DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80/PMK.04/2021

Nomor: 80/PMK.04/2021
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor sebagai pelaksanaan dari Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif an.tara Pemerintah Republik Indonesia dan Pe1nerintah Republik Chile, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Pe1janjian atau Kesepakatan Internasional; www.jdih.kemenkeu.go.id
b.bahwa untuk lebih n1emberikan kepastian huku1n dalan1 1nernberikan pelayanan kegiatan atas in1por barang dari Republik kepabeanan Chile gun.a mengakon1odasi dinmnika Persetujuan Ken1itraan Ekonomi Kon1prehensif antara Pen1erintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan sebagain1ana dimaksud dalarn huruf a;
c.bahwa berdasarkan pertin1bangan sebagainiana din1aksud dalam hun1f a clan huruf b, serta untuk 111elaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nmnor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu n1enetapkan Peraturan Mente1i Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang In1por Berdasarkan Persetujuan Ke1nitraan Ekonon1i Kmnprehensif antara Pen1erintah Republik Indonesia clan Pe1nerintah Republik Chile;

Mengingat

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nmnor Kepabeanan (Le1nbaran 10 Tahun 1995 Negara Republik tentang Indonesia Tahun 1995 Non1or 75, Tmnbahan Le111baran Negara Republik Indonesia N0111or 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Non1or 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nmnor 93, Tainbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmnor 4661);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nmnor 166, Tan1bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmnor 4916);
4.Peraturan Presiden Nmnor 11 Tahun 2019 tentang Pengesahan Persetujuan Ken1itraan Ekonon1i Komprehensif antara Pen1erintah Republik Indonesia clan t J- www.jdih.kemenkeu.go.id Pen1erintah Republik Chile (Comprehensive Economic Parinership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Chile) (Len1baran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Non1or 30);
5.Peraturan Presiden Non1or 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Non1or 98};
6.Peraturan Menteri Keuangan Non1or 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ken1enterian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun.2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mente1i Keuangan Non1or 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nom01· 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Ke1ja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Non1or 17 45);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CHILE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

REPUBLIK Dalan1 Peraturan Menteri ini yang din1aksud dengan:

1.Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang n1eliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta ten1pat-te111pat tertentu di Zona Ekonon1i Eksklusif dan landas kontinen yang di dala111nya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. www.jdih.kemenkeu.go.id
2.Kawasan yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalan1 wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga . bebas dari pengenaan bea rnasuk, Pajak Pertan1bahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.
3.Kawasan Ekon01ni Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dala1n wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonon1ian dan 1ne1nperoleh fasilitas tertentu.
4.Te1npat Penimbunan Be1ikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, te1npat, atau kawasan, yang n1e1nenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan n1endapatkan penangguhan bea 1nasuk.
5.Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah TPB untuk menimbun barang asal luar Daerah Pabean clan/ atau barang yang berasal dari te1npat lain dalan1 Daerah Pabean, dapat disertai dengan 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalan1 jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
6.Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang selanjutnya disingkat TLDDP adalah Daerah Pabean selain Kawasan Bebas dan TPB.
7.In1portir adalah orang perseorangan atau badan huk1.n11 yang n1elakukan kegiatan me1nasukkan barang ke dalarn. Daerah Pabean.
8.Penyelenggara/Pengusaha TPB adalah:

a.penyelenggara kawasan berikat;
b.penyelenggara kawasan berikat sekaligus pengusaha kawasan berikat;
c.pengusaha di kawasan berikat penyelenggara di kawasan berikat;
d.penyelenggara gudang berikat; 1nerangkap www.jdih.kemenkeu.go.id
e.penyelenggara gudang berikat sekaligus pengusaha gudang berikat; atau
f.pengusaha di gudang berikat rnerangkap penyelenggara di gudang berikat.
1. 9.Penyelenggara/Pengusaha PLB adalah:
a.penyelenggara PLB;
b.penyelenggara PLB sekaligus pengusaha PLB; atau
c.pengusaha di PLB 111erangkap sebagai penyelenggara di PLB.
1. 10.Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK adalah:
a.Badan U saha KEK;
b.Pelaku Usaha di KEK; atau
c.Badan U saha KEK sekaligus Pelaku U saha di KEK.
1. 11.Tarif Preferensi adalah tarif bea rnasuk berdasarkan Persetujuan Ke1nitraan Ekonon1i Kornprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile yang besarannya ditetapkan dalan1 Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea 111asuk dalmn rangka Persetujuan Kernitraan Ekonon1i Kon1prehensif antara Pen1erintah Republik Indonesia dan Pen1erintah Republik Chile.
2. 12.PPFTZ dengan Kode 01 yang selanjutnya disebut PPFTZ- 01 adalah pemberitahuan pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP.
3. 13.Harmonized Commodity Description and Coding System yang selanjutnya disebut Harmonized System (HS) adalah standar internasional atas sistem penainaan dan penon1oran yang digunakan untuk pengklasifikasian produk perdagangan dan turunannya yang dikelola oleh World Customs Organization (WCO).
4. 14.Penelitian Ulang adalah penelitian ken1bali atas tarif clan/ atau nilai pabean yang diberitahukan dalain doku1nen pen1beritahuan pabean i.n1por dan penelitian ke1nbali atas tarif, harga, jenis, dan/ atau jumlah barang www.jdih.kemenkeu.go.id yang diberitahukan dalan1 dokun1en pen1beritahuan pabean ekspor n1elalui pengujian dengan data, informasi dan doku1nen lain terkait.
5. 15.Audit Kepabeanan adalah kegiatan pen1eriksaan laporan keuangan, buku, catatan, clan dokun1en yang 1nenjadi bukti dasar pe1nbukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha terrnasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalan1 rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
6. 16.Kantor Pabean adalah kantor dalan1 lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ten1pat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan. 1 7. Sistem K01nputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sisten1 k01nputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalmn rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
7. 18.Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) yang selanjutnya disebut Ketentuan Asal Barang adalah ketentuan khusus yang ditetapkan berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pen1erintah Republik Indonesia dan Pe1nerintah Republik Chile untuk n1enentukan negara asal barang.
8. 19.Negara Anggota adalah negara yang n1enandatangani Persetujuan Ken1itraan Ekonon1i Ko1nprehensif antara Pen1erintah Republik Indonesia dan Pe1nerintah Republik Chile.
9. 20.Bahan Originating adalah bah.an yang n1en1enuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Kenlitraan Ekon01ni Kon1prehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pen1erintah Republik Chile.
10. 21.Barang Originating adalah barang yang 1nemen uhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekononli Kon1prehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile. www.jdih.kemenkeu.go.id
11. 22.Bahan Non-Originating adalah bahan yang berasal dari luar Negara J\nggota atau bahan yang tidak 1nemenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pe1nerintah Republik Chile.
12. 23.Aturan Khusus Produk (Product Specific Rules) yang selanjutnya disebut PSR adalah aturan yang 1nerinci 1nengenai:
a.barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (wholly obtained atau produced);
b.proses produksi suatu barang yang 1nenggunakan Bah.an Non-Originating, dan Bahan Non-originating tersebut harus n1engalaini pen..1bahan klasifikasi atau Change in Tariff Classification (CTC);
c.barang yang proses produksinya 1nenggunakan Bahan Non-Originating yang n1emenuhi kriteria kandungan bilateral sejuntlah nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase; cl. barang yang n1engalan1i suatu proses pabrikasi atau proses operasional tertentu; atau
e.kombinasi dari setiap kriteria tersebut.
1. 24.Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal yang selanjutnya disebut Instansi Penerbit SKA adalah instansi pen1erintah atau institusi yang ditunjuk pemerintah di Negara Anggota pengekspor yang diberi kewenangan untuk 1nenerbitkan SKA Form IC-CEPA atas barang yang akan diekspor.
2. 25.Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Persetujuan Kemitraan Ekonon1i Kon1prehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile yang selanjutnya disebut SKA Form IC-CEPA adalah dokumen pelengkap pabean yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA yang akan digunakan sebagai dasar pe1nberian Tarif Preferensi. www.jdih.kemenkeu.go.id
3. 26.Overleaf Notes adalah halan1an sebalik SKA Forrn IC- CEPA yang berisi ketentuan n1engenai pengisian SKA Form IC-CEPA.
4. 27.Dokumen Pelengkap Pabean adalah sen1ua dokurnen yang digunakan sebagai pelengkap pen1beritahuan pabean, rnisalnya invoice, packing list, bill of lading/ airway bill, manifest, clan dokun1en lainnya yang dipersyaratkan.
5. 28.Surat Keterangan Asal Elektronik Form D yang selanjutnya disebut e-Form D adalah SKA Form D yang disusun sesuai dengan e-ATIGA Form D Process Specification and Message Implementation Guidel.ine, clan dikirim secara elektronik an.tar Negara Anggota.
6. 29.Invoice dari Negara Ketiga yang selanjutnya disebut Third Country Invoice adalah invoice yang · diterbitkan oleh perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga (selain Negara Anggota) atau yang berlokasi di negara yang sania dengan negara ten1pat diterbitkannya SKA Form IC-CEPA.
7. 30.Surat Keterangan Asal Bade-to-Back yang selanjutnya disebut SKA Back-to-Bade adalah SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor kedua berdasarkan SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama.
8. 31.Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi adalah tanggal bill of lading untuk moda pengangkutan laut, tanggal airway bill untuk moda pengangkutan udara, atau tanggal dokun1en pengangkutan darat untuk n1oda pengangkutan darat.
9. 32.Pern1intaan Retroactive Check adalah pern1intaan yang dilakukan oleh pejabat bea clan cukai kepada Instansi Penerbit SKA untuk mendapatkan inforn1asi mengenai pen1enuhan Ketentuan Asal Barang dan/ atau keabsahan SKA Jiorm IC-CEPA. I www.jdih.kemenkeu.go.id
10. 33.Verification Visit adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai di Negara An.ggota penerbit SKA Form IC-CEPA untuk memperoleh data atau infonnasi n1engenai pen1enuhan Ketentuan Asal Barang dan/ atau keabsahan SKA Form IC-CEPA.
11. 34.Mente1i adalah 1nenteri yang 1nenyelenggarakan urusan pe1nerintahan di bidang keuangan.
12. 35.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
13. 36.Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat J enderal Bea clan Cukai yang ditunjuk dalain jabatan tertentu untuk n1elaksanakan tu gas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

BAB II

TARIF PREFERENSI DAN KETENTUAN ASAL BARANG (RULES OF ORIGIN)

Pasal 2

( 1) Barang imp or dapat dikenakan Tarif Preferensi yang besarnya dapat berbeda dai·i tarif bea 1nasuk yang berlaku un1um (Most Favoured Nation/MFN).

(2)Besaran tarif bea 1nasuk sebagain1ana dim.aksud pada ayat (1), ditetapkan dalain Peraturan Menteri 1nengenai penetapan tarif bea n1asuk dalan1 rangka Persetujuan Kemitraan Ekonon1i Komprehensif antara Pe1nerintah Republik Indonesia dan Pen1erintah Republik Chile.
(3)Tarif Preferensi sebagain1ana dimaksud pada ayat ( 1) dikenakan terhadap:
1. a.impor barang untuk dipakai yang n1enggunakan pen1beritahuan pabean impor berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB); t www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.in1por barang untuk dipakai yang menggunakan pen:1beritahuan pabean impor berupa pen1beritahuan in1por barang dari TPB, yang pada saat pen1asukan barang ke TPB telah 1nendapatkan persetufuan untuk menggunakan Tarif Preferensi;
3. c.in1por barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean ilnpor berupa pe1nberitahuan impor barang dari PLB, yang pada saat pen1asukan barang ke PLB telah n1endapatkan persetujuan untuk n1enggunakan Tarif Preferensi;
4. d.pengeluaran barang hasil produksi dari Kawasan Bebas ke TLDDP, sepanjang:
  1. 1.bahan baku dan/ atau bah.an penolong berasal dari luar Daerah Pabean;
  2. 2.pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas telah mendapat persetujuan penggunaan Tmif Preferensi; dan
  3. 3.dilakukan oleh pengusaha di Kawasan Bebas yang telah n1en1enuhi persyaratan sebagai pengusaha yang dapat menggunakan Tarif Preferensi; atau
5. e.pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP, yang pada saat pen1asukan barang ke KEK telah n1endapatkan persetujuan untuk n1enggunakan Tarif Preferensi.
(4)Pengusaha di Kawasan Bebas sebagain:1ana dilnaksud pada ayat (3) huruf d angka 3, harus men1enuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.men1iliki izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan;
2. b.n1elakukan pen1asukan bahan baku dan/ atau bahan penolong, dan sekaligus n1elakukan pengeluaran barang hasil produksi ke TLDDP;
3. c.memiliki dan rnenerapkan sistem inforn1asi persediaan berbasis kon:1puter (IT Inventory) yang dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara online dan realtime, dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi; www.jdih.kemenkeu.go.id
4. d.1nemiliki akses kepabeanan; dan
5. e.menyan1paikan konversi bahan baku rnenjadi barang hasil produksi dan blueprint proses produksi yang telah 1nendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean yang n1engawasi, pada saat barang akan dikeluarkan ke TLDDP.

Pasal 3

(1)Ketentuan Asal Barang terdiri dari:
1. a.kriteria asal barang (origin criteria);
2. b.kriteria pengirirnan (consignment criteria); dan
3. c.ketentuan prosedural (procedural provisions).
(2)Rincian lebih lanjut n1engenai Ketentuan Asal Barang sebagain1ana din1aksud pada ayat (1), tercantum dalan1 Larnpiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Kriteria asal barang (origin criteria) sebagain1ana dhnaksud dalan1 Pasal 3 ayat ( 1) huruf a, n1eliputi:

a.barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (wholly obtained atau produced);
b.barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan hanya rnenggunakan Bahan Originating berasal dari 1 (satu) atau lebih Negara Anggota (produced exclusively); atau
c.barang yang tennasuk dalmn daftar PSR sesuai dengan ketentuan yang diatur dalarn Annex 4-A Persetujuan Ke111itraan Ekon01ni K01nprehensif antara Pemertntah Republik Indonesia dan Pe1nerintah Republik Chile. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 5

(1)Kriteria pengirirnan (consignment criteria) sebagairnana din1aksud dalan1 Pasal 3 ayat ( 1) huruf b, 1neliputi:
1. a.barang in1por dikirin1 langsung dari Negara Anggota yang 1nenerbitkan SKA F01m IC-CEPA ke dalan1 Daerah Pabean; atau
2. b.barang ilnpor dikirim n:1elalui 1 (satu) atau lebih negara selain Negara Anggota.
(2)Barang in1por dapat dikirin1 daii Negara Anggota yang 111enerbitkan SKA Form IC-CEPA 111elalui 1 (satu) atau lebih negara selain Negara Anggota sebagain1ana din1aksud pada ayat (1) huruf b, untuk tujuan transit dan/ atau transhipment, atau penin1bunan sen1entara, dengan ketentuan barang ilnpor tidak 1nengalarni proses selain bongkar, n1uat, pen:1isahan, atau kegiatan lain yang diperlukan untuk n1enjaga agar barang tetap dalarn kondisi baik.

Pasal 6

Dalam hal pengiriman barang in1por dilakukan melalui l (satu) atau lebih negara selain Negara Anggota sebagaiinana dimaksud dalan1 Pasal 5 ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta In1portir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagain1ana din1aksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, untuk menyerahkan dokumen berupa:

a.copy through bill of lading yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor, dokun1en pengangkutan, dokurnen pergudangan, atau dokumen k0111ersial lain yang berkaitan; atau www.jdih.kemenkeu.go.id
b.doku1nen atau informasi lainnya, apabila ada, yang diberikan oleh otoritas pabean di negara selain Negara An.ggota atau entitas relevan lainnya yang 1nernbuktikan pen1enuhan ketentuan sebagainiana dhnaksud dalan1 Pasal 5 ayat (2).

Pasal 7

(1)Ketentuan prosedural (procedural provisions) sebagailnana din1aksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terkait dengan penerbitan SKA Form IC-CEPA, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.diterbitkan dalain bahasa Inggris pada kertas ukuran ISO Letter dengan bentuk dan fon:nat SKA Form IC-CEPA sesuai dengan forn1at yang tercantum pada Lampiran huruf A angka VI yang men1pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
2. b.1nemuat n01nor referensi SKA Form IC-CEPA;
3. c.n1ernuat tanda tangan pejabat yang berwenang dan ste1npel resn1i dari Instansi Penerbit SKA secara 1nanual atau digital;
4. d.ditandatangani oleh pemohon (eksportir);
5. e.diterbitkan pada Tanggal Eksportasi atau san1pai dengan paling lmnbat 3 (tiga) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
6. f.n1encantun1kan kriteria asal barang (origin criteria) untuk setiap uraian barang, dalan1 hal SKA Form IC- CEPA 1nencantun1kan lebih dari 1 (satu) uraian barang;
7. g.kolom pada SKA Form IC-CEPA diisi sesuai dengan ketentuan pengisian pada Overleaf Notes;
8. h.SKA Form IC-CEPA berlaku selan1a 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan; clan www.jdih.kemenkeu.go.id
9. i.dalan1 hal Overleaf Notes tidak dicetak dan/ atau tidak disampaikan, maka SKA Form IC-CEPA tetap berlaku.
(2)Instansi Penerbit SKA dapat n1enerbitkan SKA Form IC- CEPA lebih dari 3 (tiga) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, nainun tidak 111elebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi dengan n1en1berikan tanda/tulisan/ cap "Issued Retroactively" pada SKA Form IC-CEPA.
(3)Dalam hal SKA Fonn IC-CEPA hilang atau rusak, dapat digunakan SKA Form IC-CEPA pengganti, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.diterbitkan sesuai dengan ketentuan sebagailnana din1aksud pada ayat (1) dan ayat (2);
2. b.diberikan tanda/tulisan/cap "CERTIFIED COPY' pada kolom 11 SKA Form IC-CEPA pengganti;
3. c.dicantumkan tanggal penerbitan SKA Form IC-CEPA yang hilang atau rusak; dan
4. d.n1asa berlaku SKA Form IC-CEPA pengganti smna dengan 111asa berlaku SKA Form IC-CEPA yang hilang atau rusak.
(4)Dalan1 hal terdapat kesalahan pada saat pengisian SKA Form IC-CEPA, koreksi atas pengisian dilakukan dengan cara:
1. a.1nenerbitkan SKA Form IC-CEPA baru, dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. 1.diterbitkan sesuai ketentuan sebagailnana dilnaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);
  2. 2.dicantumkan nomor referensi dan tanggal penerbitan SKA Form IC-CEPA yang dikoreksi pada kolom 11 SKA Form IC-CEPA baru; dan
  3. 3.masa berlaku SKA Form IC-CEPA baru saina dengan n1asa berlaku SKA Form IC-CEPA yang dikoreksi; atau www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.n1elakukan perbaikan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. 1.1nencoret data yang salah;
  2. 2.menainbahkan data yang benar; dan
  3. 3.1nenandasahkan perbaikan tersebut oleh pejabat yang berwenang dari Instansi Penerbit SKA.
(5)Dalam hal pada bill of lading atau dok1n11en pengangkutan lainnya terdapat tanggal penerbitan dan tanggal dimuatnya barang ke sarana pengangkut, Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi ditentukan pada saat tanggal din1uatnya barang ke sarana pengangkut.

Pasal 8

(1)Perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga (selain Negara Anggota) atau perusahaan lain yang berlokasi di negara yang san1a dengan negara tempat diterbitkannya SKA Form IC-CEPA, dapat menerbitkan Third Country Invoice.
(2)SKA Form IC-CEPA yang n1enggunakan Third Country Invoice yang diterbitkan di negara ketiga (selain Negara Anggota), harus n1e111enuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.1nencantumkan non1or Third Country Invoice atau nomor invoice asal barang pada kolon1 10 SKA Form IC-CEPA; dan
2. b.mencantun1kan tanda/tulisan/ cap "THIRD COUNTRY INVOICING", serta narna perusahaan dan negara yang n1enerbitkan Third Country Invoice ijika diketahui). pada kolmn 11 SKA Form IC-CEPA.

Pasal 9

(1)Untuk dapat n1enggunakan Tarif Preferensi sebagailr1ana dilnaksud dalan1 Pasal 2, In1portir wajib:
1. a.menyerahkan len1bar asli SKA Form IC-CEPA; www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.n1encantu1nkan kode fasilitas Persetujuan Ke1nitraan Ekonorni Kon1prehensif antara Pen1erintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile pada Pen1beritahuan linpor Barang (PIB) secara benar; dan
3. c.mencantmnkan nomor referensi dan tanggal SKA Form IC-CEPA pada Pe1nberitahuan hnpor Barang (PIB) secara benar.
(2)Untuk hnportir sebagain1ana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk dalan1 kategmi jalur kuning atau jalur merah, penyerahan lembar asli SKA Form IC-CEPA ke Kantor Pabean dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang men1berikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh en1pat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA Form IC-CEPA wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat pada pukul 12.00 pada hari berikutnya; atau
2. b.untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang n1en1berikan pelayanan kepabeanan selan1a 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari senunggu, le1nbar asli SKA Form IC-CEPA wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lainbat pada pukul 12.00 pada hari ke1ja berikutnya, terhitung sejak Pen1beritahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Pen1beritahuan Jalur Kuning (SPJK) atau Surat Pe1nberitahuan Jalur Merah (SPJM).
(3)Untuk Importir sebagain1ana dimaksud pada ayat ( 1) yang tennasuk dalan1 kategori jalur hijau, penyerahan lembar asli SKA Fonn IC-CEPA ke Kantor Pabean dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai kantor Pabean yang n1e1nbeiikan pelayanan kepabeanan selan1a 24 (dua puluh en1pat) ja111 sehari www.jdih.kemenkeu.go.id dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA Form IC-CEPA wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat 3 (tiga) hart; atau
2. b.untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehart dan 7 (tujuh) hart seminggu, lembar asli SKA Form IC-CEPA wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat 3 (tiga) hart kerja, terhitung sejak Pemberttahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
(4)Untuk Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau Authorized Economic Operator (AEO), lembar asli SKA Form IC-CEPA wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lam.bat 5 (lima) hart kerja terhitung sejak Pemberttahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
(5)Untuk dapat 1nenggunakan Tartf Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib:
1. a.menyerahkan lembar asli SKA Form IC-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi TPB, paling lambat 3 (tiga) hart kerja terhitung sejak pemberttahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
2. b.menyerahkan lembar asli SKA Form IC-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi TPB, paling lambat 5 (lima) hart kerja terhitung sejak pemberttahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal tl www.jdih.kemenkeu.go.id Penyelenggara/Pengusaha TPB telah ditetapkan sebagai rnitra utarna kepabeanan atau Authorized Economic Operator (AEO);
3. c.mencanturnkan kode fasilitas Persetujuan Kernitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemertntah Republik Indonesia dan Pernertntah Republik Chile pada pemberttahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB secara benar; dan
4. d.mencanturnkan nornor referensi dan tanggal SKA Form IC-CEPA pada pemberttahuan pabean impor untuk ditirnbun di TPB secara benar.
(6)Untuk dapat rnenggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara/Pengusaha PLB wajib:
1. a.rnenyerahkan lernbar asli SKA Form IC-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi PLB, paling lambat 3 (tiga) hart ke1ja terhitung sejak pemberttahuan pabean impor untuk ditirnbun di PLB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
2. b.rnenyerahkan lernbar asli SKA Form IC-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang rnengawasi PLB, paling lambat 5 (lirna) hart kerja terhitung sejak pemberttahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB telah ditetapkan sebagai rnitra utarna kepabeanan atau Authorized Economic Operator (AEO);
3. c.mencanturnkan kode fasilitas Persetujuan Ke1nitraan Ekonomi Komprehensif antara Pernertntah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile pada pemberttahuan pabean irnpor untuk ditirnbun di PLB secara benar; dan
4. d.mencanturnkan nornor referensi dan tanggal SKA Form IC-CEPA pada pernberttahuan pabean in1por untuk ditimbun di PLB secara benar. www.jdih.kemenkeu.go.id
(7)Untuk dapat rnenggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pengusaha di Kawasan Bebas sebagailnana dilnaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, wajib:
1. a.n1enyerahkan le111bar asli SKA Form IC-CEPA dan hasil cetak doku1nen PPFTZ-0 l pen1asukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang n1elakukan penelitian dokun1en, paling lan1bat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak PPFTZ-01 pernasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean n1endapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
2. b.n1encantumkan kode fasilitas Persetujuan Ken1itraan Ekonon1i Komprehensif antara Pen1erintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile pada PPFTZ-01 pe1nasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean secara benar; dan
3. c.mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA Form IC-CEPA pada PPFTZ-01 pe111asukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean secara benar.
(8)Untuk dapat n1enggunakan Tarif Preferensi sebagain1ana dirnaksud dalan1 Pasal 2, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK berpedmnan pada ketentuan sebagainiana din1aksud pada ayat (5).
(9)Dalain hal telah ditetapkan dokumen pemberitahuan pabean khusus untuk KEK, untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana din1aksud dalain Pasal 2, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, wajib:
1. a.n1enyerahkan lernbar asli SKA Form IC-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian, paling lainbat 3 (tiga) hari ke1ja terhitung sejak pen1beritahuan pabean pe1nasukan barang dari luar Daera.h Pabean ke KEK mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB); t www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.menyerahkan le1nbar asli SKA Form IC-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang n1elakukan penelitian, paling la111bat 5 (li1na) hari ke1ja terhitung sejak pen1beritahuan pabean pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KEK n1endapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal Badan Usaha/Pelaku U saha KEK telah ditetapkan sebagai n1itra utmna kepabeanan atau Authorized Economic Operator (AEO);
3. c.mencantu1nkan kode fasilitas Persetujuan Ke1nitraan Ekonmni Komprehensif m1tara Pen1erintah Republik Indonesia dan Pen1erintah Republik Chile pada pen1beritahuan pabean pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KEK secara benar; dan
4. d.n1encm1tumka11. 1101nor referensi clan ta.11.ggal SKA Form IC-CEPA pada pen1beritahum1. pabean pen1asukan barm1g dari luar Daerah Pabean ke KEK secai·a benar. ( 10) Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/ Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dilnaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, menyerahkan Dokun1en Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-- undangan di bidang kepabeanan.
(11)Dalan1 hal penyerahan dokun1en secara elektronik telah tersedia dalan1 SKP, Dokumen Pelengkap Pabean sebagain1ana din1aksud pada ayat (10) dapat diserahkan secara elektronik.
(12)Len1bar asli SKA Form IC-CEPA sebagailnana dilnaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (9) meliputi:
1. a.len1bar asli dari SKA Form IC-CEPA atas barang yang diimpor;
2. b.lembar asli SKA Form IC-CEPA Issued Retroactively, dalan1 hal SKA Form IC-CEPA diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi; r www.jdih.kemenkeu.go.id
3. c.lembar asli SKA Fonn IC-CEPA pengganti (Certified Copy), dalam hal SKA Form IC-CEPA asli hilang atau rusak; atau
4. d.lembar asli SKA Fonn IC-CEPA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c, yang telah dikoreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
(13)SKA Fonn IC-CEPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (9) hams masih berlaku pada saat:
1. a.Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
2. b.pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB;
3. c.pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB;
4. d.PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; atau
5. e.pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean, mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor sebagai pelaksanaan dari Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif an.tara Pemerintah Republik Indonesia dan Pe1nerintah Republik Chile, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Pe1janjian atau Kesepakatan Internasional; www.jdih.kemenkeu.go.id
b.bahwa untuk lebih n1emberikan kepastian huku1n dalan1 1nernberikan pelayanan kegiatan atas in1por barang dari Republik kepabeanan Chile gun.a mengakon1odasi dinmnika Persetujuan Ken1itraan Ekonomi Kon1prehensif antara Pen1erintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan sebagain1ana dimaksud dalarn huruf a;
c.bahwa berdasarkan pertin1bangan sebagainiana din1aksud dalam hun1f a clan huruf b, serta untuk 111elaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nmnor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu n1enetapkan Peraturan Mente1i Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang In1por Berdasarkan Persetujuan Ke1nitraan Ekonon1i Kmnprehensif antara Pen1erintah Republik Indonesia clan Pe1nerintah Republik Chile;

Mengingat

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nmnor Kepabeanan (Le1nbaran 10 Tahun 1995 Negara Republik tentang Indonesia Tahun 1995 Non1or 75, Tmnbahan Le111baran Negara Republik Indonesia N0111or 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Non1or 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nmnor 93, Tainbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmnor 4661);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nmnor 166, Tan1bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmnor 4916);
4.Peraturan Presiden Nmnor 11 Tahun 2019 tentang Pengesahan Persetujuan Ken1itraan Ekonon1i Komprehensif antara Pen1erintah Republik Indonesia clan t J- www.jdih.kemenkeu.go.id Pen1erintah Republik Chile (Comprehensive Economic Parinership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Chile) (Len1baran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Non1or 30);
5.Peraturan Presiden Non1or 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Non1or 98};
6.Peraturan Menteri Keuangan Non1or 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ken1enterian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun.2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mente1i Keuangan Non1or 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nom01· 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Ke1ja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Non1or 17 45);

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

REPUBLIK Dalan1 Peraturan Menteri ini yang din1aksud dengan:

1.Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang n1eliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta ten1pat-te111pat tertentu di Zona Ekonon1i Eksklusif dan landas kontinen yang di dala111nya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. www.jdih.kemenkeu.go.id
2.Kawasan yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalan1 wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga . bebas dari pengenaan bea rnasuk, Pajak Pertan1bahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.
3.Kawasan Ekon01ni Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dala1n wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonon1ian dan 1ne1nperoleh fasilitas tertentu.
4.Te1npat Penimbunan Be1ikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, te1npat, atau kawasan, yang n1e1nenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan n1endapatkan penangguhan bea 1nasuk.
5.Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah TPB untuk menimbun barang asal luar Daerah Pabean clan/ atau barang yang berasal dari te1npat lain dalan1 Daerah Pabean, dapat disertai dengan 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalan1 jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
6.Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang selanjutnya disingkat TLDDP adalah Daerah Pabean selain Kawasan Bebas dan TPB.
7.In1portir adalah orang perseorangan atau badan huk1.n11 yang n1elakukan kegiatan me1nasukkan barang ke dalarn. Daerah Pabean.
8.Penyelenggara/Pengusaha TPB adalah:

a.penyelenggara kawasan berikat;
b.penyelenggara kawasan berikat sekaligus pengusaha kawasan berikat;
c.pengusaha di kawasan berikat penyelenggara di kawasan berikat;
d.penyelenggara gudang berikat; 1nerangkap www.jdih.kemenkeu.go.id
e.penyelenggara gudang berikat sekaligus pengusaha gudang berikat; atau
f.pengusaha di gudang berikat rnerangkap penyelenggara di gudang berikat.
1. 9.Penyelenggara/Pengusaha PLB adalah:
a.penyelenggara PLB;
b.penyelenggara PLB sekaligus pengusaha PLB; atau
c.pengusaha di PLB 111erangkap sebagai penyelenggara di PLB.
1. 10.Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK adalah:
a.Badan U saha KEK;
b.Pelaku Usaha di KEK; atau
c.Badan U saha KEK sekaligus Pelaku U saha di KEK.
1. 11.Tarif Preferensi adalah tarif bea rnasuk berdasarkan Persetujuan Ke1nitraan Ekonon1i Kornprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile yang besarannya ditetapkan dalan1 Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea 111asuk dalmn rangka Persetujuan Kernitraan Ekonon1i Kon1prehensif antara Pen1erintah Republik Indonesia dan Pen1erintah Republik Chile.
2. 12.PPFTZ dengan Kode 01 yang selanjutnya disebut PPFTZ- 01 adalah pemberitahuan pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP.
3. 13.Harmonized Commodity Description and Coding System yang selanjutnya disebut Harmonized System (HS) adalah standar internasional atas sistem penainaan dan penon1oran yang digunakan untuk pengklasifikasian produk perdagangan dan turunannya yang dikelola oleh World Customs Organization (WCO).
4. 14.Penelitian Ulang adalah penelitian ken1bali atas tarif clan/ atau nilai pabean yang diberitahukan dalain doku1nen pen1beritahuan pabean i.n1por dan penelitian ke1nbali atas tarif, harga, jenis, dan/ atau jumlah barang www.jdih.kemenkeu.go.id yang diberitahukan dalan1 dokun1en pen1beritahuan pabean ekspor n1elalui pengujian dengan data, informasi dan doku1nen lain terkait.
5. 15.Audit Kepabeanan adalah kegiatan pen1eriksaan laporan keuangan, buku, catatan, clan dokun1en yang 1nenjadi bukti dasar pe1nbukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha terrnasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalan1 rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
6. 16.Kantor Pabean adalah kantor dalan1 lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ten1pat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan. 1 7. Sistem K01nputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sisten1 k01nputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalmn rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
7. 18.Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) yang selanjutnya disebut Ketentuan Asal Barang adalah ketentuan khusus yang ditetapkan berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pen1erintah Republik Indonesia dan Pe1nerintah Republik Chile untuk n1enentukan negara asal barang.
8. 19.Negara Anggota adalah negara yang n1enandatangani Persetujuan Ken1itraan Ekonon1i Ko1nprehensif antara Pen1erintah Republik Indonesia dan Pe1nerintah Republik Chile.
9. 20.Bahan Originating adalah bah.an yang n1en1enuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Kenlitraan Ekon01ni Kon1prehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pen1erintah Republik Chile.
10. 21.Barang Originating adalah barang yang 1nemen uhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekononli Kon1prehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile. www.jdih.kemenkeu.go.id
11. 22.Bahan Non-Originating adalah bahan yang berasal dari luar Negara J\nggota atau bahan yang tidak 1nemenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pe1nerintah Republik Chile.
12. 23.Aturan Khusus Produk (Product Specific Rules) yang selanjutnya disebut PSR adalah aturan yang 1nerinci 1nengenai:
a.barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (wholly obtained atau produced);
b.proses produksi suatu barang yang 1nenggunakan Bah.an Non-Originating, dan Bahan Non-originating tersebut harus n1engalaini pen..1bahan klasifikasi atau Change in Tariff Classification (CTC);
c.barang yang proses produksinya 1nenggunakan Bahan Non-Originating yang n1emenuhi kriteria kandungan bilateral sejuntlah nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase; cl. barang yang n1engalan1i suatu proses pabrikasi atau proses operasional tertentu; atau
e.kombinasi dari setiap kriteria tersebut.
1. 24.Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal yang selanjutnya disebut Instansi Penerbit SKA adalah instansi pen1erintah atau institusi yang ditunjuk pemerintah di Negara Anggota pengekspor yang diberi kewenangan untuk 1nenerbitkan SKA Form IC-CEPA atas barang yang akan diekspor.
2. 25.Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Persetujuan Kemitraan Ekonon1i Kon1prehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile yang selanjutnya disebut SKA Form IC-CEPA adalah dokumen pelengkap pabean yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA yang akan digunakan sebagai dasar pe1nberian Tarif Preferensi. www.jdih.kemenkeu.go.id
3. 26.Overleaf Notes adalah halan1an sebalik SKA Forrn IC- CEPA yang berisi ketentuan n1engenai pengisian SKA Form IC-CEPA.
4. 27.Dokumen Pelengkap Pabean adalah sen1ua dokurnen yang digunakan sebagai pelengkap pen1beritahuan pabean, rnisalnya invoice, packing list, bill of lading/ airway bill, manifest, clan dokun1en lainnya yang dipersyaratkan.
5. 28.Surat Keterangan Asal Elektronik Form D yang selanjutnya disebut e-Form D adalah SKA Form D yang disusun sesuai dengan e-ATIGA Form D Process Specification and Message Implementation Guidel.ine, clan dikirim secara elektronik an.tar Negara Anggota.
6. 29.Invoice dari Negara Ketiga yang selanjutnya disebut Third Country Invoice adalah invoice yang · diterbitkan oleh perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga (selain Negara Anggota) atau yang berlokasi di negara yang sania dengan negara ten1pat diterbitkannya SKA Form IC-CEPA.
7. 30.Surat Keterangan Asal Bade-to-Back yang selanjutnya disebut SKA Back-to-Bade adalah SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor kedua berdasarkan SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama.
8. 31.Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi adalah tanggal bill of lading untuk moda pengangkutan laut, tanggal airway bill untuk moda pengangkutan udara, atau tanggal dokun1en pengangkutan darat untuk n1oda pengangkutan darat.
9. 32.Pern1intaan Retroactive Check adalah pern1intaan yang dilakukan oleh pejabat bea clan cukai kepada Instansi Penerbit SKA untuk mendapatkan inforn1asi mengenai pen1enuhan Ketentuan Asal Barang dan/ atau keabsahan SKA Jiorm IC-CEPA. I www.jdih.kemenkeu.go.id
10. 33.Verification Visit adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai di Negara An.ggota penerbit SKA Form IC-CEPA untuk memperoleh data atau infonnasi n1engenai pen1enuhan Ketentuan Asal Barang dan/ atau keabsahan SKA Form IC-CEPA.
11. 34.Mente1i adalah 1nenteri yang 1nenyelenggarakan urusan pe1nerintahan di bidang keuangan.
12. 35.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
13. 36.Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat J enderal Bea clan Cukai yang ditunjuk dalain jabatan tertentu untuk n1elaksanakan tu gas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

BAB II

TARIF PREFERENSI DAN KETENTUAN ASAL BARANG (RULES OF ORIGIN)

Pasal 2

( 1) Barang imp or dapat dikenakan Tarif Preferensi yang besarnya dapat berbeda dai·i tarif bea 1nasuk yang berlaku un1um (Most Favoured Nation/MFN).

(2)Besaran tarif bea 1nasuk sebagain1ana dim.aksud pada ayat (1), ditetapkan dalain Peraturan Menteri 1nengenai penetapan tarif bea n1asuk dalan1 rangka Persetujuan Kemitraan Ekonon1i Komprehensif antara Pe1nerintah Republik Indonesia dan Pen1erintah Republik Chile.
(3)Tarif Preferensi sebagain1ana dimaksud pada ayat ( 1) dikenakan terhadap:
1. a.impor barang untuk dipakai yang n1enggunakan pen1beritahuan pabean impor berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB); t www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.in1por barang untuk dipakai yang menggunakan pen:1beritahuan pabean impor berupa pen1beritahuan in1por barang dari TPB, yang pada saat pen1asukan barang ke TPB telah 1nendapatkan persetufuan untuk menggunakan Tarif Preferensi;
3. c.in1por barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean ilnpor berupa pe1nberitahuan impor barang dari PLB, yang pada saat pen1asukan barang ke PLB telah n1endapatkan persetujuan untuk n1enggunakan Tarif Preferensi;
4. d.pengeluaran barang hasil produksi dari Kawasan Bebas ke TLDDP, sepanjang:
  1. 1.bahan baku dan/ atau bah.an penolong berasal dari luar Daerah Pabean;
  2. 2.pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas telah mendapat persetujuan penggunaan Tmif Preferensi; dan
  3. 3.dilakukan oleh pengusaha di Kawasan Bebas yang telah n1en1enuhi persyaratan sebagai pengusaha yang dapat menggunakan Tarif Preferensi; atau
5. e.pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP, yang pada saat pen1asukan barang ke KEK telah n1endapatkan persetujuan untuk n1enggunakan Tarif Preferensi.
(4)Pengusaha di Kawasan Bebas sebagain:1ana dilnaksud pada ayat (3) huruf d angka 3, harus men1enuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.men1iliki izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan;
2. b.n1elakukan pen1asukan bahan baku dan/ atau bahan penolong, dan sekaligus n1elakukan pengeluaran barang hasil produksi ke TLDDP;
3. c.memiliki dan rnenerapkan sistem inforn1asi persediaan berbasis kon:1puter (IT Inventory) yang dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara online dan realtime, dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi; www.jdih.kemenkeu.go.id
4. d.1nemiliki akses kepabeanan; dan
5. e.menyan1paikan konversi bahan baku rnenjadi barang hasil produksi dan blueprint proses produksi yang telah 1nendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean yang n1engawasi, pada saat barang akan dikeluarkan ke TLDDP.

Pasal 3

(1)Ketentuan Asal Barang terdiri dari:
1. a.kriteria asal barang (origin criteria);
2. b.kriteria pengirirnan (consignment criteria); dan
3. c.ketentuan prosedural (procedural provisions).
(2)Rincian lebih lanjut n1engenai Ketentuan Asal Barang sebagain1ana din1aksud pada ayat (1), tercantum dalan1 Larnpiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Kriteria asal barang (origin criteria) sebagain1ana dhnaksud dalan1 Pasal 3 ayat ( 1) huruf a, n1eliputi:

a.barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (wholly obtained atau produced);
b.barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan hanya rnenggunakan Bahan Originating berasal dari 1 (satu) atau lebih Negara Anggota (produced exclusively); atau
c.barang yang tennasuk dalmn daftar PSR sesuai dengan ketentuan yang diatur dalarn Annex 4-A Persetujuan Ke111itraan Ekon01ni K01nprehensif antara Pemertntah Republik Indonesia dan Pe1nerintah Republik Chile. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 5

(1)Kriteria pengirirnan (consignment criteria) sebagairnana din1aksud dalan1 Pasal 3 ayat ( 1) huruf b, 1neliputi:
1. a.barang in1por dikirin1 langsung dari Negara Anggota yang 1nenerbitkan SKA F01m IC-CEPA ke dalan1 Daerah Pabean; atau
2. b.barang ilnpor dikirim n:1elalui 1 (satu) atau lebih negara selain Negara Anggota.
(2)Barang in1por dapat dikirin1 daii Negara Anggota yang 111enerbitkan SKA Form IC-CEPA 111elalui 1 (satu) atau lebih negara selain Negara Anggota sebagain1ana din1aksud pada ayat (1) huruf b, untuk tujuan transit dan/ atau transhipment, atau penin1bunan sen1entara, dengan ketentuan barang ilnpor tidak 1nengalarni proses selain bongkar, n1uat, pen:1isahan, atau kegiatan lain yang diperlukan untuk n1enjaga agar barang tetap dalarn kondisi baik.

Pasal 6

a.copy through bill of lading yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor, dokun1en pengangkutan, dokurnen pergudangan, atau dokumen k0111ersial lain yang berkaitan; atau www.jdih.kemenkeu.go.id
b.doku1nen atau informasi lainnya, apabila ada, yang diberikan oleh otoritas pabean di negara selain Negara An.ggota atau entitas relevan lainnya yang 1nernbuktikan pen1enuhan ketentuan sebagainiana dhnaksud dalan1 Pasal 5 ayat (2).

Pasal 7

(1)Ketentuan prosedural (procedural provisions) sebagailnana din1aksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terkait dengan penerbitan SKA Form IC-CEPA, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.diterbitkan dalain bahasa Inggris pada kertas ukuran ISO Letter dengan bentuk dan fon:nat SKA Form IC-CEPA sesuai dengan forn1at yang tercantum pada Lampiran huruf A angka VI yang men1pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
2. b.1nemuat n01nor referensi SKA Form IC-CEPA;
3. c.n1ernuat tanda tangan pejabat yang berwenang dan ste1npel resn1i dari Instansi Penerbit SKA secara 1nanual atau digital;
4. d.ditandatangani oleh pemohon (eksportir);
5. e.diterbitkan pada Tanggal Eksportasi atau san1pai dengan paling lmnbat 3 (tiga) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
6. f.n1encantun1kan kriteria asal barang (origin criteria) untuk setiap uraian barang, dalan1 hal SKA Form IC- CEPA 1nencantun1kan lebih dari 1 (satu) uraian barang;
7. g.kolom pada SKA Form IC-CEPA diisi sesuai dengan ketentuan pengisian pada Overleaf Notes;
8. h.SKA Form IC-CEPA berlaku selan1a 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan; clan www.jdih.kemenkeu.go.id
9. i.dalan1 hal Overleaf Notes tidak dicetak dan/ atau tidak disampaikan, maka SKA Form IC-CEPA tetap berlaku.
(2)Instansi Penerbit SKA dapat n1enerbitkan SKA Form IC- CEPA lebih dari 3 (tiga) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, nainun tidak 111elebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi dengan n1en1berikan tanda/tulisan/ cap "Issued Retroactively" pada SKA Form IC-CEPA.
(3)Dalam hal SKA Fonn IC-CEPA hilang atau rusak, dapat digunakan SKA Form IC-CEPA pengganti, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.diterbitkan sesuai dengan ketentuan sebagailnana din1aksud pada ayat (1) dan ayat (2);
2. b.diberikan tanda/tulisan/cap "CERTIFIED COPY' pada kolom 11 SKA Form IC-CEPA pengganti;
3. c.dicantumkan tanggal penerbitan SKA Form IC-CEPA yang hilang atau rusak; dan
4. d.n1asa berlaku SKA Form IC-CEPA pengganti smna dengan 111asa berlaku SKA Form IC-CEPA yang hilang atau rusak.
(4)Dalan1 hal terdapat kesalahan pada saat pengisian SKA Form IC-CEPA, koreksi atas pengisian dilakukan dengan cara:
1. a.1nenerbitkan SKA Form IC-CEPA baru, dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. 1.diterbitkan sesuai ketentuan sebagailnana dilnaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);
  2. 2.dicantumkan nomor referensi dan tanggal penerbitan SKA Form IC-CEPA yang dikoreksi pada kolom 11 SKA Form IC-CEPA baru; dan
  3. 3.masa berlaku SKA Form IC-CEPA baru saina dengan n1asa berlaku SKA Form IC-CEPA yang dikoreksi; atau www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.n1elakukan perbaikan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. 1.1nencoret data yang salah;
  2. 2.menainbahkan data yang benar; dan
  3. 3.1nenandasahkan perbaikan tersebut oleh pejabat yang berwenang dari Instansi Penerbit SKA.
(5)Dalam hal pada bill of lading atau dok1n11en pengangkutan lainnya terdapat tanggal penerbitan dan tanggal dimuatnya barang ke sarana pengangkut, Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi ditentukan pada saat tanggal din1uatnya barang ke sarana pengangkut.

Pasal 8

(1)Perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga (selain Negara Anggota) atau perusahaan lain yang berlokasi di negara yang san1a dengan negara tempat diterbitkannya SKA Form IC-CEPA, dapat menerbitkan Third Country Invoice.
(2)SKA Form IC-CEPA yang n1enggunakan Third Country Invoice yang diterbitkan di negara ketiga (selain Negara Anggota), harus n1e111enuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.1nencantumkan non1or Third Country Invoice atau nomor invoice asal barang pada kolon1 10 SKA Form IC-CEPA; dan
2. b.mencantun1kan tanda/tulisan/ cap "THIRD COUNTRY INVOICING", serta narna perusahaan dan negara yang n1enerbitkan Third Country Invoice ijika diketahui). pada kolmn 11 SKA Form IC-CEPA.

Pasal 9

(1)Untuk dapat n1enggunakan Tarif Preferensi sebagailr1ana dilnaksud dalan1 Pasal 2, In1portir wajib:
1. a.menyerahkan len1bar asli SKA Form IC-CEPA; www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.n1encantu1nkan kode fasilitas Persetujuan Ke1nitraan Ekonorni Kon1prehensif antara Pen1erintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile pada Pen1beritahuan linpor Barang (PIB) secara benar; dan
3. c.mencantmnkan nomor referensi dan tanggal SKA Form IC-CEPA pada Pe1nberitahuan hnpor Barang (PIB) secara benar.
(2)Untuk hnportir sebagain1ana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk dalan1 kategmi jalur kuning atau jalur merah, penyerahan lembar asli SKA Form IC-CEPA ke Kantor Pabean dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang men1berikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh en1pat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA Form IC-CEPA wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat pada pukul 12.00 pada hari berikutnya; atau
2. b.untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang n1en1berikan pelayanan kepabeanan selan1a 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari senunggu, le1nbar asli SKA Form IC-CEPA wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lainbat pada pukul 12.00 pada hari ke1ja berikutnya, terhitung sejak Pen1beritahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Pen1beritahuan Jalur Kuning (SPJK) atau Surat Pe1nberitahuan Jalur Merah (SPJM).
(3)Untuk Importir sebagain1ana dimaksud pada ayat ( 1) yang tennasuk dalan1 kategori jalur hijau, penyerahan lembar asli SKA Fonn IC-CEPA ke Kantor Pabean dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai kantor Pabean yang n1e1nbeiikan pelayanan kepabeanan selan1a 24 (dua puluh en1pat) ja111 sehari www.jdih.kemenkeu.go.id dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA Form IC-CEPA wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat 3 (tiga) hart; atau
2. b.untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehart dan 7 (tujuh) hart seminggu, lembar asli SKA Form IC-CEPA wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat 3 (tiga) hart kerja, terhitung sejak Pemberttahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
(4)Untuk Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau Authorized Economic Operator (AEO), lembar asli SKA Form IC-CEPA wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lam.bat 5 (lima) hart kerja terhitung sejak Pemberttahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
(5)Untuk dapat 1nenggunakan Tartf Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib:
1. a.menyerahkan lembar asli SKA Form IC-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi TPB, paling lambat 3 (tiga) hart kerja terhitung sejak pemberttahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
2. b.menyerahkan lembar asli SKA Form IC-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi TPB, paling lambat 5 (lima) hart kerja terhitung sejak pemberttahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal tl www.jdih.kemenkeu.go.id Penyelenggara/Pengusaha TPB telah ditetapkan sebagai rnitra utarna kepabeanan atau Authorized Economic Operator (AEO);
3. c.mencanturnkan kode fasilitas Persetujuan Kernitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemertntah Republik Indonesia dan Pernertntah Republik Chile pada pemberttahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB secara benar; dan
4. d.mencanturnkan nornor referensi dan tanggal SKA Form IC-CEPA pada pemberttahuan pabean impor untuk ditirnbun di TPB secara benar.
(6)Untuk dapat rnenggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara/Pengusaha PLB wajib:
1. a.rnenyerahkan lernbar asli SKA Form IC-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi PLB, paling lambat 3 (tiga) hart ke1ja terhitung sejak pemberttahuan pabean impor untuk ditirnbun di PLB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
2. b.rnenyerahkan lernbar asli SKA Form IC-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang rnengawasi PLB, paling lambat 5 (lirna) hart kerja terhitung sejak pemberttahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB telah ditetapkan sebagai rnitra utarna kepabeanan atau Authorized Economic Operator (AEO);
3. c.mencanturnkan kode fasilitas Persetujuan Ke1nitraan Ekonomi Komprehensif antara Pernertntah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile pada pemberttahuan pabean irnpor untuk ditirnbun di PLB secara benar; dan
4. d.mencanturnkan nornor referensi dan tanggal SKA Form IC-CEPA pada pernberttahuan pabean in1por untuk ditimbun di PLB secara benar. www.jdih.kemenkeu.go.id
(7)Untuk dapat rnenggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pengusaha di Kawasan Bebas sebagailnana dilnaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, wajib:
1. a.n1enyerahkan le111bar asli SKA Form IC-CEPA dan hasil cetak doku1nen PPFTZ-0 l pen1asukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang n1elakukan penelitian dokun1en, paling lan1bat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak PPFTZ-01 pernasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean n1endapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
2. b.n1encantumkan kode fasilitas Persetujuan Ken1itraan Ekonon1i Komprehensif antara Pen1erintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile pada PPFTZ-01 pe1nasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean secara benar; dan
3. c.mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA Form IC-CEPA pada PPFTZ-01 pe111asukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean secara benar.
(8)Untuk dapat n1enggunakan Tarif Preferensi sebagain1ana dirnaksud dalan1 Pasal 2, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK berpedmnan pada ketentuan sebagainiana din1aksud pada ayat (5).
(9)Dalain hal telah ditetapkan dokumen pemberitahuan pabean khusus untuk KEK, untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana din1aksud dalain Pasal 2, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, wajib:
1. a.n1enyerahkan lernbar asli SKA Form IC-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian, paling lainbat 3 (tiga) hari ke1ja terhitung sejak pen1beritahuan pabean pe1nasukan barang dari luar Daera.h Pabean ke KEK mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB); t www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.menyerahkan le1nbar asli SKA Form IC-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang n1elakukan penelitian, paling la111bat 5 (li1na) hari ke1ja terhitung sejak pen1beritahuan pabean pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KEK n1endapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal Badan Usaha/Pelaku U saha KEK telah ditetapkan sebagai n1itra utmna kepabeanan atau Authorized Economic Operator (AEO);
3. c.mencantu1nkan kode fasilitas Persetujuan Ke1nitraan Ekonmni Komprehensif m1tara Pen1erintah Republik Indonesia dan Pen1erintah Republik Chile pada pen1beritahuan pabean pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KEK secara benar; dan
4. d.n1encm1tumka11. 1101nor referensi clan ta.11.ggal SKA Form IC-CEPA pada pen1beritahum1. pabean pen1asukan barm1g dari luar Daerah Pabean ke KEK secai·a benar. ( 10) Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/ Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dilnaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, menyerahkan Dokun1en Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-- undangan di bidang kepabeanan.
(11)Dalan1 hal penyerahan dokun1en secara elektronik telah tersedia dalan1 SKP, Dokumen Pelengkap Pabean sebagain1ana din1aksud pada ayat (10) dapat diserahkan secara elektronik.
(12)Len1bar asli SKA Form IC-CEPA sebagailnana dilnaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (9) meliputi:
1. a.len1bar asli dari SKA Form IC-CEPA atas barang yang diimpor;
2. b.lembar asli SKA Form IC-CEPA Issued Retroactively, dalan1 hal SKA Form IC-CEPA diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi; r www.jdih.kemenkeu.go.id
3. c.lembar asli SKA Fonn IC-CEPA pengganti (Certified Copy), dalam hal SKA Form IC-CEPA asli hilang atau rusak; atau
4. d.lembar asli SKA Fonn IC-CEPA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c, yang telah dikoreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
(13)SKA Fonn IC-CEPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (9) hams masih berlaku pada saat:
1. a.Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
2. b.pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB;
3. c.pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB;
4. d.PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; atau
5. e.pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean, mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.04/2017

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 124/PMK.04/2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.04/2017

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 124/PMK.04/2019