Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 11
4890);
Mengingat BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG PEDOMANPENYELENGGARAANSISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.
Menetapkan: kerja masing-masing. efektivitasatasjawab(1) Menteri bertanggung penyelenggaraan SPIP.
BAB II
Pasa16
C. kegiatan pengendalian;
BABIV LAPORANDAN PENDOKUMENTASIAN PENYELENGGARAANSISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH C. reviu;
Pasa19
Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan:
BAB III PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
BAB III
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 19/ MEN/VII/20 11 ten tang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 792), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABV KETENTUANPENUTUP
MAN, SH ~~~~~. 19600324 198903 1 001 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 602 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2018 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2018 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. orang mengetahuinya,Agar setiap pengundangan memerin tahkan 1m denganMenteriPeraturan
Peraturan Menteri im mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Sistem pengendalian intern dilandasi pada pemikiran bahwa sistem pengendalian intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. A. Latar Belakang Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah mewajibkan seluruh kementerian dan lembaga untuk melakukan pengendalian terhadap seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban secara tertib, terkendali, efisien, dan efektif. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pad a Kementerian dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem terse bu t dikenal sebagai sistem pengendalian in tern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah. BAB I PENDAHULUAN LAMPIRAN I PERATURANMENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAANSISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pengaturan teknis penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Kementerian. B. Tujuan Pedoman penyelenggaraan SPIP di Kementerian bertujuan:
Pengawasan Intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Oleh karena itu, perlu dibuat pedoman penyelenggaraan SPIP untuk memberikan pemahaman yang sarna bagi pimpinan, pejabat struktural, fungsional, dan seluruh pegawai sehingga SPIP dapat mewarnai setiap aktivitas rutin sehari-hari dan pada akhirnya dapat menjadi sebuah budaya organisasi.
Pimpinan satuan kerja wajib melakukan penilaian risiko melalui:
D. Unsur Sistim Pengawasan Intern Pemerintah SPIP terdiri atas 5 (lima) un sur, yaitu:
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menim bulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya melalui:
Informasi dan komunikasi terdiri atas:
Pimpinan satuan kerja wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi satuan kerja. Kegiatan pengendalian terdiri atas:
J. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
E. Prinsip Umum Penyelenggaraan SPIP Terdapat beberapa prinsip umum dalam penyelenggaraan SPIPyaitu:
Pimpinan satuan kerja melakukan pemantauan SPIP yang dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, dan evaluasi terpisah.
Penyelenggaraan SPIP terdiri atas 3 (tiga) tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. A. Tahap Persiapan
Pimpinan unit kerja bertanggung jawab untuk memastikan satuan kerja di bawahnya melaksanakan SPIP. Oi tingkat unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Sekretaris Oirektorat Jenderalj Sekretaris Inspektorat JenderaljSekretaris Badan bertugas un tuk:
Sekretaris Jenderal menunjuk KepaJa Biro Keuangan yang akan bertugas untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan pengendalian intern di tingkat Unit Kerja Sekretariat Jenderal dan di tingkat Kementerian. BABII TAHAPAN PENYELENGGARAAN Pemahaman dapat dilakukan melalui kegiatan:
1) Pelatihan di dalam kantor sendiri dan tanyajawab. Metode ini membutuhkan interaksi yang lebih rendah dan digunakan apabila pemahaman peserta terhadap SPIP masih relatif rendah; 2) Diskusi panel atau seminar. Metode ini digunakan apabila pemahaman peserta sudah relatif tinggi karena membutuhkan interaksi yang lebih tinggi.
1) Memandu diskusi; 2) Menyiapkan materi diskusi yang diarahkan pada pemahaman berbagai unsur SPIP, termasuk sub unsur, butir-butir, dan hal-hallainnya; 3) Memberi contoh penyelenggaraan masing-masing unsur. B. Tahap Pelaksanaan Tahap pelaksanaan merupakan tahap penyelenggaraan SPIP di unit kerja dan satuan kerja dengan mempertimbangkan area perbaikan atau areas of improvement (AOI) yang dihasilkan pada saat pemetaan. Tahap pelaksanaan terdiri atas 3 (tiga) tahapan yaitu pembangunan infrastruktur (norming), internalisasi (forming), dan pengembangan berkelanjutan (performing).
Untuk kegiatan pemahaman melalui diseminasi di tingkat unit kerja dan satuan kerja dikoordinasikan oleh Sesditjenj Sesitjen/ Sesbadan pada unit kerja J abatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Kepala Biro Keuangan pada unit kerja Sekretariat Jenderal didampingi pejabat dari lnspektorat Jenderal dengan memperhatikan kematangan penerapan SPIP di Kementerian.
Untuk memastikan implementasi kebijakan, prosedur, dan pedoman dilaksanakan sesuai yang diinginkan, unit kerja dan satuan kerja kerja dapat membuat pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas seluruh personil dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan pedoman tersebut. Pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan pedoman tersebut perlu mendapat supervisi oleh pejabat unit kerja dan satuan kerja yang bersangkutan. Masukan dari pejabat/ pegawai tersebut dapat dijadikan dasar dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Pembangunan infrastruktur mencakup kegiatan untuk membangun infrastruktur baru atau memperbaiki infrastruktur yang ada sesuai permasalahan yang diungkap dalam AOr.Untuk mendapatkan skala prioritas penanganan, tim penyelenggara dapat melakukan penilaian risiko terhadap AOI. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi tujuan dan aktivitas utama organisasi yang selanjutnya dinilai risikonya dan ditetapkan skala prioritas penanganannya. Berdasarkan skala prioritas tersebut, unit kerja dan satuan kerja dapat menyusun kebijakan pendukung penyelenggaraan SPIP dilengkapi pedoman penyelenggaraan sub-sub unsur SPIP. Selanjutnya, unit kerja dan satuan kerja yang bertanggung jawab atas area yang dibangurr/ diperbaiki membentuk tim untuk menyusun kebijakan dan prosedur penyelenggaraan SPIP. Infrastruktur yang terbangun kemudian dikomunikasikan kepada seluruh pegawai dan di administrasikarr/ didokumentasikan. C. Tahap Pelaporan Dalam rangka pengadministrasian kegiatan SPIP perlu disusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan SPIP. Laporan penyelenggaraan SPIP disusun untuk seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP memuat antara lain:
Menjelaskan persiapan dan pelaksanaan kegiatan, serta tujuan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan penyelenggaraan.
Tahap ini memanfaatkan hasil proses pemantauan penyelenggaraan SPIP. Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh setiap tingkat pimpinan di unit kerja dan satuan kerja agar setiap penyimpangan yang terjadi dapat segera diidentifikasi untuk dilakukan tindakan perbaikannya. Pemantauan dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut hasil audit. Kegiatan ini menghasilkan laporan hasil pemantauan atau evaluasi. Pemantauan juga dapat dilakukan melalui penilaian sendiri (self assessment). Penilaian sendiri adalah sarana untuk melibatkan manajemen dan semua pegawai secara aktif dalam evaluasi dan pengukuran efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Saran yang dihasilkan saat pemantauan dapat berupa:
Berisi saran untuk mengatasi hambatan agar permasalahan tersebut tidak terulang dan saran dalam upaya peningkatan pencapaian tujuan;
B. Penilaian Risiko Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pernerintah, pimpinan instansi pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen terintegrasi dengan rencana penilaian risiko. Strategi operasional diwujudkan untuk menentukan kriteria evaluasi yang akan dianalisis sesuai dengan struktur analisis. Struktur analisis risiko dan kriteria evaluasi risiko diharapkan akan menuntun para pihak yang terlibat dalarn penilaian risiko mempunyai sudut pandang dan ukuran yang sarna.
A. Lingkungan Pengendalian Pada tahapan ini dilakukan analisis dan penilaian (control environment evaluation) terhadap kualitas lingkungan pengendalian yang ada di unit kerja dan satuan kerja saat ini (existing). Tujuannya adalah untuk mengetahui sub unsur dari unsur lingkungan pengendalian mana yang perlu diperbaiki atau perlu ditindaklanjuti dengan menyusun Zmerurnuskan bentuk tindakan perbaikan yang akan dilaksanakan guna meminimalisir risiko yang akan terjadi. Dalarn melakukan analisis dan penilaian lingkungan pengendalian mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pokok-Pokok Pengawasan Intern di Kementerian Ketenagakerj aan. BAB III PROSEDUR/LANGKAHKERJA Tujuan Dirnilikinya kerangka pikir (sebagai Perumusan dasar mengiden tifikasi dan menganalisis risiko) dengan merumuskan sumber risiko dan dampaknya, serta menganalisis pihak yang terkena dampak. Nama ................................................ Kegiatan KERTASKERJA PERUMUSANSTRUKTURANALISISRISIKO Contoh Kertas Kerja dan Pedoman Pemakaiannya:
Sumber risiko disusun untuk mendapatkan pemahaman tentang aspek-aspek risiko berasal yang dapat berupa 5M (man, money, machine, method, materials yang dalam bahasa operasional diartikan sebagai Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, saran a dan prasarana, prosedur, pengguna, dan para pihak yang terkait.
Catatan: Jika sumber tidak dapat dikaitkan langsung dengan dampak, pengisiannya dapat dilakukan dengan membuat daftar terpisah. Kolom (4) Kolom (3) Cukup jelas Uraikan sumber risiko berasal (internal: SDM, metode, dana, material, sarana dan prasarana, (eksternal: ipoleksosbudhankam). Uraikan areal dampak yang terkait dengan pencapaian tujuan Sebutkan pihak-pihak yang terkena dampak (misalnya: masyarakat, pemerin tah) Kolom (1) Kolom (2) Petunjuk Pengisian: Dampak No Sumber Uraian Pihak yang Terkena
Konsekuensi No Kualitas Pelayanan jDampak
'; 24 -
Matriks risiko dibuat sesuai dengan skala dampak dan skala konsekuensi yang diukur sebelumnya. Matriks yang dibuat berukuran 5x5. Penyusunan skala risiko dalam matriks tersebut akan menentukan sifat tindakan atau strategi penanganan risiko dalam unsur SPIP berikutnya kegiatan pengendalian . Dalam skala lima, matriks peta risiko terdiri dari 25 (dua puluh lima) bidang. Bidang-bidang dengan spesifikasi warna tersebut menjadi dasar menetapkan risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima.
Selanjutnya, untuk area tinggi dan sedang menjadi prioritas penanganan berikutnya (risiko tidak dapat diterima), pada area rendah berarti dapat ditoleransi (risiko dapat diterima). Konsekuensi / Dampak No Kemungkinan Katastropik/ Tidak Kurang Sedang Signifikan Sangat Signifikan Signifikan Signifikan
Matrik Risiko Skala Lima Cukup jelas Sebutkan definisi at au penyebutan kemungkinan untuk masing- masing tingkat sesuai dengan skala kemungkinan yang dipilih. Petunjuk Pengisian:
Ie.pad. unlt/pel1Onl Soslaflsasl dapat dllakulcan den,3n te(blt rap,t Inlem df unrt maMng·maSlne S. Identif.kasl apakilh ~~1f y.,ng Tim lnte~flS4Sj/ IdenUfiltasl.p-'h ~tson' I.rbll d&naan keblJ"kan prosed",,- SOstillls.aSI yaoa tel1talt den,an dlm.lksud meme.riultan penlng1catiln 6 keblfabn/proHdur kompetensl d«nakSl,.ld Ine",erfubn p"ofng_kaun kOn)~tensl ~ va
diisi nomor urut kegiatan pengendalian diisi dengan judul kegiatan pengendalian diisi nama personil yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan internalisasi diisi dengan nomor SOP/SK/Nota Dinas dll yang berisi kegiatan pengendalian terkait diisi tanggal/bulan/tahun rencana pelaksanaan internalisasi diisi tanggal/bularr/tahun realisasi pelaksanaan internalisasi diisi dengan bentuk dokumen yang menunjukkan bahwa internalisasi telah dilaksanakan, contoh: foto, absen, notulen, video dll. Kolom (7) Kolom(6) Kolom (5) Kolom (4) Kolom (1) Kolom (2) Kolom (3) Petunjuk Pengisian Kegiatan Penanggung Jadwal Intemalisasi Dokumen No Pengendalian Jawab Ref. Rencana Realisasi tasi
2. Formulir 1 Pemantauan atas Kebijakan Pengendalian (Triwulanan) Format pemantauan dan evaluasi seperti dimuat di bawah ini (Formulir 1 dan Formulir 2): Evaluasi berjalannya sistem pengendalian dilakukan pada awal tahun berikutnya, bersamaan dengan penyusunan disain penyelenggaraan SPIP tahun berikutnya. Maksud dilaksanakannya secara bersamaan adalah agar hasil evaluasi tahun sebelumnya langsung dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam perbaikan disain pengendalian intern tahun berjalan yang akan segera disusun. Evaluasi dilakukan secara bersama-sama antara pimpinan unit kerja dan satuan kerja, para penanggung jawab kegiatan, Satgas, dan pejabatj personil lain yang dipandang perlu.
Hasil pemantauan setiap triwulan direkapitulasi untuk mendapatkan hasil pemantauan selama satu tahun, yang digunakan antara lain untuk bahan evaluasi pada akhir tahun (atau awal tahun berikutnya). Pemantauan ini menjadi tanggung jawab pimpinan unit kerja dan satuan kerja, sedangkan Satuan Tugas (Satgas) SPIPdapat membantu dalam melakukan pemantauan. diisi nomor urut kegiatan pengendalian Nama kegiatanj kegiatan lainnya sesuai dengan disain pengendalian Kebijakan pengendalian sesuai dengan yang tercan tum di dalam disain pengendalian diisi dengan pilihan nilai: E (efektif}, CE (cukup efektif}, atau KE (kurang efektif) diisi kendala yang ada secara ringkas, jika kolom 4 berisi CE atau KE diisi tindakan perbaikan yang telah atau akan dilakukan jika kolom 4 berisi CE atau KE Kolom (6) Kolom (5) Kolom (4) Kolom (3) Kolom (1) Kolom (2) Petunjuk Pengisian Formulir 2: Kegiatanj Kebijakan Hasil Tindak No Kegiatan Kendala Pengendalian Evaluasi Perbaikan Lainnya
VII. LAMPIRAN (berisi daftar Kebijakanj SOP pengendalian yang telah ditandatangani pimpinan Unit./ Satuan Kerja. SOP-SOP tersebut menjadi lampiran yang tak terpisahkan dari disain pengendalian intern). VI. PEMANTAUANDANEVALUASI (berisi tabel rencana pemantauan dan evaluasi). V. INFORMASI DANKOMUNIKASI (berisi tabel rencana pengelolaan informasi dan komunikasi) . IV. RENCANA KEGIATANPENGENDALIAN (berisi tabel rencana kegiatan pengendalian un tuk seluruh kegiatan dan atau kegiatan lainnya). III. PENILAIAN RISIKO (berisi tabel-tabel diantaranya: status risiko, peta risiko). II. ANALISIS LINGKUNGANPENGENDALIAN (berisi diantaranya Peta Kelemahan Lingkungan Pengendalian dan Rencana Tindak Perbaikan). I. PENDAHULUAN
Daftar lsi Kata Pengantar (berisi an tara lain peraturan-peraturan yang mendasari SPIP dan kewajiban disusunnya disain pengendalian intern, dan tandatangan pimpinan UnitjSatuan Kerja). DISAIN PENYELENGGARAANSPIP TINGKAT KEMENTERIANjUNITjSATUAN KERJA ........ TAHUN ....... Format Disain Penyelenggaraan SPIP pengendalian triwulanan tahun sebelumnya sebagai umpan balik dalam penyempurnaan disain pengendalian intern tahun berjalan;
TATAWAKTUPENYELENGGARAAN penyelenggaraan SPIP. triwulanan atas pengendalian / laporan sistem
pengendalian intern sebagaimana yang telah ditetapkan dalam disain pengendalian intern.
4 Bulan Januari Sarna dengan bulan Januari tahun sebelumnya tahun berikutnya
MENTERIKETENAGAKERJAAN Sebagai referensi dalam melaksanakan kegiatan pemantauan merujuk pada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-690/K/D4/2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah maupun peraturan perundang- undangan lainnya yang terkait. Menteri Sekretaris Jenderal Kepala Biro Keuangan Kepala Biro Perencanaan
MENTERIKETENAGAKERJAAN Anggota Kepala Satuan Kerja Kepala Bagian /Bubbagian Umum/Tata Usaha Kepala Subbagian Kepegawaian
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)