(1)Orang yang akan menggunakan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai harus melakukan Pendaftaran untuk mendapatkan NPPP.
(2)Dikecualikan dari ketentuan harus melakukan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Orang yang akan menggunakan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai memiliki izin Tempat Penimbunan Berikat.
(3)Izin Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberlakukan sebagai NPPP.
(4)Dalam hal Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)huruf c dan huruf g dan Pasal 2 ayat
(2)huruf b, Orang yang dapat melakukan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)untuk:
a.keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu:
1.Perguruan Tinggi;
2.KementerianjLembaga; danjatau
3.Badan Usaha;
b.tujuan sosial berupa keperluan di bidang pelayanan kesehatan, yaitu rumah sakit;
c.tujuan sosial berupa keperluan bantuan bencana, yaitu KementerianjLembaga, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Organisasi Nonpemerintah, instansi pendidikan, instansi pelayanan kesehatan masyarakat, atau badan usaha;
d.tujuan sosial berupa keperluan peribadatan umum, yaitu badanjlembaga keagamaan atau badanjlembaga yang bergerak di bidang ibadah untuk umum; atau
e.minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau yang dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean , yaitu pengusaha pengangkutan atau pengusaha jasa boga yang ditunjuk oleh pengusaha pengangkutan.
(5)Dalam hal barang kena cukai untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a digunakan oleh Badan Usaha untuk:
a.proses produksi berupa riset dan pengembangan yang bertujuan untuk menciptakan suatu produkj jasa baru; atau Paragraf 1 Persyaratan Pendaftaran Bagian Kesatu Persyaratan Pendaftaran, Permohonan Pendaftaran, Pemeriksaan Lokasi, dan Pemaparan Proses Bisnis BABIII PENDAFTARAN jdih.kemenkeu.go.id Pasal 8
(1)Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan:
a.fisik;dan
b.administratif.
(2)Persyaratan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
a.memiliki tempat khusus untuk menimbun barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai di dalam tempat atau lokasi usahanyafkegiatannya; dan
b.memenuhi persyaratan pemisahan secara fisik dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan cukai, khusus untuk barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang digunakan dalam Proses Produksi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)hurufb.
(3)Dikecualikan dari ketentuan memiliki tempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a, dalam hal 1 (satu) Orang atau lebihyang akan menggunakan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai berupa etil alkohol sebagai Bahan Baku atau Bahan Penolong:
a.menimbun etil alkohol;dan
b.membuat BHA Bukan BKC berupa bahan bakar nabati, di dalam 1 (satu) tempat atau lokasi usaha yang telah mendapat izin atau rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
(4)Pengusaha yang mengelola tempat penimbunan barang kena cukai yang digunakan oleh 1 (satu) Orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3)harus:
a.melakukan pencatatan atas penerimaan, penggunaan, pengeluaran, dan persediaan etil alkohol dengan Pembebasan Cukai untuk setiap Orangyang menggunakan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai; dan
b.mendayagunakan sistem informasi persediaan berbasis komputer yang dapat dimonitordan diakses secara langsung (realtime) dan daring (online) oleh Pejabat Bea dan Cukai.
b.keperluan lainnya yang tidak berhubungan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, tidak diberikan Pembebasan Cukai.
(6)Dalam hal barang kena cukai untuk tujuan sosial berupa keperluan bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4)huruf c digunakan oleh badan usaha untuk:
a.proses produksi berupa riset dan pengembangan yang bertujuan untuk menciptakan suatu produkfjasa baru; atau
b.keperluan lainnya yang tidak berhubungan dengan tujuan sosial, tidak diberikan Pembebasan Cukai.
jdih.kemenkeu.go.id
(5)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk:
a.jenis Pembebasan Cukai berupa barang kena cukai yang digunakan dalam pembuatan BHA Bukan BKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan hurufb minimal berupa:
1.NPWP;
2.hasil konfirmasi status wajib pajak dengan status valid;
3.dokumen kuesioner mengenai sistem pengendalian internal dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf Ayang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini;
4.bukti kepemilikan atau bukti penguasaan yang berlaku atas tempat atau lokasiusaha yang akan digunakan untuk kegiatan produksi dan penyimpanan barang dan bahan serta hasil produksi;
5.gambar denah lokasi, bangunan, danl atau tempat usaha terkait tempat penimbunan barang kena cukai, tempat melakukan kegiatan produksi, dan tempat penimbunan BHABukan BKC;
6.perizinan berusaha yang berlaku untuk operasional dan komersial dengan jenis usaha industri manufaktur atau industri pengolahan dari instansi yang tugas dan tanggungjawabnya membidangiperizinan berusaha;
7.daftar BHABukan BKCyang minimal memuat informasi jenis BHA Bukan BKC, komposisi Bahan Baku danIatau Bahan Penolong, dan data kapasitas produksi sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini;
8.uraian tentang alur proses produksi dan penggunaan barang kena cukai dalam pembuatan BHABukan BKC;
9.contoh BHABukan BKC;
10.izin atau rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, khusus untuk penggunaan tempat atau lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
11.surat pernyataan mengenai alasan dan penjelasan teknis penggunaan Etil Alkohol Murni khusus untuk BHA Bukan BKC yang membutuhkan Etil AlkoholMurni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini;
jdih.kemenkeu.go.id
b.jenis Pembebasan Cukai berupa barang kena cukai yang digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c minimal berupa:
1.NPWP;
2.gambar denah lokasi dan/ atau bangunan terkait tempat penimbunan barang kena cukai;
3.dokumen yang memuat uraian kegiatan yang dilakukan, tujuan penggunaan barang kena cukai, dan manfaat kegiatan yang dilakukan dalam memajukan ilmu pengetahuan; dan
4.surat pernyataan mengenai alasan dan penjelasan penggunaan Etil Alkohol Murni, khusus untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang membutuhkan Etil Alkohol Mumi;
c.jenis Pembebasan Cukai berupa barang kena cukai yang digunakan untuk tujuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g minimal berupa:
1.NPWP;
2.surat pernyataan mengenai uraian keperluan penggunaan barang kena cukai;
3.surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang kena cukai tidak untuk diperjualbelikan;
4.gambar denah lokasi darr/atau bangunan terkait tempat penimbunan barang kena cukai, khusus untuk jenis Pembebasan Cukai tujuan sosial berupa keperluan di bidang pelayanan kesehatan; dan
5.surat pernyataan mengenai alasan dan penjelasan penggunaan Etil Alkohol Murni, khusus untuk tujuan sosial berupa keperluan di bidang pelayanan kesehatan dan bantuan bencana yang membutuhkan Etil AlkoholMurni;
d.jenis Pembebasan Cukai berupa etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a minimal berupa:
1.NPWP;
2.hasil konfirmasi status wajib pajak dengan status valid;
3.perizinan berusaha yang berlaku dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya membidangi perizinan berusaha;
4.gambar denah lokasi, bangunan, dan/ atau tempat usaha; dan
5.rencana distribusi dan penjualan etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum; dan jdih.kemenkeu.go.id Pasal 10
(1)Kepala Kantor atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:
a.melakukan pemeriksaan lokasi; dan
b.menerbitkan berita acara pemeriksaan, setelah permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 9 diterima secara lengkap dan benar, paling larnbat 5 (lima) Hari Kerja terhitung setelah tanggal kesiapan pemeriksaan lokasi dalarn permohonan.
(2)Pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara fisiko
(3)Pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui media elektronik berdasarkan pertimbangan kepala Kantor.
Paragraf3 Pemeriksaan Lokasi Pasal 9
(1)Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 dilakukan dengan mengajukan permohonan dilengkapi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 8 ayat (5) kepada kepala Kantor.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalarn Larnpiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan untuk:
a.1 (satu) atau lebih tempat/Iokasi usaha yang berada di bawah wilayah pengawasan Kantor yang sarna;
b.1 (satu) jenis barang kena cukai; dan
c.1 (satu) jenis Pembebasan Cukai.
Paragraf2 Permohonan Pendaftaran
e.jenis Pembebasan Cukai berupa minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau asal Pabrik atau impor yang dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b minimal berupa:
1.NPWP;
2.hasil konfirmasi status wajib pajak dengan status valid;
3.perizinan berusaha yang berlaku dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya membidangi perizinan berusaha yang dimiliki oleh Orang selaku pengusaha pengangkutan atau pengusaha jasa boga yang ditunjuk oleh pengusaha pengangkutan; dan
4.garnbar denah lokasi, bangunan, dan/ atau tempat usaha terkait tempat penimbunan barang kena cukai.
jdih.kemenkeu.go.id Pasal 12
(1)Kepala Kantor melakukan penelitian terhadap:
a.kriteria BHA Bukan BKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, khusus untuk jenis Pembebasan Cukai berupa barang kena cukai yang digunakan sebagai Bahan Baku atau Bahan Penolong dalam pembuatan BHABukan BKCsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)huruf a dan huruf b;
b.pemenuhan persyaratan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8;
c.permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
d.hasil pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, khusus untuk permohonan Pendaftaran yang dilakukan pemeriksaan lokasi; dan
e.hasil pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, khusus untuk permohonan Pendaftaran yang dilakukan pemaparan proses bisnis.
Paragraf 1 Penelitian Bagian Kedua Penelitian dan Pemberian NPPP Pasal 11
(1)Orang yang mengajukan permohonan Pendaftaran untuk dapat menggunakan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagai Bahan Baku atau Bahan Penolong dalam pembuatan BHA Bukan BKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)hurufa dan huruf b, harus memaparkan proses bisnis kepada kepala Kantor.
(2)Pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh jajaran direksi atau kuasanya paling cepat pada Hari Kerja berikutnya atau paling lamb at 5 (lima)Hari Kerja setelah tanggal penerbitan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
(3)Dalam hal pemaparan tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Kantor memberikan penolakan atas permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan.
Paragraf4 Pemaparan Proses Bisnis
(4)Permohonan Pendaftaran atas jenis Pembebasan Cukai berupa barang kena cukai yang digunakan untuk tujuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)huruf g dapat tidak dilakukan pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berdasarkan pertimbangan kepala Kantor.
jdih.kemenkeu.go.id Pasal 14
(1)Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasall3, dalam hal permohonan:
a.disetujui, kepala Kantor menerbitkan NPPP dan menyampaikan surat persetujuan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
b.ditolak, kepala Kantor menerbitkan surat penolakan disertai alasan.
(2)Penerbitan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari Kerja terhitung setelah:
a.tanggal selesai dilaksanakannya pemaparan proses bisnis; atau
b.tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan, dalam hal tidak dilakukan pemaparan proses bisnis.
Paragraf2 Pemberian NPPP Pasal 13
(1)Penelitian terhadap kriteria BHABukan BKCsebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)huruf a yang merupakan BHA Bukan BKC lainnya berdasarkan spesifikasi teknisnya yang dalam proses pembuatannya tidak boleh atau tidak dapat menggunakan Etil Alkohol Campur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan pertimbangan kepala Kantor.
(2)Pertimbangan kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
a.BHABukan BKCsejenis yang dihasilkan oleh industri lain;
b.sifat dan karakteristik BHA Bukan BKC yang dihasilkan;
c.kualitas BHABukan BKCyang dihasilkan;
d.standardisasi dari pasar; dan/ atau
e.permintaan pasar.
(3)Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), kepala Kantor dapat menambahkan pertimbangan berdasarkan:
a.informasi dari unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan;
b.hasil kajian dari kepala Kantor Wilayah dan/ atau kepala Kantor;
c.hasil kajian dari instansi/Iembaga di luar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; darr/atau
d.keterangan, rekomendasi, dan Zatau informasi dari instansi/Iembaga di luar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(2)Kepala Kantor dapat meminta keterangan, dokumen, dan/ atau bukti tambahan dalam hal diperlukan informasi lebih lanjut atas penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
jdih.kemenkeu.go.id Pasal 15
(1)Dalam hal terdapat perubahan data dalam NPPP, Pengguna harus mengajukan permohonan perubahan kepada kepala Kantor dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini dilengkapidengan dokumen perubahan.
(2)Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perubahan terhadap:
a.nama dan/ atau bentuk Orang;
b.nama darr/atau NPWPpemilik;
c.data penanggungjawab;
d.NPWPPengguna;
e.lokasi atau tempat usaha;
f.jenis etil alkoholdan/ atau jenis Etil AlkoholCampur;
g.tujuan penggunaan berupa:
1.BHABukan BKC;
2.kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
3.tujuan sosial;
h.jenis barang kena cukai; danIatau
i.jenis Pembebasan Cukai.
(3)Kepala Kantor melakukan penelitian terhadap permohonan perubahan dan dokumen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d.
(3)Dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan lokasi dan pemaparan proses bisnis, penerbitan persetujuan atau penolakan sebagaimanadimaksud pada ayat (1)dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari Kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.
(4)Dalam hal kepala Kantor memintakan keterangan, dokumen, dan/ atau bukti tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Orang harus menyampaikan keterangan, dokumen, dan/ atau bukti tambahan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja.
(5)Dalam hal terdapat penyampaian keterangan, dokumen, darr/atau bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jangka waktu persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dan ayat (3)paling lama 5 (lima) Hari Kerja terhitung setelah keterangan, dokumen, dan/ atau bukti tambahan diterima.
(6)Dalamhaljangka waktu sebagaimanadimaksud pada ayat
(4)tidak terpenuhi, permohonan ditolak oleh kepala Kantor dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan.
(7)PenomoranNPPPterdiri atas NPWP,kodeKantor,dan kode jenis Pembebasan Cukai.
jdih.kemenkeu.go.id
(4)Ketentuan mengenai pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan ketentuan mengenai pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sampai dengan huruf i.
(5)KepalaKantor melakukan penelitian terhadap:
a.permohonan perubahan dan dokumen perubahan;
b.kriteria BHA Bukan BKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, khusus untuk perubahan data berupa BHABukan BKC;
c.pemenuhan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) khusus untuk perubahan data BHA Bukan BKC berupa bahan bakar nabati; dan
d.hasil pemeriksaan lokasi dan pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), atas permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf e sampai dengan huruf i.
(6)Kepala Kantor dapat meminta keterangan, dokumen, dan/ atau bukti tambahan dalam hal diperlukan informasi lebih lanjut atas penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dan ayat (5).
(7)Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3),ayat (5),dan/ atau ayat (6),dalam hal permohonan:
a.disetujui, kepala Kantor menerbitkan NPPP dan menyampaikan surat persetujuan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini; atau
b.ditolak, kepala Kantor menerbitkan surat penolakan disertai alasan, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari Kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.
(8)Dalam hal kepala Kantor memintakan keterangan, dokumen, dan/ atau bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6),Pengguna harus menyampaikan keterangan, dokumen, darr/atau bukti tambahan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh)Hari Kerja,
(9)Dalam hal terdapat penyampaian keterangan, dokumen, dan/ atau bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), jangka waktu persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)paling lama 5 (lima) Hari Kerja terhitung setelah keterangan, dokumen, dan/ atau bukti tambahan diterima.
(10)Dalamhaljangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(8)tidak terpenuhi, permohonan ditolak oleh kepala Kantor dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan.
jdih.kemenkeu.go.id (4) (3)
(2)Pengguna yang akan menggunakan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)hurufa, hurufb, hurufc, dan hurufg, dan Pasal 2 ayat (2) huruf b harus mendapatkan penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)huruf b.
Penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang memenuhi persyaratan:
a.substantif; dan
b.administratif.
Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a berupa Pengguna:
a.tidak sedang mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan Iatau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan atau mendapatkan Pengangsuran;
b.tidak mendapatkan Surat Teguran dan Iatau STCK-2 selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir;
dan
c.memiliki konfirmasi status wajib pajak dengan status valid, khusus untuk jenis Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan hurufb dan Pasal 2 ayat (2) hurufb.
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b minimal berupa:
a.NPPP;
b.surat permintaan pemasokan barang kena cukai, khusus untukjenis Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf g, dan Pasal 2 ayat (2) huruf b, dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
c.rencana kebutuhan barang kena cukai;
d.perhitungan Batasan Penggunaan, khusus untuk jenis Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 2 ayat (2) huruf b, dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
e.surat rekomendasi, khusus untuk jenis Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf g.
(1)Pasal 16 Bagian Kesatu Persyaratan Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai BABIV PENETAPANPENGGUNAANBARANGKENACUKAIDENGAN PEMBEBASANCUKAI jdih.kemenkeu.go.id Pasal 17
(1)Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4)huruf e minimalmemuat:
a.identitas Pengguna;
b.rincian jenis dan jumlah barang kena cukai yang direkomendasikan;
c.uraian kegiatan yang dilakukan dan/ atau tujuan penggunaan barang kena cukai; dan
d.uraian mengenai manfaat kegiatan dalam memajukan ilmu pengetahuan, khusus untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
(2)Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, berasal dari:
a.pimpinan Perguruan Tinggi atau pejabat paling rendah setingkat eselon II yang ditunjuk oleh pimpinan Perguruan Tinggi,dalam hal permohonan diajukan oleh Perguruan Tingginegeri;
b.kepala lembagalayanan PendidikanTinggi,dalam hal permohonan diajukan oleh Perguruan Tinggiswasta;
(5)Rencana kebutuhan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (4)huruf c minimalmemuat:
a.untuk barang kena cukai yang digunakan dalam pembuatan BHABukan BKC:
1.jenis, jumlah, dan satuan BHABukan BKCyang akan diproduksi setiap bulan;
2.jumlah barang kena cukai yang dibutuhkan untuk setiap unit/aatuan barang;
3.jenis, jumlah, dan satuan barang kena cukai yang dibutuhkan untuk memproduksi BHA Bukan BKCsetiap bulan; dan
4.uraian jenis barang kena cukai yang dibutuhkan;
b.untuk barang kena cukai yang digunakan untuk penelitiandan pengembanganilmu pengetahuan atau tujuan sosial:
1.tujuan penggunaan barang kena cukai;
2.jenis, jumlah, dan satuan barang kena cukai yang dibutuhkan; dan
3.uraian jenis barang kena cukai yang dibutuhkan; dan
c.untuk barang kena cukai berupa minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau untuk dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean:
1.rute perjalanan;
2.nama sarana pengangkut; dan
3.jenis, jumlah, dan satuan barang kena cukai yang dibutuhkan setiap bulan.
jdih.kemenkeu.go.id Pasal 18
(1)Pengguna harus mengajukan permohonan dilengkapi dengan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) kepada Menteri melalui kepala Kantor untuk mendapatkan penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan untuk:
a.1 (satu) atau lebih Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir;
b.1 (satu) atau lebih tempat/Iokasi usaha; dan
c.1 (satu) jenis Pembebasan Cukai.
(4)Permohonan penggunaan untuk Periode Pembebasan berikutnya dapat diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai berakhir.
Bagian Kedua Permohonan Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai
c.pejabat paling rendah setingkat eselon II atau pimpinan tinggi pratama dari kementerian/Iembaga yang membina Perguruan Tinggi kedinasan, dalam hal permohonan diajukan oleh Perguruan Tinggi kedinasan;
d.pejabat paling rendah setingkat eselon II atau pimpinan tinggi pratama, dalam hal permohonan diajukan oleh Kementeriarr/Lernbaga; atau
e.pejabat paling rendah setingkat eselon II atau pimpinan tinggi pratama dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian atau kementeriarr/Iernbaga yang membina Badan Usaha terkait, dalam hal permohonan diajukan oleh Badan Usaha.
(3)Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tujuan sosial, berasal dari:
a.pimpinan rumah sakit, dalam hal permohonan diajukan untuk tujuan sosial berupa keperluan di bidang pelayanan kesehatan;
b.pimpinan instansi teknis terkait yang menangani bencana, dalam hal permohonan diajukan untuk tujuan sosial berupa keperluan bantuan bencana;
atau
c.pimpinan instansi teknis terkait yang menangani urusan keagamaan atau keperluan di bidang ibadah untuk umum, dalam hal permohonan diajukan untuk tujuan sosial berupa keperluan peribadatan umum.
jdih.kemenkeu.go.id
(1)Barang kena cukai:
a.yang digunakan sebagai Bahan Baku atau Bahan Penolong dalam pembuatan BHA Bukan BKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan hurufb;
b.untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c;
c.yang dipergunakan untuk tujuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g; dan
d.berupa minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau yang dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diberikan Batasan Penggunaan.
(2)Batasan Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan:
a.sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah barang kena cukai yang dibutuhkan untuk memproduksi BHABukan BKC, dalam hal:
1.Pengguna belum pernah mendapatkan penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai;
2.Pengguna tidak mengajukan permohonan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai lebih dari 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang terakhir;
3.adanya penambahan jenis etil alkohol danjatau Etil Alkohol Campur;
4.adanya penambahan tempat atau lokasi usaha;
danjatau
5.adanya penambahan Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir;
b.sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari rata-rata penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai per bulan dikali jumlah bulan yang akan diberikan Pembebasan Cukai paling banyak 12 (dua belas) bulan, dalam hal untuk Periode Pembebasan berikutnya atau penambahan Batasan Penggunaan;
c.sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebelumnya, dalam hal tidak terdapat realisasi penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai dari Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir pada Periode Pembebasan sebelumnya; atau Pasal 19 Bagian Ketiga Batasan Penggunaan jdih.kemenkeu.go.id
d.sebesar jumlah barang kena cukai yang dibutuhkan untuk memproduksi BHA Bukan BKC, dalam hal Pengguna menghasilkan BHA Bukan BKC berupa bahan bakar nabati atau yang menjadi program pemerintah.
(3)Batasan Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb dan huruf c diberikan sebesar jumlah barang kena cukai yang direkomendasikan dalam surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf e.
(4)Batasan Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan:
a.sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau yang dibutuhkan, dalam hal:
1.Pengguna belum pernah mendapatkan penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai;
2.Pengguna tidak mengajukan permohonan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai lebih dari 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal berakhimya penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang terakhir;
3.adanya penambahan tempat atau lokasi usaha;
darr/atau
4.adanya penambahan Pengusaha Pabrik atau Importir;
b.sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari rata-rata penggunaan minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau dengan Pembebasan Cukai per bulan dikali jumlah bulan yang akan diberikan Pembebasan Cukai paling banyak 12 (dua belas) bulan, dalam hal untuk Periode Pembebasan berikutnya atau penambahan Batasan Penggunaan;
atau
c.sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebelumnya, dalam hal tidak terdapat realisasi penggunaan minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau dengan Pembebasan Cukai dari Pengusaha Pabrik atau Importir pada Periode Pembebasan sebelumnya.
(5)Dasar yang digunakan untuk menghitung rata-rata penggunaan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (4) huruf b berupa laporan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai pada Periode Pembebasan yang terakhir.
(6)Batasan Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) dibulatkan ke atas menjadi 1 (satu) satuan.
(7)Perhitungan Batasan Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilakukan sesuai contoh perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
jdih.kemenkeu.go.id Pasal 20
(1)KepalaKantor melakukan penelitian terhadap:
a.pemenuhan persyaratan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17;
b.permohonan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan
c.perhitungan Batasan Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
(2)KepalaKantor dapat:
a.meminta keterangan, dokumen, dan/ atau bukti tambahan; dan/ atau
b.melakukan pemeriksaan lokasi dan menerbitkan berita acara pemeriksaan, dalam hal diperlukan informasi lebih lanjut dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)darr/atau ayat (2),dalam hal permohonan:
a.disetujui, kepala Kantor atas nama Menteri menetapkan Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini; atau
b.ditolak, kepala Kantor menerbitkan surat penolakan disertai alasan, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari Kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.
(4)Dalam hal kepala Kantor memintakan keterangan, dokumen, danl atau bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pengguna harus menyampaikan keterangan, dokumen, dan/ atau bukti tambahan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja.
(5)Dalam hal terdapat penyampaian keterangan, dokumen, danj'atau bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jangka waktu persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)paling lama 5 (lima) Hari Kerja terhitung setelah keterangan, dokumen, dan Zatau bukti tambahan diterima.
(6)Dalamhal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)tidak terpenuhi, permohonan ditolak oleh kepala Kantor dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan.
(7)Persetujuan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf a berlaku untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
Bagian Keempat Penetapan Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai jdih.kemenkeu.go.id Pasal 21
(1)Pengguna yang telah mendapatkan Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, dapat mengajukan permohonan:
a.penambahan Batasan Penggunaan; dan/ atau
b.perubahan data, dapat berupa:
1.data NPPP; dan/ atau
2.data Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir, dengan dilengkapi dokumen perubahan kepada kepala Kantor.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Permohonan penambahan Batasan Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan ketentuan realisasi penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai pada Periode Pembebasan tahun berjalan telah mencapai minimal 60% (enam puluh persen) dari Batasan Penggunaan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
(4)Ketentuan mengenai persyaratan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dan ketentuan mengenai Batasan Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan penambahan Batasan Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a.
(5)Berdasarkan permohonan penambahan Batasan Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, kepala Kantor melakukan penelitian terhadap:
a.pemenuhan persyaratan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17;
b.perhitungan Batasan Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan
c.ketentuan realisasi penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai pada PeriodePembebasan tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6)Kepala Kantor melakukan penelitian terhadap:
a.permohonan perubahan data dan dokumen perubahan; dan
b.persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), atas permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b.
(7)KepalaKantordapat:
a.meminta keterangan, dokumen, dan/ atau bukti tambahan; darr/atau
b.melakukan pemeriksaan lokasidan menerbitkanberita acara pemeriksaan, dalam hal diperlukan informasilebihIanjut dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5)dan ayat (6).
jdih.kemenkeu.go.id Pasal 22
(1)Penggunayang menggunakan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai tidak sesuai peruntukan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a danj atau Pasal 21 ayat (8)huruf a, dikenai sanksi mengenai penyalahgunaan fasilitas Pembebasan Cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
(2)Pengguna yang menggunakan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai pada saat:
a.tidak memiliki Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai; danjatau
b.tidak terdaftar dalam penetapan pemberian Pembebasan Cukai, dikenai sanksi mengenai penyalahgunaan fasilitas Pembebasan Cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
(8)Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(5),ayat (6),danjatau ayat (7),dalam hal permohonan:
a.disetujui, kepala Kantor atas nama Menteri menetapkan Keputusan Menteri mengenai perubahan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini; atau
b.ditolak, kepala Kantor menerbitkan surat penolakan disertai alasan, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari Kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.
(9)Dalam hal kepala Kantor memintakan keterangan, dokumen, danjatau bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, Pengguna harus menyampaikan keterangan, dokumen, danj atau bukti tambahan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja.
(10)Dalam hal terdapat penyampaian keterangan, dokumen, danjatau bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), jangka waktu persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)paling lama 5 (lima) Hari Kerja terhitung setelah keterangan, dokumen, danj atau bukti tambahan diterima.
(11)Dalamhaljangka waktu sebagaimanadimaksud pada ayat
(9)tidak terpenuhi, permohonan ditolak oleh kepala Kantor dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan.
jdih.kemenkeu.go.id