Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.03/2013
- Nomor
- 10/PMK.03/2013
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 16
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.133
BAB II RUANG LINGKUP
BAB II
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang kepada Direktur Jenderal Pajak dalam hal:
www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.135
www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.13 6
atau
BAB III PERMOHONAN
BAB III
www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.13 8
1) asli bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak; 2) perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; dan 3) alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
1) fotokopi bukti pembayaran pajak berupa surat setoran pabean cukai dan pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan surat setoran pabean cukai dan pajak; 2) fotokopi keputusan keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali yang terkait dengan SPTNP, SPKTNP, www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.139 SPKPBM, SPP, atau dokumen yang berisi pembatalan impor yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang; 3) perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; dan 4) alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.13 10
BAB IV PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)