DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 29/PMK.04/2008

Nomor: 29/PMK.04/2008
Tahun: 2008
Ditetapkan: 11 Februari 2008
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan

Mengingat

Pasal 25 ayat (3), perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer Dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang Dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan Dan Keamanan Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); MENTERI KEUANGAN
4.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
6.Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERT A HAN AN DAN KE AMANAN NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
2.Direktur jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
3.Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Pasal 2

Pembebasan bea masuk diberikan terhadap barang impor berupa :

a.persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang dan barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
b.barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. MENTERI KEUANGAN

Pasal 3

(1)Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan barang yang digunakan oleh lembaga kepresidenan, Departemen Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, atau Lembaga Sandi Negara.
(2)Barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

(1)Barang dan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah barang dan bahan baku yang digunakan untuk memproduksi barang bagi keperluan industri pertahanan dan keamanan negara, termasuk suku cadangnya.
(2)Barang dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh industri tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai produsen barang untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 5

(1)Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diimpor oleh :
1. a.lembaga kepresidenan;
2. b.Departemen Pertahanan;
3. c.Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
4. d.Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. e.Badan Intelijen Negara; atau
6. f.Lembaga Sandi Negara.
(2)Impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga, berdasarkan perjanjian kerjasama dengan lembaga kepresidenan, Departemen Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, atau Lembaga Sandi Negara. MENTERI KEUANGAN
(3)Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diimpor oleh industri tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai produsen barang untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Departemen Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan/atau Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(4)Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga, berdasarkan perjanjian kerjasama dengan industri tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai produsen barang untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 6

(1)Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X Peraturan Menteri Keuangan ini, dengan melampirkan :
1. a.dokumen pelengkap pabean yang dipersyaratkan seperti invoice, bill of lading/airway bill, serta packing list; dan
2. b.surat kontrak kerja atas pengadaan barang yang menyebutkan secara tegas bahwa harga dalam surat kontrak kerja tidak meliputi pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor, apabila diimpor oleh pihak ketiga.
(2)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh :
1. a.Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara dalam hal diimpor oleh lembaga kepresidenan;
2. b.Direktur Jenderal Material, Fasilitas dan Jasa atau Direktur Pengadaan dalam hal barang diimpor oleh Departemen Pertahanan;
3. c.Asisten Logistik atau Wakil Asisten Logistik Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia dalam hal barang dan bahan diimpor oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
4. d.Deputi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Logistik dalam hal barang dan bahan diimpor oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia; MENTERI KEUANGAN
5. e.Sekretaris Utama atau Direktur Logistik Kepala Badan Intelijen Negara dalam hal barang diimpor oleh Badan Intelijen Negara;
6. f.Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara dalam hal barang diimpor oleh Lembaga Sandi Negara.
(3)Surat Permohonan harus mencantumkan uraian barang clan nomor daftar barang sebagaimana ditetapkan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.
(4)Atas permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri memberikan keputusan mengenai pembebasan bea masuk dimaksud.

Pasal 7

Dalam hal impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tidak termasuk dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengajukan permohonan pembebasan bea masuk kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 8

(1)Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mengajukan permohonan pembebasan bea masuk kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan :
1. a.dokumen pelengkap pabean yang dipersyaratkan seperti invozce, bill of ladingiairway bill, serta packing list; dan
2. b.perjanjian kerjasama dengan Departemen Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasibnal Indonesia dan/atau Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2)Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) mengajukan permohonan pembebasan bea masuk kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan :
1. a.dokumen pelengkap pabean yang dipersyaratkan seperti invoice, bill of lading/airway bill, serta packing list; MENTERI KEUANGAN
2. b.surat kontrak kerja atas pengadaan barang yang menyebutkan secara tegas bahwa harga dalam surat kontrak kerja tidak meliputi pembayaran bea masuk, apabila diimpor oleh pihak ketiga; dan
3. c.perjanjian kerjasama antara industri tertentu sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b dengan Departemen Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan/atau Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

(1)Atas permohonan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Menteri memberikan persetujuan atau penolakan.
(2)Dalam hal permohonan pembebasan disetujui, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan keputusan pembebasan bea masuk.
(3)Surat keputusan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rincian jumlah, jenis dan nilai pabean dari barang yang diberikan pembebasan bea masuk, serta penunjukan pelabuhan tempat pembongkaran.
(4)Dalam hal permohonan pembebasan ditolak, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri membuat surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan

Mengingat

Pasal 25 ayat (3), perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); MENTERI KEUANGAN
4.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
6.Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERT A HAN AN DAN KE AMANAN NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
2.Direktur jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
3.Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Pasal 2

Pembebasan bea masuk diberikan terhadap barang impor berupa :

a.persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang dan barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
b.barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. MENTERI KEUANGAN

Pasal 3

(1)Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan barang yang digunakan oleh lembaga kepresidenan, Departemen Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, atau Lembaga Sandi Negara.
(2)Barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

(1)Barang dan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah barang dan bahan baku yang digunakan untuk memproduksi barang bagi keperluan industri pertahanan dan keamanan negara, termasuk suku cadangnya.
(2)Barang dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh industri tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai produsen barang untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 5

(1)Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diimpor oleh :
1. a.lembaga kepresidenan;
2. b.Departemen Pertahanan;
3. c.Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
4. d.Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. e.Badan Intelijen Negara; atau
6. f.Lembaga Sandi Negara.
(2)Impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga, berdasarkan perjanjian kerjasama dengan lembaga kepresidenan, Departemen Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, atau Lembaga Sandi Negara. MENTERI KEUANGAN
(3)Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diimpor oleh industri tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai produsen barang untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Departemen Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan/atau Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(4)Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga, berdasarkan perjanjian kerjasama dengan industri tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai produsen barang untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 6

(1)Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X Peraturan Menteri Keuangan ini, dengan melampirkan :
1. a.dokumen pelengkap pabean yang dipersyaratkan seperti invoice, bill of lading/airway bill, serta packing list; dan
2. b.surat kontrak kerja atas pengadaan barang yang menyebutkan secara tegas bahwa harga dalam surat kontrak kerja tidak meliputi pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor, apabila diimpor oleh pihak ketiga.
(2)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh :
1. a.Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara dalam hal diimpor oleh lembaga kepresidenan;
2. b.Direktur Jenderal Material, Fasilitas dan Jasa atau Direktur Pengadaan dalam hal barang diimpor oleh Departemen Pertahanan;
3. c.Asisten Logistik atau Wakil Asisten Logistik Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia dalam hal barang dan bahan diimpor oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
4. d.Deputi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Logistik dalam hal barang dan bahan diimpor oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia; MENTERI KEUANGAN
5. e.Sekretaris Utama atau Direktur Logistik Kepala Badan Intelijen Negara dalam hal barang diimpor oleh Badan Intelijen Negara;
6. f.Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara dalam hal barang diimpor oleh Lembaga Sandi Negara.
(3)Surat Permohonan harus mencantumkan uraian barang clan nomor daftar barang sebagaimana ditetapkan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.
(4)Atas permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri memberikan keputusan mengenai pembebasan bea masuk dimaksud.

Pasal 7

Pasal 8

(1)Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mengajukan permohonan pembebasan bea masuk kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan :
1. a.dokumen pelengkap pabean yang dipersyaratkan seperti invozce, bill of ladingiairway bill, serta packing list; dan
2. b.perjanjian kerjasama dengan Departemen Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasibnal Indonesia dan/atau Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2)Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) mengajukan permohonan pembebasan bea masuk kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan :
1. a.dokumen pelengkap pabean yang dipersyaratkan seperti invoice, bill of lading/airway bill, serta packing list; MENTERI KEUANGAN
2. b.surat kontrak kerja atas pengadaan barang yang menyebutkan secara tegas bahwa harga dalam surat kontrak kerja tidak meliputi pembayaran bea masuk, apabila diimpor oleh pihak ketiga; dan
3. c.perjanjian kerjasama antara industri tertentu sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b dengan Departemen Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan/atau Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

(1)Atas permohonan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Menteri memberikan persetujuan atau penolakan.
(2)Dalam hal permohonan pembebasan disetujui, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan keputusan pembebasan bea masuk.
(3)Surat keputusan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rincian jumlah, jenis dan nilai pabean dari barang yang diberikan pembebasan bea masuk, serta penunjukan pelabuhan tempat pembongkaran.
(4)Dalam hal permohonan pembebasan ditolak, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri membuat surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 103 Tahun 2001

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 20 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 103 Tahun 2001

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 20 Tahun 2005