesertaan khususnya bagi peserta bukan penerima upah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program J aminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah; Menimbang MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, ~AMINAN KEMATIAN, DAN JAMINAN HARI TUA BAGI PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH MENTERIKETENAGAKERJAAN

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4456);
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3.Peraturan Pernerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan luran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
4.Peraturan Pemerintab Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

5.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
6.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); Menetapkan Pasal II Peraturan Menteri iru mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 5

(1)Persyaratan pendaftaran bagi Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
1. a.memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)atau Kartu Tanda Penduduk (KTP);dan
2. b.belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.
(2)Persyaratan pendaftaran sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diintegrasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan sistem administrasi kependudukan. Pasal I Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 5 dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243), diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: NIP. 19600324 198903 1 001 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOM OR 1673 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2017 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2017 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerin tahkan mi dengan Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 86 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2015

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 86 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2015

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021