REPUBLIK Dalan1 Peraturan Menteri ini yang din1aksud dengan:
1.Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang n1eliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta ten1pat-te111pat tertentu di Zona Ekonon1i Eksklusif dan landas kontinen yang di dala111nya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
2.Kawasan yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalan1 wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga .
bebas dari pengenaan bea rnasuk, Pajak Pertan1bahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.
3.Kawasan Ekon01ni Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dala1n wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonon1ian dan 1ne1nperoleh fasilitas tertentu.
4.Te1npat Penimbunan Be1ikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, te1npat, atau kawasan, yang n1e1nenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan n1endapatkan penangguhan bea 1nasuk.
5.Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah TPB untuk menimbun barang asal luar Daerah Pabean clan/ atau barang yang berasal dari te1npat lain dalan1 Daerah Pabean, dapat disertai dengan 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalan1 jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
6.Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang selanjutnya disingkat TLDDP adalah Daerah Pabean selain Kawasan Bebas dan TPB.
7.In1portir adalah orang perseorangan atau badan huk1.n11 yang n1elakukan kegiatan me1nasukkan barang ke dalarn.
Daerah Pabean.
8.Penyelenggara/Pengusaha TPB adalah:
a.penyelenggara kawasan berikat;
b.penyelenggara kawasan berikat sekaligus pengusaha kawasan berikat;
c.pengusaha di kawasan berikat penyelenggara di kawasan berikat;
d.penyelenggara gudang berikat;
1nerangkap www.jdih.kemenkeu.go.id
e.penyelenggara gudang berikat sekaligus pengusaha gudang berikat; atau
f.pengusaha di gudang berikat rnerangkap penyelenggara di gudang berikat.
9.Penyelenggara/Pengusaha PLB adalah:
a.penyelenggara PLB;
b.penyelenggara PLB sekaligus pengusaha PLB; atau
c.pengusaha di PLB 111erangkap sebagai penyelenggara di PLB.
10.Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK adalah:
a.Badan U saha KEK;
b.Pelaku Usaha di KEK; atau
c.Badan U saha KEK sekaligus Pelaku U saha di KEK.
11.Tarif Preferensi adalah tarif bea rnasuk berdasarkan Persetujuan Ke1nitraan Ekonon1i Kornprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile yang besarannya ditetapkan dalan1 Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea 111asuk dalmn rangka Persetujuan Kernitraan Ekonon1i Kon1prehensif antara Pen1erintah Republik Indonesia dan Pen1erintah Republik Chile.
12.PPFTZ dengan Kode 01 yang selanjutnya disebut PPFTZ- 01 adalah pemberitahuan pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP.
13.Harmonized Commodity Description and Coding System yang selanjutnya disebut Harmonized System (HS) adalah standar internasional atas sistem penainaan dan penon1oran yang digunakan untuk pengklasifikasian produk perdagangan dan turunannya yang dikelola oleh World Customs Organization (WCO).
14.Penelitian Ulang adalah penelitian ken1bali atas tarif clan/ atau nilai pabean yang diberitahukan dalain doku1nen pen1beritahuan pabean i.n1por dan penelitian ke1nbali atas tarif, harga, jenis, dan/ atau jumlah barang www.jdih.kemenkeu.go.id yang diberitahukan dalan1 dokun1en pen1beritahuan pabean ekspor n1elalui pengujian dengan data, informasi dan doku1nen lain terkait.
15.Audit Kepabeanan adalah kegiatan pen1eriksaan laporan keuangan, buku, catatan, clan dokun1en yang 1nenjadi bukti dasar pe1nbukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha terrnasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalan1 rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
16.Kantor Pabean adalah kantor dalan1 lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ten1pat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
1 7. Sistem K01nputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sisten1 k01nputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalmn rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
18.Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) yang selanjutnya disebut Ketentuan Asal Barang adalah ketentuan khusus yang ditetapkan berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pen1erintah Republik Indonesia dan Pe1nerintah Republik Chile untuk n1enentukan negara asal barang.
19.Negara Anggota adalah negara yang n1enandatangani Persetujuan Ken1itraan Ekonon1i Ko1nprehensif antara Pen1erintah Republik Indonesia dan Pe1nerintah Republik Chile.
20.Bahan Originating adalah bah.an yang n1en1enuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Kenlitraan Ekon01ni Kon1prehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pen1erintah Republik Chile.
21.Barang Originating adalah barang yang 1nemen uhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekononli Kon1prehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile.
www.jdih.kemenkeu.go.id
22.Bahan Non-Originating adalah bahan yang berasal dari luar Negara J\nggota atau bahan yang tidak 1nemenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pe1nerintah Republik Chile.
23.Aturan Khusus Produk (Product Specific Rules) yang selanjutnya disebut PSR adalah aturan yang 1nerinci 1nengenai:
a.barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (wholly obtained atau produced);
b.proses produksi suatu barang yang 1nenggunakan Bah.an Non-Originating, dan Bahan Non-originating tersebut harus n1engalaini pen..1bahan klasifikasi atau Change in Tariff Classification (CTC);
c.barang yang proses produksinya 1nenggunakan Bahan Non-Originating yang n1emenuhi kriteria kandungan bilateral sejuntlah nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase;
cl. barang yang n1engalan1i suatu proses pabrikasi atau proses operasional tertentu; atau
e.kombinasi dari setiap kriteria tersebut.
24.Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal yang selanjutnya disebut Instansi Penerbit SKA adalah instansi pen1erintah atau institusi yang ditunjuk pemerintah di Negara Anggota pengekspor yang diberi kewenangan untuk 1nenerbitkan SKA Form IC-CEPA atas barang yang akan diekspor.
25.Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Persetujuan Kemitraan Ekonon1i Kon1prehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile yang selanjutnya disebut SKA Form IC-CEPA adalah dokumen pelengkap pabean yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA yang akan digunakan sebagai dasar pe1nberian Tarif Preferensi.
www.jdih.kemenkeu.go.id
26.Overleaf Notes adalah halan1an sebalik SKA Forrn IC- CEPA yang berisi ketentuan n1engenai pengisian SKA Form IC-CEPA.
27.Dokumen Pelengkap Pabean adalah sen1ua dokurnen yang digunakan sebagai pelengkap pen1beritahuan pabean, rnisalnya invoice, packing list, bill of lading/ airway bill, manifest, clan dokun1en lainnya yang dipersyaratkan.
28.Surat Keterangan Asal Elektronik Form D yang selanjutnya disebut e-Form D adalah SKA Form D yang disusun sesuai dengan e-ATIGA Form D Process Specification and Message Implementation Guidel.ine, clan dikirim secara elektronik an.tar Negara Anggota.
29.Invoice dari Negara Ketiga yang selanjutnya disebut Third Country Invoice adalah invoice yang · diterbitkan oleh perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga (selain Negara Anggota) atau yang berlokasi di negara yang sania dengan negara ten1pat diterbitkannya SKA Form IC-CEPA.
30.Surat Keterangan Asal Bade-to-Back yang selanjutnya disebut SKA Back-to-Bade adalah SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor kedua berdasarkan SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama.
31.Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi adalah tanggal bill of lading untuk moda pengangkutan laut, tanggal airway bill untuk moda pengangkutan udara, atau tanggal dokun1en pengangkutan darat untuk n1oda pengangkutan darat.
32.Pern1intaan Retroactive Check adalah pern1intaan yang dilakukan oleh pejabat bea clan cukai kepada Instansi Penerbit SKA untuk mendapatkan inforn1asi mengenai pen1enuhan Ketentuan Asal Barang dan/ atau keabsahan SKA Jiorm IC-CEPA.
I www.jdih.kemenkeu.go.id
33.Verification Visit adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai di Negara An.ggota penerbit SKA Form IC-CEPA untuk memperoleh data atau infonnasi n1engenai pen1enuhan Ketentuan Asal Barang dan/ atau keabsahan SKA Form IC-CEPA.
34.Mente1i adalah 1nenteri yang 1nenyelenggarakan urusan pe1nerintahan di bidang keuangan.
35.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
36.Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat J enderal Bea clan Cukai yang ditunjuk dalain jabatan tertentu untuk n1elaksanakan tu gas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
BAB II TARIF PREFERENSI DAN KETENTUAN ASAL BARANG (RULES OF ORIGIN) Bagian Kesatu Tarif Preferensi