DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 4 Mei 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan KernenterianPernerintah Pengendalian Intern Tenaga KeDa dan SisternPenyelenggaraan
a.bahwa untuk rnelaksanakan Reforrnasi Birokrasi dan untuk rnewujudkan tata kelola keuangan negara dan tata kelola pernerintahan yang baik, diperlukan penerapan sis tern pengendalian intern pernerintah di Kernen terian Ketenagakerj aan;
b.bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transrnigrasi Nornor PER.19 /MEN /VII/20 11 tentang Menirnbang MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN MENTERIKETENAGAKERJAAN SALINAN

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
5.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-690/K/D4/2011 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-687/K/D4/2012 tentang Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
8.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah; Mengingat BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan
1.Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG PEDOMANPENYELENGGARAANSISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

9.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015- 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
11.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);
12.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 489); Menetapkan: kerja masing-masing. efektivitasatasjawab(1) Menteri bertanggung penyelenggaraan SPIP.

(2)Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan oleh pimpinan unit Pasa13

BAB II

PENYELENGGARAANSPIP

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
(2)Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai guna tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dengan keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

2.Sistem Pengendalian Intern Pernerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pernerintah Daerah.
3.Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
4.Kementerian adalah Kementerian Ketenagakerjaan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Pasa16

(1)Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.satuan tugas tingkat unit kerja ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; dan
(1)memastikanwajib Pasal 5 unit kerjaSetiap pimpinan diterapkannya SPIP.
(2)Pirnpinan unit kerja dan satuan kerja membentuk satuan tugas SPIP.

Pasal 4

(1)Koordinator penyelenggaraan SPIP di Kementerian yaitu Sekretaris Jenderal.
(2)Koordinator SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh koordinator tingkat unit kerja.
(3)Koordinator SPIP tingkat unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan perumusan kebijakan kegiatan pengendalian intern di tingkat unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; dan
2. b.mengkoordinir perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan kegiatan pengendalian intern di tingkat unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
(3)Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)wajib menerapkan unsur SPIP.
(4)Unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.lingkungan pengendalian;
2. b.penilaian risiko; C. kegiatan pengendalian;
3. d.informasi dan komunikasi; dan
4. e.pemantauan pengendalian intern.

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Satuan tugas penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP di unit kerja masing-masing;
2. b.melakukan koordinasi dengan instansi pembina SPIP;
3. c.melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern pada unit kerja masing- masing; dan
4. d.melaporkan secara berkala hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern kepada pimpinan unit kerja.
5. a.penanggung jawab;
6. b.ketua;
7. c.sekretaris;
8. d.anggota; dan
9. e.sekretariat.
10. b.satuan tugas tingkat satuan kerja ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat yang memimpin Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP).
(2)Susunan keanggotaan satuan tugas SPIP paling sedikit terdiri atas:

Pasal 10

(1)Pimpinan unit kerja dan satuan kerja wajib menyusun laporan penyelenggaraan SPIP.
(2)Laporan·penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) terdiri atas:
1. a.laporan semesteran; dan
2. b.laporan tahunan. BABIV LAPORANDAN PENDOKUMENTASIAN PENYELENGGARAANSISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH C. reviu;
3. d.audit; dan
4. e.kegiatan pengawasan lainnya.
(3)Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa19
(1)Pengawasan Intern penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh Inspektur Jenderal.
(2)Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui:
1. a.pemantauan;
2. b.evaluasi;

Pasal 8

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan:

a.Pengawasan Intern penyelenggaraan SPIP; dan
b.pembinaan penyelenggaraan SPIP.

BAB III

PROSEDUR/LANGKAHKERJA Tujuan Dirnilikinya kerangka pikir (sebagai Perumusan dasar mengiden tifikasi dan menganalisis risiko) dengan merumuskan sumber risiko dan dampaknya, serta menganalisis pihak yang terkena dampak.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 19/ MEN/VII/20 11 ten tang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 792), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

(1)Pimpinan unit kerja dan satuan kerja wajib menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern, transaksi, dan kejadian penting.
(2)Dalam menyelenggarakan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan unit kerja dan satuan kerja wajib merniliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian Intern, transaksi, dan kejadian penting.
(3)Laporan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
1. a.laporan SPIP unit kerja di sampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan Inspektur Jenderal; dan
2. b.laporan SPIP satuan kerja disampaikan kepada pimpinan unit kerja dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal.
(4)Sekretaris Jenderal selaku koordinator SPIP melakukan kompilasi dari laporan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal. MAN, SH ~~~~~. 19600324 198903 1 001 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 602 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2018 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2018 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. orang mengetahuinya,Agar setiap pengundangan memerin tahkan 1m denganMenteriPeraturan

Pasal 13

Peraturan Menteri im mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Sistem pengendalian intern dilandasi pada pemikiran bahwa sistem pengendalian intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. A. Latar Belakang Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah mewajibkan seluruh kementerian dan lembaga untuk melakukan pengendalian terhadap seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban secara tertib, terkendali, efisien, dan efektif. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pad a Kementerian dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem terse bu t dikenal sebagai sistem pengendalian in tern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah. B. Tujuan Pedoman penyelenggaraan SPIP di Kementerian bertujuan:

1.Memberikan pedoman bagi pimpinan, pejabat struktural, fungsional, dan seluruh pegawai dalam menyelenggarakan SPIP di Kementerian.
2.Menciptakan kesamaan persepsi dalam menyelenggarakan SPIP dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing kegiatan di masing-masing unit kerja dan satuan kerja.
3.Memberikan panduan tentang proses dan tahapan dalam penyelenggaraan dan penerapan SPIP. Pengawasan Intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Oleh karena itu, perlu dibuat pedoman penyelenggaraan SPIP untuk memberikan pemahaman yang sarna bagi pimpinan, pejabat struktural, fungsional, dan seluruh pegawai sehingga SPIP dapat mewarnai setiap aktivitas rutin sehari-hari dan pada akhirnya dapat menjadi sebuah budaya organisasi.
3.Kegiatan Pengendalian Merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
2.Penilaian Risiko Merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran satuan kerja dan Kementerian secara keseluruhan. Pimpinan satuan kerja wajib melakukan penilaian risiko melalui:

a.identifikasi resiko; dan
b.analisis risiko. D. Unsur Sistim Pengawasan Intern Pemerintah SPIP terdiri atas 5 (lima) un sur, yaitu:
1. 1.Lingkungan Pengendalian Merupakan kondisi dalam unit kerja dan satuan kerja di Kementerian secara keseluruhan yang mempengaruhi efektivitas sistem pengendalian intern. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menim bulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya melalui:
a.penegakan integritas dan nilai etika;
b.komitmen terhadap kompetensi;
c.kepemimpinan yang kondusif;
d.pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
e.pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
f.penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat mengenai pembinaan sumber daya manusia;
g.perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
h.hubungan kerja yang baik an tara satuan kerja dan dengan instansi pemerintah terkait.
1. 4.Informasi dan Komunikasi Dalam melaksanakan informasi dan komunikasi, pimpinan satuan kerja wajib mengindentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam ben tuk dan waktu yang tepat. Informasi dan komunikasi terdiri atas:
a.Unsur Informasi Merupakan data yang sudah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja.
b.Unsur Komunikasi Merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Pimpinan satuan kerja wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi satuan kerja. Kegiatan pengendalian terdiri atas:
a.reviu atas kinerja satuan kerja;
b.pembinaan sumber daya manusia;
c.pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
d.pengendalian fisik atas aset;
e.penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
f.pemisahan fungsi;
g.otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
h.pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
1. 1.pembatasan akses sumber daya dan pencatatannya; J. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
k.dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting. E. Prinsip Umum Penyelenggaraan SPIP Terdapat beberapa prinsip umum dalam penyelenggaraan SPIPyaitu:
1. 1.Sistem Pengendalian Intern sebagai proses yang integral dan menyatu dengan instansi atau kegiatan secara terus menerus;
2. 2.Sistem Pengendalian Intern dipengaruhi oleh manusia;
3. 3.Sistem Pengendalian Intern memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak; dan
4. 4.Sistem Pengendalian Intern diterapkan sesuai dengan kebutuhan, ukuran, kompleksitas, sifat, tugas, dan fungsi instansi pemerintah.
5. 5.Pemantauan Pengendalian Intern Merupakan proses penilaian atas mutu kerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pimpinan satuan kerja melakukan pemantauan SPIP yang dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, dan evaluasi terpisah.
6. 2.Pemahaman Pemahamanj knowing adalah tahap untuk membangun kesadaran (awareness) dan persarnaan persepsi. Kegiatan ini dimaksudkan agar setiap individu mengerti dan merniliki persepsi yang sarna tentang SPIP. Penyelenggaraan SPIP terdiri atas 3 (tiga) tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. A. Tahap Persiapan
7. 1.Satuan Kerja Penyelenggara SPIP Oalam penyelenggaraan SPIP, pimpinan satuan kerja bertanggung jawab untuk melaksanakan kelima unsur SPIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pimpinan unit kerja bertanggung jawab untuk memastikan satuan kerja di bawahnya melaksanakan SPIP. Oi tingkat unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Sekretaris Oirektorat Jenderalj Sekretaris Inspektorat JenderaljSekretaris Badan bertugas un tuk:
a.menyiapkan perumusan kebijakan kegiatan pengendalian intern di tingkat unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
b.koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan pengendalian intern di tingkat unit kerja Jabatan Pimpinan TinggiMadya; dan C. melaksanakan pemantauan pengendalian intern terhadap satuan-satuan kerja di tingkat unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. Sekretaris Jenderal menunjuk KepaJa Biro Keuangan yang akan bertugas untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan pengendalian intern di tingkat Unit Kerja Sekretariat Jenderal dan di tingkat Kementerian. BABII TAHAPAN PENYELENGGARAAN Pemahaman dapat dilakukan melalui kegiatan:
a.Sosialisasi Sosialisasi dilakukan oleh satuan kerja penyelenggara SPIP di Kementerian atau lembaga yang berkompeten. Metode yang digunakan tergantung pada kebutuhan unit kerja dan satuan kerja, antara lain: 1) Pelatihan di dalam kantor sendiri dan tanyajawab. Metode ini membutuhkan interaksi yang lebih rendah dan digunakan apabila pemahaman peserta terhadap SPIP masih relatif rendah; 2) Diskusi panel atau seminar. Metode ini digunakan apabila pemahaman peserta sudah relatif tinggi karena membutuhkan interaksi yang lebih tinggi.
b.Diklat SPIP Unit kerja dan satuan kerja dapat mengikutsertakan peserta dalam diklat yang diadakan oleh satuan kerja penyelenggara SPIP atau lembaga yang berkompeten. Dalam hal penyelenggaraan diklat dilaksanakan tersendiri, unit kerja dan satuan kerja bekerja sama dengan lembaga yang berkompeten.
c.Focus Group Discussion (FGD) Untuk membangun persamaan persepsi di antara seluruh pegawai setelah mendapat sosialisasi SPIP. Fasilitator FGD bertugas untuk: 1) Memandu diskusi; 2) Menyiapkan materi diskusi yang diarahkan pada pemahaman berbagai unsur SPIP, termasuk sub unsur, butir-butir, dan hal-hallainnya; 3) Memberi contoh penyelenggaraan masing-masing unsur. B. Tahap Pelaksanaan Tahap pelaksanaan merupakan tahap penyelenggaraan SPIP di unit kerja dan satuan kerja dengan mempertimbangkan area perbaikan atau areas of improvement (AOI) yang dihasilkan pada saat pemetaan. Tahap pelaksanaan terdiri atas 3 (tiga) tahapan yaitu pembangunan infrastruktur (norming), internalisasi (forming), dan pengembangan berkelanjutan (performing).
1. 1.Pembangunan Infrastruktur (norming) Infrastruktur meliputi segala sesuatu yang digunakan oleh organisasi untuk tujuan pengendalian seperti kebijakan, prosedur, standar, pedoman yang dibangun untuk melaksanakan kegiatan.
e.Penyusunan Rencana PenyelenggaraanjPengembangan SPIP Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, unit kerja dan satuan kerja wajib menyusun rencana kerja penyelenggaraanj pengembangan SPIP dengan memperhatikan karakteristik organisasi yang meliputi kompleksitas organisasi, SDM, dan perspektif pengembangannya. Untuk dapat menyusun rencana kerja SPIP tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu fungsi dan tujuan organisasi. Selanjutnya unit kerja dan satuan kerja perlu mendefinisikanj operasionalisasi SPIP sesuai fungsi dan tujuan organisasi. Berdasarkan operasionalisasi SPIP tersebut ditetapkan tujuan, lingkup kerja, dan prioritas SPIP.
d.Diseminasi Penyebaran berbagai informasi yang terkait dengan SPIP dengan menggunakan berbagai media. Untuk kegiatan pemahaman melalui diseminasi di tingkat unit kerja dan satuan kerja dikoordinasikan oleh Sesditjenj Sesitjen/ Sesbadan pada unit kerja J abatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Kepala Biro Keuangan pada unit kerja Sekretariat Jenderal didampingi pejabat dari lnspektorat Jenderal dengan memperhatikan kematangan penerapan SPIP di Kementerian.
1. 2.Internalisasi (forming) Internalisasi merupakan proses yang dilakukan unit kerja dan satuan kerja untuk membuat kebijakan dan prosedur menjadi kegiatan operasional sehari-hari dan ditaati oleh seluruh pejabat dan pegawai. Untuk memastikan implementasi kebijakan, prosedur, dan pedoman dilaksanakan sesuai yang diinginkan, unit kerja dan satuan kerja kerja dapat membuat pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas seluruh personil dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan pedoman tersebut. Pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan pedoman tersebut perlu mendapat supervisi oleh pejabat unit kerja dan satuan kerja yang bersangkutan. Masukan dari pejabat/ pegawai tersebut dapat dijadikan dasar dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Pembangunan infrastruktur mencakup kegiatan untuk membangun infrastruktur baru atau memperbaiki infrastruktur yang ada sesuai permasalahan yang diungkap dalam AOr.Untuk mendapatkan skala prioritas penanganan, tim penyelenggara dapat melakukan penilaian risiko terhadap AOI. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi tujuan dan aktivitas utama organisasi yang selanjutnya dinilai risikonya dan ditetapkan skala prioritas penanganannya. Berdasarkan skala prioritas tersebut, unit kerja dan satuan kerja dapat menyusun kebijakan pendukung penyelenggaraan SPIP dilengkapi pedoman penyelenggaraan sub-sub unsur SPIP. Selanjutnya, unit kerja dan satuan kerja yang bertanggung jawab atas area yang dibangurr/ diperbaiki membentuk tim untuk menyusun kebijakan dan prosedur penyelenggaraan SPIP. Infrastruktur yang terbangun kemudian dikomunikasikan kepada seluruh pegawai dan di administrasikarr/ didokumentasikan. C. Tahap Pelaporan Dalam rangka pengadministrasian kegiatan SPIP perlu disusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan SPIP. Laporan penyelenggaraan SPIP disusun untuk seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP memuat antara lain:
2. 1.Pelaksanaan Kegiatan. Menjelaskan persiapan dan pelaksanaan kegiatan, serta tujuan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan penyelenggaraan.
3. 2.Hambatan Kegiatan Menguraikan hambatan pelaksanaan kegiatan yang berakibat pada tidak tercapainya target kegiatan tersebut.
4. 3.Pengembangan Berkelanjutan (Performing) Setiap infrastruktur yang ada harus tetap dipelihara dan dikembangkan secara berkelanjutan agar tetap memberikan manfaat yang optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Tahap ini memanfaatkan hasil proses pemantauan penyelenggaraan SPIP. Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh setiap tingkat pimpinan di unit kerja dan satuan kerja agar setiap penyimpangan yang terjadi dapat segera diidentifikasi untuk dilakukan tindakan perbaikannya. Pemantauan dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut hasil audit. Kegiatan ini menghasilkan laporan hasil pemantauan atau evaluasi. Pemantauan juga dapat dilakukan melalui penilaian sendiri (self assessment). Penilaian sendiri adalah sarana untuk melibatkan manajemen dan semua pegawai secara aktif dalam evaluasi dan pengukuran efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Saran yang dihasilkan saat pemantauan dapat berupa:
a.perlunya penyempurnaan sistem, pejabat terkait harus menyempurnakan dan melakukan sosialisasi penyempurnaan sistem kepada seluruh pegawai untuk memperlancar tahapan internalisasi; dan
b.peningkatan kompetensi pegawai terkait implementasi infrastruktur yang tidak memadai akibat rendahnya kompetensi (soft maupun hard).
1. 3.Saran Perbaikan. Berisi saran untuk mengatasi hambatan agar permasalahan tersebut tidak terulang dan saran dalam upaya peningkatan pencapaian tujuan;
2. 4.Tindak lanjut Atas Saran Periode Sebelumnya. B. Penilaian Risiko Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pernerintah, pimpinan instansi pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen terintegrasi dengan rencana penilaian risiko. Strategi operasional diwujudkan untuk menentukan kriteria evaluasi yang akan dianalisis sesuai dengan struktur analisis. Struktur analisis risiko dan kriteria evaluasi risiko diharapkan akan menuntun para pihak yang terlibat dalarn penilaian risiko mempunyai sudut pandang dan ukuran yang sarna.
3. 1.Identifikasi Risiko
a.pimpinan instansi pemerintah menggunakan metodelogi identifikasi risiko yang sesuai untuk tujuan instansi pemerin tah dan tujuan pada tingkatan kegiatan yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pad a tingkatan kegiatan secara komprehensif;
b.risiko dari faktor eksternal dan internal diidentifikasi dengan menggunakan mekanisme yang memadai;
c.penilaian atas faktor lain yang dapat meningkatkan risiko telah dilaksanakan; A. Lingkungan Pengendalian Pada tahapan ini dilakukan analisis dan penilaian (control environment evaluation) terhadap kualitas lingkungan pengendalian yang ada di unit kerja dan satuan kerja saat ini (existing). Tujuannya adalah untuk mengetahui sub unsur dari unsur lingkungan pengendalian mana yang perlu diperbaiki atau perlu ditindaklanjuti dengan menyusun Zmerurnuskan bentuk tindakan perbaikan yang akan dilaksanakan guna meminimalisir risiko yang akan terjadi. Dalarn melakukan analisis dan penilaian lingkungan pengendalian mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pokok-Pokok Pengawasan Intern di Kementerian Ketenagakerj aan. Nama ................................................ Kegiatan KERTASKERJA PERUMUSANSTRUKTURANALISISRISIKO Contoh Kertas Kerja dan Pedoman Pemakaiannya:
1. 2.Penetapan Struktur Analisis Risiko Sesuai sifat organisasi Kementerian dan untuk kemudahan implementasi SPIP secara keseluruhan, struktur analisis risiko diterapkan untuk tindakan dan kegiatan dalam tiga konteks risiko yaitu konteks strategis, konteks organisasional, dan konteks tingkat operasional. Penyusunan desain penyelenggaraan SPIP dibuat dengan memperkirakan konsistensi penilaian risiko ini sekaligus dengan kegiatan pengendalian. Sumber risiko disusun untuk mendapatkan pemahaman tentang aspek-aspek risiko berasal yang dapat berupa 5M (man, money, machine, method, materials yang dalam bahasa operasional diartikan sebagai Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, saran a dan prasarana, prosedur, pengguna, dan para pihak yang terkait.
d.risiko instansi pemerintah secara keseluruhan dan pada setiap tingkatan kegiatan penting sudah diidentifikasi.
1. 3.Penetapan Kriteria Penilaian Risiko Risiko yang sudah diidentifikasi harus dikategorikan untuk menen tukan strategi operasional pelaksanaan penilaian risiko selanjutnya. Kriteria evaluasi risiko yaitu keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima dan/ atau mengenai tingkat risiko yang dapat ditoleransi dan yang mana harus segera ditangani harus ditetapkan pada awal kegiatan penilaian risiko. Catatan: Jika sumber tidak dapat dikaitkan langsung dengan dampak, pengisiannya dapat dilakukan dengan membuat daftar terpisah. Kolom (4) Kolom (3) Cukup jelas Uraikan sumber risiko berasal (internal: SDM, metode, dana, material, sarana dan prasarana, (eksternal: ipoleksosbudhankam). Uraikan areal dampak yang terkait dengan pencapaian tujuan Sebutkan pihak-pihak yang terkena dampak (misalnya: masyarakat, pemerin tah) Kolom (1) Kolom (2) Petunjuk Pengisian: Dampak No Sumber Uraian Pihak yang Terkena

(1)(2) (3) (4) 1 2 3 Dst Kemung- Kejadian berulang Kejadian tunggal Skala No kinan (Frekuensi) (Probabilitas) Nilai 1- Sangat Kemungkinan Diabaikan 1 Jarang terjadi > 25 tahun Probabilitas sangat ke depan keeil, mendekati nol
1. b.Skala Kemungkingan Terjadinya Risiko Kriteria penilaian terhadap tingkat atau kemungkinan terjadinya (probabilitas) risiko harus dipilih (skala lima) dan dibuatkan deskripsinya untuk menentukan konsistensi penilaian risiko. Skala dan deskripsi kemungkinan terjadinya risiko adalah sebagai berikut: Konsekuensi No Kualitas Pelayanan jDampak
2. l.Tidak signifikan Pada prinsipnya, defisiensi atau tidak adanya pelayanan rendah, tanpa ada komentar
  1. 2.Kurang signifikan Pelayanan dianggap memuaskan oleh masyarakat umum, tetapi pegawai mewaspadai
  2. 3.Sedang Pelayanan dianggap kurang memuaskan oleh masyarakat umum dan pegawai orgamsasi
  3. 4.Signifikan Masyarakat umum menganggap pelayanan organisasi tidak memuaskan
  4. 5.Sangat signifikan Pelayanan turun sangat jauh di j berbahayaj katas bawah standar yang diterima tropik
3. a.Skala Dampak Risiko Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko menggunakan skala lima dan dibuat deskripsinya untuk menjamin konsistensi dalam analisis risiko. Jenjang dan deskripsi dampak diilustrasikan sebagai berikut: '; 24 -
4. c.Matriks Risiko/ Skala Risiko Matriks risiko atau skala risiko berfungsi sebagai dasar atau template untuk penyusunan peta risiko sekaligus sebagai saran a untuk membuat kesepakatan atas area risiko yang dapat diterima (acceptable) atau area tidak dapat diterima (unacceptable). Matriks risiko dibuat sesuai dengan skala dampak dan skala konsekuensi yang diukur sebelumnya. Matriks yang dibuat berukuran 5x5. Penyusunan skala risiko dalam matriks tersebut akan menentukan sifat tindakan atau strategi penanganan risiko dalam unsur SPIP berikutnya kegiatan pengendalian . Dalam skala lima, matriks peta risiko terdiri dari 25 (dua puluh lima) bidang. Bidang-bidang dengan spesifikasi warna tersebut menjadi dasar menetapkan risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima.
  1. 2.Jarang Mungkin terjadi Kecil kemungkinan sekali dalam 25 tetapi tidak 2 tahun diabaikan Probabilitas rendah, tetapi lebih besar daripada nol
  2. 3.Kadang- Mungkin terjadi Kemungkinan kurang kadang sekali dalam 10 dari pada 50%, tetap tahun masih cukup besar Probabilitas kurang 3 dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi
  3. 4.Sering Mungkin terjadi Mungkin tidak 4 kira -kira sekali terjadi atau peluang dalam setah un 50/50
  4. 5.Sangat Dapat terjadi Kemungkinan terjadi 5 Sering beberapa kali dalam > 50% setahun Pimpinan instansi pemerintah menetapkan area yang menjadi prioritas perhatian sesuai dengan selera risikonya atau preferensinya. Dalam matriks di atas, area sangat tinggi menunjukkan area yang mempunyai sisa risiko yang sangat tinggi yang berarti membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi (risiko tidak dapat diterima). Selanjutnya, untuk area tinggi dan sedang menjadi prioritas penanganan berikutnya (risiko tidak dapat diterima), pada area rendah berarti dapat ditoleransi (risiko dapat diterima). Konsekuensi / Dampak No Kemungkinan Katastropik/ Tidak Kurang Sedang Signifikan Sangat Signifikan Signifikan Signifikan
  5. 1.Sangat Sedang Tinggi Sangat Sangat Sangat Sering Tinggi Tinggi Tinggi
  6. 2.Sering Sedang Sedang Tinggi Sangat Sangat Tinggi Tinggi
  7. 3.Kadang- Rendah Sedang Tinggi Tinggi Sangat kadang Tinggi
  8. 4.Jarang Rendah Rendah Sedang Sedang Tinggi
  9. 5.Sangat Rendah Rendah Rendah Sedang Tinggi Jarang Contoh: Matrik Risiko Skala Lima Cukup jelas Sebutkan definisi at au penyebutan kemungkinan untuk masing- masing tingkat sesuai dengan skala kemungkinan yang dipilih. Petunjuk Pengisian:
  10. 1.Skala Kemungkinan Kolom (1) Kolom (2) Skala dan Definisi Level Dampak Indi- Sangat Kedl Sedang Sangat Besar No Kategori Kecil Besar kator (2) (3) (4)
(1)(5)
(1)(2) (3) (4) Finan Jumlah 1-10 <Ijuta Dst sial ~erugian juta

2.Skala Dampak No Tingkat Penjelasan Kemungkinan

(1)(2) (3)

1.Skala Kemungkinan Nama Kegiatan Mengidentifikasi kriteria sebagai acuan dalam analisis risiko yang meliputi skala dampak dan skala kemungkinan Tujuan Perumusan KERTAS KERJA PERUMUSAN KRITERIAPENILAIANRISIKO Kertas kerja yang dapat digunakan untuk perumusan kriteria penilaian risiko: kategorinya masing-masing. definisikan level sesuai dengan kemudian dampaknya operasionalnya lsi dengan indikator dari masmg- masing kategori (kerugian finansial, waktu pelaksanaan kegiatan, ketepatan waktu atau mutu, dll.] sehingga akan menjadi kata kunci ketika melakukan analisis risiko Tetapkan skala yang akan digunakan (dapat menggunakan skala 3, skala 4, atau skala 5), prosesberdasarkankegiatan Cukup jelas lsi dengan kategoridampak (finansial, operasional, kinerja, dU.) misalnya sesuai dengan aspek Isilah dengan frekuensi atau rata- rata kejadian dalam satu tahun atau periode lainnya sesuai dengan siklus kegiatan Kolom (4) Kolom (3)
2.Skala Dampak Kolom (1) Kolom (2) Kolom (3) *) KIR: Kode Identitas Risiko Pernyatan Penyebab Pengendalian yang KIR*) Risiko Pemilik Sumber UIC Uraian Ada Sisa Risiko

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) DAFTARRISIKO Nama Kegiatan Tersusunnya daftar risiko yang memuat peristiwa, pemilik, penyebab, pengendalian yang sudah yang sudah ada, dan sisa risikonya Tujuan Penyusunan KERTAS KERJA PENYUSUNANDAFTAR RISIKO dalam menjalankan proses bisnis yang berdampak merugikan terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah. Berikan keterangan para pemilik risiko atas peristiwa yang diiden tifikasi. lsi dengan sumber penyebab risiko, misalnya: perilaku manusia, teknologi, kesehatan dan keselamatan kerja, ekonomi, ketaatan pada peraturan, politik, bangunan, peralatan, lingkungan, keuangan, kejadian alamo Ten tukan U (Uncontrollable) atau C (Controllable) bagi pemilik risiko. Berikan uraian secara singkat pengaruh penyebab terhadap risiko. Sebutkan jenis pengendalian (kebijakanjSOP) yang sudah ada dan nyatakan memadai atau tidak. lsilah sisa risiko yang ditentukan berdasarkan penilaian atas peristiwa risiko yang berhasil diidentifikasi dihadapkan dengan pengendalian yang sudah ada dengan kriteria sebagai berikut: - Sisa risiko = peristiwa risiko Dalam hal pengendalian yang ada belum dapat menghilangkan risiko yang ada; - Sisa risiko = Tidak Ada Dalam hal pengendalian yang ada sudah sepenuhnya dapat menghilangkan risiko yang ada. Kolom (8) Kolom (7) Kolom (6) Kolom (5) Kolom (4) Kolom (3) Kolom (2) Petunjuk pengisian daftar risiko: Kolom (1) Berikan Kode Identitas Risiko (KIR) atau nomor urut risiko sesuai dengan urutan peristiwa risiko berdasarkan proses bisnisnya. Identifikasi kejadian atau peristiwa yang mungkin terjadi Kemungkinan Dampak KIR Pernyataan Risiko Tingkat Risiko Penjelasan Uraian Nilai Uraian Nilai
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)=(4)x(6) (8)

1.Status Risiko Nama Kegiatan Menetapkan status risiko yang memuat informasi tentang tingkat dan status atas sisa risiko serta membuat gambaran posisi statusj'tingkat dari masing-masing risiko secara visual sesuai dengan areanya sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan. Tujuan Penyusunan KERTASKERJAPENYUSUNANSTATUSDANPETARISIKO lsi kode sesuai dengan Kode Identitas Risiko (KIR) dalam daftar risiko yang masih mempunyai sisa risiko. Pernyataan risiko diisi dengan sisa risiko sebagaimana tertuang dalam daftar risiko. Tuliskan referensi kemungkinan berdasarkan kategori skala kemungkinan yang sesuai untuk sisa risiko yang dinilai. Tentukan nilai kemungkinannya sesuai dengan skala kemungkinan yang dibuat atau disepakati. Tuliskan referensi dampak berdasarkan kategori skala dampak yang sesuai untuk sisa risiko yang dinilai. Tentukan nilai dampaknya sesuai dengan skala dampak yang dibuat atau disepakati. Tentukan tingkat fisiko yang nilainya merupakan hasil perkalian kolom (4) dengan kolom (6); Kolom (7) Kolom (6) Kolom (5) Kolom (4) Kolom (3) Kolom (2) Petunjuk pengisian:

a.Status Risiko Kolom (1) Tingkat Dampak Tingkat Kemungkinan Sangat Sangat Kecil Sedang Besar kecil besar Uraian Kemungkinan 1 2 3 4 5 Sangat 5 Sering Sering 4 Cukup 3 Sering Jarang 2 Sangat 1 Jarang
1. 2.Peta Risiko Langkah-langkah dalam merancang kegiatan pengendalian sebagai berikut: 1) Berdasarkan hasil penilaian risiko, pemilik risiko mengidentifikasi apakah kegiatan pengendalian yang ada telah efektif untuk meminimalisir risiko. 2) Kegiatan pengendalian yang telah ada tersebut perlu dinilai efektivitasnya dalam rangka mengurangi probablitas terjadinya risiko (abatisasi) maupun mengurangi dampak risiko (mitigasi). 3) Selain itu, juga perlu diperhatikan adaj tidaknya pengendalian alternatif (compensating controls yang dapat mengurangi terjadinya risiko. C. Kegiatan Pengendalian Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan. Setelah risiko diidentifikasi dalam register risiko, maka perlu diidentifikasi pula pengendalian yang telah ada serta pengendalian yang perlu dirancang dalam rangka mengelola risiko sesuai Risk Appetite pemilik risiko. Identifikasi pengendalian yang sudah ada dimaksudkan untuk menilai apakah pengendalian tersebut sudah efektif atau belum untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi. Jika tidak efektif atau kurang efektif, maka perlu dibangunj dirancang pengendalian yang baru. Alatj sarana pengendalian berupa kebijakan-kebijakan dan prosedur- prosedur yang diharapkan dapat meminimalkan terjadinya risiko sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
b.Peta Risiko Gambarkan status masing-rnasing sisa risiko dalam diagram diatas dengan menempatkan masing-rnasing kode register atau nomor urut pada bidang atau area yang sesuai. Lakukan pengurutan dari nilai tingkat risiko terbesar menuju tingkat risiko terkecil (descending atau dari Z ke A). Berikan penjelasan atau penyebutan atas tingkat risiko tersebut (misalnya: tinggi, sedang, atau rendah) Kolom (8) Identifikasi kecukupan dan efektivitas pengendalian yang sudah ada dan rencana kegiatan pengendalian yang baru/ revisi didokumentasikan dalam formulir disain kegiatan pengendalian. Pemutakhiran kegiatan pengendalian pada prinsipnya dilakukan berdasarkan kebutuhan atau risk appetite dari pemilik risiko. Namun demikian, disarankan untuk mereviu kegiatan pengendalian secara periodik paling sedikit sekali dalam setahun untuk memastikan kegiatan pengendalian masih efektif. 4) Terhadap risiko yang belum ada kegiatan pengendaliannya maupun yang telah ada namun dinilai kurang atau tidak efektif, perlu dirancang kegiatan pengendalian yang baru Zmerevisi kegiatan pengendalian yang sudah ada. 5) Menerapkan kegiatan pengendalian yang telah dirancang dalam mengelola risiko. 6) Dalam merancang kegiatan pengendalian, pemilik risiko memperhatikan peraturan yang berlaku antara lain yang dikeluarkan BPKP terkait Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagai salah satu referensi. Tldak
a.Lakukan pen"alan apakah keglatan Pemllik Rlslko Identlflkasl pengendallan yang ada telah efektlf pengendalian (KebIJakan/SOP) yang memlnlmalkan rlslko telah ac:l1lterkalt rislko ndak 2
1. 4.Terhadap rtstko yang belum ada Pemlllk Rlslko Rancang pengendaljan keglaTan pengenc:1aliannya maupun (Kebljakan!SOP) yang yang telah ada namun dinllal kurang 3 perlu'dlbangun atau tldak efektlf, Rancang kegla"tan pengendalian yang perlU dlbangun
2. 5.Menerapkan pengendallan yang PemllJk Rlslko ,mpelementa51kan telah dibangun dalam pelaksanaan 4 pengendalian tersebut keglatan deIsm pelaksanaan keglatan Identlflkasl pengendaUan (Kebilj1kanfSOP~ y,mg telah ada lerkalt rtslko Pemjllk Rlslko PemUlk Rlslko
3. 2.Lakukan identlflkasl apakah terdapat: keglatan pengendallan (termasuk kemungklnan adanya pengendalian alternatlf / compensating control) untuk meng-atasl rlslko 1.. Oapatkan hasll penUalan rlslko dan prtorttas penanganan rlslkoOapatkan hasU penUala" r1slko dan prlol1tas penanganan rtslko 3 2 1 Penanggung )awab uratan AktlvltasAktlvitasNO Flowchart kegiatan pengendalian: Formulir ini dikumpulkan ke Koordinator SPIP tingkat Kementerian dan ditembuskan ke Inspektur Jenderal. Kolom 7 Kolom 6 Kolom 5 diisi uraian risiko yang diidentifikasi diisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko diisi pengendalian yang sudah ada dalam menangani risiko yang diiden tifikasi diisi peniliaian efektif atau tidaknya pengendalian yang sudah ada diisi pengendalian yang harus ada, seandainya pengendalian yang sudah ada belum bisa memitigasi risiko yang ada diisi waktu pelaksanaan atas kegiatan pengendalian yang harus ada Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Petunjuk Pengisian: Kolom (1) sampai dengan kolom (7) diambil dari hasil penilaian risiko. Kegiatan dan risiko yang akan ditangani merupakan kegiatan yang risikonya tinggi terhadap pencapaian tujuan orgarusasi sehingga diprioritaskan untuk ditangani/ dikelola risikonya. Kolom 1 diisi nomor urut DISAIN KEGIATANPENGENDALIAN Unit Kerja dan Satuan Kerja Kegiatan Tujuan Kegiatan Pemyataan Pengendali- Efektif/ Pengendali- Waktu No Risikc / Penyebab Kurang Pelaksa- Kelemahan an yang an yang sudah ada Efektif harus ada naan LP 1 2 3 4 5 6 7 1 Dst Forrnulir Disain Kegiatan Pengendalian D. Informasi dan Komunikasi Unsur pengendalian intern keempat adalah informasi dan komunikasi. Unit kerja dan satuan kerja harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non-keuangan yang berhubungan dengan peristiwa eksternal dan internal. Informasi tersebut harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan dan pengguna lainnya di seluruh unit kerja dan satuan kerja yang bersangkutan dalam bentuk dan kerangka waktu yang tepat sehingga yang bersangkutan dapat melaksanakan pengendalian intern dan tanggung jawab operasional. Unit kerja dan satuan kerja diwajibkan untuk menyiapkan, menyusun prosedur, menyampaikan informasi kinerja (operasional dan keuangan) secara tertulis, periodik, dan melembaga sebagai perwujudan normatif pertanggungjawaban dari unit kerja dan satuan kerja (menjelaskan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja). Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan unit kerja dan satuan kerja harus menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus-rnenerus.
4. 1.Pengertian Informasi dan Komunikasi Informasi
a.Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja dan satuan kerja. Informasi yang berkualitas adalah informasi yang dapat mengubah opini penggunanya mengenai suatu subyek tertentu yang berkaitan dengan kepentingannya dalam rangka pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan secara berkualitas merupakan salah satu sumber penting bagi para pengambil keputusan untuk menetapkan berbagai upaya yang diperlukan untuk perbaikan-perbaikan di masa mendatang. Informasi yang baik adalah informasi yang dapat memberikan nilai tam bah (value added) kepada para pengguna dalam proses pengambilan keputusan dan pengukuran capaian kinerja secara obyektif dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
b.Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol at au lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Penyaluran komunikasi dibagi ke dalam 2 (dua) bentuk yaitu: 1) Saluran Formal yaitu media penyampaian yang dilakukan melalui jaringan otoritas di dalam organisasi. Selain itu, hal tidak kalah pentingnya dalam informasi adalah mengenai keamanan dari informasi itu sendiri. Keamanan informasi sangat penting dalam hal mencapai 3 (tiga) sasaran utama yaitu: 1) Kerahasiaan Melindungi data dan inforrnasi unit kerja dan satuan kerja dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak. 2) Ketersediaan Meyakinkan bahwa data dan informasi unit kerja dan satuan kerja dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya. 3) Integritas Sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan. Informasi yang handal (reliable information) sangat diperlukan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan mengidentifikasi risiko. Untuk itu, diperlukan beberapa hal-hal sebagai beriku t: 1) penetapan metode pengkuran secara hati-hati; 2) ditampilkan secara benar, akurat dan tidak bias. Terdapat 4 (empat) karakteristik kualitatif yang membuat informasi berguna bagi pemakai, yaitu: 1) dapat difahami 2) relevan 3) handal 4) dapat diperbandingkan. pengendalian intern bisa diidentifikasi dan diperbaiki sebelum kelemahan tersebut menimbulkan kerugian lebih lanjut terhadap unit kerja dan satuan kerja; (d) Sikap perilaku yang bisa dan tidak bisa diterima serta konsekuensinya sudah dikomunikasikan secara jelas kepada pegawai; (e) Pegawai memiliki saluran komunikasi informasi ke atas selain melalui atasan langsungnya, dan ada keinginan yang tulus dari pimpinan unit kerja dan satuan kerja untuk mendengar keluhan sebagai bagian dari proses manajemen; potensialkelemahansehinggapenyebabnya, Komunikasi dapat dibagi 2 (dua) jenis yaitu: 1) Pimpinan unit kerja dan satuan kerja harus memastikan terjalinnya komunikasi internal yang efektif. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: (a) Pimpinan unit kerja dan satuan kerja sudah memberikan arahan yang jelas kepada seluruh tingkatan organisasi bahwa tanggung jawab pengendalian in tern adalah masalah pen ting dan harus diperhatikan secara serius; (b) Tugas yang dibebankan kepada pegawai sudah dikomunikasikan dengan jelas dan sudah dimengerti aspek pengendalian internnya, peranan masing- masing pegawai, dan hubungan pekerjaan antar pegawai; (c) Pegawai sudah diinformasikan bahwa jika ada hal yang tidak diharapkan terjadi dalam pelaksanaan tugas, perhatian harus diberikan bukan hanya kepada kejadian tersebut, tetapi Juga pada 2) Saluran Informal yaitu saluran atau media yang tidak resrm tempat berlalunya informasi dalam suatu organisasi. 2) Pimpinan unit kerja dan satuan kerja harus memastikan bahwa sudah terjalin komunikasi eksternal yang efektif yang memiliki dampak signifikan terhadap program, proyek, operasi dan kegiatan lain termasuk penganggaran dan pendanaannya. Langkah-langkahnya yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: (a) Adanya saluran komunikasi yang terbuka dan efektif dengan masyarakat, rekanan, konsultan, dan aparat pengawasan intern pemerintah serta kelompok lainnya yang bisa memberikan masukan yang signifikan terhadap kualitas pelayanan unit kerja dan satuan kerja; kegiatan, dan pimpinan unit kerja dan satuan kerja memberikan penghargaan terhadap rekomendasi yang baik berupa hadiah langsung atau bentuk penghargaan lainnya; U) Pimpinan unit kerja dan satuan kerja sering berkomunikasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah, dan terus melaporkan kepada aparat pengawasan intern pemerintah mengenai kinerja, risiko, inisiatif penting, dan kejadian penting lainnya. penyempurnaanrekomendasimenyampaikan (f) Adanya mekanisme yang memungkinkan informasi mengalir ke seluruh bagian dengan lancar dan menjamin adanya komunikasi yang lancar antar kegiatan fungsional; (g) Pegawai mengetahui adanya saluran komunikasi informal atau terpisah yang bisa berfungsi, apabila jalur informasi normal gagal digunakan; (h) Pegawai mengetahui adanya jaminan tidak akan ada tindakan 'balas dendam' (reprisal) jika melaporkan informasi yang negatif, perilaku yang tidak benar, atau penyimpangan; (i) Adanya mekanisme yang memungkinkan pegawai (b) Semua pihak eksternal yang berhubungan dengan unit kerja dan satuan kerja sudah diinformasikan mengenai kode etik yang berlaku dan juga sudah mengerti bahwa tindakan yang tidak benar, seperti pemberian komisi, tidak diperkenankan; (c) Komunikasi dengan eksternal sangat didorong untuk dapat mengetahui berfungsinya pengendalian intern; (d) Pengaduan, keluhan, dan pertanyaan mengenai layanan unit kerja dan satuan kerja, ditindaklanjuti dengan baik karena dapat menunjukkan adanya permasalahan dalam pengendalian; (e) Pimpinan Instansi Pemerintah memastikan bahwa saran dan rekomendasi aparat pengawasan intern pemerintah, auditor, dan evaluator lainnya sudah dipertimbangkan sepenuhnya dan ditindaklanjuti dengan memperbaiki masalah atau kelemahan yang diiden tifikasi; (f) Komunikasi dengan badan legislatif, unit kerja dan satuan kerja pengelola anggaran dan perbendaharaan, unit kerja dan satuan kerja lain, media, dan masyarakat harus berisi informasi yang tepat sehingga misi, tujuan, risiko yang dihadapi unit kerja dan satuan kerja lebih dapat dipahami.
1. 2.Bentuk dan Sarana Komunikasi Guna mendukung kelancaran informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan pada unit kerja dan satuan kerja diperlukan format (bentuk) dan sarana:
a.Pimpinan unit kerja dan satuan kerja menggunakan berbagai bentuk dan sarana dalam mengkomunikasikan informasi penting kepada pegawai dan lainnya. Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut: 1) Pimpinan unit kerja dan satuan kerja harus menggunakan bentuk dan sarana komunikasi efektif dapat berupa buku pedoman kebijakan dan prosedur, surat edaran, memorandum, papan pengumuman, situs internet dan intranet, rekaman video, e-mail, dan arahan lisan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut: 1) Manajemen sistem informasi dilaksanakan berdasarkan suatu rencana strategis sistem inforrnasi yang merupakan bagian dari rencana strategis unit kerja dan satuan kerja secara keseluruhan. 2) Adanya mekanisme untuk mengidentifikasi berkembangnya kebutuhan informasi. 3) Sebagai bagian dari manajemen informasi, unit kerja dan satuan kerja telah memantau, menganalisis, mengevaluasi, dan memanfaatkan perkembangan dan kemajuan teknologi untuk dapat memberikan pelayanan lebih cepat dan efisien. 4) Pimpinan unit kerja dan satuan kerja secara terus menerus memantau mutu informasi yang dikelola, diukur dari segi kelayakan isi, ketepatan waktu, keakuratan, dan kemudahan aksesnya. 5) Dukungan pimpinan unit kerja dan satuan kerja terhadap pengembangan Teknologi Informasi (TI) ditunjukkan dengan komitmennya dalam menyediakan pegawai dan pendanaan yang memadai terhadap upaya pengembangan TI. 2) Pimpinan unit kerja dan satuan kerja melakukan komunikasi dalam bentuk tindakan positif saat berhubungan dengan pegawai di seluruh organisasi dan memperlihatkan dukungan terhadap pengendalian intern. 3) Unit kerja dan satuan kerja mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi untuk meningkatkan kegunaan dan keandalan komunikasi informasi secara terus menerus.
1. 3.Prosedur Internalisasi Sebagai bagian dari un sur Informasi dan komunikasi dilakukan Internalisasi sebagai berikut:
a.Tujuan Memberi panduan kepada unit kerja dan satuan kerja yang ditunjuk dalam melaksanakan kegiatan internalisasi kebijakanjprosedurjaturan yang sudah dibangun.
b.Ruang lingkup Berlaku untuk setiap kegiatan di level unit kerja dan satuan kerja.
c.Referensi Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP
d.Definisi 1) Tahap internalisasi merupakan proses untuk menjadikan kebijakan atau prosedur baru atau yang direvisi menjadi bagian dari kegiatan operasional sehari -hari. 2) Prosedur internalisasi atas kebijakan dan prosedur yang dibuat atau direvisi dilakukan dengan cara melakukan sosialisasij mendiseminasikan kebijakan j prosedur baru kepada para pegawai. 3) Penanggung jawab Pimpinan unit kerja dan satuan kerja (sebagai pemilik risiko) 4) Prosedur Prosedur internalisasi mencakup kegiatan merencanakan sosialisasi / mendiseminasikan kebijakan j prosedur baru sampai dengan melaksanakan kegiatan tersebut kepada para pegawai terkait. 5) Bagan alur dan uraian prosedur dapat dilihat pada halaman berikutnya: Or~n A.lrttvItas rfO ~s ~nooUO<;l JaWOtb 1 Mur.. ) + 1. fdentlflltast kebIJakan/p"osedur P(!mllik fU$l~o Identlfibsllcebljabn batu yang akan dllntetnali.saslkan dan dan ptosedur YlInIlllcan menunluk/menetapkan tim Y""I akan 2 dlIntem"~an melaksenakan Intemall>asl 1 2. Id~nU'IUsll,Jolt.unlt yana tethl! pemllik IU$tlto Identiflb$( unit yana denSlI'" kebIJa'kan/proS4dur tersebul 3 ~~alt"'."*tan y..ng nontlnya alutn ml!!l3k.s.anaklln pencendaltan kegiatao pclngendallan tkeblfaQn/pr~du()
1. 3.Identilll(.asi ~rsonll yilng UIt"alt pam,lIlc RISIito Ide "tfflkastpel10nll dengOinkegUltan pengendalt'n y"ng y*'Cterbltk.,"ta" "',ancana. Tan8i'Unalawab vtlilffl9alaS .. pen&end"'n dimai(wd pelolksanaan keglat ..n pengendallan adalah par" pemlllk raslko keglalan tersebut
2. 4.I.&ll:vl(.ensoslallS.ul atas Tim Intetnllln~sf/ SOS~Ifca!l kebfJolcan/pro.sedut yang tefah Sostall~sI S tceb4.u.vproHdur d"anc.ana ke~dil $)<)f- plhall terltall. Ie.pad. unlt/pel1Onl Soslaflsasl dapat dllakulcan den,3n te(blt rap,t Inlem df unrt maMng·maSlne S. Identif.kasl apakilh ~~1f y.,ng Tim lnte~flS4Sj/ IdenUfiltasl.p-'h ~tson' I.rbll d&naan keblJ"kan prosed",,- SOstillls.aSI yaoa tel1talt den,an dlm.lksud meme.riultan penlng1catiln 6 keblfabn/proHdur kompetensl d«nakSl,.ld Ine",erfubn p"ofng_kaun kOn)~tensl ~ va
3. 6.611" memertu~n ~.ntngbt"n Tim Inte¥n ..II~s.r/ !comp@tens'. renc:llll4ltan "otvk dlkl.t ~laltsas< 7 tel'tr.,lt SUbnilnSIYolngdipft' lu".n k I'lenQ04Ikan d.... bql peg_alva". tn4tmertuk.en 8 penlnp.u~n kompet,ns,I dtmaksud ,If 9 ( s.a.s.. diisi nomor urut kegiatan pengendalian diisi dengan judul kegiatan pengendalian diisi nama personil yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan internalisasi diisi dengan nomor SOP/SK/Nota Dinas dll yang berisi kegiatan pengendalian terkait diisi tanggal/bulan/tahun rencana pelaksanaan internalisasi diisi tanggal/bularr/tahun realisasi pelaksanaan internalisasi diisi dengan bentuk dokumen yang menunjukkan bahwa internalisasi telah dilaksanakan, contoh: foto, absen, notulen, video dll. Kolom (7) Kolom(6) Kolom (5) Kolom (4) Kolom (1) Kolom (2) Kolom (3) Petunjuk Pengisian Kegiatan Penanggung Jadwal Intemalisasi Dokumen No Pengendalian Jawab Ref. Rencana Realisasi tasi

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 2 3 Dst Formulir Internalisasi SPIP Kegiatarr/Kegiatan Kebijakan Hasil Tindak No Kendala Lainnya Pengendalian Pantauan Perbaikan (
(1)2 (3) (4) (5) (6) ) l. 2. Formulir 1 Pemantauan atas Kebijakan Pengendalian (Triwulanan) Format pemantauan dan evaluasi seperti dimuat di bawah ini (Formulir 1 dan Formulir 2): Evaluasi berjalannya sistem pengendalian dilakukan pada awal tahun berikutnya, bersamaan dengan penyusunan disain penyelenggaraan SPIP tahun berikutnya. Maksud dilaksanakannya secara bersamaan adalah agar hasil evaluasi tahun sebelumnya langsung dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam perbaikan disain pengendalian intern tahun berjalan yang akan segera disusun. Evaluasi dilakukan secara bersama-sama antara pimpinan unit kerja dan satuan kerja, para penanggung jawab kegiatan, Satgas, dan pejabatj personil lain yang dipandang perlu.

4.Pemantauan Pengendalian Intern Pemantauan pengendalian intern merupakan unsur pengendalian kelima atau terakhir. Pemantauan pengendalian intern bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern telah berjalan sesuai dengan yang telah dirancang di dalam disain pengendalian intern. Pemantauan dilaksanakan secara triwulanan. Hasil pemantauan setiap triwulan direkapitulasi untuk mendapatkan hasil pemantauan selama satu tahun, yang digunakan antara lain untuk bahan evaluasi pada akhir tahun (atau awal tahun berikutnya). Pemantauan ini menjadi tanggung jawab pimpinan unit kerja dan satuan kerja, sedangkan Satuan Tugas (Satgas) SPIPdapat membantu dalam melakukan pemantauan. diisi nomor urut kegiatan pengendalian Nama kegiatanj kegiatan lainnya sesuai dengan disain pengendalian Kebijakan pengendalian sesuai dengan yang tercan tum di dalam disain pengendalian diisi dengan pilihan nilai: E (efektif}, CE (cukup efektif}, atau KE (kurang efektif) diisi kendala yang ada secara ringkas, jika kolom 4 berisi CE atau KE diisi tindakan perbaikan yang telah atau akan dilakukan jika kolom 4 berisi CE atau KE Kolom (6) Kolom (5) Kolom (4) Kolom (3) Kolom (1) Kolom (2) Petunjuk Pengisian Formulir 2: Kegiatanj Kebijakan Hasil Tindak No Kegiatan Kendala Pengendalian Evaluasi Perbaikan Lainnya

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 2 dst Formulir 2 Evaluasi (tahun berikutnya) diisi nomor urut kegiatan pengendalian Nama kegiatanjkegiatan lainnya sesuai dengan disain pengendalian Kebijakan pengendalian sesuai dengan yang tercantum di dalam disain pengendalian diisi dengan pilihan nilai: E (efektif), CE (cukup efektif}, atau KE (kurang efektif) diisi kendala yang ada secara ringkas, jika kolom 4 berisi CE atau KE diisi tindakan per baikan yang telah a tau akan dilakukan jika kolom 4 berisi CE atau KE Kolom (6) Kolom (5) Kolom (4) Kolom (3) Kolom (1) Kolom (2) Petunjuk Pengisian Formulir 1: VII. LAMPIRAN (berisi daftar Kebijakanj SOP pengendalian yang telah ditandatangani pimpinan Unit./ Satuan Kerja. SOP-SOP tersebut menjadi lampiran yang tak terpisahkan dari disain pengendalian intern). VI. PEMANTAUANDANEVALUASI (berisi tabel rencana pemantauan dan evaluasi). V. INFORMASI DANKOMUNIKASI (berisi tabel rencana pengelolaan informasi dan komunikasi) . IV. RENCANA KEGIATANPENGENDALIAN (berisi tabel rencana kegiatan pengendalian un tuk seluruh kegiatan dan atau kegiatan lainnya). III. PENILAIAN RISIKO (berisi tabel-tabel diantaranya: status risiko, peta risiko). II. ANALISIS LINGKUNGANPENGENDALIAN (berisi diantaranya Peta Kelemahan Lingkungan Pengendalian dan Rencana Tindak Perbaikan). I. PENDAHULUAN
1. a.Latar Belakang (memuat alasan ten tang mengapa disain pengendalian intern perlu disusun, intinya adalah sebagai acuan teknis dalam menyelenggarakan SPIP).
2. h.Tujuan (memuat tujuan disusunnya disain pengendalian intern, yaitu agar sistem pengendalian intern di satker. dapat terselenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan). Daftar lsi Kata Pengantar (berisi an tara lain peraturan-peraturan yang mendasari SPIP dan kewajiban disusunnya disain pengendalian intern, dan tandatangan pimpinan UnitjSatuan Kerja). DISAIN PENYELENGGARAANSPIP TINGKAT KEMENTERIANjUNITjSATUAN KERJA ........ TAHUN ....... Format Disain Penyelenggaraan SPIP pengendalian triwulanan tahun sebelumnya sebagai umpan balik dalam penyempurnaan disain pengendalian intern tahun berjalan;
3. b.mereviu butir-butir dalam disain pengendalian intern tahun lalu yang belurrr/fidak dapat terlaksana dengan baik (sesuai hasil pernantauan butir a), untuk bahan perbaikan disain pengendalian intern tahun berjalan;
4. c.mereviu SOP-SOP pengendalian tahun lalu dan menyernpurnakannya untuk dasar operasional pengendalian tahun berjalan (untuk kegiatan tahun lalu yang berlanjut).
  1. 2.Menyusun disain pengendalian intern tahun berjalan dengan rnernperhatikan hasil evaluasi atas berjalannya sistern pengendalian intern tahun lalu. Disain pengendalian intern atas kegiatan-kegiatan yang sarna dengan tahun sebelumnya, lebih bersifat pernuktahiran dengan rnernperhatikan adanya perubahan kondisi di tahun berjalan.
  2. 1.Bulan Januari pemantauanhasila. mempelajari pengendalian intern tahun sebelumnya antara lain:
  3. 1.Melakukan evaluasi atas berjalannya sistem WaktuNo Kegiatan yang dilakukan tah un berjalan Tabel: Kegiatan Pemantauan Tata waktu penyelenggaraan SPIP dan kegiatan pemantauan yang dilakukan setiap periode waktu, seperti disajikan dalam tabel berikut: TATAWAKTUPENYELENGGARAAN penyelenggaraan SPIP. triwulanan atas pengendalian / laporan sistem
  4. 3.Menyusun berjalannya
  5. 1.Melaksanakan pemantauan atas berjalannya sistem pengendalian intern setiap kegiatan dan atau kegiatan lainnya, utamanya tentang harnbatan-harnbatan yang timbul dalam merealisasikan kegiatan pengendalian yang ditetapkan dalam disain pengendalian intern.
  6. 2.Melakukan koreksi atas disain pengendalian intern (dan SOP pengendalian) jika dipandang perlu, dengan mendokumentasikan tindakan koreksi dimaksud. pengendalian intern sebagaimana yang telah ditetapkan dalam disain pengendalian intern.
  7. 2.Melakukan revisi keanggotaan Satgas SPIP jika dipandang perlu.
  8. 3.Menyiapkan SOP-SOP pengendalian yang diperlukan dalam rangka melaksanakan kebijakan pengendalian yang telah ditetapkan dalarn disain pengendalian intern tahun berjalan.
  9. 4.Menyusun laporan tahunan atas penyelenggaraan SPIP (tahun lalu). 4 Bulan Januari Sarna dengan bulan Januari tahun sebelumnya tahun berikutnya
  10. 3.1 (satu) kali setiap triwulan bulan selarna tah un berj alan
  11. 2.12 (dua belas) 1. Mengimplementasikan 5 unsur sistem ,SH 19600324 198903 1 001 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Sebagai referensi dalam melaksanakan kegiatan pemantauan merujuk pada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-690/K/D4/2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah maupun peraturan perundang- undangan lainnya yang terkait. Menteri Sekretaris Jenderal Kepala Biro Keuangan Kepala Biro Perencanaan
  12. 1.Sesditjen Binalattas
  13. 2.Sesditjen Binapcnta dan PKK
  14. 3.Sesditjen PHI dan Jamsos
  15. 4.Sesditjen PPK dan K3
  16. 5.Sekretaris Inspektorat Jenderal
  17. 6.Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Pembina Penanggung jawab Ketua Sekretaris Anggota Penanggung Jawab
  18. 1.Satgas Penyelenggaraan SPIP Kementerian SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALlAN INTERN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN Sekretaris Jenderal Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian KepaJa Bagian Ketatalaksanaan
  19. 1.Kabag Pemantauan Program dan Anggaran
  20. 2.Kabag Perbendaharaan dan TU Keuangan
  21. 3.Kabag Penelaahan Hukum dan Konvensi In ternasional Penanggung jawab Ketua Sekretaris Anggota Penanggung Jawab SPIP Sekretaris Jenderal2. Satgas penyelenggaraan Sekretariat l. Kabag Akutansi dan Pelaporan Sekretariat Jenderal
  22. 2.Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan I Sekretariat Jenderal
  23. 3.Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Binalattas
  24. 4.Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Binapenta dan PKK
  25. 5.Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Ditjen PHI dan Jamsos
  26. 6.Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Binwasnaker dan K3
  27. 7.Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Barenbang Kelenagakerjaan
  28. 8.Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektur Jenderal Inspektur Jenderal Sekretaris Inspektorat Jenderal Kepala Bagian Umum Itjen
  29. 1.Kabag PEP Itjen
  30. 2.Kabag Anlap Haswas Itjen
  31. 3.Kabag Wanmas dan TL Haswas Itjen
  32. 4.Kasubbag TU Inspektorat I
  33. 5.Kasubbag TU Inspektorat II
  34. 6.Kasubbag TU Inspektorat III
  35. 7.Kasubbag TU lnspektorat IV
  36. 1.Ketua Sekretariat (Kasubag TU dan Rumah Tangga Itjen)
  37. 2.AnggotaTim Sekretariat Sekretariat Penanggung jawab Ketua Sekretaris Anggota Penanggung Jawab
  38. 3.Satgas Penyelenggaraan SPIP Inspektorat Jenderal
  39. 4.Kabag Persuratan dan Kearsipan Kementerian
  40. 5.Kabag Kerja Sarna Bilateral dan AKLN
  41. 6.Kabag Hubungan Antar Lembaga
  42. 7.Kabag Tata Usaha Pusdiklat Pegawai
  43. 8.Kasubag Sistem dan Prosedur
  44. 9.Kasubag Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi
  45. 1.Ketua Sekretariat (Kasubag Tata Usaha Biro Organisasi dan Kepegawaian)
  46. 2.AnggotaTim Sekretariat Sekretariat Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat J enderal Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Ditjen
  47. 1.Kabag PEP Ditjen
  48. 2.Kabag Keuangan Ditjen Penanggung jawab Ketua Sekretaris Anggota Penanggung Jawab
  49. 5.Satgas Penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal Kepala Barenbang Sekretaris Barenbang Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Barenbang
  50. 1.Kabag PEP Barenbang
  51. 2.Kabag Keuangan Barenbang
  52. 3.Para Kasubbag TU Baren bang
  53. 1.Ketua Sekretariat (Kasubag Kepegawaian Barenbang)
  54. 2.AnggotaTim Sekretariat Sekretariat Anggota Penanggung jawab Ketua Sekretaris Penanggung Jawab
  55. 4.Satgas Penyelenggaraan SPIP Barenbang Ketenagakerjaan SALINANSESUAI DENGAN ASLINYA M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Anggota Kepala Satuan Kerja Kepala Bagian /Bubbagian Umum/Tata Usaha Kepala Subbagian Kepegawaian
  56. 1.Para Kabag/Kasubbag
  57. 2.Kabag Keuangan Baren bang
  58. 1.Ketua Sekretariat (Kasubag Umum)
  59. 2.Anggota Tim Sekretariat Sekretariat Penanggung jawab Ketua Sekretaris I Anggota II Anggota II Anggota II Anggota I Penanggung Jawab
  60. 6.Satgas Penyelenggaraan SPIP Satuan Kerja
  61. 1.Ketua Sekretariat (Kasubag Kepegawaian dan Organisasi Ditjen)
  62. 2.Anggota Tim Sekretariat Sekretariat
  63. 3.Kabag Hukum dan KLN Ditjen
  64. 4.Para Kasubbag TU Direktorat

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan KernenterianPernerintah Pengendalian Intern Tenaga KeDa dan SisternPenyelenggaraan
a.bahwa untuk rnelaksanakan Reforrnasi Birokrasi dan untuk rnewujudkan tata kelola keuangan negara dan tata kelola pernerintahan yang baik, diperlukan penerapan sis tern pengendalian intern pernerintah di Kernen terian Ketenagakerj aan;
b.bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transrnigrasi Nornor PER.19 /MEN /VII/20 11 tentang Menirnbang MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN MENTERIKETENAGAKERJAAN SALINAN

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
5.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-690/K/D4/2011 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-687/K/D4/2012 tentang Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
8.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah; Mengingat BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan
1.Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG PEDOMANPENYELENGGARAANSISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

9.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015- 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
11.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);
12.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 489); Menetapkan: kerja masing-masing. efektivitasatasjawab(1) Menteri bertanggung penyelenggaraan SPIP.

(2)Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan oleh pimpinan unit Pasa13

BAB II

PENYELENGGARAANSPIP

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
(2)Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai guna tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dengan keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

2.Sistem Pengendalian Intern Pernerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pernerintah Daerah.
3.Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
4.Kementerian adalah Kementerian Ketenagakerjaan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Pasa16

(1)Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.satuan tugas tingkat unit kerja ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; dan
(1)memastikanwajib Pasal 5 unit kerjaSetiap pimpinan diterapkannya SPIP.
(2)Pirnpinan unit kerja dan satuan kerja membentuk satuan tugas SPIP.

Pasal 4

(1)Koordinator penyelenggaraan SPIP di Kementerian yaitu Sekretaris Jenderal.
(2)Koordinator SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh koordinator tingkat unit kerja.
(3)Koordinator SPIP tingkat unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan perumusan kebijakan kegiatan pengendalian intern di tingkat unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; dan
2. b.mengkoordinir perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan kegiatan pengendalian intern di tingkat unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
(3)Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)wajib menerapkan unsur SPIP.
(4)Unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.lingkungan pengendalian;
2. b.penilaian risiko; C. kegiatan pengendalian;
3. d.informasi dan komunikasi; dan
4. e.pemantauan pengendalian intern.

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Satuan tugas penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP di unit kerja masing-masing;
2. b.melakukan koordinasi dengan instansi pembina SPIP;
3. c.melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern pada unit kerja masing- masing; dan
4. d.melaporkan secara berkala hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern kepada pimpinan unit kerja.
5. a.penanggung jawab;
6. b.ketua;
7. c.sekretaris;
8. d.anggota; dan
9. e.sekretariat.
10. b.satuan tugas tingkat satuan kerja ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat yang memimpin Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP).
(2)Susunan keanggotaan satuan tugas SPIP paling sedikit terdiri atas:

Pasal 10

(1)Pimpinan unit kerja dan satuan kerja wajib menyusun laporan penyelenggaraan SPIP.
(2)Laporan·penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) terdiri atas:
1. a.laporan semesteran; dan
2. b.laporan tahunan. BABIV LAPORANDAN PENDOKUMENTASIAN PENYELENGGARAANSISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH C. reviu;
3. d.audit; dan
4. e.kegiatan pengawasan lainnya.
(3)Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa19
(1)Pengawasan Intern penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh Inspektur Jenderal.
(2)Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui:
1. a.pemantauan;
2. b.evaluasi;

Pasal 8

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan:

a.Pengawasan Intern penyelenggaraan SPIP; dan
b.pembinaan penyelenggaraan SPIP.

BAB III

PROSEDUR/LANGKAHKERJA Tujuan Dirnilikinya kerangka pikir (sebagai Perumusan dasar mengiden tifikasi dan menganalisis risiko) dengan merumuskan sumber risiko dan dampaknya, serta menganalisis pihak yang terkena dampak.

Pasal 12

Pasal 11

(1)Pimpinan unit kerja dan satuan kerja wajib menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern, transaksi, dan kejadian penting.
(2)Dalam menyelenggarakan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan unit kerja dan satuan kerja wajib merniliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian Intern, transaksi, dan kejadian penting.
(3)Laporan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
1. a.laporan SPIP unit kerja di sampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan Inspektur Jenderal; dan
2. b.laporan SPIP satuan kerja disampaikan kepada pimpinan unit kerja dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal.
(4)Sekretaris Jenderal selaku koordinator SPIP melakukan kompilasi dari laporan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal. MAN, SH ~~~~~. 19600324 198903 1 001 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 602 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2018 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2018 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. orang mengetahuinya,Agar setiap pengundangan memerin tahkan 1m denganMenteriPeraturan

Pasal 13

1.Memberikan pedoman bagi pimpinan, pejabat struktural, fungsional, dan seluruh pegawai dalam menyelenggarakan SPIP di Kementerian.
2.Menciptakan kesamaan persepsi dalam menyelenggarakan SPIP dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing kegiatan di masing-masing unit kerja dan satuan kerja.
3.Memberikan panduan tentang proses dan tahapan dalam penyelenggaraan dan penerapan SPIP. Pengawasan Intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Oleh karena itu, perlu dibuat pedoman penyelenggaraan SPIP untuk memberikan pemahaman yang sarna bagi pimpinan, pejabat struktural, fungsional, dan seluruh pegawai sehingga SPIP dapat mewarnai setiap aktivitas rutin sehari-hari dan pada akhirnya dapat menjadi sebuah budaya organisasi.
3.Kegiatan Pengendalian Merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
2.Penilaian Risiko Merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran satuan kerja dan Kementerian secara keseluruhan. Pimpinan satuan kerja wajib melakukan penilaian risiko melalui:

a.identifikasi resiko; dan
b.analisis risiko. D. Unsur Sistim Pengawasan Intern Pemerintah SPIP terdiri atas 5 (lima) un sur, yaitu:
1. 1.Lingkungan Pengendalian Merupakan kondisi dalam unit kerja dan satuan kerja di Kementerian secara keseluruhan yang mempengaruhi efektivitas sistem pengendalian intern. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menim bulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya melalui:
a.penegakan integritas dan nilai etika;
b.komitmen terhadap kompetensi;
c.kepemimpinan yang kondusif;
d.pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
e.pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
f.penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat mengenai pembinaan sumber daya manusia;
g.perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
h.hubungan kerja yang baik an tara satuan kerja dan dengan instansi pemerintah terkait.
1. 4.Informasi dan Komunikasi Dalam melaksanakan informasi dan komunikasi, pimpinan satuan kerja wajib mengindentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam ben tuk dan waktu yang tepat. Informasi dan komunikasi terdiri atas:
a.Unsur Informasi Merupakan data yang sudah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja.
b.Unsur Komunikasi Merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Pimpinan satuan kerja wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi satuan kerja. Kegiatan pengendalian terdiri atas:
a.reviu atas kinerja satuan kerja;
b.pembinaan sumber daya manusia;
c.pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
d.pengendalian fisik atas aset;
e.penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
f.pemisahan fungsi;
g.otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
h.pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
1. 1.pembatasan akses sumber daya dan pencatatannya; J. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
k.dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting. E. Prinsip Umum Penyelenggaraan SPIP Terdapat beberapa prinsip umum dalam penyelenggaraan SPIPyaitu:
1. 1.Sistem Pengendalian Intern sebagai proses yang integral dan menyatu dengan instansi atau kegiatan secara terus menerus;
2. 2.Sistem Pengendalian Intern dipengaruhi oleh manusia;
3. 3.Sistem Pengendalian Intern memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak; dan
4. 4.Sistem Pengendalian Intern diterapkan sesuai dengan kebutuhan, ukuran, kompleksitas, sifat, tugas, dan fungsi instansi pemerintah.
5. 5.Pemantauan Pengendalian Intern Merupakan proses penilaian atas mutu kerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pimpinan satuan kerja melakukan pemantauan SPIP yang dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, dan evaluasi terpisah.
6. 2.Pemahaman Pemahamanj knowing adalah tahap untuk membangun kesadaran (awareness) dan persarnaan persepsi. Kegiatan ini dimaksudkan agar setiap individu mengerti dan merniliki persepsi yang sarna tentang SPIP. Penyelenggaraan SPIP terdiri atas 3 (tiga) tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. A. Tahap Persiapan
7. 1.Satuan Kerja Penyelenggara SPIP Oalam penyelenggaraan SPIP, pimpinan satuan kerja bertanggung jawab untuk melaksanakan kelima unsur SPIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pimpinan unit kerja bertanggung jawab untuk memastikan satuan kerja di bawahnya melaksanakan SPIP. Oi tingkat unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Sekretaris Oirektorat Jenderalj Sekretaris Inspektorat JenderaljSekretaris Badan bertugas un tuk:
a.menyiapkan perumusan kebijakan kegiatan pengendalian intern di tingkat unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
b.koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan pengendalian intern di tingkat unit kerja Jabatan Pimpinan TinggiMadya; dan C. melaksanakan pemantauan pengendalian intern terhadap satuan-satuan kerja di tingkat unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. Sekretaris Jenderal menunjuk KepaJa Biro Keuangan yang akan bertugas untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan pengendalian intern di tingkat Unit Kerja Sekretariat Jenderal dan di tingkat Kementerian. BABII TAHAPAN PENYELENGGARAAN Pemahaman dapat dilakukan melalui kegiatan:
a.Sosialisasi Sosialisasi dilakukan oleh satuan kerja penyelenggara SPIP di Kementerian atau lembaga yang berkompeten. Metode yang digunakan tergantung pada kebutuhan unit kerja dan satuan kerja, antara lain: 1) Pelatihan di dalam kantor sendiri dan tanyajawab. Metode ini membutuhkan interaksi yang lebih rendah dan digunakan apabila pemahaman peserta terhadap SPIP masih relatif rendah; 2) Diskusi panel atau seminar. Metode ini digunakan apabila pemahaman peserta sudah relatif tinggi karena membutuhkan interaksi yang lebih tinggi.
b.Diklat SPIP Unit kerja dan satuan kerja dapat mengikutsertakan peserta dalam diklat yang diadakan oleh satuan kerja penyelenggara SPIP atau lembaga yang berkompeten. Dalam hal penyelenggaraan diklat dilaksanakan tersendiri, unit kerja dan satuan kerja bekerja sama dengan lembaga yang berkompeten.
c.Focus Group Discussion (FGD) Untuk membangun persamaan persepsi di antara seluruh pegawai setelah mendapat sosialisasi SPIP. Fasilitator FGD bertugas untuk: 1) Memandu diskusi; 2) Menyiapkan materi diskusi yang diarahkan pada pemahaman berbagai unsur SPIP, termasuk sub unsur, butir-butir, dan hal-hallainnya; 3) Memberi contoh penyelenggaraan masing-masing unsur. B. Tahap Pelaksanaan Tahap pelaksanaan merupakan tahap penyelenggaraan SPIP di unit kerja dan satuan kerja dengan mempertimbangkan area perbaikan atau areas of improvement (AOI) yang dihasilkan pada saat pemetaan. Tahap pelaksanaan terdiri atas 3 (tiga) tahapan yaitu pembangunan infrastruktur (norming), internalisasi (forming), dan pengembangan berkelanjutan (performing).
1. 1.Pembangunan Infrastruktur (norming) Infrastruktur meliputi segala sesuatu yang digunakan oleh organisasi untuk tujuan pengendalian seperti kebijakan, prosedur, standar, pedoman yang dibangun untuk melaksanakan kegiatan.
e.Penyusunan Rencana PenyelenggaraanjPengembangan SPIP Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, unit kerja dan satuan kerja wajib menyusun rencana kerja penyelenggaraanj pengembangan SPIP dengan memperhatikan karakteristik organisasi yang meliputi kompleksitas organisasi, SDM, dan perspektif pengembangannya. Untuk dapat menyusun rencana kerja SPIP tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu fungsi dan tujuan organisasi. Selanjutnya unit kerja dan satuan kerja perlu mendefinisikanj operasionalisasi SPIP sesuai fungsi dan tujuan organisasi. Berdasarkan operasionalisasi SPIP tersebut ditetapkan tujuan, lingkup kerja, dan prioritas SPIP.
d.Diseminasi Penyebaran berbagai informasi yang terkait dengan SPIP dengan menggunakan berbagai media. Untuk kegiatan pemahaman melalui diseminasi di tingkat unit kerja dan satuan kerja dikoordinasikan oleh Sesditjenj Sesitjen/ Sesbadan pada unit kerja J abatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Kepala Biro Keuangan pada unit kerja Sekretariat Jenderal didampingi pejabat dari lnspektorat Jenderal dengan memperhatikan kematangan penerapan SPIP di Kementerian.
1. 2.Internalisasi (forming) Internalisasi merupakan proses yang dilakukan unit kerja dan satuan kerja untuk membuat kebijakan dan prosedur menjadi kegiatan operasional sehari-hari dan ditaati oleh seluruh pejabat dan pegawai. Untuk memastikan implementasi kebijakan, prosedur, dan pedoman dilaksanakan sesuai yang diinginkan, unit kerja dan satuan kerja kerja dapat membuat pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas seluruh personil dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan pedoman tersebut. Pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan pedoman tersebut perlu mendapat supervisi oleh pejabat unit kerja dan satuan kerja yang bersangkutan. Masukan dari pejabat/ pegawai tersebut dapat dijadikan dasar dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Pembangunan infrastruktur mencakup kegiatan untuk membangun infrastruktur baru atau memperbaiki infrastruktur yang ada sesuai permasalahan yang diungkap dalam AOr.Untuk mendapatkan skala prioritas penanganan, tim penyelenggara dapat melakukan penilaian risiko terhadap AOI. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi tujuan dan aktivitas utama organisasi yang selanjutnya dinilai risikonya dan ditetapkan skala prioritas penanganannya. Berdasarkan skala prioritas tersebut, unit kerja dan satuan kerja dapat menyusun kebijakan pendukung penyelenggaraan SPIP dilengkapi pedoman penyelenggaraan sub-sub unsur SPIP. Selanjutnya, unit kerja dan satuan kerja yang bertanggung jawab atas area yang dibangurr/ diperbaiki membentuk tim untuk menyusun kebijakan dan prosedur penyelenggaraan SPIP. Infrastruktur yang terbangun kemudian dikomunikasikan kepada seluruh pegawai dan di administrasikarr/ didokumentasikan. C. Tahap Pelaporan Dalam rangka pengadministrasian kegiatan SPIP perlu disusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan SPIP. Laporan penyelenggaraan SPIP disusun untuk seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP memuat antara lain:
2. 1.Pelaksanaan Kegiatan. Menjelaskan persiapan dan pelaksanaan kegiatan, serta tujuan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan penyelenggaraan.
3. 2.Hambatan Kegiatan Menguraikan hambatan pelaksanaan kegiatan yang berakibat pada tidak tercapainya target kegiatan tersebut.
4. 3.Pengembangan Berkelanjutan (Performing) Setiap infrastruktur yang ada harus tetap dipelihara dan dikembangkan secara berkelanjutan agar tetap memberikan manfaat yang optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Tahap ini memanfaatkan hasil proses pemantauan penyelenggaraan SPIP. Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh setiap tingkat pimpinan di unit kerja dan satuan kerja agar setiap penyimpangan yang terjadi dapat segera diidentifikasi untuk dilakukan tindakan perbaikannya. Pemantauan dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut hasil audit. Kegiatan ini menghasilkan laporan hasil pemantauan atau evaluasi. Pemantauan juga dapat dilakukan melalui penilaian sendiri (self assessment). Penilaian sendiri adalah sarana untuk melibatkan manajemen dan semua pegawai secara aktif dalam evaluasi dan pengukuran efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Saran yang dihasilkan saat pemantauan dapat berupa:
a.perlunya penyempurnaan sistem, pejabat terkait harus menyempurnakan dan melakukan sosialisasi penyempurnaan sistem kepada seluruh pegawai untuk memperlancar tahapan internalisasi; dan
b.peningkatan kompetensi pegawai terkait implementasi infrastruktur yang tidak memadai akibat rendahnya kompetensi (soft maupun hard).
1. 3.Saran Perbaikan. Berisi saran untuk mengatasi hambatan agar permasalahan tersebut tidak terulang dan saran dalam upaya peningkatan pencapaian tujuan;
2. 4.Tindak lanjut Atas Saran Periode Sebelumnya. B. Penilaian Risiko Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pernerintah, pimpinan instansi pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen terintegrasi dengan rencana penilaian risiko. Strategi operasional diwujudkan untuk menentukan kriteria evaluasi yang akan dianalisis sesuai dengan struktur analisis. Struktur analisis risiko dan kriteria evaluasi risiko diharapkan akan menuntun para pihak yang terlibat dalarn penilaian risiko mempunyai sudut pandang dan ukuran yang sarna.
3. 1.Identifikasi Risiko
a.pimpinan instansi pemerintah menggunakan metodelogi identifikasi risiko yang sesuai untuk tujuan instansi pemerin tah dan tujuan pada tingkatan kegiatan yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pad a tingkatan kegiatan secara komprehensif;
b.risiko dari faktor eksternal dan internal diidentifikasi dengan menggunakan mekanisme yang memadai;
c.penilaian atas faktor lain yang dapat meningkatkan risiko telah dilaksanakan; A. Lingkungan Pengendalian Pada tahapan ini dilakukan analisis dan penilaian (control environment evaluation) terhadap kualitas lingkungan pengendalian yang ada di unit kerja dan satuan kerja saat ini (existing). Tujuannya adalah untuk mengetahui sub unsur dari unsur lingkungan pengendalian mana yang perlu diperbaiki atau perlu ditindaklanjuti dengan menyusun Zmerurnuskan bentuk tindakan perbaikan yang akan dilaksanakan guna meminimalisir risiko yang akan terjadi. Dalarn melakukan analisis dan penilaian lingkungan pengendalian mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pokok-Pokok Pengawasan Intern di Kementerian Ketenagakerj aan. Nama ................................................ Kegiatan KERTASKERJA PERUMUSANSTRUKTURANALISISRISIKO Contoh Kertas Kerja dan Pedoman Pemakaiannya:
1. 2.Penetapan Struktur Analisis Risiko Sesuai sifat organisasi Kementerian dan untuk kemudahan implementasi SPIP secara keseluruhan, struktur analisis risiko diterapkan untuk tindakan dan kegiatan dalam tiga konteks risiko yaitu konteks strategis, konteks organisasional, dan konteks tingkat operasional. Penyusunan desain penyelenggaraan SPIP dibuat dengan memperkirakan konsistensi penilaian risiko ini sekaligus dengan kegiatan pengendalian. Sumber risiko disusun untuk mendapatkan pemahaman tentang aspek-aspek risiko berasal yang dapat berupa 5M (man, money, machine, method, materials yang dalam bahasa operasional diartikan sebagai Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, saran a dan prasarana, prosedur, pengguna, dan para pihak yang terkait.
d.risiko instansi pemerintah secara keseluruhan dan pada setiap tingkatan kegiatan penting sudah diidentifikasi.
1. 3.Penetapan Kriteria Penilaian Risiko Risiko yang sudah diidentifikasi harus dikategorikan untuk menen tukan strategi operasional pelaksanaan penilaian risiko selanjutnya. Kriteria evaluasi risiko yaitu keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima dan/ atau mengenai tingkat risiko yang dapat ditoleransi dan yang mana harus segera ditangani harus ditetapkan pada awal kegiatan penilaian risiko. Catatan: Jika sumber tidak dapat dikaitkan langsung dengan dampak, pengisiannya dapat dilakukan dengan membuat daftar terpisah. Kolom (4) Kolom (3) Cukup jelas Uraikan sumber risiko berasal (internal: SDM, metode, dana, material, sarana dan prasarana, (eksternal: ipoleksosbudhankam). Uraikan areal dampak yang terkait dengan pencapaian tujuan Sebutkan pihak-pihak yang terkena dampak (misalnya: masyarakat, pemerin tah) Kolom (1) Kolom (2) Petunjuk Pengisian: Dampak No Sumber Uraian Pihak yang Terkena

(1)(2) (3) (4) 1 2 3 Dst Kemung- Kejadian berulang Kejadian tunggal Skala No kinan (Frekuensi) (Probabilitas) Nilai 1- Sangat Kemungkinan Diabaikan 1 Jarang terjadi > 25 tahun Probabilitas sangat ke depan keeil, mendekati nol
1. b.Skala Kemungkingan Terjadinya Risiko Kriteria penilaian terhadap tingkat atau kemungkinan terjadinya (probabilitas) risiko harus dipilih (skala lima) dan dibuatkan deskripsinya untuk menentukan konsistensi penilaian risiko. Skala dan deskripsi kemungkinan terjadinya risiko adalah sebagai berikut: Konsekuensi No Kualitas Pelayanan jDampak
2. l.Tidak signifikan Pada prinsipnya, defisiensi atau tidak adanya pelayanan rendah, tanpa ada komentar
  1. 2.Kurang signifikan Pelayanan dianggap memuaskan oleh masyarakat umum, tetapi pegawai mewaspadai
  2. 3.Sedang Pelayanan dianggap kurang memuaskan oleh masyarakat umum dan pegawai orgamsasi
  3. 4.Signifikan Masyarakat umum menganggap pelayanan organisasi tidak memuaskan
  4. 5.Sangat signifikan Pelayanan turun sangat jauh di j berbahayaj katas bawah standar yang diterima tropik
3. a.Skala Dampak Risiko Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko menggunakan skala lima dan dibuat deskripsinya untuk menjamin konsistensi dalam analisis risiko. Jenjang dan deskripsi dampak diilustrasikan sebagai berikut: '; 24 -
4. c.Matriks Risiko/ Skala Risiko Matriks risiko atau skala risiko berfungsi sebagai dasar atau template untuk penyusunan peta risiko sekaligus sebagai saran a untuk membuat kesepakatan atas area risiko yang dapat diterima (acceptable) atau area tidak dapat diterima (unacceptable). Matriks risiko dibuat sesuai dengan skala dampak dan skala konsekuensi yang diukur sebelumnya. Matriks yang dibuat berukuran 5x5. Penyusunan skala risiko dalam matriks tersebut akan menentukan sifat tindakan atau strategi penanganan risiko dalam unsur SPIP berikutnya kegiatan pengendalian . Dalam skala lima, matriks peta risiko terdiri dari 25 (dua puluh lima) bidang. Bidang-bidang dengan spesifikasi warna tersebut menjadi dasar menetapkan risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima.
  1. 2.Jarang Mungkin terjadi Kecil kemungkinan sekali dalam 25 tetapi tidak 2 tahun diabaikan Probabilitas rendah, tetapi lebih besar daripada nol
  2. 3.Kadang- Mungkin terjadi Kemungkinan kurang kadang sekali dalam 10 dari pada 50%, tetap tahun masih cukup besar Probabilitas kurang 3 dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi
  3. 4.Sering Mungkin terjadi Mungkin tidak 4 kira -kira sekali terjadi atau peluang dalam setah un 50/50
  4. 5.Sangat Dapat terjadi Kemungkinan terjadi 5 Sering beberapa kali dalam > 50% setahun Pimpinan instansi pemerintah menetapkan area yang menjadi prioritas perhatian sesuai dengan selera risikonya atau preferensinya. Dalam matriks di atas, area sangat tinggi menunjukkan area yang mempunyai sisa risiko yang sangat tinggi yang berarti membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi (risiko tidak dapat diterima). Selanjutnya, untuk area tinggi dan sedang menjadi prioritas penanganan berikutnya (risiko tidak dapat diterima), pada area rendah berarti dapat ditoleransi (risiko dapat diterima). Konsekuensi / Dampak No Kemungkinan Katastropik/ Tidak Kurang Sedang Signifikan Sangat Signifikan Signifikan Signifikan
  5. 1.Sangat Sedang Tinggi Sangat Sangat Sangat Sering Tinggi Tinggi Tinggi
  6. 2.Sering Sedang Sedang Tinggi Sangat Sangat Tinggi Tinggi
  7. 3.Kadang- Rendah Sedang Tinggi Tinggi Sangat kadang Tinggi
  8. 4.Jarang Rendah Rendah Sedang Sedang Tinggi
  9. 5.Sangat Rendah Rendah Rendah Sedang Tinggi Jarang Contoh: Matrik Risiko Skala Lima Cukup jelas Sebutkan definisi at au penyebutan kemungkinan untuk masing- masing tingkat sesuai dengan skala kemungkinan yang dipilih. Petunjuk Pengisian:
  10. 1.Skala Kemungkinan Kolom (1) Kolom (2) Skala dan Definisi Level Dampak Indi- Sangat Kedl Sedang Sangat Besar No Kategori Kecil Besar kator (2) (3) (4)
(1)(5)
(1)(2) (3) (4) Finan Jumlah 1-10 <Ijuta Dst sial ~erugian juta

2.Skala Dampak No Tingkat Penjelasan Kemungkinan

(1)(2) (3)

1.Skala Kemungkinan Nama Kegiatan Mengidentifikasi kriteria sebagai acuan dalam analisis risiko yang meliputi skala dampak dan skala kemungkinan Tujuan Perumusan KERTAS KERJA PERUMUSAN KRITERIAPENILAIANRISIKO Kertas kerja yang dapat digunakan untuk perumusan kriteria penilaian risiko: kategorinya masing-masing. definisikan level sesuai dengan kemudian dampaknya operasionalnya lsi dengan indikator dari masmg- masing kategori (kerugian finansial, waktu pelaksanaan kegiatan, ketepatan waktu atau mutu, dll.] sehingga akan menjadi kata kunci ketika melakukan analisis risiko Tetapkan skala yang akan digunakan (dapat menggunakan skala 3, skala 4, atau skala 5), prosesberdasarkankegiatan Cukup jelas lsi dengan kategoridampak (finansial, operasional, kinerja, dU.) misalnya sesuai dengan aspek Isilah dengan frekuensi atau rata- rata kejadian dalam satu tahun atau periode lainnya sesuai dengan siklus kegiatan Kolom (4) Kolom (3)
2.Skala Dampak Kolom (1) Kolom (2) Kolom (3) *) KIR: Kode Identitas Risiko Pernyatan Penyebab Pengendalian yang KIR*) Risiko Pemilik Sumber UIC Uraian Ada Sisa Risiko

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) DAFTARRISIKO Nama Kegiatan Tersusunnya daftar risiko yang memuat peristiwa, pemilik, penyebab, pengendalian yang sudah yang sudah ada, dan sisa risikonya Tujuan Penyusunan KERTAS KERJA PENYUSUNANDAFTAR RISIKO dalam menjalankan proses bisnis yang berdampak merugikan terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah. Berikan keterangan para pemilik risiko atas peristiwa yang diiden tifikasi. lsi dengan sumber penyebab risiko, misalnya: perilaku manusia, teknologi, kesehatan dan keselamatan kerja, ekonomi, ketaatan pada peraturan, politik, bangunan, peralatan, lingkungan, keuangan, kejadian alamo Ten tukan U (Uncontrollable) atau C (Controllable) bagi pemilik risiko. Berikan uraian secara singkat pengaruh penyebab terhadap risiko. Sebutkan jenis pengendalian (kebijakanjSOP) yang sudah ada dan nyatakan memadai atau tidak. lsilah sisa risiko yang ditentukan berdasarkan penilaian atas peristiwa risiko yang berhasil diidentifikasi dihadapkan dengan pengendalian yang sudah ada dengan kriteria sebagai berikut: - Sisa risiko = peristiwa risiko Dalam hal pengendalian yang ada belum dapat menghilangkan risiko yang ada; - Sisa risiko = Tidak Ada Dalam hal pengendalian yang ada sudah sepenuhnya dapat menghilangkan risiko yang ada. Kolom (8) Kolom (7) Kolom (6) Kolom (5) Kolom (4) Kolom (3) Kolom (2) Petunjuk pengisian daftar risiko: Kolom (1) Berikan Kode Identitas Risiko (KIR) atau nomor urut risiko sesuai dengan urutan peristiwa risiko berdasarkan proses bisnisnya. Identifikasi kejadian atau peristiwa yang mungkin terjadi Kemungkinan Dampak KIR Pernyataan Risiko Tingkat Risiko Penjelasan Uraian Nilai Uraian Nilai
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)=(4)x(6) (8)

1.Status Risiko Nama Kegiatan Menetapkan status risiko yang memuat informasi tentang tingkat dan status atas sisa risiko serta membuat gambaran posisi statusj'tingkat dari masing-masing risiko secara visual sesuai dengan areanya sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan. Tujuan Penyusunan KERTASKERJAPENYUSUNANSTATUSDANPETARISIKO lsi kode sesuai dengan Kode Identitas Risiko (KIR) dalam daftar risiko yang masih mempunyai sisa risiko. Pernyataan risiko diisi dengan sisa risiko sebagaimana tertuang dalam daftar risiko. Tuliskan referensi kemungkinan berdasarkan kategori skala kemungkinan yang sesuai untuk sisa risiko yang dinilai. Tentukan nilai kemungkinannya sesuai dengan skala kemungkinan yang dibuat atau disepakati. Tuliskan referensi dampak berdasarkan kategori skala dampak yang sesuai untuk sisa risiko yang dinilai. Tentukan nilai dampaknya sesuai dengan skala dampak yang dibuat atau disepakati. Tentukan tingkat fisiko yang nilainya merupakan hasil perkalian kolom (4) dengan kolom (6); Kolom (7) Kolom (6) Kolom (5) Kolom (4) Kolom (3) Kolom (2) Petunjuk pengisian:

a.Status Risiko Kolom (1) Tingkat Dampak Tingkat Kemungkinan Sangat Sangat Kecil Sedang Besar kecil besar Uraian Kemungkinan 1 2 3 4 5 Sangat 5 Sering Sering 4 Cukup 3 Sering Jarang 2 Sangat 1 Jarang
1. 2.Peta Risiko Langkah-langkah dalam merancang kegiatan pengendalian sebagai berikut: 1) Berdasarkan hasil penilaian risiko, pemilik risiko mengidentifikasi apakah kegiatan pengendalian yang ada telah efektif untuk meminimalisir risiko. 2) Kegiatan pengendalian yang telah ada tersebut perlu dinilai efektivitasnya dalam rangka mengurangi probablitas terjadinya risiko (abatisasi) maupun mengurangi dampak risiko (mitigasi). 3) Selain itu, juga perlu diperhatikan adaj tidaknya pengendalian alternatif (compensating controls yang dapat mengurangi terjadinya risiko. C. Kegiatan Pengendalian Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan. Setelah risiko diidentifikasi dalam register risiko, maka perlu diidentifikasi pula pengendalian yang telah ada serta pengendalian yang perlu dirancang dalam rangka mengelola risiko sesuai Risk Appetite pemilik risiko. Identifikasi pengendalian yang sudah ada dimaksudkan untuk menilai apakah pengendalian tersebut sudah efektif atau belum untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi. Jika tidak efektif atau kurang efektif, maka perlu dibangunj dirancang pengendalian yang baru. Alatj sarana pengendalian berupa kebijakan-kebijakan dan prosedur- prosedur yang diharapkan dapat meminimalkan terjadinya risiko sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
b.Peta Risiko Gambarkan status masing-rnasing sisa risiko dalam diagram diatas dengan menempatkan masing-rnasing kode register atau nomor urut pada bidang atau area yang sesuai. Lakukan pengurutan dari nilai tingkat risiko terbesar menuju tingkat risiko terkecil (descending atau dari Z ke A). Berikan penjelasan atau penyebutan atas tingkat risiko tersebut (misalnya: tinggi, sedang, atau rendah) Kolom (8) Identifikasi kecukupan dan efektivitas pengendalian yang sudah ada dan rencana kegiatan pengendalian yang baru/ revisi didokumentasikan dalam formulir disain kegiatan pengendalian. Pemutakhiran kegiatan pengendalian pada prinsipnya dilakukan berdasarkan kebutuhan atau risk appetite dari pemilik risiko. Namun demikian, disarankan untuk mereviu kegiatan pengendalian secara periodik paling sedikit sekali dalam setahun untuk memastikan kegiatan pengendalian masih efektif. 4) Terhadap risiko yang belum ada kegiatan pengendaliannya maupun yang telah ada namun dinilai kurang atau tidak efektif, perlu dirancang kegiatan pengendalian yang baru Zmerevisi kegiatan pengendalian yang sudah ada. 5) Menerapkan kegiatan pengendalian yang telah dirancang dalam mengelola risiko. 6) Dalam merancang kegiatan pengendalian, pemilik risiko memperhatikan peraturan yang berlaku antara lain yang dikeluarkan BPKP terkait Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagai salah satu referensi. Tldak
a.Lakukan pen"alan apakah keglatan Pemllik Rlslko Identlflkasl pengendallan yang ada telah efektlf pengendalian (KebIJakan/SOP) yang memlnlmalkan rlslko telah ac:l1lterkalt rislko ndak 2
1. 4.Terhadap rtstko yang belum ada Pemlllk Rlslko Rancang pengendaljan keglaTan pengenc:1aliannya maupun (Kebljakan!SOP) yang yang telah ada namun dinllal kurang 3 perlu'dlbangun atau tldak efektlf, Rancang kegla"tan pengendalian yang perlU dlbangun
2. 5.Menerapkan pengendallan yang PemllJk Rlslko ,mpelementa51kan telah dibangun dalam pelaksanaan 4 pengendalian tersebut keglatan deIsm pelaksanaan keglatan Identlflkasl pengendaUan (Kebilj1kanfSOP~ y,mg telah ada lerkalt rtslko Pemjllk Rlslko PemUlk Rlslko
3. 2.Lakukan identlflkasl apakah terdapat: keglatan pengendallan (termasuk kemungklnan adanya pengendalian alternatlf / compensating control) untuk meng-atasl rlslko 1.. Oapatkan hasll penUalan rlslko dan prtorttas penanganan rlslkoOapatkan hasU penUala" r1slko dan prlol1tas penanganan rtslko 3 2 1 Penanggung )awab uratan AktlvltasAktlvitasNO Flowchart kegiatan pengendalian: Formulir ini dikumpulkan ke Koordinator SPIP tingkat Kementerian dan ditembuskan ke Inspektur Jenderal. Kolom 7 Kolom 6 Kolom 5 diisi uraian risiko yang diidentifikasi diisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko diisi pengendalian yang sudah ada dalam menangani risiko yang diiden tifikasi diisi peniliaian efektif atau tidaknya pengendalian yang sudah ada diisi pengendalian yang harus ada, seandainya pengendalian yang sudah ada belum bisa memitigasi risiko yang ada diisi waktu pelaksanaan atas kegiatan pengendalian yang harus ada Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Petunjuk Pengisian: Kolom (1) sampai dengan kolom (7) diambil dari hasil penilaian risiko. Kegiatan dan risiko yang akan ditangani merupakan kegiatan yang risikonya tinggi terhadap pencapaian tujuan orgarusasi sehingga diprioritaskan untuk ditangani/ dikelola risikonya. Kolom 1 diisi nomor urut DISAIN KEGIATANPENGENDALIAN Unit Kerja dan Satuan Kerja Kegiatan Tujuan Kegiatan Pemyataan Pengendali- Efektif/ Pengendali- Waktu No Risikc / Penyebab Kurang Pelaksa- Kelemahan an yang an yang sudah ada Efektif harus ada naan LP 1 2 3 4 5 6 7 1 Dst Forrnulir Disain Kegiatan Pengendalian D. Informasi dan Komunikasi Unsur pengendalian intern keempat adalah informasi dan komunikasi. Unit kerja dan satuan kerja harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non-keuangan yang berhubungan dengan peristiwa eksternal dan internal. Informasi tersebut harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan dan pengguna lainnya di seluruh unit kerja dan satuan kerja yang bersangkutan dalam bentuk dan kerangka waktu yang tepat sehingga yang bersangkutan dapat melaksanakan pengendalian intern dan tanggung jawab operasional. Unit kerja dan satuan kerja diwajibkan untuk menyiapkan, menyusun prosedur, menyampaikan informasi kinerja (operasional dan keuangan) secara tertulis, periodik, dan melembaga sebagai perwujudan normatif pertanggungjawaban dari unit kerja dan satuan kerja (menjelaskan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja). Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan unit kerja dan satuan kerja harus menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus-rnenerus.
4. 1.Pengertian Informasi dan Komunikasi Informasi
a.Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja dan satuan kerja. Informasi yang berkualitas adalah informasi yang dapat mengubah opini penggunanya mengenai suatu subyek tertentu yang berkaitan dengan kepentingannya dalam rangka pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan secara berkualitas merupakan salah satu sumber penting bagi para pengambil keputusan untuk menetapkan berbagai upaya yang diperlukan untuk perbaikan-perbaikan di masa mendatang. Informasi yang baik adalah informasi yang dapat memberikan nilai tam bah (value added) kepada para pengguna dalam proses pengambilan keputusan dan pengukuran capaian kinerja secara obyektif dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
b.Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol at au lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Penyaluran komunikasi dibagi ke dalam 2 (dua) bentuk yaitu: 1) Saluran Formal yaitu media penyampaian yang dilakukan melalui jaringan otoritas di dalam organisasi. Selain itu, hal tidak kalah pentingnya dalam informasi adalah mengenai keamanan dari informasi itu sendiri. Keamanan informasi sangat penting dalam hal mencapai 3 (tiga) sasaran utama yaitu: 1) Kerahasiaan Melindungi data dan inforrnasi unit kerja dan satuan kerja dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak. 2) Ketersediaan Meyakinkan bahwa data dan informasi unit kerja dan satuan kerja dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya. 3) Integritas Sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan. Informasi yang handal (reliable information) sangat diperlukan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan mengidentifikasi risiko. Untuk itu, diperlukan beberapa hal-hal sebagai beriku t: 1) penetapan metode pengkuran secara hati-hati; 2) ditampilkan secara benar, akurat dan tidak bias. Terdapat 4 (empat) karakteristik kualitatif yang membuat informasi berguna bagi pemakai, yaitu: 1) dapat difahami 2) relevan 3) handal 4) dapat diperbandingkan. pengendalian intern bisa diidentifikasi dan diperbaiki sebelum kelemahan tersebut menimbulkan kerugian lebih lanjut terhadap unit kerja dan satuan kerja; (d) Sikap perilaku yang bisa dan tidak bisa diterima serta konsekuensinya sudah dikomunikasikan secara jelas kepada pegawai; (e) Pegawai memiliki saluran komunikasi informasi ke atas selain melalui atasan langsungnya, dan ada keinginan yang tulus dari pimpinan unit kerja dan satuan kerja untuk mendengar keluhan sebagai bagian dari proses manajemen; potensialkelemahansehinggapenyebabnya, Komunikasi dapat dibagi 2 (dua) jenis yaitu: 1) Pimpinan unit kerja dan satuan kerja harus memastikan terjalinnya komunikasi internal yang efektif. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: (a) Pimpinan unit kerja dan satuan kerja sudah memberikan arahan yang jelas kepada seluruh tingkatan organisasi bahwa tanggung jawab pengendalian in tern adalah masalah pen ting dan harus diperhatikan secara serius; (b) Tugas yang dibebankan kepada pegawai sudah dikomunikasikan dengan jelas dan sudah dimengerti aspek pengendalian internnya, peranan masing- masing pegawai, dan hubungan pekerjaan antar pegawai; (c) Pegawai sudah diinformasikan bahwa jika ada hal yang tidak diharapkan terjadi dalam pelaksanaan tugas, perhatian harus diberikan bukan hanya kepada kejadian tersebut, tetapi Juga pada 2) Saluran Informal yaitu saluran atau media yang tidak resrm tempat berlalunya informasi dalam suatu organisasi. 2) Pimpinan unit kerja dan satuan kerja harus memastikan bahwa sudah terjalin komunikasi eksternal yang efektif yang memiliki dampak signifikan terhadap program, proyek, operasi dan kegiatan lain termasuk penganggaran dan pendanaannya. Langkah-langkahnya yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: (a) Adanya saluran komunikasi yang terbuka dan efektif dengan masyarakat, rekanan, konsultan, dan aparat pengawasan intern pemerintah serta kelompok lainnya yang bisa memberikan masukan yang signifikan terhadap kualitas pelayanan unit kerja dan satuan kerja; kegiatan, dan pimpinan unit kerja dan satuan kerja memberikan penghargaan terhadap rekomendasi yang baik berupa hadiah langsung atau bentuk penghargaan lainnya; U) Pimpinan unit kerja dan satuan kerja sering berkomunikasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah, dan terus melaporkan kepada aparat pengawasan intern pemerintah mengenai kinerja, risiko, inisiatif penting, dan kejadian penting lainnya. penyempurnaanrekomendasimenyampaikan (f) Adanya mekanisme yang memungkinkan informasi mengalir ke seluruh bagian dengan lancar dan menjamin adanya komunikasi yang lancar antar kegiatan fungsional; (g) Pegawai mengetahui adanya saluran komunikasi informal atau terpisah yang bisa berfungsi, apabila jalur informasi normal gagal digunakan; (h) Pegawai mengetahui adanya jaminan tidak akan ada tindakan 'balas dendam' (reprisal) jika melaporkan informasi yang negatif, perilaku yang tidak benar, atau penyimpangan; (i) Adanya mekanisme yang memungkinkan pegawai (b) Semua pihak eksternal yang berhubungan dengan unit kerja dan satuan kerja sudah diinformasikan mengenai kode etik yang berlaku dan juga sudah mengerti bahwa tindakan yang tidak benar, seperti pemberian komisi, tidak diperkenankan; (c) Komunikasi dengan eksternal sangat didorong untuk dapat mengetahui berfungsinya pengendalian intern; (d) Pengaduan, keluhan, dan pertanyaan mengenai layanan unit kerja dan satuan kerja, ditindaklanjuti dengan baik karena dapat menunjukkan adanya permasalahan dalam pengendalian; (e) Pimpinan Instansi Pemerintah memastikan bahwa saran dan rekomendasi aparat pengawasan intern pemerintah, auditor, dan evaluator lainnya sudah dipertimbangkan sepenuhnya dan ditindaklanjuti dengan memperbaiki masalah atau kelemahan yang diiden tifikasi; (f) Komunikasi dengan badan legislatif, unit kerja dan satuan kerja pengelola anggaran dan perbendaharaan, unit kerja dan satuan kerja lain, media, dan masyarakat harus berisi informasi yang tepat sehingga misi, tujuan, risiko yang dihadapi unit kerja dan satuan kerja lebih dapat dipahami.
1. 2.Bentuk dan Sarana Komunikasi Guna mendukung kelancaran informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan pada unit kerja dan satuan kerja diperlukan format (bentuk) dan sarana:
a.Pimpinan unit kerja dan satuan kerja menggunakan berbagai bentuk dan sarana dalam mengkomunikasikan informasi penting kepada pegawai dan lainnya. Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut: 1) Pimpinan unit kerja dan satuan kerja harus menggunakan bentuk dan sarana komunikasi efektif dapat berupa buku pedoman kebijakan dan prosedur, surat edaran, memorandum, papan pengumuman, situs internet dan intranet, rekaman video, e-mail, dan arahan lisan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut: 1) Manajemen sistem informasi dilaksanakan berdasarkan suatu rencana strategis sistem inforrnasi yang merupakan bagian dari rencana strategis unit kerja dan satuan kerja secara keseluruhan. 2) Adanya mekanisme untuk mengidentifikasi berkembangnya kebutuhan informasi. 3) Sebagai bagian dari manajemen informasi, unit kerja dan satuan kerja telah memantau, menganalisis, mengevaluasi, dan memanfaatkan perkembangan dan kemajuan teknologi untuk dapat memberikan pelayanan lebih cepat dan efisien. 4) Pimpinan unit kerja dan satuan kerja secara terus menerus memantau mutu informasi yang dikelola, diukur dari segi kelayakan isi, ketepatan waktu, keakuratan, dan kemudahan aksesnya. 5) Dukungan pimpinan unit kerja dan satuan kerja terhadap pengembangan Teknologi Informasi (TI) ditunjukkan dengan komitmennya dalam menyediakan pegawai dan pendanaan yang memadai terhadap upaya pengembangan TI. 2) Pimpinan unit kerja dan satuan kerja melakukan komunikasi dalam bentuk tindakan positif saat berhubungan dengan pegawai di seluruh organisasi dan memperlihatkan dukungan terhadap pengendalian intern. 3) Unit kerja dan satuan kerja mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi untuk meningkatkan kegunaan dan keandalan komunikasi informasi secara terus menerus.
1. 3.Prosedur Internalisasi Sebagai bagian dari un sur Informasi dan komunikasi dilakukan Internalisasi sebagai berikut:
a.Tujuan Memberi panduan kepada unit kerja dan satuan kerja yang ditunjuk dalam melaksanakan kegiatan internalisasi kebijakanjprosedurjaturan yang sudah dibangun.
b.Ruang lingkup Berlaku untuk setiap kegiatan di level unit kerja dan satuan kerja.
c.Referensi Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP
d.Definisi 1) Tahap internalisasi merupakan proses untuk menjadikan kebijakan atau prosedur baru atau yang direvisi menjadi bagian dari kegiatan operasional sehari -hari. 2) Prosedur internalisasi atas kebijakan dan prosedur yang dibuat atau direvisi dilakukan dengan cara melakukan sosialisasij mendiseminasikan kebijakan j prosedur baru kepada para pegawai. 3) Penanggung jawab Pimpinan unit kerja dan satuan kerja (sebagai pemilik risiko) 4) Prosedur Prosedur internalisasi mencakup kegiatan merencanakan sosialisasi / mendiseminasikan kebijakan j prosedur baru sampai dengan melaksanakan kegiatan tersebut kepada para pegawai terkait. 5) Bagan alur dan uraian prosedur dapat dilihat pada halaman berikutnya: Or~n A.lrttvItas rfO ~s ~nooUO<;l JaWOtb 1 Mur.. ) + 1. fdentlflltast kebIJakan/p"osedur P(!mllik fU$l~o Identlfibsllcebljabn batu yang akan dllntetnali.saslkan dan dan ptosedur YlInIlllcan menunluk/menetapkan tim Y""I akan 2 dlIntem"~an melaksenakan Intemall>asl 1 2. Id~nU'IUsll,Jolt.unlt yana tethl! pemllik IU$tlto Identiflb$( unit yana denSlI'" kebIJa'kan/proS4dur tersebul 3 ~~alt"'."*tan y..ng nontlnya alutn ml!!l3k.s.anaklln pencendaltan kegiatao pclngendallan tkeblfaQn/pr~du()
1. 3.Identilll(.asi ~rsonll yilng UIt"alt pam,lIlc RISIito Ide "tfflkastpel10nll dengOinkegUltan pengendalt'n y"ng y*'Cterbltk.,"ta" "',ancana. Tan8i'Unalawab vtlilffl9alaS .. pen&end"'n dimai(wd pelolksanaan keglat ..n pengendallan adalah par" pemlllk raslko keglalan tersebut
2. 4.I.&ll:vl(.ensoslallS.ul atas Tim Intetnllln~sf/ SOS~Ifca!l kebfJolcan/pro.sedut yang tefah Sostall~sI S tceb4.u.vproHdur d"anc.ana ke~dil $)<)f- plhall terltall. Ie.pad. unlt/pel1Onl Soslaflsasl dapat dllakulcan den,3n te(blt rap,t Inlem df unrt maMng·maSlne S. Identif.kasl apakilh ~~1f y.,ng Tim lnte~flS4Sj/ IdenUfiltasl.p-'h ~tson' I.rbll d&naan keblJ"kan prosed",,- SOstillls.aSI yaoa tel1talt den,an dlm.lksud meme.riultan penlng1catiln 6 keblfabn/proHdur kompetensl d«nakSl,.ld Ine",erfubn p"ofng_kaun kOn)~tensl ~ va
3. 6.611" memertu~n ~.ntngbt"n Tim Inte¥n ..II~s.r/ !comp@tens'. renc:llll4ltan "otvk dlkl.t ~laltsas< 7 tel'tr.,lt SUbnilnSIYolngdipft' lu".n k I'lenQ04Ikan d.... bql peg_alva". tn4tmertuk.en 8 penlnp.u~n kompet,ns,I dtmaksud ,If 9 ( s.a.s.. diisi nomor urut kegiatan pengendalian diisi dengan judul kegiatan pengendalian diisi nama personil yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan internalisasi diisi dengan nomor SOP/SK/Nota Dinas dll yang berisi kegiatan pengendalian terkait diisi tanggal/bulan/tahun rencana pelaksanaan internalisasi diisi tanggal/bularr/tahun realisasi pelaksanaan internalisasi diisi dengan bentuk dokumen yang menunjukkan bahwa internalisasi telah dilaksanakan, contoh: foto, absen, notulen, video dll. Kolom (7) Kolom(6) Kolom (5) Kolom (4) Kolom (1) Kolom (2) Kolom (3) Petunjuk Pengisian Kegiatan Penanggung Jadwal Intemalisasi Dokumen No Pengendalian Jawab Ref. Rencana Realisasi tasi

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 2 3 Dst Formulir Internalisasi SPIP Kegiatarr/Kegiatan Kebijakan Hasil Tindak No Kendala Lainnya Pengendalian Pantauan Perbaikan (
(1)2 (3) (4) (5) (6) ) l. 2. Formulir 1 Pemantauan atas Kebijakan Pengendalian (Triwulanan) Format pemantauan dan evaluasi seperti dimuat di bawah ini (Formulir 1 dan Formulir 2): Evaluasi berjalannya sistem pengendalian dilakukan pada awal tahun berikutnya, bersamaan dengan penyusunan disain penyelenggaraan SPIP tahun berikutnya. Maksud dilaksanakannya secara bersamaan adalah agar hasil evaluasi tahun sebelumnya langsung dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam perbaikan disain pengendalian intern tahun berjalan yang akan segera disusun. Evaluasi dilakukan secara bersama-sama antara pimpinan unit kerja dan satuan kerja, para penanggung jawab kegiatan, Satgas, dan pejabatj personil lain yang dipandang perlu.

4.Pemantauan Pengendalian Intern Pemantauan pengendalian intern merupakan unsur pengendalian kelima atau terakhir. Pemantauan pengendalian intern bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern telah berjalan sesuai dengan yang telah dirancang di dalam disain pengendalian intern. Pemantauan dilaksanakan secara triwulanan. Hasil pemantauan setiap triwulan direkapitulasi untuk mendapatkan hasil pemantauan selama satu tahun, yang digunakan antara lain untuk bahan evaluasi pada akhir tahun (atau awal tahun berikutnya). Pemantauan ini menjadi tanggung jawab pimpinan unit kerja dan satuan kerja, sedangkan Satuan Tugas (Satgas) SPIPdapat membantu dalam melakukan pemantauan. diisi nomor urut kegiatan pengendalian Nama kegiatanj kegiatan lainnya sesuai dengan disain pengendalian Kebijakan pengendalian sesuai dengan yang tercan tum di dalam disain pengendalian diisi dengan pilihan nilai: E (efektif}, CE (cukup efektif}, atau KE (kurang efektif) diisi kendala yang ada secara ringkas, jika kolom 4 berisi CE atau KE diisi tindakan perbaikan yang telah atau akan dilakukan jika kolom 4 berisi CE atau KE Kolom (6) Kolom (5) Kolom (4) Kolom (3) Kolom (1) Kolom (2) Petunjuk Pengisian Formulir 2: Kegiatanj Kebijakan Hasil Tindak No Kegiatan Kendala Pengendalian Evaluasi Perbaikan Lainnya

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 2 dst Formulir 2 Evaluasi (tahun berikutnya) diisi nomor urut kegiatan pengendalian Nama kegiatanjkegiatan lainnya sesuai dengan disain pengendalian Kebijakan pengendalian sesuai dengan yang tercantum di dalam disain pengendalian diisi dengan pilihan nilai: E (efektif), CE (cukup efektif}, atau KE (kurang efektif) diisi kendala yang ada secara ringkas, jika kolom 4 berisi CE atau KE diisi tindakan per baikan yang telah a tau akan dilakukan jika kolom 4 berisi CE atau KE Kolom (6) Kolom (5) Kolom (4) Kolom (3) Kolom (1) Kolom (2) Petunjuk Pengisian Formulir 1: VII. LAMPIRAN (berisi daftar Kebijakanj SOP pengendalian yang telah ditandatangani pimpinan Unit./ Satuan Kerja. SOP-SOP tersebut menjadi lampiran yang tak terpisahkan dari disain pengendalian intern). VI. PEMANTAUANDANEVALUASI (berisi tabel rencana pemantauan dan evaluasi). V. INFORMASI DANKOMUNIKASI (berisi tabel rencana pengelolaan informasi dan komunikasi) . IV. RENCANA KEGIATANPENGENDALIAN (berisi tabel rencana kegiatan pengendalian un tuk seluruh kegiatan dan atau kegiatan lainnya). III. PENILAIAN RISIKO (berisi tabel-tabel diantaranya: status risiko, peta risiko). II. ANALISIS LINGKUNGANPENGENDALIAN (berisi diantaranya Peta Kelemahan Lingkungan Pengendalian dan Rencana Tindak Perbaikan). I. PENDAHULUAN
1. a.Latar Belakang (memuat alasan ten tang mengapa disain pengendalian intern perlu disusun, intinya adalah sebagai acuan teknis dalam menyelenggarakan SPIP).
2. h.Tujuan (memuat tujuan disusunnya disain pengendalian intern, yaitu agar sistem pengendalian intern di satker. dapat terselenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan). Daftar lsi Kata Pengantar (berisi an tara lain peraturan-peraturan yang mendasari SPIP dan kewajiban disusunnya disain pengendalian intern, dan tandatangan pimpinan UnitjSatuan Kerja). DISAIN PENYELENGGARAANSPIP TINGKAT KEMENTERIANjUNITjSATUAN KERJA ........ TAHUN ....... Format Disain Penyelenggaraan SPIP pengendalian triwulanan tahun sebelumnya sebagai umpan balik dalam penyempurnaan disain pengendalian intern tahun berjalan;
3. b.mereviu butir-butir dalam disain pengendalian intern tahun lalu yang belurrr/fidak dapat terlaksana dengan baik (sesuai hasil pernantauan butir a), untuk bahan perbaikan disain pengendalian intern tahun berjalan;
4. c.mereviu SOP-SOP pengendalian tahun lalu dan menyernpurnakannya untuk dasar operasional pengendalian tahun berjalan (untuk kegiatan tahun lalu yang berlanjut).
  1. 2.Menyusun disain pengendalian intern tahun berjalan dengan rnernperhatikan hasil evaluasi atas berjalannya sistern pengendalian intern tahun lalu. Disain pengendalian intern atas kegiatan-kegiatan yang sarna dengan tahun sebelumnya, lebih bersifat pernuktahiran dengan rnernperhatikan adanya perubahan kondisi di tahun berjalan.
  2. 1.Bulan Januari pemantauanhasila. mempelajari pengendalian intern tahun sebelumnya antara lain:
  3. 1.Melakukan evaluasi atas berjalannya sistem WaktuNo Kegiatan yang dilakukan tah un berjalan Tabel: Kegiatan Pemantauan Tata waktu penyelenggaraan SPIP dan kegiatan pemantauan yang dilakukan setiap periode waktu, seperti disajikan dalam tabel berikut: TATAWAKTUPENYELENGGARAAN penyelenggaraan SPIP. triwulanan atas pengendalian / laporan sistem
  4. 3.Menyusun berjalannya
  5. 1.Melaksanakan pemantauan atas berjalannya sistem pengendalian intern setiap kegiatan dan atau kegiatan lainnya, utamanya tentang harnbatan-harnbatan yang timbul dalam merealisasikan kegiatan pengendalian yang ditetapkan dalam disain pengendalian intern.
  6. 2.Melakukan koreksi atas disain pengendalian intern (dan SOP pengendalian) jika dipandang perlu, dengan mendokumentasikan tindakan koreksi dimaksud. pengendalian intern sebagaimana yang telah ditetapkan dalam disain pengendalian intern.
  7. 2.Melakukan revisi keanggotaan Satgas SPIP jika dipandang perlu.
  8. 3.Menyiapkan SOP-SOP pengendalian yang diperlukan dalam rangka melaksanakan kebijakan pengendalian yang telah ditetapkan dalarn disain pengendalian intern tahun berjalan.
  9. 4.Menyusun laporan tahunan atas penyelenggaraan SPIP (tahun lalu). 4 Bulan Januari Sarna dengan bulan Januari tahun sebelumnya tahun berikutnya
  10. 3.1 (satu) kali setiap triwulan bulan selarna tah un berj alan
  11. 2.12 (dua belas) 1. Mengimplementasikan 5 unsur sistem ,SH 19600324 198903 1 001 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Sebagai referensi dalam melaksanakan kegiatan pemantauan merujuk pada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-690/K/D4/2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah maupun peraturan perundang- undangan lainnya yang terkait. Menteri Sekretaris Jenderal Kepala Biro Keuangan Kepala Biro Perencanaan
  12. 1.Sesditjen Binalattas
  13. 2.Sesditjen Binapcnta dan PKK
  14. 3.Sesditjen PHI dan Jamsos
  15. 4.Sesditjen PPK dan K3
  16. 5.Sekretaris Inspektorat Jenderal
  17. 6.Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Pembina Penanggung jawab Ketua Sekretaris Anggota Penanggung Jawab
  18. 1.Satgas Penyelenggaraan SPIP Kementerian SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALlAN INTERN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN Sekretaris Jenderal Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian KepaJa Bagian Ketatalaksanaan
  19. 1.Kabag Pemantauan Program dan Anggaran
  20. 2.Kabag Perbendaharaan dan TU Keuangan
  21. 3.Kabag Penelaahan Hukum dan Konvensi In ternasional Penanggung jawab Ketua Sekretaris Anggota Penanggung Jawab SPIP Sekretaris Jenderal2. Satgas penyelenggaraan Sekretariat l. Kabag Akutansi dan Pelaporan Sekretariat Jenderal
  22. 2.Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan I Sekretariat Jenderal
  23. 3.Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Binalattas
  24. 4.Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Binapenta dan PKK
  25. 5.Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Ditjen PHI dan Jamsos
  26. 6.Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Binwasnaker dan K3
  27. 7.Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Barenbang Kelenagakerjaan
  28. 8.Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektur Jenderal Inspektur Jenderal Sekretaris Inspektorat Jenderal Kepala Bagian Umum Itjen
  29. 1.Kabag PEP Itjen
  30. 2.Kabag Anlap Haswas Itjen
  31. 3.Kabag Wanmas dan TL Haswas Itjen
  32. 4.Kasubbag TU Inspektorat I
  33. 5.Kasubbag TU Inspektorat II
  34. 6.Kasubbag TU Inspektorat III
  35. 7.Kasubbag TU lnspektorat IV
  36. 1.Ketua Sekretariat (Kasubag TU dan Rumah Tangga Itjen)
  37. 2.AnggotaTim Sekretariat Sekretariat Penanggung jawab Ketua Sekretaris Anggota Penanggung Jawab
  38. 3.Satgas Penyelenggaraan SPIP Inspektorat Jenderal
  39. 4.Kabag Persuratan dan Kearsipan Kementerian
  40. 5.Kabag Kerja Sarna Bilateral dan AKLN
  41. 6.Kabag Hubungan Antar Lembaga
  42. 7.Kabag Tata Usaha Pusdiklat Pegawai
  43. 8.Kasubag Sistem dan Prosedur
  44. 9.Kasubag Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi
  45. 1.Ketua Sekretariat (Kasubag Tata Usaha Biro Organisasi dan Kepegawaian)
  46. 2.AnggotaTim Sekretariat Sekretariat Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat J enderal Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Ditjen
  47. 1.Kabag PEP Ditjen
  48. 2.Kabag Keuangan Ditjen Penanggung jawab Ketua Sekretaris Anggota Penanggung Jawab
  49. 5.Satgas Penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal Kepala Barenbang Sekretaris Barenbang Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Barenbang
  50. 1.Kabag PEP Barenbang
  51. 2.Kabag Keuangan Barenbang
  52. 3.Para Kasubbag TU Baren bang
  53. 1.Ketua Sekretariat (Kasubag Kepegawaian Barenbang)
  54. 2.AnggotaTim Sekretariat Sekretariat Anggota Penanggung jawab Ketua Sekretaris Penanggung Jawab
  55. 4.Satgas Penyelenggaraan SPIP Barenbang Ketenagakerjaan SALINANSESUAI DENGAN ASLINYA M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Anggota Kepala Satuan Kerja Kepala Bagian /Bubbagian Umum/Tata Usaha Kepala Subbagian Kepegawaian
  56. 1.Para Kabag/Kasubbag
  57. 2.Kabag Keuangan Baren bang
  58. 1.Ketua Sekretariat (Kasubag Umum)
  59. 2.Anggota Tim Sekretariat Sekretariat Penanggung jawab Ketua Sekretaris I Anggota II Anggota II Anggota II Anggota I Penanggung Jawab
  60. 6.Satgas Penyelenggaraan SPIP Satuan Kerja
  61. 1.Ketua Sekretariat (Kasubag Kepegawaian dan Organisasi Ditjen)
  62. 2.Anggota Tim Sekretariat Sekretariat
  63. 3.Kabag Hukum dan KLN Ditjen
  64. 4.Para Kasubbag TU Direktorat

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 13

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 13

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 2015