Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.04/2017
- Nomor
- 229/PMK.04/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 19
b . bahwa untuk mengakomodir hasil the Joint ASEAN Economic Minister dan the 3Qth ASEAN Free Trade Area Council Meeting (AEM-3Qth AFTA Council Meeting) yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2 0 1 6 di Vientiane, Laos dan amandemen Operational Certification Procedures ( OCP) A SEAN Trade In Goods Agreement yang mengatur mengenai e-Form D (Surat Keterangan Asal Elektronik Form D), serta untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam pengenaan tarif bea masuk berdasarkan perj anjian atau kesepakatan internasional, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk berdasarkan perj anjian atau kesepakatan internasional; www.jdih.kemenkeu.go.id
Menetapkan
Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1 99 5 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 99 5 Nomor 7 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 6 1 2) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 7 Tahun 2 006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1 99 5 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 9 3 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 466 1 ) ; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MA.SUK ATAS BA.RANG I MPOR BERDASARKAN PERJANJIAN A.TAU KES EPAKATAN INTERNASIONAL.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1 . Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1 99 5 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2 006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1 99 5 tentang Kepabeanan . www.jdih.kemenkeu.go.id 2 . Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen ·yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan . 3 . Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 4 . Kawasan yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanj utnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Paj ak Pertambahan Nilai, Paj ak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai. 5 . Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewaj iban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan. 6 . Direktur J enderal adalah Direktur Jenderal Bea clan Cukai .
tertentu 8 . Tempat Penimbunan Berikat yang selanj utnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan , yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk. www.jdih.kemenkeu.go.id 9 . Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah TPB untuk menimbun barang asal luar D aerah Pabean clan/ atau barang yang berasal dari tern pat lain dalam daerah pabean, dapat disertai dengan 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam j angka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. 1 0 . Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang selanj utnya disingkat TLDDP adalah Daerah Pabean selain Kawasan Be bas clan TPB . 1 1 . Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean . 1 2 . Penyelenggara/ Pengusaha TPB adalah :
b . pengusaha di kawasan berikat merangkap penyelenggara di kawasan berikat;
1 3 . Penyelenggara/ Pengusaha PLB adalah :
b . penyelenggara PLB sekaligus pengusaha PLB ; atau
1 4 . Tarif Preferensi adalah tarif bea masuk berdasarkan perj anj ian atau kesepakatan internasional yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk berdasarkan perj anj ian atac. kesepakatan internasional. 1 5 . Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian S KA adalal: dokumen pelengkap pabean yang digunakan sebaga: dokumen pendukung dalam penelitian SKA, yaitu invoice, packing list, Bill of Lading/ Airway Bill, clan dokumen lain yang dipersyaratkan untuk pemenuhan ketentuan asal barang dalam rangka pengenaan Tarif Preferensi. www.jdih.kemenkeu.go.id 1 6 . PPFTZ dengan Kode 0 1 yang selanjutnya disebut PPFTZ- 0 1 adalah pemberitahuan pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP. 1 7. Harmonized Commodity Description and Coding System yang selanjutnya disebut Harmonized System (HS) adalah standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasian produk perdagangan dan turunannya yang dikelola oleh World Customs Organization (WCO) . 1 8 . Penelitian Ulang adalah penelitian kembali atas tarif dan/ atau nilai pabean yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan pabean impor dan penelitian kembali atas tarif, harga, j enis, dan / atau j umlah barang yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan pabean ekspor melalui penguj ian dengan data, informasi dan dokumen lain terkait. 1 9 . Audit Kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan, dan dokumen yang menj adi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan , dan/ atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan . 2 0 . Sistem Komputer Pelayanan yang selanj utnya disingkat S KP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan . 2 1 . Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) yang selanj utnya disebut Ketentuan Asal Barang adalah ketentuan khusus yang ditetapkan berdasarkan perJ anJ ian atau kesepakatan internasional yang diterapkan oleh suatu negara untuk menentukan negara asal barang. www.jdih.kemenkeu.go.id 2 2 . Aturan Khusus Prociuk (Product Specific Rules) yang selanjutnya disebut PSR adalah aturan-aturan yang merinci bahwa:
b . barang yang proses produksinya menggunakan bahan non-originating yang memenuhi kriteria kandungan regional atau bilateral sej umlah nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase; atau c . mengalami suatu proses operasional tertentu atau kombinasi dari setiap kriteria tersebut. 2 3 . Negara Anggota adalah negara yang menandatangani perj anj ian atau kesepakatan internasional dalam rangka perdagangan barang.
2 5 . Barang Originating adalah barang yang memenuhi Ketentuan Asal Barang sesuai dengan masing-masing perJ anJ ian atau kesepakatan internasional yang disepakati. 26 . Bahan Non-Originating adalah bahan yang berasal dar::. luar Negara Anggota atau bahan yang tidak memenuh::. Ketentuan Asal Barang sesuai dengan masing-masing perJ anJ ian atau kesepakatan internasional yang disepakati.
luar Negara Anggota atau barang yang tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang sesuai masing-masing perj anj ian atau kesepakatan internasional yang disepakati . www.jdih.kemenkeu.go.id 2 8 . Surat Keterangan Asal ( Certificate of Origin) yang selanjutnya disebut SKA adalah dokumen pelengkap pabean yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit S KA yang menyatakan bahwa barang yang akan memasuki Daerah Pabean dapat diberikan Tarif Preferensi . 2 9 . Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal yang selanjutnya disebut Instansi Penerbit SKA adalah instansi pemerintah atau institusi yang ditunj uk · pemerintah . di Negara Anggota pengekspor yang diberi kewenangan untuk menerbitkan S KA atas barang yang akan diekspor. 3 0 . Overleaf Notes adalah halaman sebalik SKA yang berisi ketentuan mengenai pengisian SKA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SKA. 3 1 . Eksportir Bersertifikat ( Certified Exporter) yang selanjutnya disebut Eksportir Bersertifikat adalah eksportir produsen yang berhak untuk menerbitkan invoice declaration, di mana eksportir tersebut telah disertifikasi oleh Instansi Penerbit SKA yang J Uga memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikasi mandiri. 32 . Sertifikasi Mandiri ( Self Certification) yang selanjutnya disebut Sertifikasi Mandiri adalah skema pernyataan asal barang dalam bentuk invoice yang dibuat oleh Eksportir Bersertifikat, yang di dalamnya terdapat pernyataan bahwa barang yang akan memasuki Daerah Pabean dapat diberikan Tarif Preferensi. 3 3 . Invoice Declaration adalah pernyataan dari Eksportir Bersertifikat yang menyatakan bahwa barang di dalam invoice dapat diberikan Tarif Preferensi .
www.jdih.kemenkeu.go.id 3 5. Surat Keterangan Asal Elektronik Form D yang selanj utnya disebut e-Form D adalah S KA Form D yang disusun sesuai dengan e-ATIGA Form D Process Specification and Message Implementation Guideline, da:-i dikirim secara elektronik antar Negara Anggota ASE.AN melalui ASW sesuai dengan ketentuan mengenai keamanan dan kerahasiaan informasi. 3 6 . Penerbitan Invoice dari Negara/ Pihak Ketiga ( Third Country Invoicing/ Third Party Invoicing) yang selanjutnya disebut Third Country Invoicing/ Third Party Invoicing adalah penerbitan invoice oleh perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga (baik Negara Anggota atau bukan Negara Anggota) atau yang berlokasi di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya S KA.
3 8 . Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi adalah tanggal Bill of Lading untuk moda pengangkutan laut, tanggal Airway Bill untuk moda pengangkutan udara, atau tanggal dokumen pengangkutan darat untuk moda pengangkutan darat. 3 9 . Permintaan Retroactive Check adalah permintaan yang dilakukan oleh Pej abat Bea dan Cukai kepada Instansi Penerbit S KA untuk mendapatkan informasi mengenai keasalan barang, baik ter kai t dengan Kri teria Asal Barang, tata cara pengisian S KA, dan / atau keabsahan S KA. 40 . Verification Visit adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pej abat Bea dan Cukai di negara penerbit S KA untuk memperoleh data atau informasi mengenai validitas keasalan barang. www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB II TARIF PREFERENSI DAN KETENTUAN ASAL BARANG (RULES OF ORIGIN) Bagian Kesatu Tarif Preferensi
BAB II
( 1) Barang impor dapat dikenakan Tarif Preferensi yang besarnya dapat berbeda dari tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN) .
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 0 -
dikenakan terhadap :
pemberitahuan pabean impor berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari TPB, yang pada saat pemasukan barang ke TPB telah mendapatkar: persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi; c . impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari PLB, yang pada saat pemasukan barang ke PLB telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi; atau d . pengeluaran barang hasil produksi dari Kawasan Bebas ke TLDDP, sepanj ang: 1 . bahan baku dan / atau bahan penolong berasal dari luar Daerah Pabean; 2 . pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas te1ah mendapat persetujuan penggunaan Tarif Preferensi; dan 3 . dilakukan oleh pengusaha di Kawasan Bebas yang telah memenuhi persyaratan sebagai pengusaha yang dapat menggunakan Tarif Preferensi.
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 - c . memiliki clan menerapkan sis tern informasi persediaan berbasis komputer (IT Inventory) yang dapat diakses oleh Direktorat J enderal Bea dan Cukai secara online dan realtime dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi; d . memiliki akses kepabeanan; dan e . menyampaikan konversi bahan baku menj adi barang j adi dan blueprint proses produksi yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean yang mengawas1, pada saat barang akan dikeluarkan ke TLDDP.
( 1 ) Untuk dapat diberikan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, barang yang diimpor harus memenuhi Ketentuan Asal Barang.
b . kriteria pengiriman (consignment criteria) ; dan c . ketentuan prosedural (procedural provisions) .
b . ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) tercantum dalam Lampiran I huruf B ; c . ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) tercantum dalam Lampiran I huruf C; d . Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) tercantum dalam Lampiran I huruf D ; e . ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA) tercantum dalam Lampiran I huruf E; www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 2 -
Bagian Kedua Kri teria Asal Barang ( Origin Criteria)
( 1 ) Kriteria asal barang (origin. criteria) se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi :
di 1 (satu) Negara Anggota ( wholly obtained atau produced) ; atau
1 . kandungan regional atau bilateral yang mencapai sejumlah nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase; atau 2 . kandungan Bahan Non-Originating yang tidak melebihi nilai tertentu yang dinyatakan dalam persen tase; www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 3 -
1 . Change m Chapter (CC) , yaitu perubahan bab atau perubahan pada 2 (dua) digit pertama H S; 2 . Change m Tariff Heading (CTH), yaitu perubahan pos atau perubahan pada 4 (empat) digit pertama H S ; atau 3 . Change in Tariff Sub Heading (CTSH), yaitu perubahan subpos atau perubahan pada 6 (enam) digit pertama H S) ; dan / atau
Bagian Ketiga Kriteria Pengiriman ( Consignment Criteria)
( 1 ) Kri teria peng1nman (consignment criteria) se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi :
b . barang 1mpor dikirim melalui wilayah Negara Anggota; atau
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 4 -
( 1 ) Untuk memenuhi ketentuan peng1nman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) : a� Importir;
c . Penyelenggara/ Pengusaha PLB ; atau d . pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d angka 3, harus menyerahkan dokumen yang membuktikan bahwa barang yang diimpor telah memenuhi kriteria pengiriman ( consignment criteria) kepada Pej abat Bea dan Cukai .
Bagian Keempat Ketentuan Prosedural (Procedural Provisions)
( 1 ) Ketentuan prosedural ( procedural provisions1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terkait dengan penerbitan SKA, harus memenuhi ketentuan se bagai beriku t:
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 5 -
d . diterbitkan dengan batasan waktu tertentu; e . di can tumkan kri teria asal barang ( origin criteria) untuk setiap uraian barang, dalam hal SKA mencantumkan lebih dari 1 (satu) uraian barang;
www.jdih.kemenkeu.go.id c . diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan SKA yang hilang atau rusak; dan
2 . menambahkan data yang benar; dan
( 4) Dalam hal pada Bill of Lading atau Airway Bill terdapat tanggal penerbitan dan tanggal dimuatnya barang ke sarana pengangkut, Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi ditentukan pada saat tanggal dirnuatnya barang ke sarana pengangkut.
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 7 - c . masa berlaku SKA Back-to-Back tidak boleh melebihi masa berlaku S KA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama; dan d . nama eksportir yang tercantum dalam S KA Back-to Back harus sama dengan nama Importir yang tercantum dalam SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama.
( 1 ) Perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga atau perusahaan lain yang berlokasi di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya S KA, dapat men erbi tkan Third Country Invoicing/ Third Party Invoicing.
b . nama perusahaan dan negara pihak ketiga harus dicantumkan dalam SKA; dan c . nomor invoice pihak ketiga dicantumkan dalam S KA.
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 8 - Pasal 1 0 ( 1 ) Untuk clapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimanc. climaksucl clalam Pasal 2 , Importir waj ib : a . menyerahkan lembar asli SKA atau Invoice Declaration; b . mencantumkan kocle fasilitas secara benar, sesua: clengan skema perJ anJ 1an atau kesepakatar: internasional yang cligunakan; clan c . mencantumkan nomor clan tanggal S KA atau Invoice Declaration pacla Pemberitahuan Impor Barang (PIB) clengan benar.
Penelitian SKA ke Kantor Pabean clilaksanakan clengar: ketentuan sebagai berikut:
clan 7 (tujuh) hari seminggu, penyerahan S KA atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean clilakukan paling lambat pacla pukul 1 2 . 0 0 pacla hari berikutnya; atau b . untuk Kantor Pabean yang belum clitetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (clua puluh empat) j am sehari clan 7 (tujuh) hari seminggu, penyerahan S KA atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean clilakukan paling lambat pacla pukul 1 2 . 00 pacla hari kerj a berikutnya, terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) menclapatkan Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJ K) atau Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) . www.jdih.kemenkeu.go.id
terhitung sej ak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) .
b . menyerahkan lembar asli SKA atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA kepada Kantor Pabean yang n1engawasi TPB, paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sej ak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB mendapatkan Surat Persetuj uan Pengeluaran Barang (SPPB) , dalam hal Penyelenggara/ Pengusaha TPB telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau Authorized Economic Operator (AEO); c . mencantumkan kode fasilitas secara benar sesuai dengan skema perj anjian atau kesepakatan internasional yang digunakan; dan
www.jdih.kemenkeu.go.id
1nendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean. Pasal 1 1 ( 1 ) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagailnana dimaksud dalam Pasal 2 , Importir, Penyelenggara/ Pengusaha TPB , Penyelenggara/ Pengusaha PLB , atau pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d angka 3 yang melakukan importasi dengan menggunakan skema e- Form D, wajib mencantumkan:
1 . Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
3 . pemberitahuan pabean impor untuk ditilnbun di PLB; atau
terhitung sej ak tanggal permintaan hasil cetak atau pindaian e-Form D disampaikan. www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 1 2 ( 1 ) Pej abat Bea clan Cukai di Kantor Pabean melakukan penelitian terhadap SKA, Invoice Declaration, atau e-Form D dalam rangka pengenaan Tarif Preferensi atas barang yang diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 .
Pasal 1 3 ( 1 ) Penelitian terhadap SKA, Invoice Declaration, atau e-Form D untuk pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :
c . pemenuhan ketentuan prosedural (procedural provisions) se bagaimana dimaksud dalam Pas al 7 sampai dengan Pasal 1 1 ; d . j enis, jumlah, dan klasifikasi barang yang mendapatkan Tarif Preferensi;
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id c. spesifikasi barang yang tercantum dalam pemberitahuan pabean 1mpor berbeda dengan spesifikasi barang yang tercantum dalam S KA, Invoice Declaration, atau e-Form D, atas barang im por yang ber beda terse but dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/ MFN) ; d . ketidaksesuaian antara fisik barang dengan uraian barang yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean 1mpor, S KA, Invoice Declaration, atau e-Form D, dan Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA, atas barang 1mpor tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/ MFN) ; atau e . klasifikasi barang yang tercantum dalam SKA, Invoice Declaration, atau e-Form D, berbeda dengan klasifikasi barang yang ditetapkan oleh Pej abat Bea dan Cukai, berlaku ketentuan sebagai berikut:
2 . peneli tian kri teria asal barang ( origin criteria) yang terdapat dalam daftar PSR menggunakan klasifikasi barang hasil penetapan Pej abat Bea dan Cukai; dan 3 . Tarif Preferensi tetap dapat diberikan terhadap barang impor yang telah memenuhi Ketentuan Asal Barang, sepanj ang klasifikasi barang yang ditetapkan oleh Pej abat Bea dan Cukai tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pen etapan tarif bea masuk berdasarkan perJ anJ ian atau kesepakatan internasional. www.jdih.kemenkeu.go.id
b . keraguan berkaitan dengan pemenuhan kriteria asal barang (origin criteria) ;
d . ketidakmampuan Importir untuk menyerahkan : 1 . lembar copy atau pindaian SKA; atau 2 . hasil cetak e-Form D, dari Negara Anggota pengekspor pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ; dan/ atau e . ketidaksesuaian informasi lainnya antara SKA, Invoice Declaration, e-Form D, atau D okumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA.
Pasal 1 4 ( 1 ) Dalam hal SKA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan :
b . Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal B e a dan Cukai; c . Kepala Kantor Pelayanan Utama B e a clan Cukai; www.jdih.kemenkeu.go.id d . Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan B e a dan Cukai; atau e . Pej abat Bea dan Cukai yang ditunj uk; menyampaikan pemberitahuan penolakan SKA kepada Instansi Penerbit SKA di negara pengekspor atau instansi lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perj anjian atau kesepakatan internasional sebagaimana dimaksu·d dalam Pasal 2 ayat (2) .
b . Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
t J_ www.jdih.kemenkeu.go.id
Pasal 1 5 Apabila SKA atau e-Form D atau Invoice Declaration diragukan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3 ayat ( 4) :
b . Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; c . Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; d . Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; atau e . Pej abat Bea dan Cukai yang ditunjuk, menyampaikan Permintaan Retroactive Check kepada Instansi Penerbit SKA atau instansi lain yang ditunj uk sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perj anj ian atau kesepakatan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) , dan atas barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/ MFN) . Pasal 1 6 ( 1 ) Permin taan Retroactive Check se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 5 , dilampiri dengan copy atau pindaian SKA atau Invoice Declaration atau hasil cetak e-Form D, dengan menyebutkan alasan keraguan disertai dengan :
www.jdih.kemenkeu.go.id
a . direktur pada Direktorat J enderal B e a dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang aud:.t kepabeanan clan penelitian ulang; b . Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal B e a da:i. Cukai; c . Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
www.jdih.kemenkeu.go.id - 3 1 - Pasal 1 7 ( 1 ) Direktur Jenderal atau Pej abat Bea dan Cukai yang ditunj uk dapat melakukan Verification Visit apabila j awaban atas Permintaan Retroactive Check sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 5, diragukan kebenarannya atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang.
www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 1 8 ( 1 ) Pihak yang terlibat dalam proses Permintaan Retroactive Check dan pelaksanaan Verification Visit harus menj aga. kerahasiaan informasi.
Pasal 1 9 ( 1 ) SKA tetap sah dalam hal terdapat perbedaan yang bersifat minor ( minor discrepancies) .
b . perbedaan penggunaan centang atau silang (baik manual atau pun tercetak) pada kotak dalam SKA, serta perbedaan ukuran centang atau silang terse but;
d . perbedaan satuan pengukuran (yang dapat berupa satuan berat, satuan panjang) pada SKA dengan Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA;
www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1 ) Barang impor yang berasal dari Negara Anggota dengan nilai Freight on Board (FOB) tidak melebihi US$2 00 . 00 (dua ratus United States Dollar) , dapat dikenakan Tarif Preferensi tanpa harus melampirkan SKA .
Pasal 2 1 ( 1 ) Tarif Preferensi dapat diberikan atas barang yang:
b . tidak ada proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan atas barang impor tersebut masih dalam pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan/ atau c . terj ual pada saat dan / atau sesudah pameran diselenggarakan di Negara Anggota.
Pasal 2 2 Tata laksana penelitian Ketentuan Asal Barang untuk pengenaan Tarif Preferensi:
www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB III KETENTUAN SANKS!
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)