Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 187/PMK.03/2015
- Nomor
- 187/PMK.03/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 22
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 198 3 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 198 3 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999) ; www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEH! l<EUANGAN HEPUBUI< !NDONES!A MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG S EHARUSNYA TIDAK TERUTANG.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
s www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! f(EUANG.l\N REPUBL!i< INDOl\JESIA
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! l<EUANGAN REPUBUI< !l\JDONES!A
1 3. Prosedur Persetujuan Bersama atau Mutual Agreement Procedure yang selanjutnya disebut MAP adalah prosedur administratif yang diatur dalam P3B untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B. 1 4. Persetujuan Bersama adalah hasil yang telah disepakati dalam penerapan P3B oleh pejabat yang berwenang dari Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B sehubungan dengan MAP yang telah dilaksanakan. BAB II RUANG LI NGKUP
BAB II
Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran paj ak yang seharusnya tidak terutang dapat diajukan dalam hal:
BAB III PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ATAS PEMBAYARAN PAJAK OLEH PIHAK PEMBAYAR
BAB III
Pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berupa:
www.jdih.kemenkeu.go.id IV!f:l\lTERi l<EUll.NGAf\! HEPUBUI< !NDONES!A
atau
( 1) Direktur Jenderal Paj ak meneliti kebenaran pembayaran paj ak berdasarkan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEHI l<EUANG/\f\I HEPUl3UI< f NDONESLL\
dan www.jdih.kemenkeu.go.id IVlEi\JTER! KE UANGAN HEPUBUK INDONES!!\ c . pada 3 (tiga) digit terakhir dicantumkan angka 0 (nol).
( 1 ) Pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atas S KPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1 ) dilakukan melalui penerbitan SPMKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
BAB IV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ATAS KELEBIHAN PAJAK DALAM RANGKA I MPOR
BAB IV
Kelebihan pembayaran pajak yang terkait dengan paj ak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi Paj ak Penghasilan Pasal 2 2 impor, Paj ak Pertambahan Nilai impor, dan/ atau Paj ak Penjualan atas Barang Mewah impor yang telah dibayar dan tercantum dalam:
www.jdih.kemenkeu.go.id fVlENTE.Hl l<EUANGAN HEPUBUK !NDOl\JESIA
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! l<EUAl\JG,l\f\J REPUBUK 11\JDOl\lES!A
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! l<EUAl\!GAf\J HEPUBLH< !NDONESIA
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)