Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.04/2019
- Nomor
- 11/PMK.04/2019
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 13
menetapkan tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berupa produk tertentu dari wilayah Palestina; www.jdih.kemenkeu.go.id
3612); t www.jdih.kemenkeu.go.id
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 229/PMK.04/2017 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1980), diubah sebagai berikut: t www.jdih.kemenkeu.go.id
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
t www.jdih.kemenkeu.go.id
a tau
merangkap sebagai www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
t www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
Economic Partnership
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1) Perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga a tau perusahaan lain yang berlokasi di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya SKA, dapat menerbitkan Third Country Invoicing/ Third Party Invoicing.
www.jdih.kemenkeu.go.id
Pasal lOA
dari pemenuhan dimaksud dalam
skema e-Form D, wajib
lA Tata cara importasi dan penelitian atas penggunaan SKA yang disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1OA dilaksanakan sesuai dengan tata cara importasi dan penelitian atas penggunaan e- Form D.
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
a tau
Tarif Preferensi tetap dapat diberikan terhadap barang 1mpor yang telah memenuhi Ketentuan Asal Barang, sepanJang klasifikasi barang yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk berdasarkan perJanJian a tau kesepakatan in ternasional.
a . ketidaksesuaian antara tanda tangan pejabat yang menandatangani SKA atau Invoice Declaration dan/atau stempel antara SKA dengan specimen yang menimbulkan keraguan;
e . ketidakmampuan Importir untuk menyerahkan:
dan/atau
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)